KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN - PowerPoint PPT Presentation

kerangka konseptual akuntansi pemerintahan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

play fullscreen
1 / 34
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1488 Views
Download Presentation
alexia
Download Presentation

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pertemuan 3

  2. Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) • Kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000 • Programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan. Keprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sektor publik dijadikan satu-satunya alasan bagi peluncuran program pengembangan standar akuntansi • PemerintahmenetapkanKomiteStandarAkuntansiPemerintahan (KSAP) : • KMK Nomor 308/KMK.012/2002 • KMK Nomor 379/KMK.012/2004 • Keppres RI Nomor 84 Tahun 2004 • Keppres RI Nomor 2 Tahun 2005

  3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan(KSAP) • Terdiri dari: • Komite konsultatif SAP • Bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah mengenai SAP • Komite Kerja SAP • Bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah mengenai SAP • Berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis

  4. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan(KSAP) • Proses penyiapan SAP • Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar • Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP yang berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya • Riset terbatas oleh kelompok kerja • Penulisan draf SAP oleh Kelompok kerja • Pembahasan draf oleh Komite kerja (termasuk diskusi dengan BPK) yang mengutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar

  5. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan(KSAP) • Proses penyiapan SAP • Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan (diskusi antara Komite kerja dengan Komite konsultatif) • Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft) dengan mengirimkannya kepada para stakeholders • Dengar pendapat terbatas/limited hearing (dengan mengundang pihak2 dari kalangan akademisi, praktisi dan pemerhati akuntansi pemerintahan) dan dengar pendapat publik/public hearings (dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP) • Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap Draf Publikasian • Finalisasi standar

  6. PP 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan PernyataanStandarAkuntansiPemerintahan (PSAP): No 01 PenyajianLaporanKeuangan No 02 LaporanRealisasiAnggaran No 03 LaporanArusKas No 04 CatatanatasLaporanKeuangan No 05 AkuntansiPersediaan No 06 AkuntansiInvestasi No 07 AkuntansiAsetTetap No 08 AkuntansiKonstruksiDalamPengerjaan No 09 AkuntansiKewajiban No 10 KoreksiKesalahan, PerubahanKebijakanAkuntansi, danPeristiwaLuarBiasadan No 11 LaporanKeuanganKonsolidasian

  7. PP 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan InterpretasiPernyataanStandarAkuntansiPemerintahan (IPSAP) adalahklarifikasi, penjelasandanuraianlebihlanjutatas PSAP yang diterbitkanoleh KSAP BuletinTeknisadalahnformasi yang diterbitkanoleh KSAP yang memberikanarahan/pedomansecaratepatwaktuuntukmengatasimasalah-masalahakuntansimaupunpelaporankeuangan yang timbul No 01 Penyusunanneracaawalpemerintahpusat No 02 Penyusunanneracaawalpemerintahdaerah No 03 PenyajianLaporanKeuanganPemerintah Daerah Sesuaidengan SAP denganKonversi No 04 Penyajiandanpengungkapanbelanjapemerintah No 05 AkuntansiPenyusutan No 06 AkuntansiPiutang No 07 Akuntansi Dana Bergulir

  8. Tujuan Kerangka Konseptual Sebagaiacuanbagi : • Penyusunstandar • Penyusunlaporankeuangan • Pemeriksa • Para penggunalaporan

  9. Posisi Kerangka Konseptual • Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi • Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP • Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual

  10. LingkunganAkuntansiPemerintahan • Ciriutamastrukturpemerintahandanpelayanan • Bentukumumpemerintahandanpemisahankekuasaaan • Sistempemerintahanotonomidan transfer pendapatanantarpemerintahan • Adanyapengaruhprosespolitik • Hubunganantarapembayarpajakdenganpelayananpemerintah • Cirikeuanganpemerintah • Anggaransbgpernyatanpublik, target fiskaldansebagaialatpengendalian • Investasiasettidaklangsungmenghasilkanpendapatan • KemungkinanPenggunaanakuntansidana

  11. Anggaran • Anggaranmerupakanpernyataankebijakanpublik. • Anggaranmerupakan target fiskal yang menggambarkankeseimbanganantarabelanja, pendapatan, danpembiayaan yang diinginkan. • Anggaranmenjadilandasanpengendalian yang memilikikonsekuensihukum. • Anggaranmemberilandasanpenilaiankinerjapemerintah. • Hasilpelaksanaananggarandituangkandalamlaporankeuanganpemerintahsebagai

  12. Pengguna Laporan Keuangan • Masyarakat; • Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan • Pemerintah.

  13. Entitas Pelaporan EntitasPelaporanadalah unit pemerintahan yang terdiridarisatuataulebihentitasakuntansi yang menurutketentuanperaturanperundang-undanganwajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanberupalaporankeuangan, yang terdiridari: • Pemerintahpusat; • Pemerintahdaerah; • Satuanorganisasidilingkunganpemerintahpusat/daerahatauorganisasilainnya, jikamenurutperaturanperundang-undangansatuanorganisasidimaksudwajibmenyajikanlaporankeuangan

  14. Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah • Akuntabilitas  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan • Manajemen  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah • Transparansi  memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders • Keseimbangan Antargenerasi  memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

  15. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Secara umum • menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. • peranan prediktif dan prospektif

  16. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Secara spesifik • Menyediakaninformasimengenaikecukupanpenerimaanperiodeberjalanuntukmembiayaiseluruhpengeluaran. • Menyediakaninformasimengenaikesesuaiancaramemperolehsumberdayaekonomidanalokasinyadengananggaran yang ditetapkandanperaturanperundang-undangan. • Menyediakaninformasimengenaijumlahsumberdayaekonomi yang digunakandalamkegiatanentitaspelaporansertahasil-hasil yang telahdicapai. • Menyediakaninformasimengenaibagaimanaentitaspelaporanmendanaiseluruhkegiatannyadanmencukupikebutuhankasnya. • Menyediakaninformasimengenaiposisikeuangandankondisientitaspelaporanberkaitandengansumber-sumberpenerimaannya, baikjangkapendekmaupunjangkapanjang, termasuk yang berasaldaripungutanpajakdanpinjaman. • Menyediakaninformasimengenaiperubahanposisikeuanganentitaspelaporan, apakahmengalamikenaikanataupenurunan, sebagaiakibatkegiatan yang dilakukanselamaperiodepelaporan.

  17. Komponen Laporan Keuangan • LaporanRealisasiAnggaran : ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. • Neraca : posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu • LaporanArusKas : menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. • CatatanatasLaporanKeuangan : keterangan-keterangan yang harus disajikan dalam laporan keuangan agar para pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan informasi yang lengkap.

  18. AsumsiDasar • Asumsikemandirianentitas • setiap unit organisasidianggapsebagai unit yang mandiridanmempunyaikewajibanuntukmenyajikanlaporankeuangansehinggatidakterjadikekacauanantar unit instansipemerintahdalampelaporankeuangan. • Asumsikesinambunganentitas • Entitaspelaporanakanberlanjutkeberadaannya. • Pemerintahdiasumsikantidakbermaksudmelakukanlikuidasiatasentitaspelaporandalamjangkapendek. • Asumsiketerukurandalamsatuanuang (monetary measurement) • entitaspelaporanharusmenyajikansetiapkegiatan yang diasumsikandapatdinilaidengansatuanuang. • Agar memungkinkandilakukannyaanalisisdanpengukurandalamakuntansi.

  19. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan • Relevan; • Andal; • Dapat dibandingkan; dan • Dapat dipahami

  20. Relevan • Memilikimanfaatumpanbalik (feedback value). • Informasimemungkinkanpenggunauntukmenegaskanataumengoreksiekspektasimerekadimasalalu. • Memilikimanfaatprediktif (predictive value) • Informasidapatmembantupenggunauntukmemprediksimasa yang akandatangberdasarkanhasilmasalaludankejadianmasakini. • Tepatwaktu • Informasidisajikantepatwaktusehinggadapatberpengaruhdanbergunadalampengambilankeputusan. • Lengkap • Informasiakuntansikeuanganpemerintahdisajikanselengkapmungkin, yaitumencakupsemuainformasiakuntansi yang dapatmempengaruhipengambilankeputusan. Informasi yang melatarbelakangisetiapbutirinformasiutama yang termuatdalamlaporankeuangandiungkapkandenganjelas agar kekeliruandalampenggunaaninformasitersebutdapatdicegah.

  21. Keandalan Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: • Penyajian Jujur • Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. • Dapat Diverifikasi (verifiability) • Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. • Netralitas • Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

  22. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan • Basis akuntansi; • Prinsip nilai historis; • Prinsip realisasi; • Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; • Prinsip periodisitas; • Prinsip konsistensi; • Prinsip pengungkapan lengkap; dan • Prinsip penyajian wajar.

  23. Prinsip Akuntansi – Basis Akuntansi • BASIS KAS:untukpengakuanpendapatan, belanja, danpembiayaan; • BASIS AKRUAL:untukpengakuanaset, kewajiban, danekuitas; • Entitasdiperkenankanmenggunakan basis akrualsepenuhnya, namuntetapmenyajikanLaporanRealisasiAnggaranberdasarkan basis kas. “Cash towards Accrual”

  24. Prinsip Akuntansi – Prinsip Nilai Historis • Asetdicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. • Kewajibandicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. • Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

  25. PrinsipAkuntansi – PrinsipRealisasi • Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. • Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.

  26. Prinsip Akuntansi – Substance over form Peristiwaharusdicatatdandisajikansesuaidengansubstansidanrealitasekonomi, bukanhanyamengikutiaspekformalitas.

  27. Prinsip Akuntansi – Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan

  28. PrinsipAkuntansi – Konsistensi • Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). • Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. • Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

  29. Prinsip Akuntansi – Pengungkapan lengkap • Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. • Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

  30. Prinsip Akuntansi – Penyajian wajar Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

  31. Kendala informasi yang relevan dan andal • Materialitas • Pertimbangan biaya dan manfaat • Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

  32. Pengakuan • Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal; • Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul; • Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; • Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

  33. Diskusi -1 33 • Jelaskan salah satu perbedaan kerangka konseptual SAP dengan SAK • Menurut Anda apakah seorang penyusun laporan keuangan harus mengerti dan memahami standar akuntansi keuangan ? • Menurut Anda mengapa standar akuntansi keuangan harus ada ?

  34. Diskusi -2 34 • Kantor pajak diajukan sebagai terbanding oleh PT. Intan atas hasil pemeriksaan dan keberatan PPh badan PT Intan tahun 2006. Sampai periode yang berakhir 31/12/2008, proses banding di pengadilan pajak belum selesai. Berdasarkan hasil diskusi dengan konsultan pajak PT Intan, kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam pengadilan dan harus membayar denda sebesar 10 milyar sesuai hasil pemeriksaan dan keberatan yang dikeluarkan oleh kantor pajak.