Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam

1. KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN TEMA : KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN ISLAM BERDASARKAN ERA ZAMAN PEMATERI : MUSTAFIZUL MAKBUL BASIR SRI KARTIKA RAHMAN SUKRIWARDI KELOMPOK III

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam

3. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama • Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan Pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya Pendidikan Islam, memang tidak bisa lepas dari waktu tertentu, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa dan tonggak- tonggak sejarah sebagai  pengikat. • Oleh karena itu perjalanan sejarah Pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Orde Lama,akan berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan Orde Baru.

4. Next.. • Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, perubahan-perubahan diberbagai aspek telah terjadi, tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam pendidikan. • Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, Pemerintah RI tetap membina pendidikan Agama. Pembinaan Pendidikan Agama tersebut secara formal dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. • Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan- peraturan bersama antara kedua Deparemen tersebut untuk mengelola Pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

5. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan. Khusus untuk mengelola pedidikan agama yang diberikan ke sekolah-sekolah umum , maka pada bulan Desember 1946,dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah kementrian PP dan K.

6. Selanjutnya Pendidikan Agama ini diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII pasal 20, yaitu : • Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut. • Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

7. Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor: 1432/kab. tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), • Nomor K 1/652 Tanggal 20 januari 1951(Agama) diatur tentang Peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah yaitu: • Pasal 1 • Di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan Agama.

8. Pasal 2 • Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, banyaknyadua2 jam dalam satu minggu. • Di Lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambahkan menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu. dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah dilain-lain lingkungan.

9. Pasal 3 • Disekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan sekolah dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu. • Pasal 4 • Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing. • Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama. • Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu

10. Keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman Orde Lama. • Maka Pada akhir Orde Lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, di mana timbulnya minat yang   mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam. • Padatahun 1966 MPRS bersidanglagi. Dalamkeputusannya, bidangpendidikan agama telahmengalamikemajuannyadenganmenghilangkankalimatterakhirdarikeputusan yang terdahulu. Dengandemikian, makasejaktahun 1966 pendidikan agama menjadihakwajibdariSekolahDasarsampaiPerguruanTinggiUmumNegeridiseluruh Indonesia.

11. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam Era

12. SejarahPendidikan Islam padaMasaOrdeBaru • Sejak ditumpasnya peristiwa G 30 S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1966. • BangsaIndonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Pada tahun 1966 MPRS telah bersidang. Suasana pada waktu itu ialah membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/PKI. Dalam keputusan dibidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. • Dengan demikian maka sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai ke Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia, halinimengacupada TAP MPR Nomor XXVII/MPRS/1966, Bab II pasal 3 disebutkantujuanPendidikanNasional Indonesia, yaituuntukmembentukmanusiaPancasilasejatiberdasarkanketentuan-ketentuansepertidikehendakiolehPembukaan UUD 1945.

13. Masa Orde Baru inimencatatbanyak keberhasilan, diantaranya adalah: • Pemerintahmemberlakukanpendidikan agama daritingkat SD hinggauniversitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966), madrasahmendapatperlakuandan status yang sejajardengansekolahumum, pesantrenmendapatperhatianmelaluisubsididanpembinaan, berdirinya MUI (MajelisUlama Indonesia) padatahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana SosialBerhadiah) mulaitahun 1993 setelahberjalansejakawaltahun 1980-an. • Pemerintah juga pada akhirnya member izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok dan busana jilbab di sekolah-sekolah Negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. • Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Komplikasi Hukum Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam, yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh) yang idenya muncul sejak 1968, berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.

14. Setelah SKB ( surat keputusan bersama ) tiga menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah di keluarkan nya SKB tiga menteri P&K no.299/u/19884 dengan menteri agama no 45 th 1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum Madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah – sekolah umum yang lebih tinggi. • SKB 2 menteri di jiwai oleh TAP MPR No. II / TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara sebagai salah satu diantara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan Madrasah.

15. Jenis-jenis pendidikan islam pada masa Orde Baru. adalah sebagai berikut: • Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. • Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. • Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum.

16. MadrasahIbtidaiyahNegeri (MIN), yaitusekolahdasarnegerienamtahun, dimanaperbandinganumumkira-kira 1:2. • SuatupercobaanbarutelahditambahkanpadaMadrasahIbtidaiyahNegeri (MIN) 6 tahun, denganmenambahkankursusselama 2 tahun, yang memberikanlatihanketrampilansederhana. • Pendidikanteologi agama tertinggi. Padatingkatuniversitasdiberikansejaktahun 1960 pada IAIN. IAIN inidimulaidenganduabagian / duafakultasdi Yogyakarta danduafakultasdi Jakarta.

17. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam Era Reformasi

18. Pendidikan Islam Era Reformasi: • Pada masa reformasi, pendidikan agama islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah buktinya adalah dengan diberlakukan UU. No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan, salah satunya adalah bidang pendidikan agama islam. • Sejalandenganadanyaberbagaiperbaikanpolitiktersebutdiatas, telahmenimbulkankeadaanpendidikanislam era reformasikeadaannyajauhlebihbaikdarikeadaanpemerintah era OrdeBaru.

19. Adapun kebijakan- kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan sistem Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: • Mendirikan sekolah-sekolah Agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi (MDI/MI, MTs, MA, PTAIN, PTAIS atau Al-Jamiah) • Membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan/subsidi guru, perpustakaan, ketrampilan teknologi dan sebagainya. • program wajibbelajar 9 tahun, yaitusetiapanak Indonesia wajibmemilkipendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajibbelajarinibukanhanyaberlakubagianak-anak yang berlakubagianak-anak yang belajardilembagapendidikan yang beradadibawahnaunganKementerianPendidikanNasional, melainkanjugabagianak-anak yang belajardilembagapendidikan yang beradadibawahnaunganKementerianPendidikan Agama.

20. kebijakan sertifikasibagisemua Guru danDosenbaikNegerimaupunSwasta, baikumummaupun Guru agama, baik Guru yang beradadibawahnaunganKementerianPendidikanNasionalmaupun Guru yang beradadibawahKementerianPendidikan Agama. Program initerkaiteratdenganpeningkatanmututenaga Guru danDosensebagaitenagapengajar yang profesional. • pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran (subject matter)`sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum juga dituntut memilki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah dan menganalisis.

21. Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : • Standar Isi (kurikulum) • Standar Mutu Pendidikan • Standar Proses Pendidikan • Standar Pendidik dan tenaga kependidikan • Standar Pengelolaan • Standar Pembiayaan • Standar Penilaian.

22. KESIMPULAN • Kebijakan Pemerintah Mengenai Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama • Pendidikan Agama diatur secara khusus dalamUU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII pasal 20, yaitu : • Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut. • Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama • Kebijakan Pemerintah Mengenai Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru • Dalam sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekarang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-kanak (BAB V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 27 sejak Tahun 1990 dalam UU Nomor 2 Tahun 1989).