PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DEKONSENTRASI MELALUI eMONEV BAPPENAS

1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DEKONSENTRASI MELALUI eMONEV BAPPENAS Ellyna Chairani- Kepala Subdit Konsolidasi Pelaporan EKP BAPPENAS Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Kementerian Kesehatan Hotel Horison Bogor, 17 Juni 2014

2. DASAR HUKUM • SistemPemerintahan: UU No. 32/2004 • SistemPengelolaanKeuangan Negara: • UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 15/2004 dan UU No. 33/2004 • SistemPerencanaan Pembangunan Nasional: UU No. 25/2004 • SistemPembagianTugasFungsi, Wewenang, danTanggungJawabKementerian Negara: UU No. 39/2008 • PP No. 39/2006 Tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan • PP No.38/2007 TentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • PP No. 7/2008 tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan • PMK No. 156/2008 tentangPedomanPengelolaan Dana DekonsentrasidanTugasPembantuan • SEB 3 (tiga) Menteri, Menteri PPN/KepalaBappenas, MenteriKeuangan, MenteriDalamNegeriNomor 0442/M.PPN/11/2010, SE-696/MK/2010 dan 120/4693/SJTentangPeningkatanEfektifitasPenyelenggaraan Program danKegiatan K/L di Daerah sertaPeningkatanPeranAktifGubernurSelakuWakilPemerintahPusat

3. PENJELASAN UMUM • Rencanalokasidananggaran program/kegiatanDekondan TP memperhatikankemampuankeuangannegara, keseimbanganpendanaandidaerahdankebutuhanpembangunandaerah • Tujuanutama penyelenggaraanpemerintahan, mewujudkankesejahteraanmasyarakatmelalui: • KegiatanPembangunan • Pelayanandiberbagaibidang • PenyelenggaraanDekondan TP harussejalandgntujuanutama di atas, dgntetapkonsistenpelaksanaannyasesuaidenganaturan yang berlaku dilaksanakan efisien & efektif

4. POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN • Pendanaandialokasikanmendanaiurusan yg jadi kewenanganPemerintahPusatdi Daerah; • PendanaanDekonsentrasi: • mendanaiurusanPemerintahPusat yg dilimpahkankepada GubernurselakuWakilPemerintahPusat; • kegiatanbersifat non-fisik(menghasilkankeluaran yg tidakmenambahasettetap) spt : sinkronisasidankoordinasiperencanaan; fasilitasi; bimtek; pelatihan; penyuluhan; supervisi; penelitiandan survey; pembinaandanpengawasan; sertapengendalian.

5. POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN DEKONSENTRASI& TUGAS PEMBANTUAN • Pendanaan TP : • mendanaiurusanPemerintahPusatyang ditugaskankepadaGubernur/Bupati/WalikotaselakuKepalaPemerintahan Daerah; • kegiatan yang bersifatfisik(keg ygmenghasilkankeluaranygmenambahasetpemerintah) seperti: pengadaantanah; bangunan; peralatandanmesin; jalan; irigasidanjaringan; sertakegiatanfisik lain seperti: pengadaanbaranghabispakai (obat-obatan, vaksin, pengadaanbibitdanpupukygakandiserahkankepadapemda.

6. POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN DEKONSENTRASI& TUGAS PEMBANTUAN • SeluruhPendanaanDekondan TP, yg dipakai mendanaikeg utamamaupunkeg penunjangsertakeg pendukungoperasional, dibebankanpada APBN melaluianggarankementerian/lembagaterkait. • Kegiatanpendukungoperasional: biayapenyusunandanpengirimanlaporanoleh SKPD; biayaoperasionaldanpemeliharaanatashasilpelaksanaankegiatan yang belumdihibahkan; honorarium pejabatpengelolakeuangan Dana, dsbnya) • K/L tidakdiperkenankanmensyaratkanpenyediaandanapendampingatausebutanlainnya yang membebani APBD • Pembebanan APBD hanyabolehdigunakanuntukmendanaiurusandaerah yang disinergikandgnprogdan keg yang akandidekondan/ataudi TP. • K/L wajibmenyampaikanPeraturanMenteri/PimpinanLembagatentangpelimpahanwewenangkepadagubernurdanpenugasankepadagubernur/bupati/walikotauntukdiberitahukankepada DPRD padasaatpembahasan APBD sebagaibahansinkronisasipendanaan program dankegiatan.

7. PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI` SKPD yang menjadipelaksanakegiatanDekonsentrasiwajibmenyusunlaporankeuangan (laporanakuntabilitas) Jenislaporanakuntabilitas yang disampaikanSatker Daerah kePemerintahPusatHampirseluruh SKPD menyampaikan LRA, Neraca, CatatanLaporanKeuangan (Ca-LK), laporanlainnya (laporanbarang/penatausahaan BMN) Laporanberdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006

8. PP 39 TAHUN 2006 SEBAGAI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DEKONSENTRASI`

9. POKOK-POKOK YANG TERTUANG DALAM PP 39/2006 • 1. PEMANTAUAN • Apa yg dipantau? (Ps.4-10) - Program/ Kegiatan, dalam Renja KL,DIPA,Dana Dekon/TP • Siapa yang membuat laporan (Ps 4) kepada siapa laporan disampaikan?(Ps. 5-9)-dibuat oleh: Pimpinan K/L, Gubernur/Bupati/ Walikota/ Kepala SKPD Provinsi/Kab/Kota • disampaikan kepada: Menteri PPN/ Mendagri/ Menkeu/ MenPAN dan RB • Tujuannya apa? (Ps. 10) - untuk mengamati perkembangan, identifikasi dan mengatasi masalah sedini mungkin • Kapan laporan dibuat & disampaikan? • (Ps. 5-9) – triwulanan, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah TW berakhir • Bagaimana caranya?(sejak TW III TA 2012 pelaporan off-line menjadi online (e-monev.bappenas.go.id) – validator (BiroRen) • 2. PENGAWASAN • Tidak diatur (Ps.2,3, 11) - ( “dilakukan oleh Pimpinan K/L / SKPD & dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan”.- untuk menjamin tercapainya tujuan. • 3. EVALUASI • Diatur, namun tidak lengkap(Ps. 12-16) Pertama 1 PEMANTAUAN PENGENDALIAN 2 PENGAWASAN Kedua 3 EVALUASI

10. MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN (PP NO. 39 TAHUN 2006) Presiden RI • Men.DN Form C Form C Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Gubernur u.p. Bappeda • Men.PPN 10 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir • Men.Keu 5 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir Form C • Men.PAN Form C Form A 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Dana Pembantuan (Kabupaten/Kota) K/L Dana Dekonsentrasidan TugasPembantuan (Provinsi) Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota Menteri/ Ka. Lemb Form B 10 hari setelah triwulan berakhir Form B Form B Ka. Unit Org. Ka. Unit Kerja Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Form A Form A Form A Form A Form A Ka. Unit Kerja K/L PPTK PPTK Keterangan: 1. Gubernurmelakukanpemantauanpelaksanaandekonsentrasidantugaspembantuan yang meliputipelaksanaan program dankegiatansesuaidengantugasdankewenangannya, 2. Bupati/Walikotamelakukanpemantauanpelaksanaantugaspembantuan yang meliputipelaksanaan program dankegiatansesuaidengantugasdankewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsimelakukanpemantauanpelaksanaandekonsentrasidantugaspembantuan yang meliputipelaksanaan program dankegiatansesuaidengantugasdankewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukanpemantauanpelaksanaantugaspembantuan yang meliputipelaksanaan program dankegiatansesuaidengantugasdankewenangannya

11. eMONEV PP 39 Tahun 2006 e-monev.bappenas.go.id

12. Struktur Data E-Monev Penanggung Jawab Program SATKER (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) Output 1 Kegiatan A Program IKK A1.1 Output 2 Sasaran Kegiatan A1 IKK A1.2 Output 3 Outcomes 1 Dst. IKU 1.1 Sasaran Kegiatan A2 IKU 1.2 IKK A2.1 Dst. IKK A2.2 Dst. Dst. (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) Outcomes 2 Output 1 Kegiatan B IKU 2.1 Output 2 IKK B1.1 IKU 2.2 Sasaran Kegiatan B1 Output 3 IKK B2.2 Dst. Dst. Dst. Sasaran Kegiatan B2 IKK B2.1 IKK B2.2 Dst. Dst. (ANGGARAN, RP) Kegiatan C

13. Pengguna Aplikasi e-Monev

14. ALUR PELAPORAN E-MONEV PP39/2006 Kemenkeu Kemen PPN/ Bappenas Kemen Dagri Kemen PAN & RB Validasi (14 HariKerjasetelah TW berakhir) Konfirmasi Bappeda Kabupaten/Kota Bappeda Provinsi Kementerian/Lembaga SKPD Kabupaten/Kota SKPD Provinsi SKPD Kabupaten/Kota SKPD Provinsi Eselon I (Program) Eselon I (Program) Satker Provinsi Satker Kantor Pusat Satker Kabupaten/Kota

15. SATUAN KERJA • Satker melaporkan Komponen Kegiatan Pembangunan. • Pada awal TA (TW I), Satker menetapkan dan meng-entrytarget Triwulan I, II, III, dan IV untuk Keuangan dan Fisik (dalam %) setiap Output yang menjadiTanggungJawabnya. • Setiap Triwulan, Satker melaporkan: -Realisasi Keuangan dan FisikPer Output. - Permasalahan dan tindak lanjut. • PadaAkhir TA (TW IV), SatkermelengkapiRealisasiIndikator Output dalamsatuan (Unit).

16. - Username : ekp_kodesatker -Password : Sementara (Default)

17. HalamanBeranda Grafik Target dan RealisasiAnggaran/Fisik TabelPemantauan Program danKegiatan

18. HalamanProfil Data Profil User Login

19. HalamanPemantauan Sub Menu : Entry Data Tabel Data Program danKegiatan Tombol Detail untukmelihatlebihRinci Output yang adadalamKegiatan TombolCetak

20. HalamanPemantauan Sub Menu : Detail Data Pagu Output yang dapatdiklikuntukmenyesuaikanPagu Tombol Target Untukmenentukan target AnggarandanFisik TombolRealisasiUntukMengisiRealisasiAnggarandanFisik

21. Form RevisiPagu Form Set Target

22. Halaman Realisasi Output KolomIsianRealisasi Keuangan KolomIsianRealisasi Fisik

23. HalamanPemantauan Sub Menu : SatkerLainnya

24. Halaman Utilities Sub Menu : Change Password

25. Realisasi Output yang beradadibawahKegiatantersebut Tombol Output Untukmelihatsemua output yang adadibawah IKK tersebut

26. Data Output yang ditampilkansetelahmengkliktombol output sebelumnya

27. Kementerian /Lembaga (K/L) • MelakukanpemantauanpelaksanaanAnggarandanKinerjaSeluruh Program/KegiatanPembangunan pada K/L. • MelakukanValidasiterhadap data pelaporandari penanggung jawab program (Eselon I). • Pelaksanaan Validasi Pelaporan dilakukan oleh Sekjen/Sesmen/Sestama (c.qBiro Perencanaan). • K/L dapatmelihatpelaksanaProgram per Provinsi.

28. Contoh VALIDASI diAplikasi e-Monev(Contoh: KemenRistek) KlikLihat Detail untukmemunculkanKegiatanpada Program TombolValidasiuntukmengesahkan Program

29. ESELON I (PENANGGUNG JAWAB PROGRAM) • MelakukanPemantauanterhadapRealisasiAnggarandanFisiktingkatSatkerdalam Program yang bersangkutanuntukmenentukanRealisasi IKK.

30. ContohPemantauan Program padaAplikasi e-Monev(Contoh:KemenRistek) KlikLihat Detail untukmemunculkanPemantauanKegiatanpada Program ContohPemantauanKegiatan ContohLaporan Program

31. ContohPemantauanKegiatanpadaAplikasi e-Monev(Contoh:KemenRistek) KlikRealisasiuntukmemunculkan IKK padaKegiatan Klik Target untuk men-setting Target. Realisasi Target ContohLaporanKegiatan

32. BAPPEDA PROV/KAB/KOTA Program Kabupaten/Kota Kementerian/ Lembaga SatkerProvinsi SKPD Provinsi JenisKewenangan Keterangan: = ContohLaporan

33. ContohTampilan KONFIRMASI diAplikasi e-Monev(Contoh: Bappeda Kalimantan Utara)

34. ContohPemantauanKab/Kota diAplikasi e-Monev (Contoh: Bappeda Kota Yogyakarta)

35. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

36. ContohPemantauan SKPD padaAplikasi e-Monev (Contoh: DinasKesehatanKab. Brebes) ContohLaporan SKPD Tombol Detail untukMelihatSatkerdibawah SKPD yang bersangkutan

37. TERIMA KASIH