1 / 148

hkum internasional

aadr

bagasacha
Download Presentation

hkum internasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Machmud Al Rasyid Prodi PPKn FKIP UNS 2011

  2. BUKU SUMBER UTAMA : • Mohd. Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta: Liberty • Sefriani, 2010, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press • Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung : Alumni • M. Tasrief, S, 1990, Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Abardin

  3. KOMPETENSI DASAR 1 : • .MendeskripsikanSumber, Subyek, danSistemHukumInternasional Dan Menganalisis SK KD PKN Persekolahan dan hubungannya dengan HukumInternasional • MATERI PEMBAHASAN: • 1. SumberHukumInternasional • 2. SubyekHukumInternasional • 3. Hierarkhi Dan SistemHukumInternasional • 4. HubunganHukumInternasional Dan HukumNasional • 5. KeterkaitanHukumInternasional & SK KD PKN diSekolah

  4. KOMPETENSI DASAR 2 : • Mendeskripsikankonsep Negara dalamHukumInternasional • MATERI POKOK : • 1. Kualifikasidan Status Negara • 2. Wilayah Negara (KedaulatanTeritorial) • a. Wilayah Daratan • b. Wilayah Laut • c. Wilayah Udara • d. Wilayah RuangAngkasa • 3. Yurisdiksinegara • 4. Pengakuan • 5. Kategori Negara • 6. HakdanKewajiban Negara • 7. .Negara danIndividu • 8. .Suksesi Negara

  5. KOMPETENSI DASAR 3 : • MenganalisispertanggungjawabandankonfliknegarasertaPengadilanInternasional • MATERI POKOK : • 1.. Pertanggungjawaban Negara • a. Tanggungjawab Negara dalamHukumInternasional • b. GantiRugi • c. Nasionalisasi • 2. KonflikInternasional • a. Sebab- SebabKonflik • b. PenyelesaianKonflikInternasional • - PenyelesaianDamai : MelaluiPengadilan, (Arbitrase, MahkamahInternasional, MahkamahKejahatanInternasional) dan Di luarPengadilan (Negosias, Mediasi, JasaBaik, Konsiliasi, Penyelidikan, PenemuanFakta, Penyelesaian Regional, Penyelesaiandibawah PBB) • - PenyelesaianDenganKekerasan (Perang, TindakanBersenjataBukanPerang, Retorsi, Reprisal, BBlokadeDamai, Embargo, Intervensi)

  6. KOMPETENSI DASAR 4 : • Mendeskripsikan Perjanjian Internasional, Hubungan Diplomatik dan Konsuler • MATERI POKOK : • 1. Perjanjian Internasional • 2. Hubungan Diplomatik • 3. Hubungan Konsuler

  7. KOMPETENSI DASAR I : Mendeskripsikan Sumber, Subyek, dan Sistem Hukum Internasional serta Menganalisis SK KD PKN sekolah dan hubungannya dengan Hukum Internasional

  8. A. SUMBER HUKUM 1. Arti Sumber Hukum : • a. Dasar Kekuatan mengikatnya hukum internasional • b. Metode penciptaan Hukum Internasional • c. Tempat ditemukannya ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada persoalan riil di masyarakat internasional 2. Macam Sumber Hukum Utama : a. Perjanjian Internasional b.Hukum Kebiasaan Internasional c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

  9. PERJANJIAN INTERNASIONAL adalah persetujuan antar subyek hukum internasional, terutama negara yang diatur dengan hukum internasional. • HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL adalah kebiasaan internasional (usages) yang telah diakui mempunyai kekuatan hukum. Artinya merupakan praktek umum negara yang sudah diterima sebagai hukum. • PRINSIP PRINSIP HUKUM UMUM, yaitu prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, yang meliputi semua prinsip umum dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional

  10. 3. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan dalam ayat 1 bahwa dalam sengketa internasional hakim MI dapat menggunakan : • A. Perjanjian Internasional (International Conventions) • B. Kebiasaan Internasional (International Customs), sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum. • C. Prinsip Prinsip Umum Hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (General principles of law recognized by civilization nations) • D. Putusan Pengadilan dan Doktrin atau Karya Hukum sebagai sumber hukum tambahan (Subsidary). Ayat 2 : Hakim dpt juga memutus berdasar KEPATUTAN & Kelayakan nilan desetuji para pihak.

  11. B.SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

  12. Arti SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL adalah Subyek yang memiliki kecakapan hukum internasional utama, yaitu : • 1. Mampu untuk menuntut hak di depan pengadilan internasional dan nasional • 2. Menjadi subyek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh Hukum Internasional • 3. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional. • 4. Menikmati imunitas dan yurisdiksi pengadilan domestik dari negara lain.

  13. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL • 1. NEGARA • 2. ORGANISASI INTERNASIONAL • 3. INTERNATIONAL NON GOVERNMENT ORGANIZATION (INGO) • 4, INDIVIDU • 5. PERUSAHAAN TRANSNASIONAL (MULTINATIONAL CORPORATION) • 6. ICRC (International Committee on the Red Cross) • 7. ORGANISASI PEMBEBASAN BANGSA • 8. BELLIGRENT • 9. TAKHTA SUCI VATIKAN

  14. C. HIERARKHI DAN SISTEM HUKUM INTERNASIONAL • Dalamsistemhukumnasionaladahierarkhi : Ingattentang Tata PerundanganNasional (UU 10/2004) • HIERARKHI dalam HUKUM INTERNASIONAL berbedadengan HUKUM NASIONAL sbgmnbunyiPasal 38 StatutaMahkamahInternasional : • 1. INTERNATIONAL CONVENTION 2. INTERNATIONAL CUSTOMS 3. THE GENERAL PRINCIPLES OF LAW recognized by civilized nations 4. JUDICIAL DECESIONS & THE TEACHINGS of the most highly qualified publicists of the various nations

  15. STATUTA ROMA 1998 tentang PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL dalam PASAL 21 menyebutkan HIERARKHI SUMBER HUKUM : • 1. In the first place, THIS STATUTE, ELEMENTS OF CRIMES AND ITS RULES OF PROCEDURE & EVIDENCE • 2. In the scond place, WHERE APPROPRIATE, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established principles of the international law of armed conflict; • 3. GENERALNPRINCIPLES OF LAW derived by the Court from national law of legal systems of the world including, as appropiate…..dst

  16. D.HUBUNGAN HUKUM NASIONAL & HUKUM INTERNASIONAL • 1. TEORI DUALISME : Hukum Internasional dan hukum nasional adalah 2 hal yang bertbeda, sehingga tidak ada yang superioritas. • 2. TEORI MONISME : Merupakan 2 hal yang saling berkaitan, yang terbagi 2 : • A. Primat Hukum Internasional • B. Primat Hukum Nasional

  17. E. SK & KD PKN SEKOLAH & HUKUM INTERNASIONAL • Standar Kompetensi : 9.4. Menganalisa Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional • Kompetensi Dasar : • 9.4.1. Mendeskripsikan Pengertian, Pentingnya, dan Sarana-sarana Hubungan Internasional bagi suatu negara • 9.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional • 9.4.3. Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik

  18. 9.4.4. Mengkajiperananorganisasiinternasional (ASEAN,PBB,AA) dalammeningkatkanhubunganinternasional • 9.4.5. Menghargaikerjasamadanperjanjianinternasional yang bermanfaatbagi Indonesia • StandarKompetensi9.5: MenganalisisSistemHukum & PeradilanInternasional • KompetensiDasar: • 9.5.1. MendeskripsikanSistemhukumdanperadilaninternnasional • 9.5.2. Menjelaskanpenyebabtimbulnyasengketainternasionaldancarapenyelesaianolehmahkamahinternasional • 9.5.3. Menghargaiputusanmahkamahinternasional

  19. KOMPETENSI DASAR 2 : Mendeskripsikan konsep Negara dalam Hukum Internasional

  20. A. KUALIFIKASI & STATUS NEGARA • Konvensi MONTEVIDEO 27 Desember 1933 (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933) mengenai Hak hak & Kewajiban Negara, di Pasal 1 : • The State as a person of international law should possess the following qualification “ 1. a permanent population; 2. a defined territory; 3. a government, and 4. a capacity to enter into relations with other States

  21. OPPENHEIM-LAUTERPACHT (1967): • 1. Harus ada Rakyat, yaitu kumpulan manusia dr 2 jenis kelamin yg hidup bersama sbg masyarakat walau berbeda keturunan, kepercayaan & warna kulit. • 2.Harus ada Daerah, dimana rakyat tsb menetap. • 3.Harus ada Pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yg mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negrinya. • 4.Pemerintah itu harus berdaulat

  22. WRIGHT : • A. Harus ada Daerah dgn batas yang tegas & prospek yg wajar untuk mempertahankannya; • B. Harus ada Kekuasaan dgn kemampuan de facto untuk memerintah daerah itu; • C. Harus ada UU dan Lembaga-lembaga yg memberikan perlindungan yg layak kpd orang asing, minoritas, dan dpt menjaminkeadilan yang patut ke semua penduduk • D. Harus ada pendapat umum dg Lembaga-2 untuk menyalurkannya.

  23. STATUS INTERNASIONAL : • 1. MengaturWarganegaranya (kedaulatan personal) danWilayahnya (Kedaulatanteritorial) • 2.Menggunakan milikumum (public domain) sepertiLautLepas, RuangUdaradiluar Wilayah Negara, & RuangAngkasa • 3.Mengadakan hubungan/perbuatanhukum dg negara lain • 4.Mengadakan hubungandiplomatik & konsuler dg negara lain • 5.Meminta penghormatanbagi WN nyadinegaraasing • 6.Menjadi anggotasemuaOrganisasiInternasional • 7.Hak melangsungkanperangataumenggunakankekuatanuntukmembeladiridanhakuntuknetral

  24. B. WILAYAH NEGARA (KedaulatanTeritorial) • WILAYAH merupakanbentukeksistensi NEGARA, karenadengandiwilayahitu NEGARA memilikihakuntukmelaksanakankedaulatanatasorang, bendadanperistiwaatauperbuatanhukumdiwilayahtsb. • BACA UU 43 Tahun 2008 tentang WILAYAH NEGARA • TujuanPengaturanadalah : 1. Menjaminkeutuhan Wilayah Negara, Kedaulatan Negara, & KetertibandiKawasanPerbatasandemikepentinganKesejahteraansegenapbangsa; 2. MenegakkanKedaulatandanHak-hakBerdaulat 3. Mengaturpengelolaan & pemanfaatanwilayahnegara & KawasanPerbatasantermasukpengawasan batas-2 nya.

  25. WILAYAH NEGARA : • Adalahtempatnegaramelaksanakankedaulatanataukekuasaanygmeliputidaratan, air, danudara. • Wilayah daratanmerupakankomponenpokok, (sedangkan yang lain adalahikutanatautambahan) termasukperairanpedalamandanteluksertalautteritorial; sebabbagianlauttersebutmengelilingiwila yah daratanataumerupakankelanjutanwilayahdarat an. • Wilayah Udaraberupaudaraygberdekatandiataswilayahdaratandanwilayahlaut. • Lapisanbawahtanahdandasarlautdibawahwilayahdaratan, lautpedalaman, danlautteritorialtermasukwilayahnegara

  26. soal perbatasan : • PERBATASAN WILAYAH adalah batas terluar wilayah suatu negara. Terdiri batas daratan, batas laut dan batas udara. • BATAS DARATAN dapat berupa tanda-tanda di tanah (buatan) dan batas alamiah (gunung, sungai, atau danau). • BAGAIMANA MENENTUKANNYA ?. • Sungai dan Danau ? Tidak bisa dilayari : bagi dua sama (bisect) atau dengan garis tengah menurut konfigurasi sungai atau danau. • Bisa dilayari : garis tengah daerah yg bisa dilayari.

  27. BATAS WILAYAH LAUT ; adalah daerah ujung terluar LAUT TERITORIAL • BATAS WILAYAH UDARA : suatu bidang vertikal ke arah udara dan turun ke arah pusat bumi. • Pada WILAYAH DARATAN yang berbatasan dengan WILAYAH DARATAN negara lain terdapat ZONE PERBATASAN, yaitu tanda batas yang berupa perataan permukaan tanah. • Di WILAYAH PERBATASAN INI disediakan ZONE BEBAS PABEAN (customs free zone) sebagai antisipasi akibat perbatasan politik yang tidak sama dg batas budaya, yaitu dengan penyediaan fasilitas penduduk lokal agar tdk terganggu.

  28. Di wilayah ini untuk pekerjaan rutinitas, maka pelintas di dispensasikan dari formalitas perbatasan. • Di DAERAH PERBATASAN berlaku hubungan VOISINAGE, yaitu aturan dan praktek yang mengatur tingkahlaku negara yang saling berbatasan dimana untuk kehidupan sehari-hari tidak terganggu (seperti tdk ada batas negara). Pengaturannya melalui perjanjian bilateral dan dibentuk Komisi Bipartate Permanen.

  29. CARA MEMPEROLEH WILAYAH • Disamping wilayah awal seringkali wilayah negara bertambah, yaitu melalui :

  30. Tugas Untuk Mahasiswa : • APA SYARAT - SYARAT PENAMBAHAN WILAYAH ITU BISA DIBENARKAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ?. • MUNGKINKAH PENAMBAHAN WILAYAH DENGAN CARA TERSEBUT TERJADI PADA MASA SEKARANG INI ? BERIKAN ARGUMENTASINYA.

  31. WILAYAH LAUT :

  32. HUKUM LAUT & WILAYAH NEGARA • A. PEMBAGIAN LAUT SECARA HORISONTAL: • PerairanPedalaman : Perairan yang beradadisisidalamgarispangkal; • LautTeritorial : jalurlautygadadisisiluarataudisisilautgarispangkalselebartidaklebih 12 mil; • Zone Tambahan : jalurlautygmerupakankelanjutandarilautteritorialyglebarnyatdklebihdr 24 mil drgarispangkal; • Zone EkonomiEksklusif : jalurlautygterletakdiluardanberdekatan dg lautteritorialselebar 200 mil lautdrgarispangkal; • LautLepas : diluarkeempathaltersebut

  33. PERAIRAN KEPULAUAN termasuk dalam perairan pedalaman. • PERAIRAN PANTAI meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, dan zone tambahan • B. PEMBAGIAN LAUT SECARA VERTIKAL • 1. Ruang Udara yg ada di atas laut • 2. Kolom air laut atau WATER COLUMN • 3. Dasar Laut atau SEA BED • 4. Tanah di bawah Dasar Laut atau SUBOIL

  34. C, DASAR LAUT & TANAH DIBAWAHNYA SECARA HORISONTAL DIBAGI DALAM : • 1. Dasar laut dan tanah di bawahnya dr bagian laut secara horisontal; • 2. LANDAS KONTINEN : Dasar laut dan tanah di bawahnya sampai kejauhan batas kontinenya atau CONTINENTAL MARGIN 200 – 350 mil dr garis pangkal laut teritorial; • 3. KAWASAN atau AREA : laut & dasar samudera dalam dan tanah di bawahnya yg ada di luar batas yurisdiksi nasional

  35. A. GARIS PANGKAL • 1. Garis Pangkal Normal/NORMAL BASE LINE : garis laut saat surut sepanjang pantai • 2. Garis Pangkal Lurus/STRAIGHT BASE LINE : garis laut saat surut yg menghubungkan titik-titik yg bertepatan sebagai pangkal /mula pengukuran laut • 3. Garis Pangkal Kepulauan/ARCHEPELAGIC BASE LINE : garis pangkal lurus kepulauan yg menghubungkan titik=2 terluar dari pulau -2 terluar dan karang-2 kering dari kepulauan

  36. B. PERAIRAN PEDALAMAN • adalah perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal. Termasuk di dalamnya adalah pelabuhan, muara sungai, terusan dan teluk. Dan ini merupakan bagian integral dari wilayah negara pantai. • C. LAUT TERITORIAL • lebar laut teritorialnya adalah tidak melebih dr 12 mil yg diukur dr garis pangkal. Kedaulatan negara itu sampai pd wilayah laut teritorial ini, tetapi kapal semua negara pantai & tgk berpantai mempunyai HAK LINTAS DAMAI.

  37. D. ZONE TAMBAHAN • Merupakan zone transisi antara laut lepas dan laut wilayah, yg dianggap perlu seluas 24 mil dr garis pangkal atau 12 mil dr Laut teritorial dg maksud negara pantai dpt melaksanakan pengawasan yg perlu untuk mencegah pelanggaran peraturan per UU an bea cukai, fiskal, imigrasi, dll jug dpt tindakan pemberantasan dan pemberian hukuman. Indonesia sampai sekarang BELUM mengumumkan Zone Tambahan ini.

  38. E. ZONE EKONOMI EKSKLUSIF • Lebarnya 200 mil dari garis pangkal atau 370,4 km • Hak negara pantai pada ZEE adalah : • 1. Hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi & eksploitasi, pelestarian dan pengelolaaan sumber alam. • 2. Jurisdiksi tentang pembuatan & penggunaan pulau buatan, instalasi, bangunan, penelitian ilmiah laut, perlindungan dan pelestarian laut.

  39. F. LAUT LEPAS • Adalah semua bagian laut yg tidak termasuk ZEE, Laut Teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan’ • Terbuka bagi semua negara dan bebas memanfaatkan berdasar hukum internasional sekaligus wajib memeli hara kelestariannya.

  40. WILAYAH UDARA

  41. HUKUM UDARA & WILAYAH UDARA • Pasal 1 Konvensi Paris 1919 : negara-negarapihakmengakuibahwatiapnegaramempunyaikedaulatanpenuhdaneksklusifatasruangudaraygterdapatdiataswilayahnya. Hal iniditegaskankembalidalamKonvensi Chicago 1944’ • Suatunegarabebasuntukmengaturataumelarangpesawatasingterbangdiataswilayahnya • DelimitasiatauPembatasanantaraRuangUdaradanRuangangkasasampaisekarangbelumbisadisepakati • TentangKebebasanUdaraadalah KEBEBASAN yang diawasi.

  42. KETENTUAN PESAWAT UDARA • Pesawatudarasipilygtidakmelakukanpengangkutankomersialmempunyai KEBEBASAN TRANSIT tanpamendaratdan KEBEBASAN MENDARAT dengantujuan non komersial • PerjanjianPengangkutanUdara : Hakmenaikkandanmenurunkanpenumpang, surat, & barangdagangandiwilayahnegaraygpesawatnyamempunyaikebangsaandrnegaraitu, sertake/dariwilayahnegara lain • Prinsipkesempatanygadil & samapengangkutdlmruete 2 negara

  43. WILAYAH RUANG ANGKASA

  44. C. YURISDIKSI NEGARA

  45. D. PENGAKUAN : • Adalahpernyataanresmisuatunegaraataupemerintahygmengakuieksistensisuatukesatuan yang lahir (entity) sebagaisubyekhukuminternasional. • Tidakadasatunegarapun yang hidupterasingdarinegaralainnya. Tetapisebelumsuatunegarabarudptmengadakan “hubunganyglengkap & sempurna” dlmberbagaibidang (pol,eko,sos, bud,dsb) terlebihdahulumelalui “pintupengakuan”. • TETAPI bukanberarti TANPA pengakuan, negarabarutdkbisamelangsungkanhidupnya, ataunegarabaru TIDAK dilahirkankarenaadanyapengakuan. SebabnegaratsbtelahmemilikiAtribut KEDAULATAN, ttpbarudiakuiolehnegara lain, shgnegarabaruitudptmenggunakanatributkedaulatandengansebaik-nya.

  46. Lanjutan : • Kriteriauntukmengakuinegara al : 1. Keyakinanadanyastabilitasdinegarabaru 2. Dukunganumumdaripendudukdiwilayahbaru 3. Kesanggupandankemauanuntukmelaksanakan kewajiban-kewajibaninternasional (McDongal Myres S danW.MichaelReisman, 1981:318) • Prakteknya, hanyanegara yang menentanglahirnyasuatunegaralah yang membuatpernyataan. Sedangkanumumnyabersifatimplisit, yaitutanpapernyataan. • KESIMPULANNYA : Pengakuanadlhsuatu KEBIJAKAN POLITIK

  47. Lanjutan : • Sebagaikebijakanpolitik, makaakibatpengakuan : 1. Pengakuanadalahkebijakan individual negaratanpaharusmemperhatikansikapnegara lain; 2. Pengakuanadalahsuatu discretionary act yaitu suatunegaramengakuinegara lain kalaudianggap perlu. Contohnya : • Spanyolmengakui Peru setelah 75 thmerdeka • BelandamengakuiBelgia 1838 sesudahmerdeka 1831 • Belandamengakui Indonesia 1949 sesudah 1945 • AmerikaSerikatmengakui Israel beberapa jam setelahnegaraitulahir 14 Mei 1948 danmengakui RRC 30 thsesudahlahir.

  48. ASAS KONTINUITAS NEGARA • Asas dlm Hukum Internasional ttg Negara, yaitu CONTINUITY OF STATES (Kontinuitas Negara), yaitu Tidak terputusnya kedudukan suatu negara (sekali ter bentuk) perubahan-perubahan apapun yg telah terjadi di dalamnya. • Konsekuensi logis dari Asas Kontinuitas Negara adalah adanya PEMISAHAN yg tegas antara NEGARA dan PEMERINTAH, walaupun tidak mungkin ada negara tanpa pemerintah. • Pemerintahan suatu negara berganti adalah urusan negara itu dan bukan urusan negara lain, negara lain hanya berkepentingan dg siapa yg berhak mewakili negara itu shg menurut hukum internasional akan mengikat negara tsb dlm berhubungan dg negara lain

  49. MOORE : Asas kontinuitas negara ini berimplikasi bahwa “Negara terikat oleh perjanjian-perjanjian yg dibuat oleh pemerintah di masa lampau dan jika suatu pemerintah yang digulingkan dapat berkuasa kembali, maka juga bertanggungjawab untuk tindakan-tindakan dari pemerintah yg sebelumnya telah merebut kekuasaan. • Adagium Romawi “Forma regiminis nutata, non mututar ipsa civitas” pemerintah dapat berganti, tetapi negara tetap itu-itu juga.

  50. MACAM PENGAKUAN • PENGAKUAN NEGARA • PENGAKUAN PEMERINTAH • PENGAKUAN INSURGENCY • PENGAKUAN BELLIGERENCY • PENGAKUAN SEBAGAI BANGSA • PENGAKUAN HAK-HAK TERITORIAL & SITUASI INTERNASIONAL BARU

More Related