DOKUMEN PERENCANAAN DESA - PENYUSUNAN RPJM DESA PART 1

1. KETENTUAN UMUM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJM DESA Berdasarkan Permendagri 114-2014 dan Permendesa 21 Tahun 2020

2. PEMBAHASAN PENYUSUNAN RPJM Desa PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 PART 5 PART 6 PENYUSUNAN RANC RPJM DESA KEBIJAKAN UMUM TIM PENYUSUNAN PENYELARASAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH DESA PENGKAJIAN KEADAAN DESA PENETAPAN RPJM DESA PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA BESERTA TATACARA PENGISIAN FORMULIR RANC RPJM DESA TATACARA/PROSES PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA BESERTA FORMULIR YANG HARUS DIPAHAMI OLEH TIMSUN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA KEBIJAKAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN RPJM DESA PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA TATACARA PEMBENTUKAN, TUPOKSI TIMSUN, DAN TATACARA PENYELARASAN ARAK KEBIJAKAN KABUPATEN

3. KETENTUAN REGULASI Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 01 PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, TERAKHIR DIRUBAH MENJADI PP NOMOR 11 TAHUN 2019 02 PERMENDESA NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA 03 04

4. KETENTUAN UMUM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 79 AYAT (1) AYAT (2) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembanguan Desa sesuai dengban kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kab/kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka meliputi : RPJM Desa jangka waktu 6 tahun, RPKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun AYAT (4) Perdes tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa AYAT (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa yang di atur dalam peraturan desa

5. PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 120 PEMBAHASAN DAN PENETAPAN • Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana Alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota Perubahan RPJM Desa/RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa 01 RPJM DESA DAN RKP DESA DAPAT DIRUBAH DALAM HAL 02

6. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

7. (1) RPJM Desamengacupada RPJM kabupaten/kota.(2) RPJM DesamemuatvisidanmisikepalaDesa, rencanapenyelenggaraanPemerintahanDesa, pelaksanaanpembangunan,pembinaankemasyarakatan, pemberdayaanmasyarakat,danarahkebijakanpembangunanDesa.(3) RPJM DesadisusundenganmempertimbangkankondisiobjektifDesadanprioritaspembangunankabupaten/kota. (4) RPJM Desaditetapkandalamjangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulanterhitungsejakpelantikankepalaDesa. PASAL 117 PP NO. 43 TAHUN 2014

8. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDesa

9. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RPJM DESA MISAL : KEPALA DESA DILANTIK TANGGAL, 27 DESEMBER 2021 Jika Kepala Desa Dilantik Tanggal, 27 Desember 2021 Maka Waktu Terakhir Kepala Desa Tetapkan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa Tanggal 27 Maret 2022 Sebagaimana Ketentuan Pasal 117 Ayat (3) PP 43 Tahun 2014 “RPJM DesaDitetapkanDalamJangkaWaktu Paling Lama 3 (tiga) BulanTerhitungSejakPelantikanKepalaDesa”

10. TIM PENYUSUN RPJM DESA

11. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

12. PROSES PERUBAHAN RPJM DESA • Kepala Desa dapat merubah dokumen RPJM Desa jika telah memenuhi syarat/ ketentuan sebagaimana PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 120; • Perubahan RPJM Desa ditetapkan melalui Musrenbang Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes (Ps. 28 ayat 2 Permendagri 114/2014) • Permendes 21/2020 tidak mengatur mekanisme prubahan RPJM Desa; • Alur perubahan Dokumen RPJM Desa disandarkan pada proses penetapan RPJM Desa, adapun bagan alurnya sebagaimana slide berikut ini.

13. THANK YOU SELANJUTNYA AKAN KAMI JELASKAN TATACARA PENGGALIAN GAGASAN DAN TATACARA PENGISIAN FORMATNYA