HUKUM LAUT INTERNASIONAL “NAVIGATION”

1. HUKUM LAUT INTERNASIONAL“NAVIGATION” DhianaPuspitawati, SH, LLM, PhD

2. INTRODUCTION • Ketika pesawat terbang menggantikan fungsi kapal sebagai pengangkut penumpang melintasi benua, kapal akan tetap sebagai sarana pengangkut barang melintasi benua • 95% dari international trade is seaborne • Pada sub bahasan ini akan dibahas: (i) rights of navigation yang dinikmati oleh kapal2 di laut bebas dan pada zona maritim yang ditetapkan oleh LOSC subject to the jurisdiction of coastal state (not in depth discussion); dan (ii) konvensi2 internasional yang mengatur safety standards dan regulasi dalam menjalankan hak2 pelayaran dengan benar.

3. FAKTOR2 PENYEBAB DIPERLUKANNYA SAFETY STANDARDS DAN REGULASI PELAYARAN: • Adanya kenaikan jumlah kapal yang signifikan—menyebabkan kepadatan lalu lintas laut yang luar biasa • Ukuran kapal yang makin hari makin besar sehingga diperlukan safety standard tertentu dalam pengoperasiannya – supertanker travelling at full speed takes several miles to stop • Kapal2 sekarang membawa cargo yang semakin berbahaya • Adanya resesi dunia thn. 1970-80 mengakibatkan menurunnya pembuatan kapal2 baru sehingga banyak digunakan kapal2 lama yang melebihi umur standar pengoperasian kapal (pada th. 1995 kapal2 yg beroperasi rata2 berumur 16-17 th.

4. Sebelum membahas right of navigation perlulah kiranya kita membahas nationality of ships (kebangsaan kapal). Hal ini penting mengingat hak dan kewajiban internasional tidak dapat diberlakukan pada kapal directly (kapal bukan subyek HI) akan tetapi diberlakukan pada negara (negara adalah subyek HI). Oleh karena itu agar aturan2 internasional tsb dapat diberlakukan pada kapal maka kapal tsb perlu mempunyai kebangsaan.

5. NATIONALITY OF SHIPS • Kebangsaan suatu kapal adalah sangat penting dalam mempertahankan public order di laut • Kabangsaan suatu kapal menentukan negara mana yang dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan flag state jurisdiction • Penting untuk menentukan negara mana yang bertanggung jawab menurut HI jika kapal tersebut melakukan kesalahan dan untuk menentukan negara mana yang dapat melakukan diplomatic protection pada kapal tersebut

6. The State of Registration • Kebangsaan suatu kapal dapat diperoleh melalui proses pendaftaran kapal sehingga diperolah otoritas dari negara ybs shg kapal bisa mengibarkan bendera negara tsb. • Thus, ‘the State of Registration’ = ‘Flag State’ • Did International Law lays down any rules which govern the circumstances in which a State may grant its nationality to a vessel?

7. MUSCAT DHOWS CASE 1905 • Perancis memperbolehkan Sultan Muscat mengibarkan bendera Perancis di kapalnya • Permanent Court of Arbitration menyatakan: “Generally speaking it belongs to every sovereign to decide to whom he will accord the right to fly his flag and to prescribe the rules covering such grants.”

8. 1958 CONVENTION ON THE HIGH SEAS • Article 5: “Each State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag.” Dengan pembatasan lebih lanjut sbb: • There must exist a genuine link between the State and the ship; in particular, the State must effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag.

9. ‘GENUINE LINK’ REQUIREMENT • Perumus 1958 HSC (ILC) mendasaran diri pada keputusan ICJ pada kasus Nottebohm Case 1955 • Suatu kapal hanya diperbolehkan mengibarkan bendera dari negara yang punya hubungan dengan kapal tsb (ada hubungan antara individu dan negara) – what exectlt comprises such link? • ILC dalam draftnya tahun 1955 menyusun kriteria the existence of ‘genuine link’, akan tetapi kriteria tsb dihapuskan krn not-practicable – remains unclear • Tidak jelas juga apa konsekuensinya jika tidak ada ‘genuine link’ antara kapal dan negara yang benderanya dikibarkan.

10. NEGARA2 PENGANUT GENUINE LINK REQIREMENT • Portugal dan Perancis • Requirement of genuine link biasanya di ekspresikan dengan persyaratan ‘a fixed proportion of the ships’ owners and /or crew must have the nationality of the State concerned.

11. High Seas Convention 1958 • Ada klausula dalam Preambule-nya yang menyatakan bahwa ketentuan2 dalam konvensi ini sifatnya ‘generally declaratory of established principal of international law’ • Dengan demikian requirement ‘genuine link’ tidak serta merta menjadi hukum kebiasaan internasional • Hal ini terbukti dengan adanya negara2 yang tidak mensyaratkan ‘genuine link’ untuk pendaftaran kapal. – open registry state

12. FLAG OF CONVINIENCE/OPEN REGISTRY STATE • Menunjuk pada negara-negara yang memperbolehkan pemilik kapal2 asing mengibarkan benderanya tanpa mempunyai real connection atau genuine link dengan negara ybs. (Greece, Japan, UK, USA, Hong Kong, Norway) • Biasanya kurang dapat meet the safety standards krn lack of personnel qualification, ex. Bahama Cuma punya 15 surveyor untuk 973 kapal dibawah pendaftarannya.

13. LOSC • Walaupun requirement ‘genuine link’ yang diatur dalam 1958 HSC tidak banyak berpengaruh pada praktek negara2, LOSC mengulang requirement ini dalam Article 91 • Efektifitas yurisdiksi flag state diatur dalam pasal 94 – Duties of Flag State. • Article 91 LOSC inipun tidak berpengaruh banyak pada prakterk negara-negara

14. Art. 91 LOSC – Nationality of Ships • Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they ara entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship. • Every State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its flag documents to that effect.

15. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) • Akhir tahun 1970-an UNCTAD membahas masalah flag of convinience • UNCTAD mensponsori konferensi diplomatik tahun 1984-1986 – result: United Nation Convention of Conditions for Registration of Ships, 1986

16. United Nation Convention of Conditions for Registration of Ships, 1986 • Bertujuan memperkuat ‘link’ antara kapal dengan negara bendera danmemastikan negara tersebut memberlakukan yurisdiksinya dan ship control secara efektif • Deng/ki hubungan antara kapal dan flag state bukan hanya sebatas hubungan administrasi, teknis, ekonomi dan sosial akan tetapi lebih jelas identification dan accountability-nya antara pemilik kapal dan operator

17. Continued • Requires the maintenance of details register • Maintain a competent and effective maritime administration

18. Ratifikasi Konvensi • Setelah 10 tahun konvensi ini hanya diratifikasi oleh 10 negara dari syarat 40 negara peratifikasi • Thus, belum dapat dipastikan juga bahwa negara2 flag of convenience akan meratifikasinya

19. INTERNATIONAL ORGANIZATION • Dapatkah suatu kapal berlayar dibawah bendera subyek HI yang lain selain negara, ex. Organisasi internasional? • ILC dalam persiapan drat ps. 2 HSC 1958 menolak ide u/ memasukkan suatu ketentuan yang mengakui hak PBB dan OI lainnya u/ menjalankan kapal secara eksklusif di bawah benderanya • Alasannya – legal system dari flag state akan berlaku pada kapal ybs, dan dlm hal ini PBB tidak mempunyai legal sytem spt negara

20. Article 7 HSC 1958 • The provisions of the Convention do not prejudice the question of ships employed on the official service of an intergovernmental organization flying the flag of the organization The exact meaning of the provision remain unclear

21. Further Readings • D.H.N. Johnson, “The Nationality of Ships”, 8, Indian Yearbook of International Affairs, (1959), 3-15 • H. Meyers, The Nationality of Ships, Nijhoff, The Hague, (1967) • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), “Study on flags of Convenience”, 4, Journal of Maritime Law and Commerce, (1972), 231-254 • H.W. Wefers BEttink, “Open Registry, the genuine link and the 1986 Convention on Registration Conditions for Ships”, 18, Netherlands Yearbook of International Law, (1987), 69-119

22. RIGHTS OF NAVIGATION • Internal waters – no rights of navigation, kecuali pada internal waters yang sebelum diterapkannya straight baselines system merupakan bagian dari laut teritorial atau laut bebas, innocent passage tetap dapat diberlakukan. • Archipelagic water – innocent passage dan ASLP • Straits – transit passage – Selatbukan separate maritime zone!!! • Territorial waters – innocent passage exist

23. Continued • Beyond territorial sea – freedom of navigation applied, however, subject to a number of limitation: - di zona tambahan (contiguous zone) freedom of navigation is subject to hak berdaulat (sovereign right) negara pantai u/ melakukan pengawasan di bidang bea-culai, fiskal, imigrasi, sanitary (ballast waters)

24. Continued • Di high seas – subject to the general obligation to have due regard to the interests of othe rstates in their exercise of the freedom of high seas ( Art. 87 (2) LOSC) • Yang terakhir dimanapun kapal itu berada dia haris memperhatikan kewajiban2 internasional yg relevant (juga mrpkn tanggung jawab flag state), seperti pollution control dan shipping safety.