SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

1. SISTEM AKUNTANSI INSTANSI SUMBER Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

2. DASARHUKUM • Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah • Peraturan Menteri Keuangan No. 171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 01/PB/2005 tentang Jurnal Standar • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/Lembaga

3. KERANGKASAI

4. Laporan Laporan Laporan Laporan ADK BB ADK BB ADK BB ADK BB ADK BB ASET ADK BMN ADK BMN ADK BMN ADK BB ADK BMN ALURSAI DJPB DIT BMKN DIA UAPA UAPB Laporan KANWIL DJPB UAPPB-E1 UAPPA-E1 UAPPB-W UAPPA-W UAKPB UAKPA

5. ALURSAI (KERANGKA UMUM) Departemen UAPB UAPA Eselon 1 UAPPB-E1 UAPPA-E1 Koordinator Wilayah UAPPB-W UAPPA-W Satuan Kerja UAKPB UAKPA

6. SISTEM AKUNTANSIKEUANGAN Pertanggungjawaban Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

7. ORGANISASISAK

8. UNIT AKUNTANSIKUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PEMERINTAH PUSAT UAKPA SATKER DEKONSEN- TRASI SATKER PERANGKAT DAERAH SATKER TUGAS PEMBANTUAN

9. UNIT AKUNTANSIKUASA PENGGUNA ANGGARAN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

10. SATUAN KERJA v.s.SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH • Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. • Satuan kerja perangkat daerahadalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

11. SAK PADAUAKPA(input-proses-output) Neraca DIPA Revisi DIPA DIPA-L • Rekam • Verifikasi • Cetak • Kirim Laporan Realisasi Anggaran SPM SP2D SSBP/ SSP/SSBC Catatan atas Laporan Keuangan Dok. Piutang Dok. Persediaan Dok. KDP

12. SAK PADAUAKPA(prosedur) Tahunan Semesteran Bulanan Harian

13. SANKSI BAGI KPA 7 AKHIR BULAN SP2D LK sudah diterima KPPN ? KECUALI SPM BLJ PEGAWAI, LS DAN KEMBALI Belum Surat Peringatan 1 5 4 3 2

14. SAK PADAUAPPA-W(input-proses-output) Neraca KPA Neraca • Rekam • Verifikasi • Cetak • Kirim Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran KPA Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan KPA

15. SAK PADAUAPPA-W(prosedur) Tahunan Semesteran Triwulan Bulanan

16. SAK PADAUAPPA-E1(input-proses-output) Neraca KPA/UAPPA-W Neraca • Rekam • Verifikasi • Cetak • Kirim Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran KPA/ UAPPA-W Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan KPA/ UAPPA-W

17. SAK PADAUAPPA-E1(prosedur) Tahunan Semesteran Triwulan Bulanan

18. SAK PADAUAPA(input-proses-output) Neraca UAPPA-E1 Neraca • Rekam • Verifikasi • Cetak • Kirim Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan UAPPA-E1

19. SAK PADAUAPA(prosedur) Tahunan Semesteran Triwulan Bulanan

20. Terima kasih