ISO/IEC 17065 - PowerPoint PPT Presentation

iso iec 17065 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISO/IEC 17065 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISO/IEC 17065

play fullscreen
1 / 73
ISO/IEC 17065
594 Views
Download Presentation
aitana
Download Presentation

ISO/IEC 17065

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ISO/IEC 17065 Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa DR. SUNARYA

  2. Tujuan sertifikasi produk • Tujuan sertifikasi produk, proses atau jasa yaitu memberikan keyakinan kepada semua pihak yang berkepentingan yang produk, proses atau jasa sesuai persyaratan yang ditentukan. • Nilai sertifikasi adalah tingkat kepercayaan yang diberikan secara tidak memihak dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap pemenuhan persyaratan suatu proses, jasa atau suatu lot barang.

  3. Tujuan sertifikasi produk • Sertifikasi produk, proses atau jasa adalah sarana untuk jaminan pemberian bahwa produk, proses atau jasa memenuhi spesifikasi tertentu (standar atau persyaratan lainnya) • Skema sertifikasi dapat mencakup pengujian awal dan penilaian sistem manajemen pemasok, diikuti dengan pengawasan (survailen di pabrik atau di pasar atau skema lainnya yang relevan) • Lembaga sertifikasi produk memastikan penggunaan skema sertifikasi secara kompeten, konsisten dan tidak memihak sehingga dapat diakui • Skema dapat dikembangkan dan tidak diatur tetapi tidak boleh bertentangan dengan isi standar ini

  4. Tujuan sertifikasi produk • Persyaratan dalam standar ini adalah persyaratan yang umum digunakan dengan tidak menutup kemungkinan untuk diperjelas/ditingkatkan untuk penggunaan pada industri tertentu, termasuk produk yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan • Biarpun standar ini diperuntukan untuk sertifikasi oleh pihak ketiga, tetapi juga mungkin cocok untuk digunakan untuk sertifikasi oleh pihak pertama atau pihak kedua.

  5. Pihak yang berkepentingan • Pihak yang memiliki kepentingan dalam sertifikasi produk termasuk: • pelanggan dari lembaga sertifikasi; • pelanggan dari organisasi yang produk, proses atau jasa yang disertifikasi; • otoritas kompeten (pemerintah); • organisasi non-pemerintah, dan • konsumen dan anggota masyarakat lainnya

  6. 1. Ruang Lingkup • Standar ini berisi persyaratan, kompetensi daripengoperasianyang konsisten dan imparsial • Sertifikasiproduk, proses dan jasa yang dilakukanlembaga sertifikasipihakketiga

  7. 2. Acuan Normatif • ISO / IEC 17000, Penilaian kesesuaian - Kosakata dan prinsip umum • ISO / IEC 17020, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai jenis lembaga inspeksi • ISO / IEC 17021, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen • ISO / IEC 17025, persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi

  8. 3. Istilah dan Definisi • Pelanggan: organisasi atau orang yang bertanggung jawab kepada lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa persyaratan sertifikasi dan persyaratan produk dipenuhi • Konsultasi: partisipasi dalam • perancangan, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau mendistribusikan suatu produk bersertifikat atau produk yang akan bersertifikat, atau • merancang, melaksanakan, mengoperasikan atau memelihara proses bersertifikat atau proses yang akan disertifikasi, atau • merancang, melaksanakan, memberikan atau mempertahankan layanan bersertifikat atau jasa yang akan disertifikasi • Evaluasi: kombinasi dari fungsi seleksi dan penentuan kegiatan penilaian kesesuaian

  9. 3. Istilah dan Definisi • Produk: hasil dari proses • Proses: serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah input menjadi output • Jasa: setidaknya satu kegiatan harus dilakukan antara pemasok dan pelanggan, yang umumnya tidak berwujud • persyaratan produk: persyaratan yang berhubungan langsung dengan produk, ditentukan dalam standar atau dokumen normatif lainnya dan diidentifikasi oleh skema sertifikasi

  10. 3. Istilah dan Definisi • skema sertifikasi: sistem sertifikasi yang berkaitan dengan produk tertentu, persyaratantertentu yang sama, dan menggunakan prosedur yang sama. • lingkup sertifikasi: identifikasi produk, proses , atau layanan yang sertifikasi nya diberikandengan skema sertifikasi yang berlaku; dan standar atau dokumen normatif lainnya, termasuk tanggal publikasi, untuk menilai kesesuaian produk, proses atau layanan . • Pemilik skema : orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan skema sertifikasi yang spesifik • lembaga sertifikasi: lembaga pihak ketiga yang menilai kesesuaian produk, proses,atau layanan dengan standar atau dokumen normatif lainnya sesuai skema sertifikasi • Ketidakberpihakan: adanya objektivitas

  11. 4. Persyaratan Umum4.1 Hukum dan Kontrak • Lembagasertifikasiharusmerupakanbadanhukum, ataubagian yang disebutdaribadanhukum, sehinggabadanhukumtersebutdapatbertanggungjawabsecarahukumatasseluruhkegiatansertifikasi. • Lembagasertifikasiharusmemilikiperjanjian yang berkekuatanhukum • mengenaiketentuankegiatansertifikasikepadaklien. Perjanjiansertifikasiharusmempertimbangkantanggungjawablembagasertifikasidankliennya. • Lembagasertifikasiharusmenjaminperjanjiansertifikasi yang mewajibkanklienmemenuhisetidaknya, sebagaiberikut : • klienselalumemenuhipersyaratansertifikasitermasukmenerapkanperubahan yang sesuaibilaperubahantersebuttelahdikomunikasikanolehlembagasertifikasi; • jikasertifikasiberlakuuntukproduksi yang sedangberlangsung, produk yang disertifikasisecaraterusmenerusmemenuhipersyaratanproduk;

  12. 4. Persyaratan Umum4.1 Hukum dan Kontrak • klienmembuatseluruhpengaturan yang diperlukanuntuk • pelaksanaanevaluasi (lihat 3.3) dansurvailen (jikadiperlukan), termasukketentuanuntukmemeriksadokumentasidanrekaman, danaksesterhadapperalatan, lokasiwilayah, personil, dansubkontraktorklien yang relevan; • penyelidikanpengaduan; • partisipasipengamat, jikadiperlukan; • klienmembuatpernyataanterkaitsertifikasisesuaidenganruanglingkupsertifikasi (lihat 3.10); • klien tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi lembaga sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh lembaga sertifikasi sebagai menyesatkan atau tidak sah;

  13. 4. Persyaratan Umum4.1 Hukum dan Kontrak • padasaatpembekuan, pencabutan, ataupenghentiansertifikasi, klienmenghentikanpenggunaanseluruhiklan yang berisireferensiapapundidalamnyadanmengambiltindakanseperti yang dipersyaratkanolehskemasertifikasi (misalnyamengembalikandokumensertifikasi) danmengambiltindakan lain yang diperlukan; • jikaklienmemberikansalinandokumensertifikasikepadapihak lain, dokumenharusdireproduksisecarakeseluruhanatauseperti yang ditentukandalamskemasertifikasi; • dalammembuatreferensiuntuksertifikasiprodukdi media komunikasisepertidokumen, brosuratauiklan, klienmemenuhipersyaratanlembagasertifikasiatauseperti yang ditetapkandalamskemasertifikasi;

  14. 4. Persyaratan Umum4.1 Hukum dan Kontrak • klienmemenuhipersyaratanapapun yang mungkinditentukandalamskemasertifikasi yang berhubungandenganpenggunaantandakesesuaian, daninformasi yang terkaitdenganproduk; • klienmenyimpanrekamanseluruhkeluhan yang diketahuiberkaitandenganpemenuhanpersyaratansertifikasidanmembuatrekamantersediabagilembagasertifikasibiladiminta, dan • mengambiltindakan yang tepatterhadapkeluhandansetiapkekurangan yang ditemukandalamproduk yang mempengaruhikesesuaiannyaterhadappersyaratansertifikasi; • mendokumentasikantindakan yang diambil. • klienmenginformasikankepadalembagasertifikasi, tanpapenundaan, perubahan yang dapatmempengaruhikemampuannyauntuksesuaidenganpersyaratansertifikasi.

  15. 4. Persyaratan Umum4.1 Hukum dan Kontrak • Lembaga sertifikasi harus melakukan pengendalian seperti ditetapkan oleh skema sertifikasi atas kepemilikan, penggunaan dan memperlihatkan lisensi, sertifikat, tanda kesesuaian, dan setiap mekanisme lain untuk menunjukkan produk telah disertifikasi. • Referensi yang salah terhadap skema sertifikasi atau penyalahgunaan lisensi, sertifikat, tanda, atau mekanisme lain untuk menunjukkan produk telah disertifikasi, yang ditemukan pada dokumentasi atau publikasi lainnya harus ditangani dengan tindakan yang sesuai.

  16. 4. Persyaratan Umum4.2 Manajemen Ketidakberpihakan • Kegiatan Sertifikasi harus dilakukan secara tidakmemihak • Lembaga sertifikasi harus bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi dan harustidakmemperbolehkanadanya tekanan keuangan atau lainnya untuk mengkompromikan ketidakberpihakan. • Lembaga sertifikasi harus mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakannya secara berkelanjutan. Hal iniharusmencakuprisiko yang timbuldarikegiatannya, darihubungannya, ataudarihubunganpersonilnya. Namundemikian, hubungantersebuttidakselalumenggambarkanlembagasertifikasidenganrisikountuktidakberpihak

  17. 4. Persyaratan Umum4.2 Manajemen Ketidakberpihakan • Jika risiko terhadap ketidakberpihakantelahdiidentifikasi, lembaga sertifikasi harus mampu menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut. • Lembaga sertifikasi harus memiliki komitmen manajemen puncak untuktidakmemihak • Lembaga sertifikasi dansetiapbagiandaribadanhukum yang samadanentitasdibawahkendaliorganisasinya, tidak akan: • Menjadi desainer, produsen, installer, distributor atau pemelihara dari produk bersertifikat; • menjadi desainer, pelaksana, operator atau pemelihara dari proses sertifikasi;………….

  18. 4. Persyaratan Umum4.2 Manajemen Ketidakberpihakan • Menjadi desainer, penerap, penyedia, pemeliharajasayang disertifikasi; • Menawarkan atau menyediakan konsultasi kepadaklien; • Menawarkan atau menyediakankonsultasi sistemmanajemenatau audit internal kepadakliennyabilaskemasertifikasimensyaratkanevaluasiterhadapsistemmanajemenklien. • Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa kegiatanbadanhukum yang terpisah yang memilikihubungandenganlembagasertifikasiataubadanhukumdimanalembagasertifikasiberada, tidak mengkompromikan kegiatan sertifikasinya • Ketikabadanhukumterpisahmenawarkanataumemproduksiproduk yang disertifikasiataumenawarkanataumenyediakankonsultasi, personilmanajemenlembagasertifikasidanpersonil yang melakukantinjauandanprosespengambilansertifikasiharustidakbolehdilibatkandalamkegiatanbadanhukumterpisah. Personil dari badan hukum yang terpisah tidak boleh dilibatkan dalam manajemen lembaga sertifikasi, review atau keputusan sertifikasi.

  19. 4. Persyaratan Umum4.2 Manajemen Ketidakberpihakan • Kegiatanlembagasertifikasitidakbolehdipasarkanatauditawarkansebagaikegiatan yang berhubungandenganorganisasi yang memberikankonsultasi. Lembagasertifikasitidakbolehmenyatakanataumenyiratkanbahwasertifikasiakanlebihsederhana, lebihmudah, lebihcepatataulebihmurahjikasebuagorganisasikonsultantertentudigunakan • Dalam waktu yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi, personil tidak boleh digunakan untuk melakukan review atau menetapkan keputusan sertifikasi terhadap produk dimana konsultasinya dilakukan oleh personil tersebut • Lembaga sertifikasi harus mengambil tindakan untuk menanggapi setiap risiko terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personil lain, badan lain atau organisasi lain yang diketahuinya • Seluruh personil lembaga sertifikasi, baik internal maupuneksternal, ataukomite yang dapatmempengaruhikegiatansertifikasi, harusbertindak tidak memihak

  20. 4. Persyaratan Umum4.3 Tanggung gugat dan Keuangan • Lembaga sertifikasi harus memiliki pengaturan yang memadai (misalnya asuransi atau cadangan) untuk menutupi kewajiban yang timbul dari operasinya. • Lembaga sertifikasi harus memiliki stabilitas keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasinya.

  21. 4. Persyaratan Umum4.4 Kondisi Non Diskriminatif • Kebijakan dan prosedur lembaga sertifikasi dan pengadiminstrasian harus tidak diskriminasi. Prosedur harus tidak digunakan untuk menghalangi atau menghambat akses pemohon • Lembaga sertifikasi harus membuat jasanya dapat diakses oleh semua pemohon yang kegiatannya termasuk dalam lingkup operasinya

  22. 4. Persyaratan Umum4.4 Kondisi Non Diskriminatif • Akses terhadap proses sertifikasi harus tidak didasarkan pada ukuran organisasi klien, keanggotaan dari asosiasi atau kelompok, dan akses terhadap proses sertifikasi juga harus tidak mempersyaratkan jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan. Akses terhadap proses sertifikasi harus tidak dipengaruhi oleh keuangan/kondisi lain • Lembaga sertifikasi harus membatasi persyaratan, evaluasi, review, keputusan, dan pengawasan (jika ada) untuk hal-hal khusus yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

  23. 4. Persyaratan Umum4.5 Kerahasiaan • Lembaga sertifikasi harus bertanggung jawab, melalui komitmen yang berkekuatan hukum, untuk pengelolaan seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Kecuali informasi yang disediakan oleh klien untuk publik, atau ketika disepakati antara lembaga sertifikasi dan klien, seluruh informasi lain dianggap sebagai informasi milik klien dan harus dianggap sebagai rahasia. Lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada klien terlebih dahulu, terkait informasi yang akan dimaksudkan dalam wilayah publik

  24. 4. Persyaratan Umum4.5 Kerahasiaan • Bila lembaga sertifikasi diwajibkan oleh hukum atau diberi kewenangan berdasr pengaturan kontrak untuk membuka informasi rahasia, klien atau person yang terkait harus diberitahu tentang informasi yang diberikan, kecuali dilarang oleh hukum • Informasi tentang klien yang diperoleh dari sumber selain klien (misalnya dari yang memberikan keluhan atau dari regulator) harus diperlakukan sebagai rahasia

  25. 4. Persyaratan Umum4.6 Ketersediaan informasi publik Lembaga sertifikasi harus memelihara (melalui publikasi, media elektronik atau cara lain), dan menjamin ketersediaan atas: informasi tentang skema sertifikasi, termasuk prosedur evaluasi, aturan dan prosedur pemberian, menjaga, memperluas atau mengurangi ruang lingkup, menangguhkan, menarik, atau menolak sertifikasi; deskripsi sarana yang memungkinkan lembaga sertifikasi memperoleh dukungan keuangan dan umum informasi tentang biaya yang dikenakan kepada pemohon; uraian tentang hak dan kewajiban pemohon, termasuk persyaratan, pembatasan atau pembatasan penggunaan nama lembaga sertifikasi dan tanda sertifikasi dan; informasi mengenai prosedur penanganan keluhan dan banding.

  26. 5. Persyaratan Struktural 5.1 Struktur Organisasi dan manajemen puncak • Kegiatan Sertifikasi harus terstruktur dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjaga imparsialitas • Lembaga sertifikasi harus mendokumentasikan struktur organisasi, menunjukkan tugas, tanggung jawab dan otoritas manajemen dan personel sertifikasi. Jika lembaga sertifikasiadalah bagian yang ditetapkan badan hukum, struktur harus mencakup garis kewenangan dan hubungan lainnya bagian dalam badan hukum yang sama. • Manajemen lembaga sertifikasi harus orang yang memiliki keseluruhan wewenang dan tanggung jawab untuk : • pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian lembaga sertifikasi; • pengawasan pelaksanaan kebijakan dan prosedur; • pengawasan keuangan dari lembaga sertifikasi; • pengembangan kegiatan sertifikasi; • pengembangan persyaratan sertifikasi; • Evaluasi; • review;…………

  27. 5. Persyaratan Struktural 5.1 Struktur Organisasi dan manajemen puncak • Pendelegasian kewenangan kepada komite atau personil, seperti yang dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan atas namanya • Pengaturan kontrak • Penyediaan sumber daya yang memadai untuk kegiatan sertifikasi • Tanggap terhada keluhan dan banding • Persyaratan kompetensi personil • Sistem manajemen lembaga sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus memiliki aturan formal untuk penunjukan, kerangka acuan dan operasi setiap komite yang terlibat dalam proses sertifikasi (bebas dari setiap tekanan komersial, keuangan dan lainnya yang mungkin mempengaruhi keputusan). • Lembaga sertifikasi harus tetap menjaga kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan anggota komite tersebut

  28. 5. Persyaratan Struktural 5.2 Mekanisme untuk Menjaga Kenetralan • Lembagasertifikasiharusmemiliki mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakandan harus memberikan masukan sebagai berikut: • kebijakan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasinya; • setiap kecenderungan pada bagian darisisi lembaga sertifikasi yang memungkinkan pertimbangan komersial atau lainnya untuk mencegah konsisten tentang penyediaan kegiatan sertifikasi yang tidakmemihak; • hal-hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan dan kepercayaan sertifikasi, termasuk keterbukaan. • Mekanisme ini harus didokumentasikan untuk memastikan : • Keterwakilansecaraseimbangdaripihak yang berkepentingan secara signifikan sehinggatidakadakepentingantunggal mendominasi (personel internal atau eksternal dari lembaga sertifikasi yang dianggap sebagai kepentingan tunggal, danharustidakmendominasi); • akses ke semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan untuk memenuhi semua fungsinya.

  29. 5. Persyaratan Struktural 5.2 Mekanisme untuk Menjaga Kenetralan • Jika manajemen puncak lembaga sertifikasi tidak mengikuti masukan dari mekanisme ini, Mekanisme berhak untuk mengambil tindakan independen • Meskipun setiap minat tidak dapat diwakili dalam mekanisme, lembaga sertifikasi harus mengidentifikasi dan mengundang pihak yang berkepentingan secara signifikan.

  30. 6. Persyaratan Sumberdaya6.1 Personel • Personel harus memiliki kompetensi di bidangnya • Lembaga sertifikasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengelolaan kompetensi personel yang terlibat dalam proses sertifikasi • menentukan kriteria kompetensi personil untuk masing-masing fungsi dalam proses sertifikasi, mengambil mempertimbangkan persyaratan skema; • mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyediakan, bila perlu, program pelatihan tentang proses sertifikasi, persyaratan, metodologi, kegiatan dan persyaratan skemasertifikasi lainnya yang relevan; • personel memiliki kompetensi yang diperlukan untuk tugas-tugas dan tanggung jawab mereka melakukan; • secara resmi mengotorisasi fungsi personel dalam proses sertifikasi; • memantau kinerja personel.

  31. 6. Persyaratan Sumberdaya6.1 Personel • Lembaga sertifikasi harus mempekerjakan, atau memiliki akses ke sejumlah personil yang memadai untuk mendukung pengoperasian dari skema sertifikasi dan standar yang berlaku serta dokumen normatif lainnya • Personel harus kompeten untuk fungsi yang mereka kerjakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan, mendefinisikan kebijakan dan melaksanakannya • Personil termasuk setiap anggota komite, personil lembaga eksternal, atau personil yang bertindak atas nama lembaga sertifikasi, harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertiikasi, kecuali bila ditentukan oleh hukum atau oleh skema sertifikasi

  32. 6. Persyaratan Sumberdaya6.1 Personel • Manajemen kompetensi untuk personil yang terlibat dalam proses sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk manajemen kompetensi personil yang terlibat dalam proses sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus memelihara rekaman personil yang terlibat dalam proses sertifikasi

  33. 6. Persyaratan Sumberdaya6.1 Personel • Lembaga sertifikasi harus mewajibkan personil yang terlibat dalam proses sertifikasi untuk menandatangani kontrak atau dokumen lain yang menyatakan komitmennya untuk : • Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan dan bebas dari kepentingan komersial dan kepentingan lainnya • Menyatakan setiap hubungan sebelum dan/atau sekarang pada bagian sendiri atau hubungan dengan instansi asal, dengan pemasok/perancang produk, atau penyedia/pengembang jasa, atau operator/pengembang proses pada evaluasi atau sertifikasi yang ditugaskan • Menyatakan setiap situasi yang diketahui yang dapat menempatkan dirinya atau lembaga sertifikasi dengan konflik kepentingan

  34. 6. Persyaratan Sumberdaya6.2 Personel untuk Evaluasi • Personel harus memenuhi persyaratan yang berlaku: • memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025 untuk pengujian • memenuhi persyaratan ISO/IEC 17020 untuk pemeriksaan • memenuhi persyaratan ISO/IEC 17021 untuk audit sistem manajemen • Lembaga sertifikasi harusmensubkontrakkankegiatan evaluasihanyakepadalembaga yang memenuhi persyaratan berlakupadastandar internasional yang relevandandokumenlainnya yang ditetapkandalamskemasertifikasi • Apabila kegiatan evaluasi dialihdayakankepadabukanlembagaindependen(misalnya laboratorium pelanggan), lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa kegiatan evaluasi dikeloladengancara yang memberikan kepercayaan dalam hasil danrekaman tersediauntukmemberikanjaminankepercayaan

  35. 6. Persyaratan Sumberdaya6.2 Personel untuk Evaluasi • Lembaga sertifikasi harus memiliki kontrak yang mengikat secara hukum dengan lembaga yang menyediakan jasasubkontrak, termasukketentuankerahasiaandankonflikkepentingan • Lembaga sertifikasi harus: • bertanggung jawab untuk semua kegiatan outsourcing; • memastikan bahwa tubuh yang menyediakan jasa outsourcing dan personel yang digunakan tidak terlibat, baik secara langsung atau melalui perusahaan lain. • Memiliki aturan, prosedur, dan rekaman kualifikasi, penilaian, dan monitoring semua lembaga outsourching • Memelihara daftar badan outsourching yang disetujui • Menerapkan corrective action jika ada pelanggaran kontrak • Menginformasikan kepada pelanggan mengenai aktivitas outsourching

  36. 7. Persyaratan Proses7.1 Umum • Lembaga sertifikasi dapat mengoperasikan satu atau lebih skema sertifikasi yang meliputikegiatansertifikasinya • Persyaratanterhadapprodukklien yang dievaluasiharustercantumdalamstandartertentudandokumennormatiflainnya • Jikadiperlukanpenjelasanterkaitapenerapandokumeniniuntukskemasertifikasitertentu, penjelasanharusdirumuskanolehpersonilataukomite yang relevandantidakmemihak yang memilikikemampuanteknismemadai, danharusdisediakanolehlembagasertifikasisesuaipermintaan

  37. 7. Persyaratan Proses7.2 Permohonan • Untukpermohonan, lembagasertifikasiharusmemperolehseluruhinformasi yang diperlukanuntukmenyelesaikanprosessertifikasisesuaisekamsertifikasi yang relevan • Lembaga sertifikasi dapat meminta semua informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan proses sertifikasi yang sesuai dengan skema sertifikasi, mencakup: • Produk yang akan disertifikasi • Standar/dokumen normatif lain yang digunakan • Informasi umum tentang pelanggan, misalnya SDM, fasilitas, dll • Informasi tentang proses yang digunakan oleh pelanggan yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi • Informasi lain yang dibutuhkan

  38. 7. Persyaratan Proses7.3 Tinjauan Permohonan • Lembaga sertifikasi harus melakukan tinjauan terhadap informasi yang diperoleh untukmemastikanbahwa : • Informasitentangkliendanproduk yang memadaiuntukpelaksanaanprosessertifikasi • Setiapperbedaantermasukperjanjianterkaitstandarataudokumennormatifantaralembagasertifikasidanklien, diselesaikan • Ruanglingkupsertifikasi yang diminta, ditetapkan • Saranauntukmelakukanseluruhkegiatanevaluasitersedia • Lembagasertifikasimemilikikompetensidankemampuanuntukmelakukankegiatansertifikasi

  39. 7. Persyaratan Proses7.3 Tinjauan Permohonan • Lembaga sertifikasi harus memiliki proses untuk mengidentifikasi ketika ada permintaan pelanggan untuk sertifikasi termasuk: jenis produk, dokumen normatif, skema sertifikasi, jikalembagasertifikasitidakmemilikipengalamansebelumnya • lembaga sertifikasi harus memastikan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk semua kegiatan sertifikasi, lembagasertifikasiharusmembuatdanmemelihararekamanjustifikasikeputusanuntukmelakukansertifikasi

  40. 7. Persyaratan Proses7.3 Tinjauan Aplikasi • Lembaga sertifikasi harus menolak melakukan sertifikasi tertentu jika tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk kegiatan sertifikasi yang harusdilakukan. • Jika lembaga sertifikasi mengandalkanpada sertifikasi yang telah diberikan kepada klien atau sertifikasi yang telah diberikan kepadaklien lain untuk mengabaikankegiatanapapun, maka lembaga sertifikasi harusmengacurekamansertifikasi yang ada. Jika diminta oleh klien, lembaga sertifikasi harus memberikan justifikasi untuk penghilangan kegiatan

  41. 7. Persyaratan Proses7.4 Evaluasi • Lembaga sertifikasi harus memiliki suaturencana kegiatan evaluasi yang memungkinkanpengaturan yang perludikelola • Lembaga sertifikasi harus menugaskan personel untuk melakukan setiaptugasevaluasi yang dilakukandengansumberdayainternalnya • Lembaga sertifikasi harus memastikan semua informasi dan/atau dokumentasi yang dibutuhkantersedia untuk melakukan evaluasi • Lembaga sertifikasi harus melaksanakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dengan sumber daya internal dan harus mengelola sumber daya subkontrak sesuai dengan rencana evaluasi. Produkharusdievaluasiterhadappersyaratan yang tercantumpadaruanglingkupsertifikasiataupersyaratan lain yang ditetapkandalamskemasertifikasi

  42. 7. Persyaratan Proses7.4 Evaluasi • Lembagasertifikasihanyaharusberdasarpadahasilevaluasi yang berkaitandengansertifikasilengkap yang telahdiselesaikansebelumpermohonansertifikasi, bilalembagasertifikasibertanggungjawabterhadaphasildanmemuaskandirinyasendiribahwalembaga yang melakukanevaluasimemenuhipersyaratan yang diaturdalam 6.2.2 dan yang ditentukandalamskemasertifikasi. • Lembaga sertifikasi harus menginformasikan pelanggan atas semua ketidaksesuaian.

  43. 7. Persyaratan Proses7.4 Evaluasi • Jika terdapatsatu atau lebih ketidaksesuaian, dan jika pelanggan menyatakankeinginannyauntuk melanjutkan proses sertifikasi, lembaga sertifikasi harus memberikan informasi mengenai tugas evaluasi tambahan yang diperlukan untuk verifikasi bahwa ketidaksesuaian telah diperbaiki. • Jika pelanggan setuju untuk penyelesaian tugas-tugas evaluasi tambahan, proses yang ditetapkanpada 7.4 harusdiulang untuk menyelesaikan tugas-tugas evaluasi tambahan. • Hasil dari semua kegiatan evaluasi harus didokumentasikan sebelum direview

  44. 7. Persyaratan Proses7.5 Review • Lembaga sertifikasi harus menetapkan setidaknya satu orang untuk meninjau semua informasi dan hasil yang terkait dengan evaluasi. Tinjauantersebutharusdilaksanakanolehseorangataulebih yang tidakterlibatdalamprosesevaluasi • Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan tinjauan harus didokumentasikan, kecualitinjauandankeputusansertifikasidiselesaikansecarabersamaanolehorang yang sama

  45. 7. Persyaratan Proses7.6 Keputusan Sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus bertanggung jawab dan mempertahankan kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus menetapkan setidaknya satu orang untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan semua informasi yang berkaitan dengan evaluasi, review, dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi harus ditetapkan oleh seseorang atau sekelompok orang (misalnya sebuah komite) yang belum terlibat dalam proses untuk evaluasi. • Seorang atau lebih (tidak termasuk anggota komite) yang ditugaskan oleh lembaga sertifikasi untuk menetapkan keputusan sertifikasi harus dipekerjakan oleh, atau harus berdasarkan kontrak dengan, salah satu dari berikut : lembaga sertifikasi, entitas di bawah pengendalian organisasi lembaga sertifikasi

  46. 7. Persyaratan Proses7.6 Keputusan Sertifikasi • Pengendalian organisasi lembaga sertifikasi harus salah satu dari berikut : • Kepemilikian keseluruhan atau kepemilikan mayoritas entitas lain oleh lembaga sertifikasi • Partisipasi mayoritas lembaga sertifikasi pada dewan direksi dari entitas lain • Kewenangan yang terdokumentasi oleh lembaga sertifikasi pada entitas lain dalam sebuah jaringan badan hukum dikaitkan dengan kepemilikan atau pengendalian dewan direksi • Orang yang dipekerjakan oleh, atau berdasarkan kontrak dengan, entitas di bawah pengendalian organisasi harus memeuhi persyaratan yang sama pada Standar ini, sebagai orang yang dipekerjakan oleh, atau berdasarkan kontrak dengan lembaga sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus memberitahu klien terkait alasan tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut

  47. 7. Persyaratan Proses7.7 Dokumentasi Sertifikasi • Lembaga sertifikasi harus menyediakan dokumentasi sertifikasi formal untuk pelanggan: • nama dan alamat lembaga sertifikasi; • tanggal diberikan sertifikasi • nama dan alamat pelanggan; • lingkup sertifikasi; • tanggal istilah atau berakhirnya sertifikasi, jika sertifikasi berakhir setelah jangka waktu yang ditetapkan; • informasi lain yang diperlukan oleh skema sertifikasi. • Dokumentasi sertifikasi formal harus mencakup tanda tangan atau kewenangan yang ditentukan lainnya bagi personil lembaga sertifikasinya yang ditugasi untuk tanggung jawab tersebut.

  48. 7. Persyaratan Proses7.7 Dokumentasi Sertifikasi • Dokumentasi sertifikasi formal hanya akan dikeluarkan setelah, atau bersamaan dengan, berikut: • keputusan untuk memberikan atau memperpanjang lingkup sertifikasi telah dibuat; • persyaratan sertifikasi telah dipenuhi; • perjanjian sertifikasi telah selesai / ditandatangani.

  49. 7. Persyaratan Proses 7.8 Direktori Produk Bersertifikat • Lembaga sertifikasi harus memelihara informasi pada produk-produk bersertifikat yang berisi sekurang-kurangnya: • identifikasi produk; • standar dan dokumen relevan normatif lainnya yangtelah disertifikasi; • identifikasi pelanggan.

  50. 7. Persyaratan Proses 7.9 Surveilan • Jika survailen diwajibkan oleh skema sertifikasi, lembaga sertifikasi harus melakukan surveilan terhadap produk yang dicakup dalam keputusan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi • Bila penggunaan terus menerus terhadap tanda sertifikasi diberikan kewenangan untuk dibubuhkan pada jenis produk yang disertifikasi, surveilan harus dilaksanakan dan mencakup kegiatan survailen berkala pada produk bertanda untuk memastikan berkelanjutan validitas terus menerus terhadap pemenuhan persyaratan produk. • Bila penggunaan terus menerus tanda sertifikasi diberikan kewenangan untuk proses atau jasa, survailen hanya dilaksanakan dan mencakup kegiatan surveilan secara berkala untuk memastikan validitas terus menerus terhadap pemenuhan proses atau jasa