Sistem Pemerintahan di Indonesia

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia Disusun oleh : 1.Dwi Marlina (13502244007) 2.Sigit Imam Sutaji (13502241021) 3.Prima Heradesta (13502241028) 4.Subhan Zain A M (13502244008)

2. Latar Belakang Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Selain itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu. Sistm pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Namun, kadang sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

3. Pengertian Sistem Pemerintahan Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum.  Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk ( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.

4. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. • Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri Sistem pemerintahan dibedakan menjadi: • Presidensial • Parlementer • Semipresidensial • Komunis • Demokrasi liberal • Liberal

5. Sistem Pemerintahan di Indonesia • Sistem Pemerintahan Orde Lama (Presidensil) Masa orde lama merupakan masa revolusioner, dibawah komando Bung Karno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Tahun 1945 – 1949 Pada tahun 1945-1949, terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, antara lain: • Berubah fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. • Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

6. Tahun 1959 – 1966  (Demokrasi Terpimpin) Lahirnya demokrasi terpimpin di tandai dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959. • Kelebihan dan kekurangan • Keberhasilan pada Orde Lama adalah nation building yang sangat kuat dan diplomasi luar-negeri yang sangat besar terhadap dunia. • Kegagalan Orde Lama adalah masalah ekonomi yang kian turun, stabilitas politik-keamanan sangat kurang, dan konstitusi yang tidak komitmen.

7. 2. Sistem Pemerintahan Orde Lama (Parlementer) • Negara indonesia waktu pemerintahan orde lama (parlementer) bernama Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian. Kepala negaranya Presiden sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Pengaruh presiden cenderung lebih dominan di mata rakyat. Menggunakan konstitusi RIS sampai dibubarkannya RIS di tahun 1959

8. 3.Sistem pemerintahan Orde baru Pemerintahan orde baru diawali dengan SUPERSEMAR.Dalam menjalankan sistem pemerintahan orde baru menggunakan landasan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sistem pemerintahannya pada masa orde baru adalah sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial). Pada masa ini Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis.Sistem orde baru, kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang sangat kuat sehingga terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Pembangunan ekonominya pada masa ini terlaksana tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.demokrasi pada masa orde baru tidak terlaksana karena rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela.

9. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000 • Sukses transmigrasi • Sukses KB • Sukses memerangi buta huruf • Sukses swasembada pangan • Pengangguran minimum • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) • Sukses Gerakan Wajib Belajar • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh • Sukses keamanan dalam negeri • 10.Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia • 11.Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

10. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru • Makin Semaraknya korupsi,kolusi,nepotisme • Perkembangan ekonomi tidak merata • Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan • Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden • Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat.

11. 4. Sistem pemerintahan Reformasi Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi.

12. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi: • mengutamakan musyawarah mufakat • Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negara • Tidak memaksakan kehendak pada orang lain • Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan • Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah • Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur • Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan • Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat • Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. • Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai • Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia