slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Homepage http://www.beacukai.go.id PowerPoint Presentation
Download Presentation
Homepage http://www.beacukai.go.id

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Homepage http://www.beacukai.go.id - PowerPoint PPT Presentation


  • 448 Views
  • Uploaded on

TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR. Jakarta, 22 Juni 2007. Homepage http://www.beacukai.go.id. Visi . Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra. Misi . Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat . CUSTOMS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Homepage http://www.beacukai.go.id' - booth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

Jakarta, 22 Juni 2007

Homepage http://www.beacukai.go.id

slide2

Visi

Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra.

Misi

Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat

slide3

CUSTOMS

Trade Facilitator

Revenue Collector

Industrial Assistance

Community Protector

THE MISSION

MISSIONS

slide4

Fungsi

Memberi fasilitas perdagangan (a.l. peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.

Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.

Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai.

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Trade

Facilitator

Industrial

Assistance

Revenue

Collector

Community

Protector

slide5

CUSTOMS

Fasilitasi Perdagangan

THE KEY OBJECTIVES

OBJECTIVES

Menjamin Kepatuhan

Masyarakat

RISKs

slide6

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PELAYANAN

PENEGAKAN

HUKUM

INTEGRITAS

KOORDINASI DENGAN

STAKEHOLDER

REVITALISASI REFORMASI BEA DAN CUKAI

REFORMASI BEA DAN CUKAI

Menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan mencegah undervaluation

  • Pembaharuan Prosedur Impor & Pengeluaran Barang
  • Minimalisasi kontak
  • Modernisasi dan otomasi
  • Penggunaan Teknologi Informasi
  • Single Administration Document
  • Pertukaran Data Elektronik

Memerangi perdagangan ilegal dan meningkatkan kinerja bea dan cukai

  • Tekad konkret pimpinan disertai konsep yang jelas
  • Pembaharuan perturan dengan formulasi bentuk pelanggaran yang mempunyai efek yang menghambat
  • Transparansi dan akuntabilitas
  • Wilayah tanggung jawab yang jelas bagi tiap pegawai
  • Tatalaksana dan prosedur yang jelas

Membangun integritas pegawai

  • Kode etik dan perilaku menjadi kesepakatan nilai yang dianut
  • Manajemen kepegawaian berdasarkan Good Governance
  • Manajemen kepegawaian berdasarkan kinerja

Mendukung partisipasi aktif stakeholders

  • Optimalisasi pemanfaatan Website
  • ( referensi, peraturan, konsultasi, pelayanan on-line )
  • Secara intensif melibatkan stakeholders dalam penyusunan kebijakan
slide7

MISSION OF CUSTOMS

TRADE FACILITATOR

INDUSTRIAL ASSISTANCE

REVENUE COLLECTION

COMMUNITY PROTECTOR

(TRADE OFF)

SERVICE

CONTROL

GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES

LEGALITY, TRANSPARANCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION

GOOD GOVERNANCE

slide8

Industrial Assistance

Trade Facilitator

&

  • Dalammenjalankanfungsitersebut, berdasarkanperaturanperundangan-undangan, DJBC menetapkankebijakan yang dapatdiberikandalamrangkaimpor :
  • kemudahandibidangimporatauekspor;
  • fasilitaspembebasanataukeringananbeamasuk.
slide9

TATALAKSANA KEPABEANAN

DI BIDANG IMPOR

slide10

DASAR HUKUM

  • UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
  • Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
  • Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007.
impor
IMPOR

KETENTUAN

KEPABEANANadalah

segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean

slide12

KETENTUAN

DAERAH PABEANadalah

wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

impor untuk dipakai
IMPOR UNTUK DIPAKAI :

KETENTUAN

  • Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  • Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
slide14

PENYELESAIAN BARANG IMPOR

  • Pembayaran
  • Penjaluran
  • Pemeriksaan Pabean

Impor untuk dipakai

Impor Sementara

PENYELESAIAN

BARANG IMPOR

Pengeluaran Ke TPB

Pengeluaran ke TPS lainnya

Pengeluaran untuk diangkut lanjut

syarat pengeluaran barang impor untuk dipakai
SYARAT PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

KETENTUAN

Setelah diserahkan :

  • PEMBERITAHUAN PABEAN DAN DILUNASI BEA MASUK & PDRI;
  • PEMBERITAHUAN PABEAN DAN JAMINAN; ATAU
  • DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DAN JAMINAN.
slide16

IMPORT Service Appl. System

EXPORT Service Appl’ System

EDI-MANIFEST System

On-line PAYMENT System

Importer

Exporter

Bonded Zone/

Warehouse

Bank

CUSTOMS SERVICE OFFICE

Customs

Head Office/

Customs

Automation

System

Customs Intelligence

Database System

Customs

Response

Data of

Declar.

EDI – Kawasan Berikat

EDI - Import

EDI

Network

Customs Respons

Import Declaration

Customs Response

Bonded (W/H) Decl.

Module of BZ/ WH Company

Module of PIB EDI Version 4.2

Debit Advice

Customs Response

Customs Cargo

Export

Declar.

Credit Advice

Online Payment System

Customs

Response

EDI - Manifest

EDI - Export

Shipping Agent

Module of BANK Version 5.2

Module of Manifest-EDI

Module of PEB EDI Version 1.0

slide17

GAMBARAN PROSES IMPOR BARANG

1. PROSES SEBELUM BARANG TIBA DI INDONESIA

Perusahaan Pelayaran / penerbangan

Perusahaan Pelayaran / penerbangan

6. Pengiriman barang

7. B/L atau AWB (Non L/C)

5. Order

Pengiriman

7. B/L atau AWB

1. Sales Contract

Importir/PPJK

Eksportir

(Pembayaran dengan L/C atau Non L/C)

10.a. B/L atau AWB

10.b. Pembayaran

8.a. B/L atau AWB

2. Aplikasi L/C

4. Penerusan L/C

8.b. Pembayaran

3. Pembukaan L/C

9.a. B/L atau AWB

Bank

Bank

9.b. Pembayaran

slide18

GAMBARAN PROSES IMPOR BARANG

2. PROSES BARANG TIBA DI INDONESIA

Perusahaan Pelayaran / penerbangan

PELABUHAN LAUT/UDARA

2.3. PPKB

AD.PEL/AD.BANDARA

2.4. Bayar

PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA

3. Persetujuan PPKB

4. Sebelum kapal merapat : Karantina periksa kapal untuk penetapan bebas karantina.

5. Saat kapal merapat : pelayanan pandu/tunda, penyambungan telepon kapal, pelayanan tambat & pelayanan air kapal.

6. Bongkar barang impor : importir menyerahkan Kartu Impor kpd PBM/UTPK, diikuti bongkar muat & penumpukan barang.

2.2. Pemberitahuan

1. RKSP

2.1. Manifest

Importir/PPJK

DJBC

7/8. Persyaratan impor

Instansi terkait (persyaratan/ perijinan/pengawasan, misal : Deptan, karantina, Deperdag, Depperin, Depkes, Badan POM, Polri, BKPM, Ditjen Pajak, dll.)

slide19

PELABUHAN LAUT/UDARA

AD.PEL/AD.BANDARA

PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA

GAMBARAN PROSES IMPOR BARANG

3. PROSES CUSTOMS CLEARANCE

6. Persiapan

pemeriksaan fisik

Importir/PPJK

7.b. LHP

7.a. Pemeriksaan

fisik

DJBC

2. P I B + Bukti Bayar

3/8. SPPB

5. SPJM

4

Jalur Merah

Jalur Hijau/

Prioritas

1.b. Credit Advice

1.a. Bayar BM + PDRI

SPPB

Bank

SPJM

slide20

PELABUHAN LAUT/UDARA

AD.PEL/AD.BANDARA

PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA

Bank

GAMBARAN PROSES IMPOR BARANG

4. PROSES PENGELUARAN BARANG

3. SP2 / TILA /SRT JALAN

SPPB

2. Bayar sewa gudang /sewa

lapangan penumpukan,

Biaya gerakan (lift on/lift off)

Importir/PPJK

6. Menyerahkan

SPPB +

SP2/Tila/Surat Jalan

Bukti pelunasan

Gate

1.a. Bayar biaya demurage &

jaminan container + BL/AWB

1.b. DO

5. Menghubungi perush.

pengangkutan

4. Menghubungi petugas untuk

memastikan posisi barang

Perusahaan

Pelayaran /

penerbangan

SPPB + SP2/Tila/

Surat Jalan

PERUSAHAAN

PENGANGKUTAN

GUDANG IMPORTIR

slide21

IMPORTIR/

PPJK

Detil Proses Customs Clearance(Melalui Electronic Data Interchange / EDI)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Customs

Response

EDI

Network

PIB

Mandatory

Check

Content

Check

Priority

Channel

Analyzing

Point

Selectivity

Processing

Credit

Advice

Customs

Service

System

Jalur Hijau

Jalur Merah

Debit

Advice

(Payment

Receipt)

Payment

Of Duty

Scan X-Ray

Examination

Pemeriksaan

Fisik

Bank

Pemeriksaan

Dokumen

SPPB

Customs Service Office

slide22

PENJALURAN

  • JALUR MERAH, dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang;
  • JALUR HIJAU, hanya dilakukan pemeriksaan dokumen;
  • JALUR PRIORITAS, tidak dilakukan pemeriksaan seperti JALUR MERAH atau JALUR HIJAU.
slide23

Importir

High Risk

Pemeriksaan Fisik 100%

Medium Risk

Pemeriksaan Fisik 30%

Low Risk

Pemeriksaan

Fisik 10%

Very Low Risk/

Jalur Prioritas

Pemeriksaan Fisik

di Lokasi Importir

Komoditi

&/ Negara Asal

Komoditi &/NA

Ditetapkan Pem.

Low Risk

High Risk

Matriks PENJALURAN

slide24

KRITERIA JALUR MERAH

  • Importir baru;
  • Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);
  • Barang impor sementara;
  • Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
  • Barang re-impor;
  • Terkena pemeriksaan acak;
  • Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisikotinggidan/atau berasal dari negara yang berisikotinggi.

KRITERIA JALUR HIJAU

  • Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

Kriteria Jalur Prioritas

  • Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas
slide25

PEMERIKSAAN PABEAN

  • Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
  • Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
  • Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.
pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik
  • Pemeriksaan Biasa
    • P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
  • Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray
    • KEP 97/BC/2003
    • Penegasan DJBC (terlampir)
  • Pemeriksaan di lapangan/gudang importir
    • P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
slide27

PEMERIKSAAN FISIK BARANG

  • Terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik :
    • Mendalam – barang diperiksa 100%
    • Sedang – barang diperiksa 30 %
    • Rendah – barang diperiksa 10%
    • Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)
  • pemeriksaan fisik dilakukan dengan memreiksa barang secara merata sesuai dengan % pemeriksaan terhadap keseluruhan barang.
slide28

PEMBAYARAN

  • Pembayaran Biasa :
  • semua pembayaran dilakukan di Bank
  • Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal
  • - Tidak terdapat bank devisa persepsi
  • - Untuk barang impor awak sarana
  • pengangkut, pelintas batas dan barang
  • penumpang
slide29

Impor Sementara

  • Barang impor sementara yang akan dipindahkan dari lokasi pengawasan Kantor Pabean ke lokasi pengawasan Kantor Pabean lainnya, wajib mendapat ijin dari:
  • Direktur Jenderal dalam hal Kantor Pabean tujuan berada di KantorWilayah lain;
  • 2. Kepala Kantor Wilayah dalam hal Kantor Pabean tujuan berada di Kantor Wilayah yang sama.
slide30

Impor untuk TPB

  • Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dengan tujuan untuk ditimbun di TPB dilakukan dengan menggunakan BC 2.3 yang diajukan kepada Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi TPB.
  • Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk tujuan TPB diatur dalam Kep Dirjen No. 83/BC/2002 tentang Perubahan Keputusan Dirjen No. 78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos.
slide31

PEMBERITAHUAN PABEAN

  • PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK
  • DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :
    • INVOICE
    • PACKING LIST
    • BILL OF LADING / AIRWAY BILL
    • POLIS ASURANSI
    • BUKTI BAYAR BM & PDRI (SSPCP)
    • SURAT KUASA, JIKA PEMBERITAHU PPJK
slide32

TATA CARA PENGHITUNGAN BM & PDRI

  • NILAI PABEAN = HARGA CIF X KURS
  • NILAI IMPOR = NILAI PABEAN + BM

TOTAL BM & PDRI ADALAH:

  • BM = %BM x NILAI PABEAN
  • PPN = %PPN x NILAI IMPOR
  • PPnBM = %PPnBM x NILAI IMPOR
  • PPh = %PPh x NILAI IMPOR
slide33

Jenis Fasilitas Bea Masuk

FASILITAS ATAS BEA MASUK

PEMBEBASAN

(Pasal 25 Ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN

(Pasal 26 Ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

perijinan tata niaga
PERIJINAN / TATA NIAGA
  • Jenis :
    • Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK
    • Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM
  • Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB
  • Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.
slide35

Pembebasan Bea Masuk atas impor barang :

  • perwakilan negara asing & pejabatnya;
  • untuk keperluan badan internasional;
  • buku ilmu pengetahuan;
  • kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  • keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  • keperluan litbang ilmu pengatahuan;
  • keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
  • persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  • dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  • dst.

(Pasal 25 ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

slide38

HUBUNGI :

Telp 4890308 ext 207

fax. 4701734

http://www.beacukai.go.id

Info ?