Dewi Nurul Musjtari , S.H., M.Hum . Dosen Fakultas Hukum UMY Dipresentasikan pada :

1. Masalah Jaminan dan Agunan dalam Perjanjian Kredit DewiNurulMusjtari, S.H., M.Hum. DosenFakultasHukum UMY Dipresentasikanpada: PelatihanAspekHukumPerkreditan, 20 Desember 2011, E-Gov.

2. POKOK-POKOK MATERI Beberapa Pengertian Legalitas Jaminan Pembedaan Benda Jaminan Fidusia Eksekusi Jaminan Fidusia Hak Tanggungan Eksekusi Hak Tanggungan Penutup Tanya jawab & Kasus

3. BEBERAPA PENGERTIAN • DEBITUR : Pihak yang berhutang • KREDITUR : Pihak yang berpiutang • PPAT : PejabatPembuatAkta Tanah, adalahpejabatumumygdiberiwewenangutkmembuataktapemindahandanpembebanan HAT menurutperaturanperundang-undanganygberlaku • KANTOR PERTANAHAN : Adalah unit kerjaBadanPertanahanNasionaldiwilkabupaten, kotamadyaatauwiladministratif lain ygsetingkatygmelakukanpendaftaran HAT danpemeliharaandaftarumumpendaftarantanah. • BENDA TETAP : Benda yang menurutsifatnyatidakbergerak (Pasal 506-508 KUHPer) • BENDA BERGERAK : Benda ygmenurutsifatnyadapatberpindahataudipindahkandarisuatutempatketempat lain (Pasal 509-511 KUHPer)

4. PERSYARATAN KREDIT LEGALITAS JAMINAN Jaminan harus dicek, untuk diperoleh keyakinan bahwa Jaminan tidak dalam sengketa. Risiko : Apabila tdk dilakukan, Bank tidak dapat mengetahui secara pasti status jaminan tsb STATUS JAMINAN Harus dilakukan Plotting untuk memastikan lokasi Jaminan Risiko : Apabila tdk dilakukan, Bank tidak dapat mengetahui secara pasti kondisi jaminan tsb LETAK/KONDISI JAMINAN

5. LEGALITAS USAHA Dokumen Perizinan sedapat mungkin dilakukan verifikasi kebenarannya kepada instansi penerbit. Risiko : Apabila tdk dilakukan, ada kemungkinan dokumen dipalsukan. PERIZINAN Harus dilakukan OTS untuk memastikan kebenaran, kelayakan usaha yang akan dibiayai. Risiko : Apabila tdk dilakukan, ada kemungkinan usaha debitur tidak layak, fiktif. LETAK/LOKASI USAHA

6. PERJANJIAN KREDIT SYARAT SAHNYA PERJANJIAN Sepakat Dapat Dibatalkan (Voidable) Syarat Sahnya Perjanjian [1320 KUH Pdt] Cakap Hal tertentu Batal Demi Hukum (Null & void) Causa Halal

7. PERJANJIAN KREDIT MEMUAT: • BAGIAN KOMPARISI • BAGIAN ISI PK: - Maksimum Kredit - Syarat Pencairan Kredit (Predisbursement) - Tujuan Kredit - Jangka Waktu - Suku Bunga Kredit dan denda Tunggakan - Jaminan Kredit - Pengelolaan Rekening - Pembatasan Penerima Kredit - Covenant-covenant - Event of default • BAGIAN PENUTUP MATERI PK

8. PENGIKATAN JAMINAN MACAM JAMINAN Borgtocht: PG & CG Perorangan Jaminan HT, Hipotik, Jaminan Fidusia, Gadai, Jaminan Resi Gudang, Cessie dengan hak retrocessi, PPJPK & PPHPGR Kebendaan

9. JENIS BENDA & PENGIKATANNYA PENGIKATAN JAMINAN • HAK MILIK • HAK GUNA BANGUNAN • HAK GUNA USAHA • HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA • HM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (STRATA TITLE) • HAK TANGGUNGAN • SKMHT • (KREDIT PROGRAM) TERDAFTAR TANAH • PPJPK (BNI) • SKMHT TIDAK TERDAFTAR TIDAK BERGERAK • GIRIK • PETOK • LETTER CI BUKAN TANAH HIPOTIK KAPAL KAPAL LAUT > 20 M3 B E N D A • SURAT BERHARGA • SAHAM • OBLIGASI • DRAFT / WESEL • SIMPANAN GADAI TDK BERTUBUH • KAPAL TERBANG • HELIKOPTER • KAPAL LAUT • < 20 M3 HIPOTIK JAMINANFIDUSIA HIPOTIK JAMINANFIDUSIA TERDAFTAR BERGERAK KENDARAAN MOTOR RODA DUA, EMPAT/ LEBIH JAMINANFIDUSIA JAMINANFIDUSIA BERTUBUH • PERSEDIAAN • MESIN-MESIN • BATU PERMATA • LOGAM MULIA • (belahlah) TIDAK TERDAFTAR • JAMINANFIDUSIA • GADAI

10. PERKEMBANGAN FIDUSIA Berdasarkan surat Departemen Hukum Dan HAM RI, Ditjen Administrasi Hukum Umum kepada Kanwil Departemen Hukum Dan HAM DKI Jakarta No.C.HT.06.10-01 tgl. 24 Pebruari 2006 disebutkan bahwa : - Obyek Jaminan Fidusia bersifat Hak Kebendaan. - Termin proyek, sewa, kontrak atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. - Polis Asuransi tidak dapat dijadikan Obyek Jaminan Fidusia karena Asuransi/Polis Asuransi merupakan hak perorangan, yaitu hak yang melekat pada orang yang memilikinya tetapi tidak dapat dialihkan.”

11. PERKEMBANGAN FIDUSIA Perkembangan terakhir, berdasarkan surat Departemen Hukum Dan HAM RI, Ditjen Administrasi Hukum Umum kepada seluruh Kanwil DepartemenHukum Dan HAM No. C2 HT.04.06-13 tgl. 9 Juni 2006 disebutkan bahwa : - Klaim asuransi dapat dijadikan Obyek Jaminan Fidusia karena telah terjadi evenemen (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda yang diaruransikan, sehingga penanggung terikat untuk mengganti kerugian kepada tertanggung. - Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan polis asuransi, melainkan bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.

12. MEKANISME CESSIE SI BERHUTANG PENERIMA KREDIT Hutang piutang PERJANJIAN KREDIT CESSIE BANK

13. HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG PENGELOLA GUDANG 1. SIMPAN BARANG DEBITUR 3. RESI GUDANG 6. HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG 7. PEMBERITAHUAN 2. PENDAFTARAN (KODE PENGAMAN & DITATAUSAHAKAN 4. SERAHKAN RESI GUDANG 5. VERIFIKASI 9. KONFIRMASI PEMBERITAHUAN 5. VERIFIKASI PUSAT REGISTRASI RESI GUDANG BANK 7. PEMBERITAHUAN 9. KONFIRMASI PEMBERITAHUAN 8. PENCATATAN DLM BUKU DAFTAR PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG

14. HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG • Definisi : • Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang utk pelunasan utang yang memberikan kedudukan utk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain • Dasar hukum hak jaminan atas resi gudang : • UU No.9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang • PP No.36 tahun 2007 tentang sistem resi gudang

15. RESI GUDANG Resi Gudang Yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (yang berada di bawah Menteri Perdagangan)

16. JENIS RESI GUDANG • JenisResiGudang : • ResiGudangAtasNama • Adalahresigudang yang mencantumkannamaPihakyang berhakmenerimapenyerahanbarangpengalihannyaharusdenganaktaotentik • 2. ResiGudangAtasPerintah • Adalahresigudangygmencantumkanperintahpihakyangmenerimapenyerahanbarangpengalihannya dg endosemendanpenyerahanResiGudangnya

17. PEMBEDAAN BENDA JAMINAN • DalamHukumPerdata, terutamamengenailembagajaminan, pentingsekaliartipembagianbendabergerakdantakbergerak, dimanaatasdasarpembedaantersebutmenentukanjenislembagajaminan/ikatankredit yang mana yang dapatdipasanguntukkredit yang akandiberikan. • Jikabendajaminanituberupabendabergerakmakadapatdipasanglembagajaminan FIDUSIA dan GADAI • Jikabendajaminanituberupabendatidakbergerakmakadapatdipasanglembagajaminan HIPOTEK dan HAK TANGGUNGAN

18. FIDUSIA • DasarHukum : UU No. 42 Tahun 1999 tentangJaminanFidusia • FIDUSIA : Pengalihanhakkepemilikansuatubendaatasdasarkepercayaandgnketentuanbahwabenda yang hakkepemilikannyadialihkantetapdlmpenguasaanpemilikbenda. • JAMINAN FIDUSIA adalahhakjaminanatasbendabergerakbaik yang berwujudmaupuntidakberwujuddanbendatidakbergerakkhususnyabangunan yang tidakdapatdibebanihaktanggungan • JaminanFidusiadibuat dg aktanotarisdlmbahasa Indonesia danmerupakanaktaJaminanFidusia. • PendaftaranJaminanFidusiadilakukanpada Kantor PendaftaranFidusiaDepartemenHukum & HAM • HapusnyaJaminanFidusia : • Hapusnyahutang yang dijamin dg fidusia • PelepasanhakatasJamnanFidusiaolehPenerimaFidusia • Musnahnyabenda yang menjadiobjekJaminanFidusia

19. EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA • Pasal 29 UU JaminanFidusiamenyatakanbahwaapabiladebituratauPemberiFidusiaciderajanji, eksekusiterhadapbenda yang menjadiJaminanFidusiadapatdilakukandengancara : • PelaksanaantiteleksekutorialolehPenerimaFidusia • PenjualanbendaygmenjadiobjekjaminanfidusiaataskekuasaanPenerimaFidusiasendirimelaluipelelanganumum • PenjualandibawahtanganygdilakukanberdasarkankesepakatanPemberidanPenerimaFidusia • Khususuntuk point c, pelaksanaanpenjualantersebutdilakukansetelahlewatwaktu 1 (satu) bulansejakdiberitahukansecaratertulisolehPemberiFidusiadanPenerimaFidusiakepadapihak-pihak yang berkepentingandandiumumkansedikitnyadalam 2 (dua) suratkabar yang beredardidaerah yang bersangkutan • JadiprinsipnyaadalahpenjualanbendaygmenjadiobjekJaminanFidusia HARUS melalui PELELANGAN UMUM, namundemikiandimungkinkanpenjualandibawahtanganasalkanhaltersebutdisepakatiolehPemberiFidusiadanPenerimaFidusia

20. HAK TANGGUNGAN • Dasarhukum : UU No. 4 Tahun 1996 tentangHakTanggunganAtas Tanah Beserta Benda-Benda Yang BerkaitanDengan Tanah. • HakTanggunganadalahsuatulembagajaminandimanaobjek yang menjadijaminansuatuhutangadalahbenda yang berupatanah • PemberianHakTanggungandilakukan dg pembuatanAktaPemberianHakTanggunganoleh PPAT danwajibdidaftarkanpada Kantor PertanahandenganmembuatkanbukutanahHakTanggungandanmencatatnyadlmbukutanah HAT ygmenjadiobyek HT sertamenyalincatatantsbpadasertipikat HAT yang bersangkutan.

21. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN • Pasal 6 UUHT : Apabiladebiturciderajanji, pemegangHakTanggunganpertamamempunyaihakuntukmenjualobjek HT ataskekuasaansendirimelaluipelelanganumumsertamengambilpelunasanpiutangnyadarihasilpenjualantersebut. • Pasal 20 UUHT : Apabiladebiturciderajanji, makaberdasarkanhakpemegang HT pertamauntukmenjualobjek HT atauberdasarkantiteleksekutorialygterdapatdlmsertipikat HT, objek HT dijualmelaluipelelanganumum. Ataskesepakatanpemberidanpemegang HT penjualanobjek HT dapatdilaksanakandibawahtangan, penjualandemikianhanyadptdilakukansetelahlewatwaktu 1 (satu) bulansejakdiberitahukansecaratertulisolehpemberidan/ataupemegang HT kepadapihak-pihakygberkepentingandandiumumkansedikitnyadalam 2 (dua) suratkabarygberedardidaerahybsdan/atau media massasetempatsertatidakadapihakygmenyatakankeberatan.

22. PENUTUP • Pasal 1131 KUHPerdata : • Semuadebiturbertanggungjawabatasperikatan-perikatan/hutangnyadenganseluruhhartabendamiliknya.