PERKEMBANGAN ISU SECURITY SECTOR REFORM DAN KAMNAS

1. KULIAH KE 12 MK. MANAJEMEN KEAMANAN OLEH : SUPARDI HAMID PERKEMBANGAN ISU SECURITY SECTOR REFORMDAN KAMNAS

2. PASCA REFORMASI MASALAH KAM MENJADI PEMBICARAAN DI RUANG PUBLIK(MAHASISWA. AKADEMISI, OMS, JURNALIS) PERBINCANGAN TTG MILITER, KEPOLISIAN, INTELIJEN MENJADI TIDAK TABU DAN ANGKER SEPERTI ZAMAN ORDE BARU DEKONSTRUKSI MITOS & TABU TTG KAM, TELAH MELEMBAGAKAN KETERBUKAAN & WACANA KRITIS THD MASALAH KAM. DISKURSUS KEAMANAN

3. LATAR BELAKANG SSR DI INDONESIA • AGENDA SSR DI INDONESIA MENINGKAT DENGAN ADANYA PERHATIAN TERHADAP AKUNTABILITAS DAN PROSES HUKUM YANG ADIL BAGI GAR HAM OLEH AGEN KAM MASA ORBA & SESUDAHNYA • KEBUTUHAN UNTUK MENDORONG PROFESINALISME DI SEKTOR KAM • ADANYA REFORMASI DI LEVEL LEGISLASI, STUKTUR, DAN KULTUR AKTOR KAM (PEMERINTAH, DPR, TNI, POLRI, BIN)

4. MAKNA SEKTOR KEAMANAN • AWALNYA BERKUTAT PADA LINGKUP DUNIA MILITER (REPRESENTASI PENDEKATAN REALIS) • PASCA PERANG DINGIN ISU NON MILITER MENGUAT, SEPERTI KEMISKINAN, HAM, KETERSEDIAAN PANGANAN • KETERKAITAN SEKTOR MILITER, SEKTOR POLITIK, SEKTOR EKONOMI, SEKTOR SOSIAL, DAN SEKTOR LINGKUNGAN (BERRY BUZAN, 1991)

5. TERMINOLOGI SEKTOR KEAMANAN • MERUJUK PADA ORGANISASI DAN LEMBAGA YANG MEMILIKI OTORITAS LEGAL MENGGUNAKAN ATAU MENGERAHKAN KEKUATAN FISIK, ATAU ANCAMAN PENGUNAAN KEKUATAN FISIK, DALAM RANGKA MELINDUNGI WARGA NEGARA DAN NEGARA • LEMABAGA ATAU ORGANISASI YG DIMAKSUD ADALAH TNI, POLRI, INSTITUSI SIPIL YG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASANNYA (PRESIDEN, KEMENHAN, DPR. DLL)

6. MAKNA REFORMASI SEKTOR KEMANAN THE TRANSFORMATION OF THE SECURITY SYSTEM WHICH INCLUDES ALL THE ACTORS, THEIR ROLES, AND ACTION , SO THAT IT IS MANAGED AND OPERATED IN A MANNER THAT IS MORE CONSISTENT WITH DEMOCRATIC NORMS AND SOUND PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE, AND THUS CONTIBUTES TO A WELL- FUNCTIONING SECURITY FRAME WORK. (HERBERT WULF, 2004)

7. MAKNA RSK DI INDONESIA MERUPAKAN UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN AKTOR MANAPUN YANG MEMILIKI TUJUAN MENTRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN INSTITUSI KEAMANAN NEGARA DARI SITEM LAMA YANG OTORITER MENUJU SISTEM BARU YANG DEMOKRATIS, SEBAGAI INSTITUSI YANG PROFESIONAL, TUNDUK PADA SUPREMASI SIPIL, AKUNTABEL DAN MENGHORMATI HAM

8. SUBSTANSI SSR DLM TRANSISI DEMOKRASI DI BERBAGAI NEGARA • PEMBAGIAN & PEMISAHAN OTORITAS PENGAWASAN SERTA PEMBENTUKAN LEGISLASI, OTORITAS POLITIK YANG JELAS DAN TEGAS • PEMBAGIAN FUNGSI, PERAN, DAN TUGAS POKOK DI ANTARA AKTOR KEAMANAN (MILITER, POLISI, INTELIJEN, DLL) • PENGATURAN PERAN AKTIF PARLEMEN DLM FUNGSI LEGISLASI, KEBIJAKAN, ANGGARAN & WAS LAKS UU & GUN GAR DI SEKTOR KAM • PENEKANAN ATAS PENINGKATAN KUALIFIKASI KAPASITAS PEMERINTAH DAN OTORITAS SIPIL DLM RANGKA SUPREMASI SIPIL

9. LANJUTAN SUBSTANSI…. • PENYUSUNAN BLUE-PRINT ATAU RENCANA STRATEGIS DI SEKTOR KEAMANAN • PENGEMBANGAN MEKANISME KOMUNIKASI PUBLIK & TRANSPARANSI DI SEKTOR KAM SERTA AKSES PUBLIK YG DILINDUNGI UU • PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGAWAS DAN GAKKUM YANG TERPERCAYA (BERAGAM KOMISI NEGARA) • PENGHAPUSAN PERAN POLITIK/EKONOMI PARA AKTOR KEAMANAN • MODERNISASI DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME AKTOR KEAMANAN (DIA PERALATAN, GAR, PERUBAHAN KURIKULUM DIK) • PENYEDIAAN RUANG PD TINGKAT PELIBATAN MASY SIPIL, AHLI/AKADEMISI, ORNOP, INTEREST GROUP DI SEK KAM

10. TIGA FAKTOR PENGARUH THD PERGESERAN ISU SEKTOR KAM • MENINGKATNYA ANCAMAN NIR MILITER DAN BERSIFAT INTERNAL DI SEJUMLAH NEGARA (KOMBINASI GLOBALISASI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI) BERUPA PERANG ASIMETRIS • RUNTUHNYA BLOK SOVIET DAN JARINGAN NEGARA KOMUNIS SERTA DEMOKRATISASI DI NEGARA2 DUNIA KE TIGA • MUNCULNYA KEPENTINGAN MEMBANGUN ALIANSI STRATEGIS DI TINGKAT INTERNASIONAL DAN REGIONAL YANG PUNYA PERSEPSI DAN KEPENTINGAN YANG SAMA TENTANG KEAMANAN (PLAMEN PANTEV, ET.AL., TANPA TAHUN)

11. PERUBAHAN MODEL • PADA TINGKAT NEGARA MODEL PENDEKATAN KEAMANAN BERUBAH DARI “KEAMANAN MILITER” MENJADI KEAMANAN KOMPREHENSIF • PADA TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL, “KONSEP KAMNEG” YG MENEKANKAN NEGARA ATASI SENDIRI MASALAH KAM (SELF-HELP) BERUBAH MENJADI KERJASAMA ANTAR NEGARA YANG MENEKANKAN PERTAHANAN KOLEKTIF, KEAMANAN KOLEKTIF DAN KEAMANAN KOMPREHENSIF.

12. PERTAHANAN KOLEKTIF, KEAMANAN KOLEKTIF, & KEAMANAN KOMPREHENSIF • HAN KOLEKTIF, BERDASARKAN PERJANJIAN ANTAR BEBERAPA NEGARA UNTUK ATASI ANCAMAN SERANGAN DARI LUAR • KAM KOLEKTIF, KESEPAKATAN SATU KOMUNITAS NEGARA UNT TDK GUN KEKERSAN DAN BANTU ANGGOTANYA JIKA ALAMI KEKERASAN PIHAK LAIN • KAM KOMPREHENSIF, PENDEKTAN KAM YG MULTI DIMENSIONAL (MENEKANKAN JAMINAN DARI PADA PENANGKALAN, IKLUSIF DARIPADA EKSLUSIF, MULTILATERALISME DARI PADA BILATERALISME, TDK MENEKANKAN SOLUSI MILITER, NEGARA SEBAGAI AKTOR UTAMA, TDK MENOLAK PERAN NON NEGARA (HANS BORN, ET.AL.)

13. BERAGAM ANCAMAN KEAMANAN • ANCAMAN POLITIK (INSTABILITAS POLITIK, FAILED STATES, TERORISME, GAR HAM) • ANCAMAN EKONOMI ( KEMISKINAN, GAP NEGARA KAYA MISKIN, KRISIS KEUANGAN INTERNASIONAL, PEMBAJAKAN) • ANCAMAN LINGKUNGAN ATAU BUATAN MANUSIA (BENCANA NUKLIR, PERUBAHAN EKOLOGIS GLOBAL, DEGRADASI TANAH DAN AIR, KRISIS PANGAN, WABAH DAN PENYAKIT) • ANCAMAN SOSIAL (KONFLIK PRIMORDIAL, KONFLIK MAYORITAS:MINORITAS, KEPADATAN PENDUDUK, KEJAHATAN TERORGANISIR, BLACK MARKET, NARKOTIKA, MIGRASI YG TDK TERKENDALI)

14. SEKIANDAN TERIMAKASIH