Materi perencanaan pembangunan nasional
Download
1 / 50

MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - PowerPoint PPT Presentation


  • 304 Views
  • Uploaded on

MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. LATAR BELAKANG UU 25/2004 TENTANG SPPN. AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL' - zeal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Materi perencanaan pembangunan nasional

MATERI :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL


LATAR BELAKANG UU 25/2004 TENTANG SPPN

AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945

  • Tidak ada GBHN

  • Pemilihan Presiden secara langsung

  • Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis

  • UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden

    • Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program

      REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH:

  • UU 32 /2004 Tentang Pemerintah Daerah

    • Desentralisasi dan otonomi daerah

    • Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

  • UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat / Daerah

    REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

  • UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara

    • Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP

    • Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD

  • UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara

  • UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN


  • Sistem perencanaan pembangunan nasional
    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    • Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penye-lenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

    • TahapanPerencanaan:

      • PenyusunanRencana PenetapanRencana  PengendalianPelaksanaanRencana  EvaluasiKinerja

      • PP 39/2006 tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan

      • PP 40/2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional


    PROSES PERENCANAAN

    1. ProsesPolitik: PemilihanlangsungPresidendanKepala Daerah menghasilkanrencanapembangunanhasilprosespolitik (publik choice theory of planning) KhususnyapenjabaranVisidanMisidalam RPJM

    2.ProsesTeknokratik : Perencanaan yang dilakukanolehperencanaprofesional, atauolehlembaga / unit organisasi yang secarafungsionalmelakukanperencanaanKhususnyadalampemantapanperan, fungsidankompetensilembagaperencana

    3.ProsesPartisipatif : Perencanaan yang melibatkanmasyarakat (stake holders)  Antara lain melaluipelaksanaanMusrenbang

    4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliranprosesnyadariataskebawahataudaribawahkeatasdalamhirarkipemerintahan




    PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

    Renstra KL

    Pedoman

    Renja - KL

    RKA-KL

    Rincian APBN

    Pedoman

    Pemerintah

    Pusat

    Pedoman

    Bahan

    Diacu

    Bahan

    Pedoman

    RPJM Nasional

    RPJP Nasional

    RKP

    Pedoman

    RAPBN

    APBN

    Dijabar

    kan

    Diserasikan Melalui Musrenbang

    Diacu

    Diperhatikan

    RPJP Daerah

    RPJM Daerah

    Dijabarkan

    RKP Daerah

    Pedoman

    RAPBD

    APBD

    Pedoman

    Pedoman

    Pemerintah

    Daerah

    Bahan

    Diacu

    Bahan

    Pedoman

    Pedoman

    Renstra SKPD

    Renja - SKPD

    RKA - SKPD

    Rincian APBD

    UU SPPN

    UU KN


    Dokumen rencana pembangunan
    DokumenRencana Pembangunan


    PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP dan RKPD

    PEMERINTAH PUSAT

    Penyusunan

    RKP

    SEB MPPN/

    Menkeu

    Renja

    K/L

    Musrenbang

    Nasional

    RKP

    Rakor

    Pusat RKP

    Rapat Teknis

    K/L-SKPD

    Renja

    K/L

    Penyusunan

    RKPD Provinsi

    Musrenbang

    Provinsi

    Paska Musren

    Provinsi

    RKPD

    Penyusunan

    Renja SKPD Provinsi

    Forum SKPD

    Provinsi

    Renja

    SKPD

    PEMERINTAH DAERAH

    Penyusunan

    RKPD Kabupaten/Kota

    Musrenbang

    Kab/Kota

    Paska Musrenbang

    Kab/Kota

    RKPD

    Penyusunan Renja

    SKPD Kabupaten/Kota

    Forum SKPD

    Kabupaten/Kota

    Renja

    SKPD

    Musrenbang

    Kecamatan

    Musrenbang

    Desa/Kelurahan

    B U L A N

    JANUARI

    FEBRUARI

    MARET

    APRIL

    MEI

    Sumber: Lampiran 2 SEB MPPN/KepalaBappenasdanMendagritentangPetunjukTeknisPenyelenggaraanMusrenbangTahun2009


    Instansi strategis perencanaan pusat daerah
    Instansi Strategis Perencanaan Pusat-Daerah

    Musrenbang Nasional

    DPR

    Propinsi

    Musrenbang

    Propinsi

    DPRD Propinsi

    FasilitasiPeningkatanKualitasPerencanaanolehBappeda

    Musrenbang Kabupaten

    Bappeda

    KebijakanKualitasPerencanaanolehBangda

    Kabupaten

    DPRD Kabupaten

    Musrenbang SKPD

    SKPD

    Kecamatan

    Musrenbang Kecamatan

    Camat

    BPMD

    KebijakanPenggerakanolehPMD

    Musrenbang Desa

    Kades

    FasilitasiMusyawarahMasyarakatolehBPMD

    Desa

    MASYARAKAT

    (Potensi Lokal, Masalahnya)


    Visi misi program aksi sby boediono

    Visi, Misi, Program AksiSBY - BOEDIONO


    PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2010-2014

    1

    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    2

    Pendidikan

    3

    Kesehatan

    4

    Penanggulangan Kemiskinan

    5

    Ketahanan Pangan

    11 Prioritas Nasional

    Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

    6

    Infrastruktur

    7

    Iklim Investasi dan Iklim Usaha

    8

    Energi

    9

    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

    10

    Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

    11

    Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi


    ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

    RPJMN 2010-2014

    ProgramPrioritas KIB II

    Penyempurnaan

    Ranc. Awal RPJMN 2010-2014

    25 Nov –6 Des ‘09

    Rakorpus Ranc. Awal RPJMN 2010-2014

    Trilateral Meeting Ranc. Renstra K/L

    s/d 20 Nov ‘09

    Sosialisasi

    Ranc. Awal RPJMN 2010-2014

    National Summit

    Penyempurnaan Ranc. Awal Renstra K/L

    24 Nov ‘09

    29 – 30 Okt ‘09

    9 Nov ‘09

    s/d 20 Nov ‘09

    25 Nov –6 Des ‘09

    Perbaikan

    Ranc. III RPJMN

    2010-2014

    Sidang Kabinet I

    Perbaikan Ranc. II RPJMN 2010-2014

    8 –13 Des ‘09

    7 Des ‘09

    Penyempurnaan Ranc. IV RPJMN 2010-2014

    MUSRENBANGNAS Ranc. RPJMN

    2010-2014

    Perbaikan Ranc. II Renstra K/L

    8 –13 Des ‘09

    8 –13 Des ‘09

    11–12 Des ‘09

    Finalisasi Ranc. Akhir RPJMN 2010-2014

    Sidang Kabinet II

    Perbaikan Ranc. III Renstra K/L

    Pemutakhiran Ranc. V RPJMN 2010-2014

    16 –20 Des ‘09

    RPJPN

    Rancangan Awal RPJMN 2010-2014

    16 –20 Des ‘09

    21 Des ‘09

    22 - 30 Des ‘09


    PENGUATAN PERAN KPDT-PEMDA DALAM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

    RENJA

    K/L

    RAN

    PDT

    RPJMN

    STRANAS

    PDT

    APBN

    SWASTA

    RENJA SKPD

    PROVINSI

    RAD PDT

    PROVINSI

    STRADA

    PROVINSI

    RPJMD

    PROVINSI

    APBD PROV

    SWASTA

    STRADA

    KABUPATEN

    RPJMD

    KABUPATEN

    RAD PDT

    KABUPATEN

    RENJA SKPD

    KABUPATEN

    APBD KAB

    SWASTA


    Visi misi program aksi penyusunan rpjmn 2010 2014 bappenas

    Visi PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Misi, Program AksiPENYUSUNAN RPJMN 2010-2014

    BAPPENAS


    Membangun PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Indonesia

    yang Sejahtera, Demokratis, danBerkeadilan

    DaftarIsi

    • Pendahuluan : Tantangan dan Visi

    • Capaian dan Tantangan Pembangunan Bangsa Kedepan

    • Misi

    • Agenda dan Sasaran

    • Prioritas dan Program Aksi Pembangunan 2009-2014

    • Penutup


    Agenda dan sasaran pembangunan
    AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

    • Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

      • Melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan

      • Peningkatan kesejahteraan rakyat seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi)

      • Peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumberdaya alam (resource based), sumberdaya pengetahuan (knowledge based), dan sumberdaya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (culture based) sehingga akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif (creative economy)

      • Mendorong sektor riil dan keberpihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro

      • Kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan


    Wujud akhir tercermin dari: PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

    • Peningkatan pendapatan

    • Penurunan tingkat pengangguran

    • Perbaikan kualitas hidup rakyat

      Program aksi:

    • Peningkatan program di bidang pendidikan (prioritas 1)

    • Peningkatan program di bidang kesehatan (prioritas 2)

    • Penanggulangan kemiskinan (prioritas 3)

    • Penciptaan lapangan kerja (prioritas 4)

    • Percepatan pembangunan infrastruktur (prioritas 5)

    • Peningkatan program ketahanan pangan (prioritas 6)

    • Peningkatan program katahanan dan kemandirian energi (prioritas 7)


    • Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

      • Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan (menurunkan indeks persepsi korupsi), baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, termasuk pengelolaan BUMN

      • Pembangunan birokrasi yang kuat dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja

      • Percepatan aksi reformasi sistem birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aski lain seperti reformasi bidang hukum

      • Mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statsusnya menjadi perusahaan publik

        Wujud akhir tercermin dari:

        • Penurunan tingkat korupsi

        • Perbaikan pelayanan publik

        • Pengurangan ekonomi biaya tinggi

          Program aksi:

        • Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (prioritas 8)


    • Penegakan Pilar Demokrasi PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

      • Konsolidasi demokrasi

      • Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi

      • Penegakan nilai-nilai demikrasi, dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum

      • Membangun demokrasi yang substansial dengan menyelesaikan semua masalah prosedural, seperti kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

        Wujud akhir tercermin dari:

        • Penghargaan terhadap hak asasi manusia

        • Teraminnya kebebasan berpendapat

        • Adanya check and balances

        • Jaminan akan keberagaman

          Program aksi:

        • Penegakan pilar demokrasi (prioritas 9)


    • Penegakan PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Hukum dan Pemberantasan Korupsi

      • Penegakan ‘rule of law”

      • Mempercepat proses pembuatan Undang-undang, proses penjabarannya, proses pengewasan, dan penegakan aturan hukum

      • Menjamin proses peradilan yang bebas

      • Terus membenahi pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi perundangan

      • Terus mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi

      • Menindaklanjuti berbagai kasus tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih

      • Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum

      • Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang hukum

      • Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka

        Wujud akhir tercermin dari:

      • Munculnya kepastian hukum yang memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian berusaha bagi masyarakat

        Program aksi:

      • Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (prioritas 10)


    • Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

      • Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan, kesehatan, dan PNPM Mandiri

      • Melanjutkan proses perencanaan yang bersifat bottom up dan inklusif

      • Penguatan dimensi keadilan melalui berbagai program pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat erpenghasilan sangat rendah

      • Memperbaiki distribusi pendapatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah

      • Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada program PNPM dalam proses pembangunan di tingkat mikro

        Wujud akhir tercermin dari:

        Bidang ekonomi:

        • Perbaikan distribusi pendapatan

        • Perbaikan pemerataan pendapatan antardaerah

        • Perbaikan kesenjangan antara desa-kota

        • Proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan sebagainya

          Bidang sosial-politik:

        • Perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik

        • Pemerataan antar jender dalam berpolitik

        • Penghapusan segala bentuk diskriminasi


    Program aksi: PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

    • Pembangunan bidang pendidikan (prioritas 1)

    • Pembangunan bidang kesehatan (prioritas 2)

    • Penanggulangan kemiskinan (prioritas 3)

    • Penciptaan lapangan kerja (prioritas 4)

    • Pembangunan infrastruktur dasar (prioritas 5)

    • Ketahanan pangan (prioritas 6)

    • Ketahanan dan kemandirian energi (prioritas 7)

    • Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (prioritas 8)

    • Penegakan pilar demokrasi (prioritas 9)

    • Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (prioritas 10)

    • Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (prioritas 11)


    PEMETAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALVISI MISI SBY-BOEDIONO: Agenda – Program Aksi – Bab-bab RPJMN


    RPJM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL2010-2014 GAMBARAN PERKIRAANKERANGKA EKONOMI MAKRO & APBN (Skenario 1)


    ASUMSI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALEKONOMI MAKRO, 2010-2014


    Kerangka ekonomi makro 2010 2014
    KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALEKONOMI MAKRO, 2010-2014


    Kerangka ekonomi makro 2010 20141
    KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALEKONOMI MAKRO, 2010-2014


    Perkiraan apbn 2009 2014 lanjutan
    PERKIRAAN APBN 2009-2014 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL(lanjutan)


    Kebutuhan investasi triliun rupiah
    KEBUTUHAN INVESTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL(triliun rupiah)


    Ringkasan sasaran ekonomi dan keuangan negara
    RINGKASAN SASARAN EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDAN KEUANGAN NEGARA


    ad