1 / 51

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI JAWA TIMUR 2011. Pokok Bahasan :. ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH. ( Sumber : Modul Etika Organisasi Pemerintah , LAN-RI, 2008) Fasilitator : DRS. SURJADI, M.Si. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM :.

chantale-fernandez
Download Presentation

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI JAWA TIMUR 2011

  2. Pokok Bahasan : ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH (Sumber : ModulEtikaOrganisasiPemerintah, LAN-RI, 2008) Fasilitator : DRS. SURJADI, M.Si

  3. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM : SETELAH MEMPELAJARI MATA DIKLAT ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH, PESERTA DIKLAT AKAN BERSIKAP DAN BERTINGKAH LAKU LEBIH BAIK, BERINTEGRITAS, BERMARTABAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MAUPUN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.

  4. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS : • MENJELASKAN PENGERTIAN DAN KONSEPSI ETIKA DAN MORALITAS; • MENJELASKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA; • MENJELASKAN POKOK-POKOK IMPLEMENTASI ETIKA DAN KODE ETIK PNS; • MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI. SETELAH MEMPELAJARI MATA DIKLATPESERTA DIKLAT DAPAT :

  5. Sub Pokok Bahasan : • PENGERTIAN DAN FILOSOFI ETIKA & MORALITAS; • POKOK-POKOK IMPLEMENTASI ETIKA; • PRINSIP DASAR SIKAP DAN PERILAKU PNS DALAM PELAKSANAAN TUGAS; • DISKUSI KELOMPOK

  6. Presiden SBY, Januari 2009 : • NEGARA TIDAK BOLEH TIDUR DEMI MENJALANKAN TUGASNYA DAN MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN UNTUK MELAYANI RAKYAT. • INI BERLAKU BAGI SEMUA JAJARAN PEMERINTAHAN DI SELURUH TANAH AIR.

  7. LINGKUP BAHASAN NEGARA PEMERINTAH RAKYAT ETIKA (KESEPAKATAN) (Yang Diinginkan) BAGAIMANA YANG SEHARUSNYA

  8. KONSEP “ETIKA” & “MORALITAS” (6) KEBENARAN (2) PERSAMAAN (4) KEADILAN (1)KEINDAHAN (3) KEBAIKAN (5) KEBEBASAN ETIKA (Sistem Nilai) MORALITAS

  9. Pengertian …… : Moralitas LB Budaya TK Pendidikan Pengalaman seseorang Karakter Individu (Faktor-Faktor yang Berpengaruh)

  10. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEWAJIBAN NEGARA PENYEL. PEM. UMUM MELINDUNGI LANDASAN : NORMATIF DAN KEPATUTAN FUNGSI PELAYANAN TG. JAWAB PEMERINTAH MELAYANI MENGATUR PEMBANGUNAN

  11. TANGGUNG JAWAB PNS • TANGGUNG JAWAB DISIPLIN; (PP. 53 TAHUN 2010  PenggantiPP. 30 TAHUN 1980) • TANGGUNG JAWAB PIDANA; (UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001; UU 28/1999; KUHP) • TANGGUNG JAWAB KEUANGAN (UU no. 17/2003 & UU 1 / 2004, PP No.58 / 2005)

  12. LOYALITAS PEGAWAI • LOYAL KEPADA PIMPINAN; • LOYAL KEPADA TEMAN SEJAWAT; • LOYAL KEPADA BAWAHAN; • LOYAL KEPADA PELANGGAN / MASYARAKAT; • LOYAL KEPADA ORGANISASI.

  13. LOYALITAS KEPADA PIMPINAN : • MEMBANTU PIMPINAN MELAKSANAKAN MISI ORGANISASI; • MEMBERI MASUKAN YANG BENAR/YANG SEHARUSNYA DENGAN CARA YANG TEPAT, AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN DALAM PELAKSANAAN MISI (TelaahStafParipurna).

  14. POLA PIKIR PNS N.E.P.N IPTEK PER-UU JURDIL 3 T 3 K PERSAMA AN ADIL INDAH BAIK BENAR KEBEBASAN MORALITAS

  15. ETIKA PENYELENGGARA NEGARA(Jurdil + 3T + 3K) • JUJUR; • ADIL; • TAAT ATURAN; • TEPAT JANJI; • TANGGUNG JAWAB; • KEWAJARAN; • KETELADANAN; • KEHATI-HATIAN.

  16. ETHOS – ETIKA – MORALITAS • ETHOS (BAHASA YUNANI) = “KEBIASAAN” ATAU “WATAK” • ETIKA DALAM BAHASA INDONESIA BERASAL DARI KATA “ETHOS”; • ETIKA DALAM BAHASA PERANCIS “ETIQUETTE” (DALAM BAHASA INDONESIA “ETIKET”) = “KEBIASAAN” ATAU “CARA BERGAUL, BERPERILAKU YANG BAIK”. • MORALITAS ATAU MORAL (BAHASA LATIN) “MOS” (JAMAK : MORES) YANG BERARTI “CARA HIDUP” ATAU “KEBIASAAN” • MORALE (BHS. INGGRIS) BERARTI “SEMANGAT” ATAU “DORONGAN BATIN”

  17. PENGERTIAN • ETIKA : MERUPAKAN CABANG DARI FILSAFAT YANG MEMPELAJARI TENTANG PRINSIP-PRINSIP MORAL DAN TINDAKAN BERMORAL; • ETIKA : BERKENAAN DENGAN PROSES PENGGUNAAN AKAL UNTUK MENETAPKAN “BENAR” ATAU “SALAH” YANG DIGUNAKAN SEBAGAI NILAI-NILAI YANG MENGATUR ATAU SEBAGAI PANDUAN / LANDASAN TINGKAH LAKU MANUSIA.

  18. Pengertian….: ETIKA BERKENAAN DENGAN PROSES PENGGUNAAN AKAL UNTUK MENETAPKAN “BENAR” ATAU “SALAH” YANG DIGUNAKAN SEBAGAI NILAI-NILAI YANG MENGATUR ATAU SEBAGAI PANDUAN / LANDASAN TINGKAH LAKU MANUSIA.

  19. Pengertian …… : ETIKA :MERUPAKAN PENCARIAN STANDARD-STANDARD MORAL. ETIKA : MENEKANKAN PADA TINDAKAN INDIVIDUAL YANG DAPAT MENENTUKAN TINGKAT / POSISI MORALITASNYA.

  20. Pengertian …… : MORALITAS : DIMAKSUDKAN UNTUK MENENTUKAN SAMPAI SEBERAPA BESAR SESEORANG MEMILIKI DORONGAN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAK SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA.

  21. Pengertian …… : MORALITAS : BERKENAAN DENGAN HAL-HAL YANG MENDORONG TINDAKAN- TINDAKAN SESEORANG YANG HARUS MEMPERHATIKAN “BENAR” ATAU “SALAH”.

  22. Pengertian …… : Nilai Kebenaran : NILAI-NIAI KEBENARAN ITU HARUS DILAKSANAKAN DAN DIEKSPRESIKAN DALAM TINDAKAN - TINDAKAN MANUSIA.

  23. Pengertian …… : MORAL : LEBIH TERTUJU PADA TINDAKAN ORANG SECARA INDIVIDUAL, SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANA KAN “MANUSIA” SEBAGAI “MANUSIA”.

  24. Pengertian …… : “MORAL”: SEBAGAI SISTEM NILAI, MERUPAKAN DAYA DORONG INTERNAL DALAM HATI NURANI MANUSIA UNTUK MENGARAH KEPADA PERBUATAN BAIK DAN MENGINDARI PERBUATAN BURUK.

  25. ETIKA SEBAGAI SISTEM NILAI YANG MENGATUR TINGKAH LAKU SESEORANG DALAM BERINTERAKSI DENGAN LINGKUNGAN; • MORALITAS SEBAGAI DORONGAN HATI NURANI SESEORANG UNTUK TAAT DAN MEMATUHI SISTEM NILAI TERSEBUT.

  26. IMPLEMENTASI “ETIKA” • ETIKA SOS & BUD • ETIKA POLITIK & PEMERINTAHAN • ETIKA EKONOMI & BISNIS • ETIKA PENEGAKAN HUKUM • ETIKA KEILMUAN • ETIKA LINGKUNGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA • ETIKA DALAM ORGANISASI • ETIKA DALAM PEMERINTAHAN • ETIKA DALAM JABATAN • GOOD GOVERNANCE DALAM ORGANISASI PEMERINTAH ETIKA • KEWAJIBAN PNS • LARANGAN PNS • KODE ETIK PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

  27. PARADIGMA ETIKA PEMERINTAHAN • CLEAN GOVERNMENT - Efisien;- Efektif;- Ekonomis. • GOOD GOVERNANCE - Efisien, Efektif, Ekonomis; - Kepekaan, Tanggung Jawab Dan Representatif; - Equality, Equity, Fairness.

  28. Membangun Good Governance : Sikap dan Karakter PNS harus berubah

  29. PNS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT 1. RESPONSIVENESS 2. RESPONSIBILITY 3. REPRESENTATIVENESS

  30. PNS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT 4. EFFECTIVENESS 5. EFFICIENCY 6. ECONOMIC

  31. PNS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT 7. EQUALITY 8. EQUITY 9. FAIRNESS

  32. FAKTOR YANG BERPENGARUH THD EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAH • BUDAYA ORGANISASI; • STRUKTUR/SISTEM/RENCANA & KEBIJAKAN FORMAL; • KEPEMIMPINAN; • LINGKUNGAN STABIL & KOMPETITIF.

  33. BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI • Sistem nilai yang diyakini & dipatuhi oleh seseorang secara konsisten, akan menjadi “Budaya Individu”; • Apabila semua anggota organisasi secara konsisten meyakini & mematuhi sistem nilai yang “sama” maka sistem nilai itu akan menjadi “Budaya Organisasi”

  34. PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI • BUDAYA ORGANISASI ADALAH SEMUA CIRI YANG MENUNJUKKAN KEPRIBADIAN SUATU ORGANISASI: KEYAKINAN BERSAMA, NILAI-NILAI DAN PERILAKU-PERLAKU YANG DIANUT OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI.

  35. Pengertian …… • BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI “SISTIM NILAI YANG DIYAKINI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI, YANG DIPELAJARI, DITERAPKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKE-SINAMBUNGAN, BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM PEREKAT, DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN BERPRILAKU DALAM ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN”.

  36. FUNGSI BUDAYA ORGANISASI • Budayamempunyaisuatuperanpembedaantaraorganisasi yang satudengan yang lain; • Budayaorganisasimembentuksuatu rasa identitasbagianggota-anggotaorganisasi; • Budayaorganisasimemudahkantumbuhberkembangnyakomitmenpadasuatu yang lebihluasdaripadakepentingan individual; • Budayaorganisasimeningkatkankemantapan system social.

  37. BUDAYA ORGANISASI DAN GOOD GOVERNANCE • BudayaOrganisasiPemerintah yang mendukungterwujudnya Good Governance meliputi : 1. Integritas; 2. Profesionalisme; 3. Keteladanan; 4. Penghargaanpada SDM. (HasilPenelitian Prof. Dr. DjokosantosoMoeljono (2000-2002 di BRI)

  38. Budaya Organisasi ……… • Integritas :bertaqwa, penuhdedikasi, jujur, selalumenjadakehormatandannamabaik, sertataatpadaKodeEtikdanPeraturan yang berlaku; • Profesionalisme:bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplindanberorientasikemasadepandalammengantisipasiperkembangan, tantangandankesempatan; • Keteladanan :memberikanpanutan yang konsisten, bertindakadil, bersikaptegasdanberjiwabesar;

  39. Budaya Organisasi ……… • Penghargaanpadasumberdayamanusia :merekrut, mengembangkandanmempertahankan SDM yang berkualitas. Sekaligusmemperlakukanpersonilberdasarkankepercayaan, keterbukaan, keadilandansalingmenghargai, mengembangkansikapkerjasamadankemitraan, memberikanpenghargaanberdasarkanhasilkerjaindividumaupunkelompok.

  40. MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH • MENYUSUN STANDAR; • PENERAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI; • METODE YANG TEPAT.

  41. 1- MENYUSUN STANDAR ETIKA OP • NORMA ETIKA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN; • MELALUI STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN UNTUK MENGETAHUI KECENDERUNGAN INTERNASIONAL;

  42. 2 - SISTEM PENGAWASAN & EVALUASI PENERAPAN ETIKA “OP” • OLEH LEMBAGA PEMERINTAHAN; • OLEH MASYARAKAT;

  43. 3 - METODE MENINGKATKAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH • MENYUSUN VISI, MISI DAN STRATEGI; • PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA; • PEMANTAPAN SISTEM MANAJEMEN; • PENINGKATAN KUALITAS SDM. Redisko2

  44. ORANG BIJAK :JANGAN HANYA MENGUTUK KEGELAPAN SAJATAPISEGERALAH MENYALAKAN LENTERA

  45. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

  46. KARAKTERISTIK “GG”(LAN-RI, 2000 : I, halaman 7) 1. PARTICIPATION : Setiapwarganegaramempunyaisuaradalampembuatankeputusanbaiksecaralangsungmaupunmelaluiintermediasiinstitusilegitimasi yang mewakilikepentingannya. 2. RULE OF LAW : Kerangkahukumharusadildandilaksanakantanpapandangbulu, terutamahukumuntukhakasasimanusia.

  47. Lanjutan ………….. 3. TRANSPARANCY : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 4. RESPONSIVENESS : Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

  48. Lanjutan ………….. • CONSENSUS ORIENTATION : GG menjadiperantarakepentingan yang berbedauntukmemperolehpilihnbagikepentingan yang lebihluasbaikdalamhalkebijakan-kebijakanmaupun prosedur-2; • EQUITY : Semuawarganegarabaik laki-2 maupunperempuanmempunyaikesempatanuntukmeningkatkanataumenjagakesejahteraanmereka;

  49. Lanjutan ………….. • EFFECTIVENESS AND EEFICIENCY : Proses-prosesdan lembaga-2nmenghasilkan sesuaidenganapa yang telahdigariskandenganmenggunakan sumber-2 yang tersediasebaikmungkin; • ACCOUNTABILITY : Para pembuatkeputusandalampemerintahan, sektorswastadnmasyarakat (civil society) bertanggungjawabkepadapublikdan lembaga-2 stakeholders. (Akuntabilitasinitergantungpadaorganisasidansifatkeputusan yang dibuat, apakahuntukkepentingan internal ataueksternalorganisasi);

  50. Lanjutan ………….. • STRATEGIC VISION : Para pemimpindanpublikharusmempunyaiperspektifGG danpengembanganmanusia yang luasdanjauhkedepansejalandenganapa yang diperlukanuntukpembangunansemacamini. AGENDA

More Related