1 / 37

OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM

OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM MEMEBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG. KEMLU, BOGOR , 2 Juli 2012. A popular government without popular information or the means of acquiring it, is but a prologue to a farce, or a tragedy, or perhaps both.

alvin-bond
Download Presentation

OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OPTIMALISASI PERAN PEJABAT HUMAS DLM MEMEBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF TERHADAP ISU-ISU YANG SEDANG BERKEMBANG KEMLU, BOGOR , 2 Juli 2012

  2. A popular government without popular information or the means of acquiring it, is but a prologue to a farce, or a tragedy, or perhaps both. James Madison

  3. PUBLIC RELATIONS Work programme II I • Membina hub kedalam • Corporate culture • Motivasi • Reward • Disiplin • Profesional • Etos kerja • Pelayanan prima & • profesional • Corporate image & • Identity • PR campaign program Internal PR Eksternal PR Corporate culture Corporate image Productivity Product image III Objectives • Good image • Good will • Mutual understanding • Mutual confidence • Mutual apreciation • tolerance

  4. PERENCANAAN TINDAK KOMUNIKASI PR : SMART : SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVABLE REACHABLE TIME BONDING SPECIFIC : WHO,SAYS WHAT, TO WHOM, IN WHICH CHANNEL, AND WITH WHAT EFFECT PROGRAM YG DILAKUKAN TERUKUR, KAPAN, TARGET, FREKUENSI ( OUT-PUT) CAPAINNYA JELAS TERJANGKAU DARI ASPEK ALOKASI, SASARAN, SDM, SARANA DAN PRASARANA ADA LIMIT WAKTU, TIDAK “HIT & RUN “, SETIAP TAHUN DILAKSANAKAN…

  5. INFORMASI • INFORMASI ADALAH SEGALA SESUATU YG DPT MENGURANGI JUMLAH ALTERNATIF DLM. MEMECAHKAN SUATU PERMASALAHAN • MENGURANGI KETIDAK PASTIAN / KETIDAK JELASAN • DENGAN DEMIKIAN INFORMASI DPT. MENJELASKAN PERISTIWA YG MENYANGKUT BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA : SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, HUKUM, BUDAYA, AGAMA, IPTEK • MENJADI KEBUTUHAN EKSISTENSIAL MANUSIA. • JANGKAUAN DAN DAMPAK YG DITIMBULKAN : * NASIONAL. * REGIONAL * LOKAL * INTERNASIONAL KOGNITIF – AFEKTIF – PERILAKU ( POSITIF – NEGATIF – EMPATI – ANTIPATI – PROVOKATIF – MOTIVATIF – PENCERAHAN –DSB )

  6. PERAN HUMAS DLM MEMBENTUK OPINI PUBLIK YG POSITIF.

  7. MEKANISME DAN TATA KERJA PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM PADA HUMAS PEMERINTAHAN

  8. Opini yg terbangun saat ini?: • ANOMALI SITUASIONAL (KESEMRAWUTAN SOSIAL, HUKUM, EKONOMI, POLITIK, DSB ) : • MENINGKATNYA ANGKA TINDAK PIDANA . • MENINGKATNYA TINDAKAN BRUTAL, PELANGGARAN HAM, BAIK OLEH APARAT MAUPUN MASYARAKAT SENDIRI • SUBURNYA BUDAYA AMOK • MUNCULNYA SIKAP PRASANGKA DAN STEREOTIP, DEMO HAMPIR SETIAP HARI • KENDURNYA RASA TOLERANSI • KEGAMANGAN SEMUA PIHAK DALAM MENYIKAPI TERJADINYA PEMBIASAN NORMA SOSIAL, ETIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA • PENGARUH GLOBALISASI DAN KEMAJUAN TIK • PENGARUH BUDAYA LUAR/ASING ( 7 F : FILM, FASHION, FOOD, FUND, FAITH, FRICTION, AND FITNAH). • KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN YG MASIH SERING TERJADI SEJAK 1998/1999 – KINI • PENGARUH MEDIA MASSA DAN MEDIA BARU DI INDONESIA HUMAS KEMANA NIH....................???

  9. CITRA PEMERINTAH KREDO : POLITICS IS ABOUT IMAGE – AND THE IMAGE IS REALITY. • POLITIK ADALAH MASALAH CITRA. • B. DEWASA INI, CITRA BURUK PEMERINTAH DIPERCAYA SEBAGAI KENYATAAN OLEH PUBLIK MEMBANGUN CITRA YANG BAIK JAUH LEBIH BAIK DARIPADA MEMPERBAIKI CITRA YANG BURUK UNTUK MENJADI BAIK TELL THE THRUTH BUt NOT ALL THE THRUTH,berdasar pedoman ttg: Opini publik-hak jawab-lobi-manajement event-CSR-manaj. Citra

  10. PENDAPAT UMUM & POTENSINYA PENDAPAT UMUM TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI KONSEP KEBEBASAN PERS. KEBEBASAN PERS DALAM SUATU MASYARAKAT NEGARA MERUPAKAN DIMENSI HAK AZASI MANUSIA BAGI WARGA. MEMILIKI DUA WAJAH, DI SATU SISI ADA PERS BEBAS, DAN SISI LAINNYA ADA KEBEBASAN MEMBENTUK PENDAPAT DALAM KAITAN KEHIDUPAN DI RUANG PUBLIK

  11. PENDAPAT UMUM MERUPAKAN FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA SISTEM PENENTUAN KEBIJAKAN NASIONAL. • PENDAPAT UMUM MERUPAKAN SALAH SATU KEKUATAN SOSIAL YANG PERLU DIPERHITUNGKAN. • PENDAPAT UMUM BERPENGARUH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK DAN SISTEM POLITIK, • SERTA MEMPENGARUHI BERLANGSUNGNYAPROSES SOSIAL. • SEBAGAI RESPON PRO DAN KONTRA WARGA MASYARAKATTERHADAP MASALAH PUBLIK YANG BERSIFAT AKTUAL. • POSISI PRO – KONTRA INI, SUATU ISU MENJADI BERSIFAT KONTROVERSIAL. • WARGA MASYARAKAT YANG TERBIASA DALAM KESERAGAMAN TAMPAKNYA BELUM SIAP MENGHADAPI KONTROVERSIAL

  12. PRO - KONTRA SAMPAI KONSESNSUS SOSIAL KONTROVERSI DALAM KEHIDUPAN PUBLIK MERUPAKAN DASAR BAGI TERBENTUKNYA PENDAPAT UMUM SECARA RASIONAL DINAMIKA DARI SIKAP DAN PENDAPAT YG BERSIFAT PRO DAN KONTRA TSB. SEBAGAI PROSES KEHIDUPAN PUBLIK, DIIKUTI DENGAN PROSES NEGOSIASI SOSIAL SAMPAI AKHIRNYA TIBA PADA TITIK KONSENSUS SOSIAL

  13. LANJUTAN…………. • DISINILAH POSISI MEDIA JURNALISME MENGAMBILTEMPAT SEBAGAI ZONA NETRALDALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL SEHINGGA TERCAPAI KONSENSUSSOSIAL. • KONSENSUS SOSIAL MERUPAKAN PENERIMAAN ATAS DASAS AKAL SEHAT (COMMONSENSE) DAN RASIONALITAS ATAS POSISI SUATU ISU PUBLIK; DAN • KONSENSUS SOSIAL INILAH KEMUDIAN YANG MENJADI DASARBAGI KEBIJAKAN PUBLIK/NEGARA (PUBLIC POLICY), BAIK BERUPA KEPUTUSAN MAUPUN TINDAKAN - TINDAKANPEJABAT PUBLIK DALAM MELAYANI WARGA MASYARAKAT, YANG DITERIMA ATAS BASISAKAL SEHAT DAN RASIONALITAS PULA.

  14. PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM OLEH HUMAS PEMERINTAH PENDAPAT UMUM bersifatlaten, hanyadenganmetodejajakpendapat (publicopinion polling) suatuopinidalammasyarakatakanmenjadimanifes. Jajakpendapatdimaksudkanuntukmendapatkangambarantentangsikapdanorientasikhalayakterhadapmasalahtertentu, yang diwujudkansecaraeksplisitdalampendapatnya. Pengukuranpendapatkhalayakbiasanyadilaksanakanolehlembagasurvai yang khususmendeteksisecaraberkalapendapatkhalayak, atau Olehsuratkabar yanginginmemberitakankonstelasimasyarakatpadamasatertentudalammenghadapimasalahtertentu

  15. TATA KERJA PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM MONITORING ISU PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SETIAP HARI  MONITORING DAN ANALISIS KONTEN MEDIA (CETAK- ELEKTRONIK - MEDIA BARU/FB/TWITER – MEDIA ONLINE ); MEMANTAU KELOMPOK DISKUSI, RUANG CHATTING, DAN SITUS FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF UNTUK MENYERAP OPINI PUBLIK TENTANG PERMASALAHAN NASIONAL YANG AKTUAL  JAJAK PENDAPAT ISU AKTUAL YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT

  16. MEKANISME PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM • MONITORING & ANALISIS ISU PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SETIAP HARI : • MONITORING DAN TELAAHAN MEDIA (LOKAL-NASIONAL-INTERNASIONAL); • ANALISIS ISI BERDASARKAN PEMBIDANGAN (POLHUKAMEKSOSBUD) DAN KATEGORI MEDIA • PEMBAHASAN INTERNAL ( FGD ) MENETAPKAN PRIORITAS PERMASALAHAN • PENETAPAN PERMASALAHAN UTAMA • PENETAPAN STRATEGI PENGEMASAN

  17. PERMASALAHAN PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM • SIAPA YANG MENGELOLA PU : • HUMAS SEKTORAL/SENDIRI-SENDIRI • KOORDINASI • APA YANG DILAKUKAN: • MEMBUAT ISUE • MENANGGAPI ISUE • MEMBIARKAN ISUE • BAGAIMANA CARA MELAKUKANNYA: • MELAKUKAN MONITORING ISUE • MONITORING & ANALISIS KONTEN MEDIA • DIALOG/SEMINAR/PANEL • JAJAK PENDAPAT • DAMPAK APA YANG INGIN DIPEROLEH

  18. PERAN MEDIA ? NEGARA MEDIA : TELEVISI RADIO SURAT KABAR MEDIA ON-LINE (wblog,friedster,flickr, fb, twiterdsb) • PENGGUNA INTERNET 53 JUTA • FB NO. 2 DUNIA • TWITTER NO 5 DUNIA • 17 JUTA OPLAH MEDIA CETAK • 11 TV NAS, 280 TV SWASTA/LOKAL • 3000 RADIO • 420 JUTA HALAMAN PORNO MEDIA MARKET CIVIL SOCIETY SEBAIKNYA MEDIA MENJALANKAN PERARANNYA UNTUK TIGA KEPENTINGAN SECARA SEIMBANG. DI INDONESIA PERNAH MENGALAMI BAHWA NEGARA SEBAGAI KEKUATAN DOMINAN. BAGAIMANA SEKARANG ?

  19. WILAYAH MASYARAKAT SIPIL WILAYAH NEGARA WILAYAH PASAR INDUSTRI/ KAPITALISASI MEDIA MASSA REGULASI WARGA SBG SUBYEK DAN OBYEK (PENCIPTA & PENGGUNA) NORMA/NILAI/ETIKA / BUDAYA/STANDAR PERILAKU INSTITUSI/ KORPORASI/MEDIA MASSA KODE ETIK JURNALISTIK/PENYIARAN OUTPUT: TV, RADIO, SK, MEDIA ONLINE MEDIA LITERASI SHARED VALUES AGENDA SETTING KEBIJAKAN AGENDA SETTING MEDIA AGENDA SETTING PUBLIK

  20. AGENDA SETTING DASAR PEMIKIRANNYA ADALAH : DIANTARA BERBAGAI TOPIK YANG DIMUAT MEDIA MASSA, TOPIK YANG MENDAPAT LEBIH BANYAK PERHATIAN DARI MEDIA MASSA  AKAN MENJADI LEBIH AKRAB BAGI AUDIENNYA DAN AKAN DIANGGAP PENTING DALAM SUATU PERIODE WAKTU TERTENTU BAGI TOPIK YANG KURANG MENDAPAT PERHATIAN MEDIA, AKAN TERJADI SEBALIKNYA

  21. AGENDA SETTING MENGENAL TIGA AGENDA : AGENDA MEDIA, AGENDA PUBLIK, DAN AGENDA KEBIJAKAN. MASING-MASING AGENDA SALING MEMPENGARUHI, KHUSUSNYA ANTARA AGENDA KEBIJAKAN DAN AGENDA MEDIA. PEMERINTAH BERUPAYA MENGEDEPANKAN AGENDA KEBIJAKAN MELALUI MEDIA AGAR SAMPAI KE PUBLIK, SEMENTARA MEDIA MELALUI PEMBERITAANNYA BERUPAYA MENDESAKAN AGENDANYA KEPADA PEMERINTAH GUNA MEMPENGARUHI DAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKANNYA YANG SESUAI DENGAN ASPIRASI PUBLIK (AGENDA PUBLIK )

  22. PRIMING : ADALAH PROSES DIMANA MEDIA BERFOKUS PADA SEBAGIAN ISU DAN TIDAK PERDULI PADA ISU LAINNYA. ISU-ISU YG MENONJOL MISALNYA MEDIA MASSA SERING & TERUS MENERUS MENGANGKAT MASALAH TERKAIT DGN : KERUSUHAN, FRIKSI2 SOSIAL, TAWURAN ANTAR WARGA, PEREBUTAN LAHAN, KEAMANAN, KORUPSI, PELAYANAN PUBLIK, MASALAH TKI/TKW, KECURANGAN PILKADA, KEMISKINAN, KESEHATAN, GEMPA, DSB. MAKA PUBLIK AKAN MENGANGGAP PENTING TTG APA YG TELAH MENJADI FOKUS PEMBERITAAN MEDIA MASSA TTG HAL TSB.

  23. TEORI AGENDA SETTING DIMULAI DGN SUATU ASUMSI : • BAHWA MEDIA MASSA MENYARING BERITA, ARTIKEL, ATAU TULISAN YG AKAN DISIARKANNYA. SECARA SELEKTIF, “GATEKEEPERS” SEPERTI PENYUNTING, REDAKSI, BAHKAN WARTAWAN SENDIRI MENENTUKAN MANA YG PANTAS DIBERITAKAN DAN MANA YG HARUS DISEMBUNYIKAN. • SETIAP KEJADIAN ATAU ISU DIBERI BOBOT TERTENTU DGN PANJANG PENYAJIAN ( RUANG DLM. SURAT KABAR, WAKTU DLM TELEVISI DAN RADIO ) DAN CARA PENONJOLAN ( UKURAN JUDUL, LETAK PADA SURAT KABAR, FREKUENSI PEMUATAN, POSISI DLM SURAT KABAR ).

  24. CONTOH……………… MEDIA MASSA MENAMPILKAN BERITA “A”  SEBAGAI BERITA UTAMA, HAMPIR SEMUA MEDIA MASSA MEMBERITAKANNYA DI HALAMAN UTAMA. BERITA-BERITA “A” INI TIDAK SAJA DIMUAT DALAM SEHARI SAJA TETAPI SECARA TERUS MENERUS DIBERITAKAN; ULASAN-ULASAN TTG “A” TERUS DILAKUKAN PENEMPATAN BERITA “A” DI HALAMAN UTAMA, BERARTI DIANGGAP PENTING OLEH MEDIA MASSA – AKAN MEMPENGARUHI AUDIENS AUDIENS MENGANGGAP PENTING BERITA DAN ULASAN TENTANG “A” PEMBERITAAN DAN ULASAN MEDIA MASSA TERSEBUT KEMUDIAN DAPAT MEMBENTUK PENDAPAT UMUM.

  25. TIM KOMUNIKASI DI NEGARA-NEGARA DEMOKRATIS MAJU, KOMUNIKASI POLITIK ADALAH KENISCAYAAN. PERDANA MENTERI INGGRIS, TONY BLAIR, MISALNYA, MEMILIKI TIM KOMUNIKASI POLITIKYANG TIDAK SEKADAR MENJADI JURU BICARA, BAHKAN BERPERAN SEBAGAI APA YANG DIKENAL DENGAN ''SPIN DOCTOR'' (AHLI MEMBANGUN CITRA LEWAT MEDIA). TIM INILAH YANG MERUMUSKAN TOPIK APA YANG HARUS DIKOMENTARI, BAGAIMANA MENGOMENTARINYA, BAHKAN SAMPAI PADA PEMILIHAN TEMPAT DAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK MENYAMPAIKANNYA.

  26. PERAN YG DIHARAPKAN: • MENSINERJIKAN POTENSI-POTENSI KEHUMASAN SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL; • MELAKUKAN AKTIVITAS KEHUMASAN YG DIARAHKAN UTK MEMBANGUN KEMBALI OPINI POSITIF PEMERINTAH (MEMBENTUK-MEPERTAHANKAN-MEREDIFINISIKAN); • MELAKUKAN DISEMINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN FASILITASI LAYANAN INFORMASI, SERTA MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAI “IMAGE BUILDING INSTITUTION”.

  27. KONTRIBUSI YG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH HUMAS : • MELAKUKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MEMBANGUN KESAMAAN PERSEPSI MASYARAKAT; • MEMBANGUN CITRA POSITIF DAN SEMANGAT KOHESIVITAS SOSIAL MASY. • MEMBANGUN JEJARING ATAU “LINK-FUNCTION” DARI SELURUH POTENSI KEHUMASAN PEMERINTAH ( PUSAT DAN DAERAH ). • MENDISEMINASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR (NASIONAL – REGIONAL DAN LOKAL ), MELALUI SIMPUL-SIMPUL INFORMASI YG BERADA DI SATKER KEHUMASAN PEMERINTAH. • MENJAGA KONTINYUITAS SEBARAN INFORMASI POSITIF, MELAKUKAN PRA-CONDITIONING DAN MENETRALISIR INFORMASI YG ANOMALI DAN NEGATIF. • MEMBUAT AGENDA SETTING KEBIJAKAN, DLM RANGKA MEMBERIKAN INFORMASI ALTERNATIF ( AGENDA SETTING MEDIA – AGENDA SETTING PUBLIK).

  28. Upaya yg perlu dilakukan

  29. FAKTOR-FAKTOR YG BERPENGARUH : • TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT/LEGITIMASI; • KUALITAS SDM • BUDAYA KERJA • IMPLEMENTASI REGULASI/UU-KIP • KOMITMEN PIMPINAN; • OTONOMI DAERAH; • POLA REKRUITMENT • PEMANFAATAN KEMAJUAN TIK/PR-TOOLS • PENGGUNA INTERNET 53 JUTA • FB NO. 2 DUNIA • TWITTER NO 5 DUNIA • 17 JUTA OPLAH MEDIA CETAK • 11 TV NAS, 280 TV SWASTA/LOKAL • 3000 RADIO • 420 JUTA HALAMAN PORNO Perlu adanya R & D

  30. UPAYA YG PERLU DILAKUKAN OLEH HUMAS PEMERINTAH, ANTARA LAIN ADALAH : • MENINGKATKAN PELANCARAN ARUS INFORMASI DARI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT ATAU SEBALIKNYA, • MENINGKATKAN SINERGITAS DAN KOORDINASI DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI TTG KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT, • MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, DLM RANGKA IMPLEMENTASI UU ttg KIP; • MEMBANGUN PENDAPAT UMUM YG POSITIF • MEMANFAATKAN SECARA OPTIMAL “PR – TOOLS” DI MASING-MASING SEKTOR/SATUAN KERJA DI PUSAT DAN DAERAH

  31. MEDIA PR ( PUBLIC RELATIONS TOOLS) Publisitas melalui berbagai media, dan Media Relations ( press release, press conference, press tour, press party, press receptions, media gathering) Psa (Public Service announcement/advert) Newsletters Mengaktualisasikan Speaker Bureau (biro khusus juru bicara) Memanfaatkan Lobbying (negosiasi dgn pihak-pihak terkait) Menyelenggarakan Special Events ( open house atau Institution visit, fund-raisers, pameran/shows, contest, seminar) Charitable Contributions (kegiatan amal membantu masyarakat) Thankyou notes and letters (ucapan terimakasih) Audio-visual instrument (misal membuat company profile) Sponsorships (menjadi sponsor berbagai event di masyarakat) Letters of denial (surat klarifikasi/HAK JAWAB atas sebuah informasi yg tidak benar yg disampaikan ke media)

  32. AKTIVITAS HUMAS, SESUAI DGN STANDART MINIMAAL SARANA/PRASARANA Resunsi & update kontenWeb site Resunat Materi tercetak (publikasi & pidato) Corporate Identity materials Resunatlak penelitian humas Resunatdis Press Release/news PEJABAT HUMAS Resunat bahan-publikasi audio-video Hubleb/hubnil/hubmed Aktivitas pelayanan publik Special events Monev aktivitas nformas & kehumasan i

  33. KEBIJAKAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH MEDIA PUBLISITAS HUMAS PEMERINTAH MEDIA PENYIARAN MEDIA CETAK MEDIA ONLINE/INTERNET MEDIA TATAP MUKA MEDIA LUAR RUANG MEDIA TRADISIONAL INTERNAL DAN EKSTERNAL PR : KARYAWAN, MASYARAKAT UMUM, KELOMPOK-KELOMPOK STRATEGIS (ORMAS, TOKOH MASYARAKAT, AGAMA, DAN PEMUDA; PELAJAR, MAHASISWA, MEDIA MASSA, ORPOL ORGANISASI PROFESI, DUNIA USAHA, BUMN/BUMD SUPRASTRUKTUR – INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR

  34. OPTIMALISASI KELEMBAGAAN HUMAS PEMERINTAH MELALUI PENGEMBANGAN : • SUPRASTRUKTUR( TERKAIT DGN LEGALITAS, LEGITIMASI, GOOD WILL PIMPINAN DAN SDM ) • INFRASTRUKTUR( TERKAIT DGN SARANA DAN PRASARANA, SERTA PROGRAM KERJA) • INFOSTRUKTUR( TERKAIT DGN STRUKTUR, MEKANISME DAN PENGEMASAN INFORMASI)

  35. MEDIA MAILING LIST SOSIALISASI/ROADSHOW/ KOMUNIKASI PUBLIK/KESN.TRAD TATAP MUKA/ ANTAR PERSONAL WEBSITE/ ONLINE CHATTING/BLOGER/FB/ CITJUR/TWITTER CERAMAH DISKUSI/FGD/BAKOHUMAS BANNER/SMS/CBS CONPERS/SIMULASI/ADVOKASI MEDIA CENTRE/MPLIK ROLE PLAYING DIALOG/ ULASAN INTERAKTIF AKSI SIMBOLIK ELEKTRONIK SOSIO DRAMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SPOT/RUNTEX/ADLIP OPERASI SIMPATIK SEWAKOLOM/ADVERTORIAL/ ARTIKEL/RUBRIK BILBOARD/PAMERAN PENERBITAN MEDIA LUAR RUANG IKLAN LAYANAN MASYARAKAT VIDEOTRON HANDOUT/BHN TERCETAK BALIHO/ SPANDUK BANNER, DLL

  36. MEMBANGKITKAN SUKMA YANG TERLUKA KETIKA KITA SEMUA SULIT MENGEJA “INDONESIA”TERSEBAB KESALAHPAHAMAN, KETIDAK TAHUAN, ACUH, TAK MAU TAHU, DAN LUPA TUGAS DAN FUNGSIKITA PUN TAK TAHU PINTU JALAN KELUARNYA.ADALAH SUATU HARAPAN BESAR BAGI BANGSA KETIKA HUMAS BERKARYA DALAM SURYA YANG MEMANCAR DALAM INDONESIA-KU, INDONESIA-KITA YG SEJUK, MAJU DAN BERWIBAWA JAYALAH BANGSAKU, INDONESIA RAYA

  37. TERIMAKASIH JANGAN BIARKAN MASYAKAT TERBELENGGU

More Related