Kegiatan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 35

BAHAN AJAR PowerPoint PPT Presentation


  • 269 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kegiatan Pengayaan. MI NEGERI ANJATAN. Kelas VI. Mata Pelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ). BAHAN AJAR. Materi 1. Oleh :. Yusep Guntara , S.Pd.I. NIP: 19780718 200501 1 006. Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Pengertian.

Download Presentation

BAHAN AJAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KegiatanPengayaan

MI NEGERI ANJATAN

Kelas VI

Mata Pelajaran

PendidikanKewarganegaraan (PKn)

BAHAN AJAR

Materi 1

Oleh:

YusepGuntara, S.Pd.I

NIP: 19780718 200501 1 006


SistemPemerintahan

Di

Indonesia


Pengertian

Pemerintahanadalahsuatusistemuntukmenjalankanwewenangdankekuasaandalammengaturkehidupanrakyat di segalabidangkehidupanmerekasepertisosial, ekonomi, danpolitik.

Tujuandibentuknyasuatupemerintahanadalahagar rakyatdapathidupdengansejahtera.


PetaKonsep

SistemPemerintahan

Pemerintah

PemerintahPusat

Pemerintah Daerah

PemerintahProvinsi

PemerintahKabupaten/Kota

PemerintahKecamatan

PemerintahDesa/Kelurahan


PemerintahanDesa

Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkanbahwa: Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas-bataswilayahyang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldanadatistiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamsistemPemerintahanNegara Republik Indonesia.


PemerintahanDesa

KepalaDesa(kuwu/lurah)

Seorangkepaladesadipilihsecaralangsungolehrakyatmelaluisebuahpemilihankepaladesa (pilkades).

Masa jabatanseorangkepaladesaadalahlima tahun.

Untukmencukupikebutuhanhidupnya, kepaladesadiberitanahdesayang biasadisebuttanahcarikatautanahbengkok.


PemerintahanDesa

Seorangkepaladesamempunyaitugas-tugas, yaitu:

1. memimpin, mengendalikan, danmemberdayakankehidupanmasyarakatsertaperekonomiandesa;

2. memeliharaketenteramandanketertibanmasyarakatdesa;

3. mendamaikanperselisihan yang terjadipadamasyarakatdesa;

4. mengajukanrancanganperaturandesadanbersamaBPD menetapkannyasebagaiperaturandesa;

5. menjagakelestarianadat-istiadat yang tidakbertentangan

denganakidah/agama yang hidupdanberkembang di desa;

6. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukumnya.


PemerintahanDesa

BadanPerwakilanDesa (BPD)

Fungsi BPD

1. Menjagakelestarianadatistiadat yang hidupdanberkembang di desa.

2. Merumuskandanmenetapkanperaturandesabersama-samapemerintahdesa.

3. Mengadakanpengawasanterhadappelaksanaanperaturandesa,

anggaran, danpendapatanbelanjadesa, sertakeputusankepaladesa.

4. Menampungaspirasimasyarakat.


PemerintahanDesa

StrukturPemerintahanDesa

BPD

KepalaDesa(kuwu/lurah)

SekretarisDesa

LPM

Kaur Pembangunan

Kaur Perekonomian

Kaur Pemerintahan

BendaharaDesa

Kaur Kesra

Kaur Kamtib

KepalaDusun

(KADUS)

RT/RW


PemerintahanDesa

PerbedaanKelurahandenganDesa


PemerintahKecamatan

Wilayah kecamatanmerupakangabungandaribeberapadesadanataukelurahan.Berbedadengankepaladesadanlurah, kecamatandipimpinolehseorangcamat.


PemerintahKecamatan

Dalamwilayahkecamatan, adatigaunsuryang mempunyaiperananpenting, Yaitu:

1. Camat

Camatdiangkatolehbupati/walikotaatasusulsekretarisdaerahkabupaten/kota.

Camatharusmempertanggungjawabkantugas-tugasnyakepadabupati/walikotamelalui

sekretarisdaerahkabupaten/kota.


PemerintahKecamatan

Seorangcamatmempunyaitugassebagaiberikut :

1.Mengoordinasikankegiatanpemberdayaanmasyarakat.

2.Mengoordinasikanupayapenyelenggaraanketenteramandanketertibanumum.

3. Mengoordinasikanpenerapandanpenegakanperaturanperundang-undangan.

4.Mengoordinasikanpenyelenggaraanpemeliharaanprasanadanfasilitaspelayanan.

5.Mengoordinasikanpenyelenggaraandarisemuakegiatanpemerintahandi tingkatkecamatan.

6.Membinapenyelenggaraanpemerintahandesaataukelurahan.


PemerintahKecamatan

2. Komando Rayon Militer

Di kecamatan, tugasuntuk

menjagakeutuhanwilayahdilaksanakanolehKomando Rayon Militer (Koramil).

3. KepalaKepolisianSektor

Untukwilayahkecamatankantorpolisi

yang ada di sanabiasadisebutdenganPolsek.


PemerintahKecamatan

Selainituadabeberapafasilitasumum yang ada di wilayahkecamatan, sepertiSekolahMenengahPertama (SMP), SMA/SMK, KUA, dan UPTD (Unit PelaksanaTeknisDinas)yang dipimpinolehseorangkepala UPTD sertainstansilainnya, agar pemerintahkecamatanmudahberkoordinasidalammemberikanpelayanankepadamasyarakat.

UPTD di kecamatandi antaranya:

1. UPTD DinasPendidikan

2. UPTD DinasKesehatan

3. UPTD Kependudukan

4. UPTD DinasPekerjaanUmum


PemerintahKecamatan

SusunanPemerintahanKecamatan


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Memiliki

Meliputi


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

PemerintahKabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/

DPRD Kota

Sekretaris Daerah

Asisten Daerah

Asisten Daerah

Asisten Daerah

Dinas Daerah

LembagaTeknis Daerah

Kecamatan

Desa/Kelurahan


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Bupatiatauwalikota

Bupatiadalahkepalapemerintahankabupaten. Walikotaadalahkepalapemerintahankota.Keduanyabertanggungjawabataspenyelenggaraanpemerintahandanpembangunankotaataukabupaten.

TugasdanWewenangBupati/Walikota

Memimpinpenyelenggaraanpemerintahandaerahkabupaten/kotaberdasarkankebijakan yang ditetapkanbersamaDPRD kabupaten/kota.

Mengajukanrancanganperaturandaerah (perda).

Menetapkanperda yang telahmendapatpersetujuanbersama DPRD.

MenyusundanmengajukanrancanganperdatentangAPBD kepadaDPRD.


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

SusunanOrganisasiPerangkat Daerah

  • Asisten Pembangunan

  • Asisten Tata Praja

  • AsistenAdministrasi

  • dll

Bupati & WakilBupati

Sekretaris Daerah

  • DinasPekerjaanUmum

  • DinasPendidikan

  • DinasKebersihan

  • Dinasperhubungan

  • dll

Asisten Daerah

KepalaDinas

  • BagianPemerintahan

  • Bagianhukum

  • Bagianperekonomian

  • BagianbinaSosial

  • Bagianadministrasipembangunan

  • Bagianumum

  • Bagianperlengkapan.

KepalaBagian

KepalaSubbagian


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Bupati/walikotadalammembinawilayahdibantuolehMUSPIDA

(musyawarahpimpinandaerah), yang terdiri:

Komandankodim

(komandodistrikmiliter)

2) Kapolres (kepala kepolisian resort)

3) Kepalakejaksaannegeri

4) Kepalapengadilannegeri


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DPRDadalahlembagalegislatifdaerah yang merupakanrekanbupati/walikotadalammenjalankanpemerintahankabupatenataukota. Sepertihalnyabupatidanwalikota, anggota DPRD pun dipiliholehrakyatdalamPemilihanUmum yang diselenggarakansecaranasional.


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

FUNGSI DPRD

a) Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas bersama bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

b) Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama bupati/walikota.

c) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

TUGAS DAN WEWENANG DPRD, antara lain:

a) membentuk Perda yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama,

b)mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,

c) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dll.


Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

HAK DPRD

a) hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah daerah.

b)hak angket, mengadakan penyelidikan

c)hak menyatakan pendapat,

d) meminta pertanggungjawaban gubernur, dll.

DPRD kabupaten/kotamemilikialatkelengkapan, di antaranyasebagaiberikut:

a) pimpinan,

b) komisi,

c) panitia musyawarah,

d) panitia anggaran,

e) badan kehormatan.


Pemerintahan Pusat


Pemerintahan Pusat

1. MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR)

JumlahanggotaMPRsaatiniadalah678 orang, terdiriatas550 anggota DPR dan128 anggotaDPD.

Masa jabatananggotaMPR adalah 5 tahun

TugasdanwewenangMPR antara lain:

a. MengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar.

b. MelantikpresidendanwakilpresidenberdasarkanhasilpemilihanUmum.

c. Memutuskanusul DPR berdasarkanputusanMahkamahKonstitusiuntukmemberhentikanpresiden/wakilpresidendalammasa jabatannya.

d. Memilihpresidendanwakilpresidenapabilakeduanyaberhentisecarabersamaandalam masa jabatannya.


Pemerintahan Pusat

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR berjumlah 550 orang.

DPR memilikifungsilegislasi,anggaran,danpengawasan.

Masa jabatananggota DPR adalah 5 tahun

Tugasdanwewenang DPR antara lain:

a. Membentukundang-undang yang dibahasbersamapresidenuntukmendapatpersetujuanbersama.

b. MemilihanggotaBadanPemeriksaKeuangandenganmemerhatikanpertimbanganDPD.

c. MemberikanpersetujuankepadapresidenataspengangkatandanpemberhentiananggotaKomisiYudisial.

d. Memberikanpersetujuankepadapresidenuntukmenyatakanperang, membuatperdamaian, danperjanjiandengannegara lain.


Pemerintahan Pusat

3. Presiden

a. WewenangPresidenSelakuKepalaNegara (Eksekutif)

1) Memegangkekuasaanpemerintahanmenurut UUD 1945

(sesuai UUD 45 pasal 4 ayat 1).

2) MenetapkanPeraturanPemerintah (PP) untukmenjalankan UU (UUD 45 pasal 5 ayat 2).

3) Mengangkatdanmemberhentikanmenteri-menterinegara

(UUD 45 pasal 17 ayat 2).

b. TugasPresidendalamBidangLegislatif

Memegangkekuasaanmembentuk UU denganpersetujuan DPR

(UUD 45 pasal 5 ayat 1).

2) BerhakmenetapkanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang (UUD 45 pasal 22 ayat 1)


Pemerintahan Pusat

3. Presiden

c. Tugas Presiden dalam Bidang Yudikatif

1) Memberigrasi, yaituampunan yang diberikankepada orang

yang telahdijatuhihukumanataspertimbanganMahkamah

Agung.

2) Memberiamnesti, yaitupengampunanataupenghapusan

hukumanpadaseseorangatausekelompok orang yang telah

melakukantindakpidanaataspertimbangan DPR.

3) Memberiabolisi, yaitupenghapusanataupeniadaanpidanaataspertimbangan DPR.

4) Memberirehabilitasi,yaitupemulihannamabaikpadaseseorangatausekelompok orang ataspertimbanganMahkamahAgung


Pemerintahan Pusat

3. WakilPresiden

c. Tugas Wakil Presiden meliputi:

a. Membantupresidendalammenjalankankewajibannyasehari-hari.

b. Mewakilipresidenapabilapresidenberhalangansementara.

c. Menggantipresidenapabilapresidenberhalangantetap


Pemerintahan Pusat

4. Mahkamah Agung (MA)

MahkamahAgungmerupakanbadan yang melaksanakankekuasaankehakimandi Indonesia.

SusunanMahkamahAgungterdiriatas

pimpinan, hakim anggota, panitera, danseorangsekretaris.

Kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

a. Mengajukanperaturanperundang-undangan di bawahundang-undang.

b. Mengadilipadatingkatkasasi.

c. Wewenanglain yang diberikanolehundang-undang.


Pemerintahan Pusat

5. Mahkamah Konstitusi (MK)

MahkamahKonstitusiadalahsalahsatukekuasaankehakiman

di Indonesia.

Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain:

a. Berwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifatfinal untukmengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar,memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD 1945, memutuspembubaranpartaipolitik, danmemutusperselisihantentanghasilpemilihanumum.

b. WajibmemberiputusanataspendapatDewanPerwakilanRakyat mengenaidugaanpelanggaranolehpresidendan/atauwakilpresidenmenurut UUD 1945.


Pemerintahan Pusat

6. Komisi Yudisial (KY)

KomisiYudisialdipimpinolehseorangketuaKomisiYudisial.

KomisiYudisialmempunyai 7 orang anggota.

KewenanganKomisiYudisialantara lain:

a. Mengusulkanpengangkatancalon hakim agungkepada DPR untuk

mendapatpersetujuan.

b. Kewenanganlain dalamrangkamenjagadanmenegakkan

kehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim.


Pemerintahan Pusat

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BadanPemeriksaKeuanganadalahlembaganegara yang bertugasuntukmemeriksapengelolaandantanggungjawabkeuangannegara.

Anggota BPK dipiliholeh DPR denganmemerhatikanpertimbanganDewanPerwakilan Daerah (DPD).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Menurut UUD 1945 anggotaDewanPerwakilan Daerah dipilihdarisetiapprovinsimelaluipemilihanumum.

AnggotaDewanPerwakilan Daerah darisetiapprovinsijumlahnyasamayaitu 4.


Terimakasih

SampaiJumpa

By: YusepGuntara

AyusYusnfy


  • Login