1 / 15

SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS 201 4

SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS 201 4. Belanja barang / jasa. Honorarium. Penggunaan dana BOS dikelompokkan menjadi dua :. Kewajiban Perpajakan Dana BOS. Pemotongan PPh Pemungutan PPN Pengenaan BEA MATERAI. SEKOLAH NEGERI

brie
Download Presentation

SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS 201 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS 2014

  2. Belanja barang / jasa Honorarium Penggunaandana BOS dikelompokkanmenjadidua :

  3. Kewajiban Perpajakan Dana BOS • PemotonganPPh • Pemungutan PPN • Pengenaan BEA MATERAI

  4. SEKOLAH NEGERI Penanggungjawab / bendaharawan BOS merupakanPemungut PPN SEKOLAH SWASTA Penanggungjawab / bendaharawan BOS bukanmerupakanPemungut PPN Harusterdaftarsebagai WP Unit Penerima BOS

  5. Pembelian ATK/bahan/penggandaan/komputer/lain-lain : • Bendaharawan tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (PMK No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010)

  6. BagiSekolahNegeri: • Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1 juta atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1 juta dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah. Bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan PKP (berapapun harga barang atau jasa yang dibeli)

  7. BagiSekolahbukanNegeri • Tidak mempunyai kewajiban memungut PPN tetapi kalau membeli di Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka membayar PPN kepada pihak penjual bersangkutan (yang melakukan penyetoran PPN tersebut adalah PKP tersebut).

  8. Pengadaanbuku teks pelajaran • Bagi Sekolah Negeri • Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (PMK No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010) • Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.

  9. Pemberian honor pada kegiatan di sekolah (bukan honor bulanan). Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri : • Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto honor • Golongan I dan II dengan tarif 0 % (nol persen). • Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. • Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.

  10. Membayar honorarium Guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dibayarkan bulanan • untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,- tidak dipungut PPh Pasal 21. • Untuk honorariumnya lebih dari Rp 2.025.000 maka diperhitungkan terlebih dulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

  11. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013, adalah: • Status sendiriRp 24,30 juta • Tambahan status kawinRp 2,025 juta • Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @Rp 2,025 juta

  12. Pedoman Pembayaran HonorariumTenagaLepasSekolahNegeri/Swasta

  13. Dokumen yang dikenakan Bea Materai tarif Rp.6.000,00 Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dokumen yang dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp.3.000,00 Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dokumen yang dikenakan Bea Materai

  14. PEMUNGUTAN PAJAK -PEMBAYARAN PEMBELIAN KONSUMSI DIPUNGUT PPh PASAL 23 SEBESAR 2%, BAGI YANG TIDAK PUNYA NPWP DIPUNGUT 4%. - HONOR KEGIATAN GURU UNTUK GOL II TIDAK DIKENAKAN PAJAK. - PEMBAYARAN HONOR KEGIATAN GURU GOL III DAN GTT DIPOTONG PPhPASAL 21 SEBESAR 5% , BAGI YANG TIDAK PUNYA NPWP 6%. - PEMBAYARAN HONOR KEGIATAN GURU GOL IV DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 15% , BAGI YANG TIDAK PUNYA NPWP 18%.

  15. TERIMA KASIH…SEMOGA BERMANFAAT…

More Related