1 / 21

DRAFT PEDOMAN TEKNIS PEN ATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP - BK) 2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. DRAFT PEDOMAN TEKNIS PEN ATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP - BK) 2013. Lokasi K egiatan PLP-BK. Review Pelaksanaan Kegiatan PLPBK sd 2012. Proses pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu/terlambat

brook
Download Presentation

DRAFT PEDOMAN TEKNIS PEN ATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP - BK) 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DRAFT PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK) 2013

  2. Lokasi Kegiatan PLP-BK

  3. Review Pelaksanaan Kegiatan PLPBK sd 2012 • Proses pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu/terlambat • Proses Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah daerah tidak optimal (Tim Teknis Pemda kurang paham Konsep PLPBK) • Output tidak fokus pada kegiatan penataan kawasan permukiman • Ketidaksesuaian Implementasi Pedoman Teknis PLPBK Isi Pedoman dan Juknis PLPBK terindikasi tidak konsisten Tahapan kegiatan nampak rinci dan rigid serta ternjadi pengulangan Isi Pedoman menimbulkan persepsi beragam dan implementasinya tidak fokus Ketentuan persyaratan pencairan dan pemanfaatan BLM PLPBK terlalu rigid Perlu Penyempurnaan Pedoman dan Juknis PLPBK 2012

  4. Bagian Perubahan Pedoman Teknis

  5. Intervensi Transformasi Sosial - PLPBK

  6. Tujuan PLPBK “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”.

  7. Strategi Pelaksanaan • Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang. • Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. • Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataaan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan produktif.

  8. Keluaran/Output Tersusunnya dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas. Kawasan prioritas dimaksud adalah kawasan yang telah disepakati dalam proposal yang diusulkan oleh pemeritah kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Tersusunnya aturan bersama dan lembaga-lembaga yang mengelola peataan lingkungan permukiman Tertatanya lingkungan permukiman yang sehat, bersih dan produktif khususnya di kawasan prioritas. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya

  9. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan PLPBK • Adanya komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli • Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Teknis PLPBK, menyediakan BOP Tim Teknis minimal sebesar 50% dari pagu BLM, menyediakan bantuan teknis, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Walikota/Bupati dengan Direktur PBL-DJCK • Memastikan Pelaksanaan pembangunan fisik harus memenuhi standar teknis yang berlaku dan mematuhi terhadap pengamanan lingkungan dan sosial (safeguard). • Memastikan Kegiatan penataan lingkungan permukiman harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana dan atau kebutuhan untuk usaha/mata pencaharian. • Memastikan Perencanaan partisipatif selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. • Memastikan Masyarakat miskin sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan partispatif

  10. Ketentuan BLM PLP-BK/ND • Total BLM PLP-BK : 1 Milyar rupiah • Ketentuan Pencairan BLM PLPBK • Tahap 1 = Rp 150 juta;a.l. untukdukungan BOP BKM (10 jutamenerus), tenagaahliperencanaandanpemasaran (50 juta) dandukunganperencanaanpartisipatifdanpemasaran (90 juta) • Tahap 2 = Rp850 juta;a.l. untukpelaksanaanpembangunanfisik, yang didukungprosesperencanaan yang lebihbaik (tidakadapersoalantanahdan DED dipersiapkanlebihawal)

  11. Lokasi Sasaran PLPBK • Desa/Kelurahan PNPM MandiriPerkotaan; • BKM/LKM yang ada di desa/kelurahan tersebut, memiliki kinerja minimal Berdaya. • Merupakan desa/kelurahan yang menjadi prioritas Pemda dalam Penataan Lingkungan Permukiman • Pemerintah Kota/kabupaten terkait memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK Tatacara pemilihan lokasi tersebut akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Seleksi dan Penetapan Lokasi Penerima Kegiatan PLPBK.

  12. Siklus PLPBK

  13. Tahapan PLPBK • Tahap Persiapan: sosialisasi kegiatan PLPBK tingkat Pusat, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kelurahan/desa • Tahap Perencanaan: Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) melakukan review Pemetaan Swadaya (PS), menyusun Rencana Tindak Lingkungan Permukiman (RTPLP) dan melaksanakan pemasaran gagasan sosial kepada khalayak • Tahap Pelaksanaan: Masyarakat melalui KSM melaksanakan pembangunan kawasan prioritas sesuai RTPLP, DED dan RAB yang telah diverifikasi oleh TAPP dan Tenaga Ahli Infrastruktur serta disetujui oleh Tim Teknis PLPBK • Tahap Keberlanjutan: Melakukan monitoring secara menerus dan berkala serta dilakukan evaluasi kegiatan ditingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota, tingkat propinsi dan tingkat Pusat.

  14. FORUM KONSULTASI PLPBK-TINGKAT KOTA Forum konsultasi/asistensi BKM/TIPP kepada Tim Teknis Pemda, untuk menyepakati hasil kesepakatan kegiatan perencanaan ditingkat Kelurahan: • Penyepakatan/Penyelarasan Rencana tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota • Penyepakatan Pelaksanaan kegiatan pemasaran secara Kolaborasi (Masyarakat & Pemerintah Daerah), dalam rangka menggalang kemitraan dan pendanaan pembangunan Kelurahan dari para pihak. • Penyepakatan dan mendukung implementasi Aturan Bersama dan pengelolaan hasil pembangunan kawasan Dokumen RTPLP Kawasan Prioritas disepakati dan ditandatangani Bupati Walikota

  15. Penataan kawasan permukiman padat tepi sungai – PLPBK karang waru DIY

  16. Pengembangan kegiatan wisata lokal dengan konsep Pelestarian sumber mata air- plpbk desa ponjong gunung kidul

  17. PLPBK Lapulu-Kendari Penataan lokasi sentra pengolahan hasil laut

  18. Penataan kawasan tepian sungai/irigasi Kawasan prioritas Kel. Lakessi Kab.Sidrap sebagai ruang aktivitas social dan ekonomi warga

  19. Pengembangan sektor produktif penggemukan sapi PLP-BK DESA SEMUGIH – GUNUNG KIDUL

  20. Manfaat Pelaksanaan PLPBK • Masyarakat mampu berpartisipasi dalam perumusan perencanaan & pembangunan ditingkat Komunitas Kelurahan • Masyarakat mampu berkolaborasi dengan Pemda dan stakeholder lain dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan berdasarkan Visi bersama (Pembangunan Kawasan dan Regional) • Pemerintah Kabupaten/Kota lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan mengalokasikan dana pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat • Tingginya rasa memiliki masyarakat (Community self ownership) dan rasa tanggungjawab masyarakat (Community Self Responsibility)dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, sehingga keberlanjutan (sustainability) dapat lebih dijamin • Pembelajaran Keterpaduan Pembangunan dalam skala kawasan dan skala lingkungan/komunitas, khususnya di tingkat Kota/ Kabupaten.

  21. TerimaKasih ...

More Related