ELEKTRONISASI PEMBAYARAN PBB PADA UPTD PBB KOTA MAKASSAR

1. ELEKTRONISASI PEMBAYARAN PBB PADA UPTD PBB KOTA MAKASSAR Di susun oleh kelompok 2 : Rahmat Fajar Rahim (2011.232.00.0112) A. Febriyanti Mandala (2011.232.00.0207) Riska Rosanti (2011.232.00.0197) Husair P. (2011.232.00.0093) Zulkarnain Gashalisy (2010.232.00.0117)

2. BAB IPENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

3. A. KONDISI SEKARANG UPTD PBB dibentuk. Tujuannya, proses pemetaansertapencapaiantarget PBB bisa dipenuhidenganmudahsertaterpantau. Berdasarkanhasilobservasi dan beberapainformasi yang telahkelompok kami dapatkan, kami menemukanadanyamasalahpadaproses pembayaran PBB. pembayaran PBB sampai saat ini semakin meresahkan masyarakat yang ingin membayar sebab sedikitnya loket yang ada di UPTD DISEPENDA membuat masyarakat harus antri dalam pembayaran PBB.

4. B. KONDISI IDEAL Sebaiknya kualitas pelayanan pembayaran PBB UPTD kota Makassar melaluiloket-loketpunperluditingkatkan. Sebabdewasaini, pembayaran PBB hanyaberpusatpadasatuloket dan tempatsaja, dan itucukupmembuatmasyarakatmalasmembayarpajak. Maka dari ituUPTD DISPENDA kota Makassarperlumembuatinovasibarudalamsistempeningkatankualitaspelayananpembayaran PBB melaluisistemElektektronisasi.

5. C. RUMUSAN MASALAH Bagaimanacaramenerapkansistempembayaranpajak PBB secara online pada UPTD PBB DISPENDA Kota MAKASSAR ? Bagaimana cara menyampaikan elektronisasi pembayaran pajak pbb pada masyarakat?

6. BAB IIPEMBAHASAN SOLUSI PERBAIKAN Guna memanfaatkan era globalisasi maka sebaiknya UPTD Dispenda Kota Makassar sebaiknya menerapkan sistem elektronisasi pada pembayaran PBB agar dapat meminimalisirkan waktu dan lebih mempermudah masyarakat. Dan juga pelayananan dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

7. B. IdentifikasiStakeholder primer, sekunder, danutama yang akanterlibatdalamperubahan. Stakeholder primer Stakeholder primer adalah stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. yang dimaksud disini adalah : UPTD PBB Tugas serta kewenangan UPTD PBB adalah melakukan pengelolaan PBB mulai dari kegiatan pendataan, penerbitan, pemecahan semua hal-hal yang dibutuhkan atau berkaitan dengan PBB.

8. Lanjutan !!! 2. STAKEHOLDER SEKUNDER Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (consern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. yang dimaksud disini adalah : SEKTRETARIAT

9. Lanjutan..!!! 3. STAKEHOLDER UTAMA Stakeholder utama merupakan stakeholder yang berada diluar organisaasi, tetapi memiliki peran penting dalam perubahan. yang dimaksud adalah : MASYARAKAT. Masyarakat yang terkait dengan perubahan, yakni masyarakat yang di identifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak dari perubahan ini.

10. PENDEKATAN KEPADA STAKEHOLDER Model dalam melakukan perubahan terbagi atas 4 jenis pendekatan yaitu : Pendekatan Rasional-Empiris, yaitu proses perubahan didahului dengan memberikan pembelajaran akan pentingnya sebuah perubahan melalui informasi empiris. Pendekatan Normatif- Reeducatif, yaitu proses perubahan didahului dengan melakukan pendidikan ulang pada norma maupun nilai akan perlunya sebuah perubahan dengan metode persuasif. Pendekatan Power-Coersif, dilakukan dengan sebuah asumsi yang kuat akan loyalitas tiap pegawai pada institusi birokrasinya Pendekatan Lingkungan- Adaptif yaitu menciptakan lingkungan internal organisasi yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

11. Membuat Tim Perubahan

13. STRATEGI KOMUNIKASI Dilihat dari perubahan yang akan kami lakukan. maka dari itu kelompok kami akan melakukan hal-hal berikut untuk perubahan kualitas pelayanan pembayaran PBB agar lebih baik dan merata keseluruh lapisan masyarakat, sebagai berikut : Melakukan rapat koordinasi untuk tim perubahan Melakukan komunikasi melalui tatap muka secara langsung (lisan) dengan masyarakat maupun media massa (tulisan).

14. BAB IIIPENUTUP KESIMPULAN Dengan adanya elektronisasi pada era globalisasi , kepraktisan dan kecepatan menjadi salah satu tuntutan pelayanan guna meningkatkan pelayanan publik. Perubahan Sistem Pembayaran PBB melalui On-Line Bank maupun website wajib diterapkan, agar wajib pajak lebih dimudahkan dengan adanya sistem pembayaran elekronisasi dan wajib pajak juga tekun dan tepat waktu membayar PBB. Layanan Pembayaran PBB On-Line Bank maupun website ini memanfaatkan jaringan Bank yang tersebar, sehingga memungkinkan masyarakat membayar wajib pajak dimana saja dan kapan saja sesuai keinginan agar target pendapatan asli daerah di sektor PBB P2 dapat terealisasi.