1 / 30

PAJAK

PAJAK. ?. DEFINISI PAJAK. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang — sehingga dapat dipaksakan — dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak. DEFINISI PAJAK.

cana
Download Presentation

PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK ?

  2. DEFINISI PAJAK • Pajakadalahiuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkanundang-undang —sehinggadapatdipaksakan— dengantiadamendapatbalasjasasecaralangsung http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak

  3. DEFINISI PAJAK Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajakadalahiuranmasyarakatkepadanegara (yang dapatdipaksakan) yang terutang yang wajibmembayarnyamenurutperaturan-peraturanumum (undang-undang) dengantidakmendapatprestasikembali yang langsungdapatditunjukdan yang gunanyaadalahuntukmembiayaipengeluaran-pengeluaranumumberhubungtugasnegarauntukmenyelenggarakanpemerintahan. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak

  4. DEFINISI PAJAK Prof. Dr. H. RochmatSoemitro SH, pajakadalahiuranrakyatkepadaKas Negara berdasarkanundang-undang (yang dapatdipaksakan) dengantiadamendapatjasatimbal (kontraprestasi) yang langsungdapatditunjukkandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum. Definisitersebutkemudiandikoreksinya yang berbunyisebagaiberikut: PajakadalahperalihankekayaandaripihakrakyatkepadaKas Negara untukmembiayaipengeluaranrutindansurplusnyadigunakanuntuk public saving yang merupakansumberutamauntukmembiayai public investment. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak

  5. DEFINISI PAJAK Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajakadalahsuatupengalihansumberdarisektorswastakesektorpemerintah, bukanakibatpelanggaranhukum, namunwajibdilaksanakan, berdasarkanketentuan yang ditetapkanlebihdahulu, tanpamendapatimbalan yang langsungdanproporsional, agar pemerintahdapatmelaksanakantugas-tugasnyauntukmenjalankanpemerintahan. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak

  6. KETENTUAN UMUM DAN PERPAJAKAN (UU NO. 16 TAHUN 2009) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  7. Ciripajak • Pajakdipungutberdasarkanundang-undang. • Tidakmendapatkanjasatimbalbalik (konraprestasiperseorangan) yang dapatditunjukkansecaralangsung. • Pemungutanpajakdiperuntukkanbagikeperluanpembiayaanumumpemerintah • Pemungutanpajakdapatdipaksakan. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak

  8. PerbedaanPajak Dan Retribusi • Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung http://organisasi.org/ilmu_pengetahuan/perpajakan

  9. (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  10. PENGERTIAN :PBB : Pajak yang dikenakanatas BUMI dan / atau BANGUNAN

  11. Pengertian PBB • PBB adalahPajak Negara yang dikenakanterhadapbumidanataubangunanberdasarkanUndang-undang PBB. PBB adalahpajak yang bersifatkebendaandalamartibesarnyapajakterutangditentukanolehkeadaanobjekyaitubumi/tanahdanataubangunan. Keadaansubyek (siapa yang membayar) tidakikutmenentukanbesarnyapajak.

  12. DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 UU No. 28 Tahun 2009

  13. SubjekPajak(Ps.4 a(1)) Inisudah Guebeli ! Orang atau Badan yang secaranyatamempunyaisuatuhakatas BUMI, dan/ataumemperolehmanfaatatas BUMI, dan/ataumemiliki,menguasai,dan/ataumemperolehmanfaatatas BANGUNAN.

  14. SubjekPajakygdikenakankewajibanmembayarpajakmenjadiWajibPajak.(Ps.4 a(2)) WajibPajaktidakdiketahui dngjelas, DirJenPajakdapat menetapkanSubjekPajak. (Ps.4 a(3)) Yg mana? SUBJEK PAJAK ( SP ) SPygditetapkandptmemberikan KeterangantertulisbahwaIabukan WP ygdimaksud.(Ps.4 a(4)) Apabilasetelahjangkawaktu 1 bulansejakditerimanyaketerangantersebut, DirJenPajaktidakmemberikankeputusan, makaketeranganygdiajukandianggapdisetujui.(Ps.4 a(7))

  15. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (1) Yang menjadisubyekpajakadalahorangataubadan yang secaranyatamempunyaisuatuhakatasbumi, dan/ataumemperolehmanfaatatasbumi, dan/ataumemiliki, menguasai, dan/ataumemperolehmanfaatatasbangunan.

  16. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (2) Subyekpajaksebagaimanadimaksuddalamayat (1) yang dikenakankewajibanmembayarpajakmenjadiwajibpajakmenurutUndang-undangini.

  17. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (3) Dalamhalatassuatuobyekpajakbelumjelasdiketahu! wajibpajaknya, DirekturJenderalPajakdapatmenetapkansubyekpajaksebagaimanadimaksuddalamayat (1) sebagaiwajibpajak.

  18. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (4) Subyekpajak yang ditetapkansebagaimanadimaksuddalamayat (3) dapatmemberikanketerangansecaratertuliskepadaDirekturJenderalPajakbahwaiabukanwajibpajakterhadapobyekpajakdimaksud.

  19. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (5) Bilaketerangan yang diajukanolehwajibpajaksebagaimanadimaksuddalamayat (4) disetujui, makaDirekturJenderalPajakmembatalkanpenetapansebagaiwajibpajaksebagaimanadimaksuddalamayat (3) dalamjangkawaktusatubulansejakditerimanyasuratketerangandimaksud.

  20. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

  21. SubyekPajak Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) (7) Apabilasetelahjangkawaktusatubulansejaktanggalditerimanyaketerangansebagaimanadimaksuddalamayat (4), DirekturJenderalPajaktidakmemberikankeputusan, makaketerangan yang diajukanitudianggapdisetujui.

  22. PenunjukansebagaiwajibpajakolehDJPbukanmerupakanbuktipemilikanhakPenunjukansebagaiwajibpajakolehDJPbukanmerupakanbuktipemilikanhak 1. Subyekpajakbernama A yang memanfaatkanataumenggunakanbumidan/ataubangunanmilikorang lain bernama B bukankarenasesuatuhakberdasarkanundang-undangataubukankarenaperjanjianmakadalamhaldemikian A yang memanfaatkanataumenggunakanbumidan/ataubangunantersebutditetapkansebagaiwajibpajak. Yg mana? SUBJEK PAJAK ( SP )

  23. PenunjukansebagaiwajibpajakolehDJPbukanmerupakanbuktipemilikanhakPenunjukansebagaiwajibpajakolehDJPbukanmerupakanbuktipemilikanhak 2. Suatuobyekpajak yang masihdalamsengketapemilikandipengadilan, makaorangataubadan yang memanfaatkanataumenggunakanobyekpajaktersebutditetapkansebagaiwajibpajak. SUBJEK PAJAK ( SP ) Ygmana?

  24. PenunjukansebagaiwajibpajakolehDJPbukanmerupakanbuktipemilikanhakPenunjukansebagaiwajibpajakolehDJPbukanmerupakanbuktipemilikanhak 3. Subyekpajakdalamwaktu yang lama beradadiluarwilayahletakobyekpajak, sedanguntukmerawatobyekpajaktersebutdikuasakankepada,orangataubadan, makaorangataubadan yang diberikuasadapatditunjuksebagaiwajibpajak. SUBJEK PAJAK ( SP ) Yg mana?

  25. STUDI KASUS 1 Pak Sholeh mempunyai Yayasan Pendidikan bagi anak-anak Yatim Piatu, yang berlokasi di Jalan Kaliurang No. 28 Yogyakarta, dengan Sertifikat tanah masih atas nama Beliau. Berdasarkan data kepemilikan tersebut KPP Pratama Yogyakarta menerbitkan SPPT PBB atas nama Pak Sholeh. Pak Sholeh mengajukan keberatan atas SPPT tersebut karena merasa objek pajak digunakan untuk kegiatan pendidikan. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut.

  26. STUDI KASUS 2 Rumah dinas ditempati oleh seorang pegawai negeri yang sedang menduduki sebuah jabatan tertentu. Bagaimanakah rumah tersebut penetapansubyekPBB-nya ? Bagaimana pendapat saudara?

  27. STUDI KASUS 3 Ibu Sri Wahyuni mempunyai dua objek, satu berupa tanah dan rumah di Jalan Anggrek No. 1 dengan NJOP sebesar 750 juta, dan satunya berupa tanahdanbangunan di kawasan Mega Kuningan dengan disewakanke Bank Swasta sebesar 900 juta per tahun. Bagaimana penunjukansubyekpajaknya?

  28. STUDI KASUS 4 Pak Akrisebagaisubyekpajaktinggaldi Malang, dalamwaktu yang lama beradadi Jakarta sedangkanperawatannyadikuasakankepada Pak Oleh, siapa yang menjadi WP?

  29. STUDI KASUS 5 Bila Pak Oleh ditetapkan sebagai WP (bukan pemilik hak) oleh DJP.Pak Akridenganadanyapenetapanoleh DJP, kuatirtelahterjadiperpindahankepemilikanke Pak Oleh. Apa yang harusdilakukan Pak Olehatau Pak Akri , apabilapenetapantersebutdirasatidaktepat?

  30. STUDI KASUS 6 Ibu Sri mempunyai objek berupa tanah dan bangunan di Jalan Anggrek No. 1 dengan sewa 750 juta per tahundenganperjanjiansewamenyewa, bahwasemuabiayalistrik, air, dllditanggungpenyewa, Bagaimana penunjukansubyekpajaknya? Bagaimanapendapatsaudara?

More Related