yudhi setiawan s h m hum dalam segi hukum p embiayaan k onsumen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yudhi Setiawan , S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum P embiayaan K onsumen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yudhi Setiawan , S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum P embiayaan K onsumen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Yudhi Setiawan , S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum P embiayaan K onsumen - PowerPoint PPT Presentation


  • 241 Views
  • Uploaded on

Yudhi Setiawan , S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum P embiayaan K onsumen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yudhi Setiawan , S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum P embiayaan K onsumen' - atalanta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PendekatanpemanfaatanPembiayaanKonsumentidakhanyadilakukandarisegikebutuhanekonomi, melainkanharusdidukung pula olehpendekatanhukum (legal approach), sehinggadiakuidanberlakudalamhubunganhukumbisnis. PembiayaanKonsumenmerupakansalahsatubentukkegiatanekonomidibidangusahapembiayaan yang bersumberdariberbagaiketentuanhukum, baikperjanjianmaupunperundang-undangan. PerjanjianmerupakansumberutamahukumPembiayaanKonsumendarisegiPerdata, sedangkanperundang-undanganadalahsumberutamahukumPembiayaanKonsumendarisegiPublik.

a segi hukum perdata

A. SEGI HUKUM PERDATA

Padasetiapkegiatanusahapembiayaan, termasukjugaPembiayaanKonsumen, inisiatifmengadakanhubungankontraktualberasaldariparapihakterutamaKonsumen. Dengandemikian, kehendakparapihak pula menjadisumberhukumnya. Kehendakparapihaktersebutdituangkandalambentuktertulisberuparumusanperjanjian yang menetapkanhakdankewajibanparapihakdalamhubungankontrakPembiayaanKonsumen. Dalamperundang-undanganjugadiaturmengenaihakdankewajibanparapihakdanhanyaberlakusepanjangparapihaktidakmenentukan lain secarakhususdalamkontrak yang dibuat. AdaduasumberHukumPerdata yang mendasariPembiayaanKonsumen, yaituasaskebebasanberkontrakdanperundang-undanganbidanghukumperdata.

1 asas kebebasan berkontrak

1. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Asaskebebasanhukumperjanjiandapatdiklasifikasikanmenjadi 2 (dua) jenisyaituasaskebebasanberjanjidalamarti yang luas (lisandantulisan) danasaskebebasanberkontrakdalamarti yang sempit (hanyasecaratertulis). DalamhubunganhukumPembiayaanKonsumen, perjanjianselaludibuattertulissebagaidokumenhukum yang menjadidasarkepastianhukum (legal certainty). PerjanjianPembiayaanKonsumendibuatberdasarkanasaskebebasanberkontrak, memuatrumusankehendakberupahakdankewajiban Perusahaan PembiayaanKonsumensebagaipihakpenyediadana (fund lender) danKonsumensebagaipihakpenggunadana (fund user).

2 undang undang bidang hukum perdata

2. UNDANG-UNDANG BIDANG HUKUM PERDATA

PerjanjianPembiayaanKonsumenadalahsalahsatubentukperjanjiankhusus yang tundukpadaketentuanBuku III KUHPerdata. SumberhukumutamapembiayaanKonsumenadalahPerjanjianpinjampakaihabisdanperjanjianjualbelibersyarat yang diaturdalamKUHPerdata. KeduasumberhukumutamatersebutdibahasdalamkonteksnyadenganPembiayaanKonsumen.

a). PERJANJIAN PINJAM PAKAI HABIS

“Pinjampakaihabisadalahperjanjian, denganmanaPemberiPinjamanmenyerahkansejumlahbarangpakaihabiskepadaPeminjamdengansyaratbahwaPeminjamakanmengembalikanbarangtersebutkepadaPemberiPinjamandalamjumlahdankeadaan yang sama”(Psl 1754 KUHPerdata).

slide6

b).PERJANJIAN JUAL BELI BERSYARAT Perjanjianjualbelibersyaratadalahperjanjian yang terjadiantaraKonsumensebagaiPembeli, danProdusen (supplier), sebagaiPenjual, dengansyaratbahwa yang melakukanpembayaransecaratunaikepadaPenjualadalah Perusahaan PembiayaanKonsumen. PerjanjianjualbeliinimerupakanperjanjianaccessoirdariPerjanjianPembiayaanKonsumensebagaiperjanjianpokok. Perjanjianjualbeliinidigolongkankedalamperjanjianjualbeli yang diaturdalamPasal 1457-1518 KUHPdttetapipelaksanaanpembayarandigantungkanpadasyarat yang disepakatidalamperjanjianpokok, yaituPerjanjianPembiayaanKonsumen.Pasal 1513KUHPdt disebutkan “Pembeliwajibmembayarhargapembelianpadawaktudanditempat yang ditetapkanmenurutperjanjian”

slide7

c).SEGI PERDATA DILUAR KUHPdtSelaindariketentuandalamBuku III KUHPdt yang relevandenganPembiayaanKonsumen, adajugaketentuandalamberbagaiundang-undangdiluarKUHPdt yang mengaturaspekperdataPembiayaanKonsumen. Undang-undang yang dimaksudadalahsebagaiberikut :1. Undang-undangNomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara danPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenberbentukituberbentuk Perusahaan Perseroan.2. Undang-undangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasdanPeraturanPelaksananya. Berlakunyaundang- undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenituberbentuk Perseroan Terbatas (PT).

slide8

3. Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumendanPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenmelanggarkewajibandanlaranganundang-undang yang secaraperdatamerugikanKonsumen.

B. SEGI HUKUM PUBLIK

Sebagaiusaha yang bergerakdibidangjasapembiayaan, PembiayaanKonsumenjugabanyakmenyangkutkepentinganpublik (negara/pemerintah) terutama yang bersifatadministratif. Olehkarenaitu, kepentinganpublikbanyakdiaturdalamberbagaiperaturanperundang-undanganadministrasinegara. Perudang-undangantersebutterdiridariundang-undang, KEPRES, KEPMEN.

slide9

1. UNDANG-UNDANG BIDANG HUKUM PUBLIKBerbagaiundang-undangBidangAdministrasinegara yang menjadisumberutamaPembiayaanKonsumenadalahsebagaiberikut :

Undang-undangNomor 3 Tahun 1982 tentangWajiibDaftar Perusahaan danPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabila Perusahaan PembiayaanKonsumenberurusandenganpendaftaran, pendaftaranulang, danpendaftaranlikuidasiperusahaan.

b. Undang-undangNomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan danPeraturanPelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginikarena Perusahaan PembiayaanKonsumenwajibmelaksanakanpembukuanperusahaandanpemeliharaandokumenperusahaan.

slide10

2. PERATURAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAANPeraturantentanglembagapembiayaanmengaturbidangusaha, pendiriandanperijinan, modal usaha, kepemilikansaham, pembatasankegiatanusaha, pengawasandanpembinaan, sanksikarenapelanggaran

a). KeputusanPresidenNomor 61 Tahun 1988

KeputusanPresideninimengaturtentangLembagaPembiayaanDalamkeputusanpresidentersebut. PembiayaanKonsumenmerupakansalahsatujenisusahadariLembagaPembiayaan yang berbentuk Perusahaan PembiayaanKonsumen.

b). KeputusanMenteriKeuanganNomor 1251 Tahun 1988

Keputusaninimengaturtentangketentuandan Tata Cara PelaksanaanLembagaPembiayaan. Kemudiankeputusantersebutdiubah & disempurnakanoleh KEPMENKEU No.468 Tahun 1995.