IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan

1. IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan

2. CAKUPAN MATERI • SistemPemilu • TahapanPemilu • PendaftarandanVerifikasiParpol • Pemutakhiran Data Pemilih • Penataan Daerah Pemilihan • Pencalonan • Kampanye • Penetapankursi • Penetapancalonterpilih • SengketaPemilu

3. Sistem Pemilu 2014

5. Ambang Batas Parlemen

6. Hasil Pemilu 2009 Partai Demokrat : 20,81 % PDIP : 14,01 % Partai Golkar : 14,45 % PKS : 7,89 % PAN : 6,03 % PPP : 5,33 % PKB : 4,9 % Partai Gerindra : 4,4 % Partai Hanura : 3,7 %

7. TAHAPAN PEMILU

8. Tahapan Pemilu 2014 meliputi: • Tahapan persiapan; • Tahapan penyelenggaraan; dan • Tahapan penyelesaian.

9. TAHAPAN PERSIAPAN

10. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

11. TAHAPAN PENYELESAIAN

12. PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL MENJADI PESERTA PEMILU 2014

13. SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU • Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional; • Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau • Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.

14. SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU • Pasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012 parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan: • surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov & Kab/Kota; • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan • salinan AD/ART parpol. • Pasal 15 UU No. 8/2012 parpol yang tidak memenuhi PT/parpol baru melengkapi persyaratan: • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov?Kab/Kota; • bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan • salinan AD/ART parpol

15. Pendaftaran PARPOL PT (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012) 2 rangkap • KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran • Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU 10 Agust – 7 Sept 2012 PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 PARPOL NON PT/PARPOL BARU (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012) 3 rangkap Pengurus parpol tingkat cabang menyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota

16. VERIFIKASI • Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu • Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

17. VERIFIKASI

18. ALUR VERIFIKASI Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012 KPU KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU Kab/Kota melakukan: ~ verifikasi admin keanggotaan parpol ~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota ~ verifikasi faktual KTA KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov KPU melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual KPU melakukan verifikasi faktual KPU Prov melakukan verifikasi faktual KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekapnasional KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktual

19. Verifikasi Keanggotaan Parpol KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: • Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang. • Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang. • KPU Provinsi melakukan supervisi terhadap pengambilan sampel.

20. Simulasi METODE SENSUS

21. Simulasi METODE Sampel Kasus I I. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel. A. Metode Proyeksi: Populasi : 1.500 Sampel 10% dari Populasi: 150 KTA tidak memenuhi syarat: 25 Syarat minimal KTA: 1.000 Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA B. Kesimpulan: Memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

22. Lanjutan… II. Kasus II Jika Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah :  • Metode Proyeksi: Populasi : 1.000 Sampel 10% dari Populasi: 100 KTA tidak memenuhi syarat: 15 Syarat minimal KTA: 1.000 Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (100 – 15) x 100/10 = (85) x 100/10 = 850 KTA  B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

23. Lanjutan… III. Kasus III Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.   A. Metode Proyeksi: Populasi : 500 Sampel 10% dari populasi : 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20 Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400 Hasil verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300 B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

24. PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN Sampel A. JikaPartaiPolitikmenyerahkan 1.500 KartuTandaAnggota (KTA)disuatukab/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut: • Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya. • Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu:interval sampel = jumlah populasi jumlah sampel contoh: interval sampel = 1500 = 10 150 B. Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.

25. DAERAH PEMILIHAN

26. KPU provinsi menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kabupaten/kota dg cara membagi jml penduduk kab/kota dg kuota setiap kursi DPRD provinsi KPU kabupaten/kota selanjutnya menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kecamatan dg cara membagi jml penduduk kecamatan dg kuota setiap kursi DPRD kabupaten/kota. Bila hasil pembagian ini berupa pecahan, jangan langsung dibulatkan. JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KUOTA KURSI DPRD PROV= JUMLAH KURSI ANGG DPRD PROV. Penetapan kuota kursi DPRD Provinsi dihitung dg cara sbb:

27. KUOTA KURSI DPRD PROVINSI KUOTA KURSI DPRD Provinsi= 32.114.306 321.143 = 100

28. CONTOHPENETAPAN KUOTA KURSI DPRD PROV JATENGDARI KOTA SEMARANG 1.392.739 KUOTA KURSI DPRD JATENG == 4,3 DARI KOTA SEMARANG321.143 KUOTA KURSI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DARI DAERAH PEMILIHAN KOTA SEMARANG ADALAH 4 (EMPAT) KURSI. MENGINGAT KOTA SEMARANG BERDIRI SENDIRI NENJADI DAERAH PEMILIHAN KARENA MENDAPATKAN 4 KURSI YANG BERADA PADA RANGE 3 SAMPAI 12 KURSI.

29. JML PENDUDUK KAB/KOTA KUOTA SETIAP KURSI = JUMLAH KURSI DPRD 1.050.843 = 50 = 21.017 JML PDDK KECAMATAN PEROLEHAN SETIAP KURSI KUOTA (21.017) CONTOH PENETAPAN KUOTA KURSI DPRD KAB/KOTA 1 KAB. KENDAL 2

30. 3 > DAPAT MENJADI DP DAERAH PEMILIHAN < 3 TDK DAPAT MENJADI DP Berdasarkan hasil pembagian tsb dlm langkah kedua, KPU Provinsi menyusun daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dg ketentuan : Kab/Kota yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi ditentukan sebagai suatu daerah pemilihan, sedangkan Kab/Kota yg tidak mencapai 3 digabung dg Kab/Kota lain dan bagi Kab/Kota yg memperoleh lebih dari 12 kursi ditentukan sbg satu daerah pemilihan; dan KPU Kab/Kota juga melakukan hal yg sama, yaitu menyusun daerah pemilihan angg DPRD Kab/Kota dg ketentuan: Kecamatan yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi dijadikan sbg suatu daerah pemilihan sedangkan Kecamatan yg memperoleh kurang dari 3 digabung dg Kecamatan lain dan kecamatan yg memperoleh lebih dari 12 kursi dijadikan sbg satu daerah pemilihan.

31. Jepara 9 Rembang Kot. Tegal Pati Kota Pekalongan Kudus 12 Demak Blora 10 Tegal Batang Kendal Kot Semarang Brebes 10 11 Grobogan Semarang Kab Pekalongan Pemalang Salatiga Temanggung Purbalingga Sragen Bamjarnegara Kot. Magelang Wonosobo 11 Banyumas 9 Boyolali 10 Cilacap Suraarta Kab Magelang Karanganyar Klaten 10 Kebumen Purworejo Sukoharjo 8 Wonogiri Yogyakarta DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 10 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH

33. Agar administrasi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu masih dalam batas yang dapat dikelola oleh KPU. Pertama : Kedua : Sejalan dengan sistem Pemilu Proporsional, maka makin besar Daerah Pemilihan,makin tinggi derajat proporsionalitasnya sehingga menjamin keterwakilan penduduk. Ketiga : Untuk membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya dan bagi partai lama dan baru untuk berkompetisi mendapatkan kursi di setiap Daerah Pemilihan. TAHUN 2003 KPU MEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH PEMILIHAN BERKISAR ANTARA 6 SAMPAI 12 KURSI (MENENGAH BESAR) DENGAN ALASAN:

34. DP4 Susun bahan DPS COKLIT DPS HP Tanggapan DPS DPT Pemilih tambahan Tanggapan Pemilih khusus Alur Pemutakhiran Data Pemilih

35. Parpolmelakukan penjaringanbalon ParpolSusun daftarbalon Daftar ke KPU Perbaikan Pengumuman kuota perempuan Verifikasi DCS Tanggapan DCT Klarifikasi PENCALONAN Verifikasi

36. MASA KAMPANYE Kampanye dalam bentuk iklan media cetak dan elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang Kampanye dalam bentuk lainnya dilaksanakan 3 hari setelah penetapan Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang

37. Pembukuan 3 H setelah penetapan sbg peserta pemilu Laporan dana kampanye tiap tingkat 14 H sebelum kampanye Serahkan KAP paling lama 15 H setelah terima laporan dana kampanye Audit selama 30 H Sampaikan hasil pada peserta pemilu Pengumuman LAPORAN DANA KAMPANYE

38. PENETAPAN KURSI

39. PENETAPAN KURSI

40. PENETAPAN KURSI

41. SIMULASI PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA Langkah 1 Penetapan Ambang Batas Parlemen

42. Langkah 2 Suara sah seluruh parpol DPRD Kabupaten/Kota – suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas= 47.000 – 3.000= 44.000 suara Langkah 3= Hasil pengurangan pada langkah 2Jumlah kursi di dapil 1 Kab. Kendal= 44.000 suara 10 kursi= 4.400 suara

43. CONTOH PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN KENDAL 1 – 10 kursi

44. PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/KOTA • Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak Dalam hal terdapat calon memperolehsuara yang sama, calon terpilihditentukan berdasarkan persebaranperolehan suara calon di dapil “yangsama” dengan memperhatikanketerwakilan perempuan.

45. PENGGANTIAN CALON TERPILIH Dilakukan bila: • Meninggal dunia • Mengundurkan diri • Tidak lagi memenuhi syarat • Melakukan tindak pidana pemilu (politik uang, pemalsuan dokumen) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Calon terpilih diganti dengan calon dari dapil yang sama berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya

46. SENGKETA HUKUM PEMILU Untuk memastikan proses Pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; Menjamin hasil Pemilu berintegritas.

47. JENIS SENGKETA HUKUM PEMILU

48. PENEGAKAN HUKUM PEMILU Sengketa Tata Usaha Negara (obyek sengketa KPTS KPU tentang penetapan Parpol Peserta Pemilu atau penetapan DCT) Sengketa TUN dapat diajukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan Sengketa TUN diajukan di PTUN Putusan PTUN hanya dapat diajukan kasasi ke MA

49. S E K I A N & T E R I M A K A S I H