1 / 26

KLAUSULA BAKU

KLAUSULA BAKU. NAMA KELOMPOK : Sylvia Nanda N A (104704002) Aulia Kurnia R (104704017) Elis Winarsih (104704021) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA. Istilah :. P erjanjian baku (bahasa Indonesia) Perjanjian standar (bahasa Indonesia) Standaard contract (bahasa Inggris)

zack
Download Presentation

KLAUSULA BAKU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KLAUSULA BAKU NAMA KELOMPOK : • Sylvia Nanda N A (104704002) • Aulia Kurnia R (104704017) • Elis Winarsih (104704021) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

  2. Istilah: • Perjanjianbaku (bahasa Indonesia) • Perjanjianstandar (bahasa Indonesia) • Standaard contract (bahasa Inggris) • Take it or leave it contract (bahasa Inggris) • Standaardvoorwarden (bahasa Belanda) • Algemenegeschaftebedingen (bahasa Jerman) • ContratD’adhesion (bahasa Perancis)

  3. Pengertian PENGERTIAN Menurut wikipedia : Klausula Bakuadalahsetiapaturanatauketentuandansyarat-syarat yang telahdipersiapkandanditetapkanterlebihdahulusecarasepihakolehpelakuusaha yang dituangkandalamsuatudokumendan / atauperjanjian yang mengikatdanwajibdipenuhiolehkonsumen, klausula Baku aturansepihak yang dicantumkandalamkuitansi, faktur / bon, perjanjianataudokumenlainnyadalamtransaksijualbelitidakbolehmerugikankonsumen.

  4. Sutan Remy Sjahdeni perjanjianbakuadalahperjanjian yang hampirseluruhklausula-klausulanyasudahdibakukanolehpemakainyadan pi-hak yang lain padadasarnyatidakmempunyaipeluanguntukmerundingkanataumemintaperubahan. • JohanesGunawan perjanjianstandaradalahperjanjian yang bentuknyatertulisberupaformulir-formulir, yang isinyatelahdisstandardisasiter-lebihdahulusecarasepihakolehprodusen, sertabersi-fat massaltanpamempertimbangkanperbedaankondisi yang dimilikikonsumen.

  5. MariamDarusBadrulzaman perjanjianbakuadalahperjanjian yang isinyadibakukandandituangkandalambentukformulir. • Hondius perjanjianstandaradalahkonsepjanji-janjitertulis yang disusuntanpamembica-rakanisinyasertapadaumumnyadituangkandalamperjanjian-perjanjian yang tidakterbatasjumlahnya, na-munsifatnyatertentu. • DroogleverFortuijn perjanjianbakuadalahperjanjiandimanabagianisinyayangpentingdi-tentukandalamsusunanjanji.

  6. Pasal 1 angka 10 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Klausulabakuadalahsetiapaturanatauketentuandansyarat-syarat yang telahdipersiap-kandanditetapkanterlebihdahulusecarasepihakolehpelakuusaha yang dituangkandalamsuatudokumendan/atauperjanjian yang mengikatdanwajibdipatuhiolehkonsumen.

  7. INTI KONTRAK STANDAR Produsen/ pengusaha Konsumen/ karyawan

  8. KlausulaEksonerasi adalahklausula yang dibuatuntukmembebaskantanggungjawabkrediturdariresiko-resiko yang sebenarnya/secarayuridikmerupakantanggungjawabnya. • Klausulaeksonerasiberbedadengan force majeur • Suatu klausula yang dicantumkandalamperjanjian yang manasatupihakmenghindarkandiriuntukmemenuhikewajibannyadenganmembayargantirugiseluruhnyaatauterbatas, yang disebabkankarenawanprestasiatauperbuatanmelawanhukum(Rijken).

  9. Macam-macamPerjanjian Baku: • Perjanjianbakusepihak; • Perjanjianbaku yang ditetapkanolehpemerintah; • Perjanjianbaku yang ditetapkandilingkungannotarisatauadvokad. • Sumber: MariamDarusBadrulZaman, 2005 Aneka HukumBisnis, PT Alumni,, hlm. 48-49).

  10. Ciri-ciriPerjanjianStandar/Baku: • Bentukperjanjiantertulis • Format perjanjiandistandarisasi; • Syarat-syaratperjanjianditentukanolehpengusaha; • Konsumenhanyamenerimaataumenolak; • Penyelesaiansengketamelaluimusyawarahataubadanperadilan; • Perjanjianstandarselalumenguntungkanpengusaha.

  11. KLAUSULA BAKU • Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipedagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli oleh konsu-men; 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

  12. 4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak lang-sung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen se-cara angsuran; 5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya keguna-an barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh kon-sumen; 6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsu-men yang menjadi objek jual beli jasa; 7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku

  13. usaha dalam massa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepa-da pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. • Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. • Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentu-an 1 dan 2, dinyatakan batal demi hukum.

  14. Contoh Klusula Baku yang dilarang Undang-Undang • Formulirpembayarantagihan bank dalamsalahsatusyarat yang harusdipenuhiataudisetujuiolehnasabahnyamenyatakanbahwa • “ Bank tidakbertanggungjawabataskelalaianataukealpaan, tindakanatauketeledorandari Bank sendiriataupegawainyaataukoresponden, sub agenlainnya, ataupegawaimereka ; • Kuitansiatau / fakturpembelianbarang, yang menyatakan : • "Barang yang sudahdibelitidakdapatditukarataudikembalikan" ; • "Barangtidakdiambildalamwaktu 2 minggudalam nota penjualankamibatalkan" 

  15. Contoh Klusula Baku yang BATAL DEMI HUKUM • Setiaptransaksijualbelibarangdanataujasa yang mencantumkanKlausula Baku yang tidakmemenuhiketentuan yang berlaku; • Konsumendapatmenggugatpelakuusaha yang mencantumkanKlausula Baku yang dilarangdanpelakuusahatersebutdapatdijatuhisanksipidanadendaataupidanapenjara; • PencantumanKlusula Baku yang benaradalah yang tidakmengandung 8 unsurataupernyataan yang dilarangdalamUndang-Undang, bentukdanpencantumannyamudahterlihatdandipahami;

  16. Bentuk klausula baku • Kerusakan dan Kehilangan Bukan Tanggung Jawab Pengelola Parkir“ • "Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di dalam petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir’’. • “harga sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu”

  17. Kasus Secure Parking Kasus Anny R. GultomdanHontasTambunan, keduanyakehilanganmobilnyadi Plaza CempakaMaspadatahun 2000 lalu. Kiniperkaranyasudahberkekuatanhukumtetap (inkracht). Keduanyaberhasilmemintagantirugipada Secure Parking Rp60 jutasebagaikompensasikehilanganmobil. PutusanMahkamahAgung (MA) No. 1246/K/PDT/2003 menegaskan, sesuaidenganPasal 1365 joPasal 1367 KUHPerdata, Secure Parking selakupengelolaperparkiran, bertanggungjawabatasperbuatanmelawanhukum yang dilakukansendiriataupunpegawainya yang mengakibatkankerugianpenggugat (Anny danHontas).

  18. Dalam kasus terebut dalam gugatannya Anny R. Gultom danHontas Tambunan meminta ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebesar: A.Biaya Materiil Mobil Rp 60.000.000 Sewa Mobil untuk kegiatan sehari-hari 57.800.000 Biaya Pengacara Rp 20.000.000 B.Biaya ImmateriilRp100.000.000 Total : Rp. 237.800.000,-

  19. Analisis: Dalamkasustersebutadaklausulabaku yang dimuatdalamkarcisparkir yang menyatakanbahwa“Pengelolatidakbertanggungjawabataskehilangan, kerusakan, kecelakaaanataskendaraanataupunkehilanganbarang-barang yang terdapatdidalamkendaraandan/atau yang menimpaorang yang menggunakan area parkirpihakpengelola (security parking)” Klausulabakutersebut yang menimbulkanmasalahdalammenentukanapakahpihakpengelola yang dalamhaliniadalah PT. SecurindoPackatama Indonesia harusbertanggungjawabataskehilanganmobildari Anny R. GultomdanHontasTambunan. DalamtinjauandarisegiperdatayaituPasal 1366jo. Pasal 1367 KUHPedata, yang berartisemuatanggungjawabberadadibawahkekuasaanPengeloladalamhalini PT. SecurindoPackatama Indonesia sebagaipihak yang menyediakanjasaparkirdi ITC CempakaMas.

  20. DalampertimbanganMajelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Pusatmenyatakanbahwahaltersebuttidakterlepasdarikelalaiandankekuranghati-hatianpihakpengelolaataupunpegawaiTergugat yang bertugastidakhanyamengaturkelancarandalamparkir, melainkanbertugasuntukmengontrolsemuakendaraan yang lalulalangdalamtempatparkirtersebut. Selainitu, berdasarkanYurisprudensiMahkamahAgung No. 1226K/Sip/1997 tertanggal 13 April 1978, yang berisisegalatindakan yang dilakukanolehbawahanmenjaditanggungjawabdarimajikan. Apabiladikaitkandengankasusinimaka, pegawaidari PT. SecurindoPackatama Indonesia yang memberikanpelayananparkirmempunyaitanggungjawabsecarahirarkiskepadapihakpengelola.

  21. Olehkarenaitu, tanggungjawabiniterpenuhiolehpihakTergugatyaitu PT. SecurindoPackatama Indonesia. Pertimbangan lain dariMajelis Hakim PN Jakpusadalahmengenaiklausulabaku yang dikeluarkanoleh PT. SecurindoPackatama Indonesia sebagaipenyediajasasecure parkingadalahPerjanjiantersebutmempunyaikesepakatanbercacathukumkarenatimbuldariketidakbebasanpihak yang menerimaklausulabakusebabmanakalapengendaramobilmemasukii areal parkir, iayidakmempunyaipilihanselainmemilihparkirdisitu, sehinggakesepakatantersebuttidakberatsebelah. Kesepakatanituditerimaseolah-olahdalamkeadaanterpaksaolehpihakpengendara. Dalamputusan PN JakpusdimasukkanjugapenyelesaianmenggunakanUndang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen yang mengacupadapengertiankonsumen, hak-hakkonsumendanklausulabaku.

  22. Dalam pertimbangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dengan cara apapun. Dengan demikian, pertimbangan ini yang semakin menguatkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak PT. Securindo Packatama Indonesia berusaha melemparkan tanggung jawab kepada Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan dalam hal hilangnya mobil pemilik aslinya. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan Pihak PT. Securindo Packatama Indonesia terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengabulkan sebagian dari gugatan Pihak Penggugat dalam hal ini adalah Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan dengan menyuruh pihak penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

  23. TERIMA KASIH 

More Related