UNDANG - UNDANG  PAJAK BUMI & BANGUNAN
Download
1 / 14

PBB - 01 - PowerPoint PPT Presentation


  • 261 Views
  • Uploaded on

UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN UU NO. 12 TH 1994. SISTEMATIKA UU PBB. BAB. PASAL. URAIAN. I 1 Ketentuan Umum II 2,3 Objek Pajak III 4 Subjek Pajak IV 5 Tarif Pajak V 6,7 Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PBB - 01' - vachel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN

UU NO. 12 TH 1994

SISTEMATIKA UU PBB

BAB

PASAL

URAIAN

I 1 Ketentuan Umum

II 2,3 Objek Pajak

III 4 Subjek Pajak

IV 5 Tarif Pajak

V 6,7 Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak

VI 8 Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang

VII 9,10 Pendaftaran, surat pemberitahuan obyek pajak surat pemberitahuan objek pajak terhutang dan surat ketetapan pajak

VIII 11,12,13,14 Tata cara pembayaran dan penagihan

IX 15,16,17 Keberatan dan banding

X 18 Pembagian hasil penerimaan pajak

XI 19,20,21 Ketentuan lain-lain

XII 24,25,26 Ketentuan pidana

XIII 27,28,29,30 Ketentuan peralihan

XIV 31 Ketentuan penutup.

PBB - 01


Q Keikutsertaan dan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan

pembangunan

Q Bumi dan Bangunan memberikan kedudukan sosial, ekonomi yang

lebih dan keuntungan bagi pemilik dan/atau yang menguasainya.

Q Bumi, Air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara.

Q Sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti dan efektif

pelaksanaannya.

FALSAFAH

AZAS PBB

Kepastian

Hukum

Mudah

Dimengerti

Semangat

Gotong Royong

Adil

Sederhana

PBB - 02


UNDANG - UNDANG/ORDINASI

YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Q Ordinasi Pajak Rumah Tangga tahun 1908

Q Ordinasi Verponding Indonesia Tahun 1923

Q Ordinasi Verponding tahun 1928

Q Ordinasi Pajak Kekayaan tahun 1932

Q Ordinasi Pajak Jalan tahun 1942

Q Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j - k dan l

Q Undang - Undang No. 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi

PENGERTIAN

BUMI

Q Permukaan bumi meliputi tanah perairan pedalaman serta laut

di wilayah Indonesia

Q Tubuh bumi yang ada dibawahnya

PBB - 03


Q Konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan.

Q Termasuk pengertian bangunan adalah :

q Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya dan lain-lain yang

merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut

q Jalan Tol

q Kolam renang

q Pagar mewah

q Tempat olah raga

q Galangan kapal, dermaga

q Taman Mewah

q Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas pipa minyak

q Fasilitas lain yang memberikan manfaat

BANGUNAN

NJOP

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek ditentukan

melalui :

PBB - 04


SPPT

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Surat yang digunakan oleh Dirjend Pajak untuk memberitahukan

besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak

OBYEK PAJAK

PBB

1. BUMI

2. BANGUNAN

3. BUMI & BANGUNAN

KLASIFIKASI BUMI & BANGUNAN

Adalah Pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan

sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan yang terhutang

PBB - 06


KLASIFIKASI BUMI

KLASIFIKASI BANGUNAN

Harus diperhatikan Faktor - Faktor :

q Letak

q Peruntukan

q Pemanfaatan

q Kondisi lingkungan & lain-lain

Harus diperhatikan Faktor - Faktor :

q Bahan yang digunakan

q Rekayasa

q Letak

q Kondisi lingkungan & lain-lain

PENGECUALIAN

Bumi dan Bangunan yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan.

q Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan :

F Rumah Ibadah/Sosial

F Kesehatan

F Pendidikan

F Kebudayaan Nasional

q Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

q Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan

yang dikuasai oleh desa,dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

q Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.

q Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan penggunaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PBB - 07


SUBJEK PAJAK

Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan

/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki , menguasai dan/atau

memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak sebagaimana diatas

otomatis menjadi Wajib Pajak

Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Dirjen Pajak dapat

menetapkan Subyek Pajak sebagaimana diatas sebagai Wajib Pajak.

PBB - 08


BTKP

Bangunan Tidak Kena Pajak

q UU No. 12 tahun 1985 pasal 3 (3)

Batasan BTKP Rp. 2.000.000,- / Satuan Bangunan

q SK Menteri Keuangan No. 25/ KMK. 04/ 88

Batasan BTKP Rp. 3.500.000,- / Satuan Bangunan

q SK Menteri Keuangan No. 1291/ KMK. 04/ 1991

Batasan BTKP Rp. 7.000.000,- / Satuan Bangunan

q Aturan Baru 1995

Batasan NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)

Rp. 8.000.000,- / Setiap Wajib Pajak

q Aturan Baru 2000

Batasan NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)

Rp. 12.000.000,- / Setiap Wajib Pajak

PBB - 09


PENETAPAN BESARNYA NJKP UNTUK MENGHITUNG PBB

(PP NO. 46 / 2000 Tanggal 26 Juni 2000)

Besarnya NJKP sebagai Dasar Penghitungan Besarnya PBB adalah :

A. 40 % untuk :

1. Obyek Pajak Perkebunan

2. Obyek Pajak Kehutanan

3. Obyek Pajak lainnya dengan Nilai Jual Obyek Pajaknya

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau Lebih.

B. 20% untuk :

1. Obyek Pajak Pertambangan

2. Obyek Pajak Lainnya dengan Nilai Jual Obyek Pajaknya kurang dari

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

PBB - 10


TARIF PAJAK

Tarif PBB adalah Tetap

yaitu 0,5 %

DASAR PENGENAAN PAJAK

q Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual objek pajak.

q Besarnya nilai jual ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah

tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

q Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan adalah nilai jual kena

pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % dari NJOP

q Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagaimana ditetapkan dengan PP dengan

memperhatikan kondisi ekonomi normal.

NJKP = AV + NJOP

BESAR PAJAK TERUTANG

Dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak

PBB - 11


Tata cara pendaftaran obyek pajak pbb

1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

SPOP dapat diambil di kantor pelayanan inspeksi PBB atau dikirim oleh Kantor

Pelayanan PBB ke Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. 30 hari setelah diterimanya SPOP sudah harus dikembalikan ke kantor pelayanan

PBB.

SPOP hanya diberikan dalam hal :

A. Objek pajak belum terdaftar

B. Objek pajak telah terdaftar data belum lengkap

C. NJOP berubah/pertumbuhan ekonomi

D. Objek dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan

objek pajak.

DASAR PENAGIHAN PAJAK

SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

SKP ( Surat Ketetapan Pajak)

STP ( Surat Tagihan Pajak)

PBB - 15


STP

q Adalah surat tagihan untuk penagihan denda administrasi dan pokok pajak yang

tidak atau kurang dibayar.

q Harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal penerimaannya.

q STP tidak dibayar pada waktunya (> 1 bulan) ditagih dengan Surat Paksa.

TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Bank Persepsi

(Bank Pemerintah/Bank

Swasta yang ditunjuk)

Kantor Pos dan Giro

Dan tempat lain yang akan

ditunjuk oleh

Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat melimpahkan penagihan Pajak kepada :

q Gubernur Kepala Daerah Tk I

q Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk II

PBB - 17


KEBERATAN & BANDING

SPPT

SKP

Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 bulan setelah SPPT dan SKP diterima.

Atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diterima sebagian atau

seluruhnya atau ditolak oleh Dirjend Pajak.

Keberatan yang ditolak dapat dijukan banding kepada Badan Peradilan Pajak,

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pengajuan banding tidak menunda pembayaran pajak. Bahkan ditambah.

PBB - 18


Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU PBB berlaku ketentuan dalam UU No.9 tahun 1994

tentang KUP serta peraturan perundang-undangan yang lain

SANKSI

ALPHA

DISENGAJA

q Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP ke

Dirjend Pajak.

q SPOP isinya tidak benar/tidak lengkap/ tidak

melampirkan keterangan yang benar

q Memperlihatkan surat palsu/Dokumen palsu/

Dokumen lainnya.

q Tidak menunjukkan/tidak menyampaikan

keterangan yang diperlukan

q Tidak mengembalikan SPOP

q SPOP diisi tidak benar/tidak lengkap dan/

melampirkan keterangan tidak lengkap

Pidana kurungan 6 bulan /

Denda 2 X Pajak Terhutang

Pidana kurungan 2 tahun /

Denda 5 X Pajak Terhutang

PBB - 23


ad