1 / 19

Perencanaan Partisipatif dan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Partisipatif dan Alokasi Dana Desa. Refleksi Pembangunan. Dari awal berdirinya negeri ini ingin mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur ( preambule UUD 1945 ) Bagaimana keadilan kita saksikan?. Diskriminasi pelayanan publik telah melembaga Obyek pembangunan

zuwena
Download Presentation

Perencanaan Partisipatif dan Alokasi Dana Desa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Perencanaan Partisipatif dan Alokasi Dana Desa

  2. Refleksi Pembangunan Dari awal berdirinya negeri ini ingin mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur (preambule UUD 1945) • Bagaimana keadilan kita saksikan? • Diskriminasi pelayanan publik telah • melembaga • Obyek pembangunan • Desa kehilangan indeks otonomi • Top down strategy development

  3. Bagaimana kemakmuran dicapai • Kemiskinan masih tetap tinggi • Tahun 1996 terdapat 17,5 % (34,5 jt penduduk) • 2003 17,4% (37,4 jt penduduk) • 2001 52,07% (BKKBN) • Perkembangan kemiskinan Kota rata-rata (+1,15%); • Pertumbuhan kemiskinan Desa rata-rata (-7,28%) • (Kompas 10 Feb. 2004)

  4. Membangun paradigma baru Desentralisasi Pemerintahan & Manajemen Pembangunan hingga tingkat DESA

  5. Siklus Pembangunan hingga Desa

  6. PERAN PEMERINTAHAN DAERAH • Membangun untuk rakyat  membangun bersama rakyat • Membagi kewenangan dan tanggung jawab pada kecamatan dan desa • Membagi dana ke desa (ADD) • Mengatur mekanisme • Mengontrol sistem lebih partisipatif

  7. REVITALISASI REMBUG DESA • Merubah paradigma dari membuat usulan ke atas menjadi menyusun rencana • Memecahkan permasalahan-permasalahan desa • Memisahkan permasalahan level desa / supra desa • Menyepakati rencana program dan penganggaran desa

  8. PUNDI-PUNDI APBDes a. Pendapatan Asli Desa meliputi : 1) Hasil usaha desa; 2) Hasil kekayaan desa; 3) Hasil swadaya dan partisipasi; 4) Hasil gotong royong; dan 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi: 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi; d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan e. Pinjaman Desa.

  9. Desentralisasi Pembangunan Partisipatif Kelurahan/Desa KECAMATAN KOTA/KAB Kew Kec Kew Desa Kew Daerah

  10. Mekanisme ADD • Desa menyusun program secara partisipatif  RPJMd • Desa menyusun rencana anggaran • Desa mengajukan program dan anggaran • Penyaluran dana ke desa

  11. REFLEKSI HARI 1

  12. Tujuan Memberikan Kewenangan dan Perimbangan Desa • Mengembalikan dan atau meningkatakan otonomi desa • Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat • Mengembalikan kepercayaan publik • Menguatkan pelembagaan partisipatif pembangunan • Menguatkan lembaga-lembaga desa

  13. Prinsip-prinsip yang harus dibangun • Tidak memberikan menu-menu penggunaan ADD dari atas  • menu pembangunan desa disusun oleh desa bersama warga desa dalam rembug desa • Tidak mengembangkan kebergantungan  • menghilangakan segala bentuk interfensi dari luar • Membangun asas legitimasi dan delegasi warga  • tidak bertanggung jawab kepada supra desa tetapi ke pemberi mandat desa

  14. Perencanaan Desa Partisipatif Masa Depan Masa Kini Rencana (RPJMD) Dana ADD

  15. APBDes DULU dan KINI

  16. Ayooo…. konco mBangun deso

  17. Mekanisme mandat dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa KEPALA DESA Mandat Tanggung jawab BADAN PERWAKILAN DESA MASYARAKAT WARGA (Organisasi berbasis masyarakat, Tomas)

More Related