1 / 38

PENCEGAHAN

PENCEGAHAN. KELOMPOK 7: Muhammad Syukron Fauzi (24) Novalita (25) Nur Kholis Arifin (26) Puput Waryanto (27) 2-F DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN. KHOLIS. SYUKRON. LITA. PUPUT. DEFINISI.

urian
Download Presentation

PENCEGAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENCEGAHAN KELOMPOK 7: Muhammad SyukronFauzi (24) Novalita (25) NurKholisArifin (26) PuputWaryanto (27) 2-F DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN

  2. KHOLIS SYUKRON LITA PUPUT

  3. DEFINISI

  4. Berdasarkan UU PPSP, pencegahanadalahlarangan yang bersifatsementaraterhadappenanggungpajaktertentuuntukkeluardariwilayah Negara Republik Indonesia berdasarkanalasantertentusesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • Keimigrasianadalahhalihwallalulintasorang yang masukataukeluarwilayah Negara Republik Indonesia danpengawasanorangasingdiwilayah Negara Republik Indonesia. • Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnyadisingkatwilayah Indonesia adalahseluruhwilayah Negara Republik Indonesia yang meliputidarat, laut, danudaraberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • TempatPemeriksaanImigrasiadalahpelabuhan, bandarudara, atautempat-tempat lain yang ditetapkanolehMenterisebagaitempatmasukataukeluarwilayah Indonesia. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  5. OrangAsingadalahbukanWarga Negara Republik Indonesia. • Pencegahanadalahlarangan yang bersifatsementaraterhadaporang-orangtertentuuntukkeluardariwilayah Indonesia berdasarkanalasantertentu. • Penangkalanadalahlarangan yang bersifatsementaraterhadaporang-orangtertentuuntukmasukkewilayah Indonesia berdasarkanalasantertentu. • TindakanKeimigrasianadalahtindakanadministratifdalambidangkeimigrasiandiluarprosesperadilan.Pasal 1 angka 20 UU PPSP www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  6. DASAR HUKUM • Pasal 1 angka 20 Undang-UndangNomor 19 tahun 2000 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 19 tahun 1997 tentangPenagihanPajakdenganSuratPaksa (selanjutnyadisebutdengan UU Perubahanatas UU PPSP). • Pasal 29 sampaidenganPasal 32 UU Perubahanatas UU PPSP • Pasal 11 sampaidenganPasal 14 Undang-UndangNomor 9 Tahun 1992 tentangKeimigrasian • PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara PelaksanaanPencegahandanPenangkalan www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  7. Pasal 1 angka 13, Pasal 120 sampaidenganPasal 137 PeraturanMenteriKeuanganNomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang telahmencabutKeputusanMenteriKeuanganNomor 300/KMK.01/2002 (terkaitpencegahan: Pasal 117 s.d. 134) tanggal 13 Juni 2002 tentangPengurusanPiutang Negara, dankemudianpada 30 April 2009, PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tersebutdiubahdenganPeraturanMenteriKeuanganNomor 88/PMK.06/2009 tentangPengurusanPiutang Negara • SuratDirekturPemeriksaandanPenagihanNomor S-43/PJ.045/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal Tata Cara PermintaanPencegahan, Perpanjangan, danPencabutanBepergiankeLuarNegeri. • SuratDirekturPemeriksaanPenyidikandanPenagihanPajakNomor S-158/PJ.75/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihalPermintaanUsulanPencegahanWajibPajak/PenanggungPajakBepergiankeLuarNegeri. • SuratEdaranDirjenPajakNomor SE-03/PJ.04/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentangKebijakanPenagihanPajak. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  8. GAMBARAN UMUM • Seringterdapatutangpajak yang tidakdilunasiolehWajibPajak • Pelunasanutangpajaksebagaitujuanpentingdaripelaksanaanprosespenagihanpajak • Pencegahan upayapenagihanaktifmencegahpenanggungpajaktertentukeluardariwilayah Negara Republik Indonesia berdasarkanalasantertentusesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • Agar pelaksanaanpencegahantidaksewenang-wenangmakapelaksanaanpencegahansebagaiupayapenagihanpajakdiberikansyarat-syarat: • Syaratkuantitatif, yakniharusmemenuhiutangpajakdalamjumlah100 juta rupiah • Syaratkualitatif, yaknidiragukaniktikadbaiknyadalammelunasiutangpajak, sehinggapencegahanhanyadilaksanakansecara “sangatefektifdan hat-hati”.PenjelasanPasal 29 UU PPSP www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  9. ObjekPencegahandapatdikategorikanberitikadtidakbaikdalamhal:                     • tidakpernahataujarangmemenuhipanggilan Kantor Pelayanan;                 • belumpernahmembayarataupernahmembayardalamjumlahrelatifkecildibandingsisahutangnya;                  • menunda-nundapembayarantanpaalasan yang sah; dan/atau • bergayahidupmewah.      • PencegahanterhadapPenanggungPajaktidakmengakibatkanterhapusnyautangpajakdanterhentinyapelaksanaanpenagihanpajak • SekalipunterhadapPenagggungPajaktelahdilakukanpencegahan, tindakanpenagihanpajak “tidakterhentidantetapdapatdilaksanakan” www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  10. TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN

  11. DasarPelaksanaanPencegahan • Pencegahandilaksanakanberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, dalamhaliniadalahUndang-UndangNomor 9 tahun 1992 tentangKeimigrasian. • Keputusanpencegahanmemuatsekurang-kurangnya: • IdentitasPenanggungmeliputi: nama, umur, pekerjaan, alamat, jeniskelamin; dankewarganegaraan • Alasanuntukmelakukanpencegahan • JangkawaktupencegahanPasal 30 ayat (2) UU PPSP danPasal 12 ayat (2) UU Keimigrasian (Pasal4 PP-30/1994) www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  12. PelaksanaanPencegahan • PelaksanaanataskeputusanpencegahantersebutdilakukanolehMenteriKehakiman (MenteriHukumdan HAM) atauPejabatImigrasi yang ditunjuknya. • Berdasarkankeputusanpencegahan yang diterimanyadariMenteriKeuangan, MenteriKehakiman (MenteriHukumdan HAM) memerintahkanDirekturJenderalImigrasi agar namaorang yang terkenapencegahandimasukkankedalamDaftarPencegahandanmelaksanakanpencegahan. DirekturJenderalImgrasidalamwaktu paling lama tujuhharisejaktanggalmenerimaperintahtersebutlangsungmemasukkannamaorang yang dikenaipencegahankedalamDaftarPencegahandanmengirimkannyakepadaKepala Kantor ImigrasidiseluruhwilayahRepublik Indonesia untukmelaksanakanpencegahan.Pasal 11 ayat (2) UU Keimigrasian www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  13. Berdasarkankeputusanpencegahantersebut, PejabatImigrasidiTempatPemeriksaanImigrasiwajibmenolakorang-orangtertentukeluarwilayah Indonesia. • Keputusanpencegahandisampaikandengansurattercatatkepadaorangatauorang-orangsebagaiPenangungPajak yang dikenakanpencegahanselambat-lambatnya 7 (tujuh) hariterhitungsejaktanggalpenetapanPasal 14 UU Keimigrasian www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  14. JangkaWaktuPencegahan • Jangkawaktupencegahan paling lama 6 (enam) bulandandapatdiperpanjanguntukselama-lamanya 6 (enam) bulan(Pasal30 ayat (3) UU PPSP) • KeputusanpencegahansebagaimanadimaksuddalamPasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlakuuntukjangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan, dandapatdiperpanjanguntuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masingtidaklebihdari 6 (enam) bulan(Pasal 13 UU NOMOR 9 TAHUN 1992) • untukpengurusanpenagihanpiutang Negara berupapajak yang dilaksanakanolehjajaranDepartemenKeuangan, ketentuan yang dipakaiadalah UU PPSP karenalex specialist derogate lexgeneralis • Berdasarkananalisakamimengenaihaltersebut, perpanjanganpencegahanhanyadapatdilakukanselama-lamanyadalamwaktu total 6 bulan (berdasar UU PPSP) dan paling banyak 2 (dua) kali dalam 6 bulantersebut www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  15. KeputusanPerpanjangan& PencabutanPencegahan • Apabilatidakadakeputusanperpanjangan, pencegahan yang sudahditetapkanberakhirdemihukum. Keputusanpencegahanataupenangkalandinyatakanberakhirkarena : • Telahhabismasaberlakunya • Pencegahanberakhirdemihukumdalamhal:                     • jangkawaktuPencegahanberakhirdantidakadaperpanjangan; • jangkawaktuperpanjanganPencegahanpertamaberakhirdantidakadaperpanjangan; atau • jangkawaktuperpanjanganpencegahankeduaberakhir. • Dicabutolehpejabatberwenang yang menetapkan; atau • DicabutberdasarkanputusanPengadilan Tata Usaha Negara www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  16. Apabilakeputusanpencegahandinyatakanberakhirsebelumhabismasaberlakusebagaimanatercantumdalamsuratkeputusanpencegahan, yaituapabiladicabutbaikolehKepala KPP Pratamasebagaipejabat yang berwenangmenetapkan, maupundicabutberdasarkanputusanPengadilan Tata Usaha Negara, makapencabutantersebutharusdinyatakandalambentukkeputusanpencabutan. • Keputusanpencabutanpencegahanitudisampaikankepada: • PenanggungPajak yang dikenaipencegahan; • MenteriKehakiman (MenteriHukumdan HAM) www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  17. Berdasarkankeputusanpencabutanpencegahantersebut, PenanggungPajak yang dikenaipencegahandicoretdariDaftarPencegahan. DirekturJenderalImigrasidalamwaktu paling lama tujuhharisejaktanggalmenerimakeputusanpencabutantersebutmencoretnamaPenanggungPajak yang dikenaipencegahandariDaftarPencegahandanmengirimkannyakepadaKepala Kantor Imigrasidiseluruhwilayah Negara Republik Indonesia.Pasal 16 ayat (3) PP-30/1994 www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  18. Tata Cara PermintaanPencegahan PencegahandilakukanberdasarkanpermintaanpencegahanbepergiankeluarnegeridariKepala KPP ditempatWajibPajakterdaftarkepadaDirekturJenderalc.q. DirekturPemeriksaandanPenagihandenganmenyampaikan data-data sebagaiberikut: • Data PenanggungPajak • Pertimbangan/alasandilakukanpencegahan • Data pendukung, yaitu: • UntukusulanWajibPajakBadanmaupunOrangPribadi agar melengkapi data tambahan: www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  19. Data tambahantersebutberupa: • Upayahukum yang telahdansedangdilakukanWajibPajakdanmelampirkanputusan (jikaada). • PenjelasandasarkoreksiatastimbulnyautangpajaksesuaiLaporanPemeriksaanPajak (LPP). • Mencantumkannomorurutpenunggakpajakterbesardi KPP/KPPBB yang bersangkutandanapabila yang diusulkanbukanpenunggakpajakterbesar, agar membuatpenjelasanmengapaWajibPajak yang lebihbesarperingkatnyatidakdiusulkan. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  20. Menteri Keuangan GrafikPencegahan PP MelaksanakanPencegahan 7 hari memerintahkan DirjenImigrasi Pejabat (Ka. KPP) SuratKeputusanPncegahan DirjenPajak Pejabat (Ka.KPP) 7 hari c.q. DaftarPencegahan Dir. Pemeriksaan dan Penagihan meminta Men. Kehakiman Dikirimkankepada Kepala Kantor ImigrasidiSeluruh Indonesia menyampaikan Kepala Daerah

  21. Tata Cara PermintaanPerpanjanganPencegahan • PerpanjangandilakukanberdasarkanpermintaanperpanjanganpencegahanbepergiankeluarnegeridariKepala KPP ditempatWajibPajakterdaftarkepadaDirekturJenderalc.q. DirekturPemeriksaandanPenagihan paling lambat 1 bulansebelumpencegahanberakhir, denganmenyampaikan data-data pendukungsebagaiberikut: • Ikhtisarpencegahankeluarnegeri • FotokopiKartuPengawasanTunggakanPajak (print out data tunggakanpajak) www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  22. Tata Cara PermintaanPencabutanPencegahan PencabutanPencegahanterhadapobjekPencegahandilakukandlmhal:           • Piutang Negara dinyatakanlunas/selesai;                 • objekPencegahan telah meninggal dunia;  PencabutanPencegahanataumasaPencegahantidakdiperpanjangdapatdilakukandalamhal: • terdapatperubahansusunankepengurusanperusahaansecarasahsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku; • objekPencegahantelahmenunjukkanitikadbaikdengan: • 1. melakukanpembayarankearahpelunasan; dan • 2. mengajukanrencanapenyelesaianhutangnyasecarajelas. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  23. PencabutandilakukanberdasarkanpermintaanpencabutanpencegahanbepergiankeluarnegeridariKepala KPP ditempatWajibPajakterdaftarkepadaDirekturJenderalc.q. DirekturPemeriksaandanPenagihan. • ApabilaterdapatpembayaranolehWajibPajak, makasegeradilakukankonfirmasiatas SSP lembar ke-3 yang diterima KPP kepada Kantor PenerimaPembayaran (Bank Persepsiatau Kantor Pos). HasilkonfirmasitersebutlangsungdiinformasikankeDirektoratPemerikasaandanPenagihan. • SuratPermintaanPencabutanPencegahandibuatdenganmenyertakan data-data pendukungdibawahini: • FotokopiKeputusanMenteriKeuanganmengenaipencegahannya • Fotokopi SSP/BuktiPbk/PutusanKeberatandan/atau Banding • Fotokopi MPN/MP3 • FotokopiKartuPengawasanTunggakanPajak (print out data tunggakanpajak) www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  24. Menteri Keuangan GrafikPencabutan PP MelaksanakanPencegahan memerintahkan DirjenImigrasi Pejabat (Ka. KPP) SuratKeputusanPencabutan DirjenPajak 7 hari c.q. MencoretdariDaftarPencegahan Dir. Pemeriksaan dan Penagihan meminta Men. Kehakiman Dikirimkankepada Kepala Kantor ImigrasidiSeluruh Indonesia menyampaikan

  25. IzinKeLuar Wilayah Republik Indonesia

  26. IzinkeluarwilayahRepublik Indonesia dalamjangkawaktuPencegahanatauperpanjanganPencegahandapatdiberikanolehDirekturJenderalatasnamaMenteriKeuangan.        • PermohonanizintersebutdiajukanolehobjekPencegahandengandilengkapibukti-bukti yang mendukungalasankeluarwilayahRepublik Indonesia.  www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  27. PertimbanganPemberianIzin • IzinkeluarwilayahRepublik Indonesia diberikanberdasarkanpertimbanganbahwaobjekPencegahan:                     • menjalankantugasnegaraataumewakilikepentingannegaradi forum internasional;                 • menjalankanibadahhaji;                 • memerlukanperawatanataupengobatankesehatankeluarwilayahRepublik Indonesia yang didukungolehrekomendasidokterahlidi Indonesia; • melakukankerjasamadenganmitraluarnegeriuntukkegiatanusahadalamrangkamenyelesaikanhutangnya; atau • memerlukanpergikeluarwilayahRepublik Indonesia karenaalasankemanusiaan.  Alasankemanusiaantersebutantara lain objekPencegahanmembesukataumendampingiorangtua/suami/istri/anak yang memerlukanpengobatan/perawatan.                  www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  28. PencegahanKaitannyadengan> 1 KasusPiutangNegara

  29. Sepanjangmasihdalamkoridorjangkawaktuhakmendahulupajakdandaluwarsapenagihanpajakbelumkadaluwarsa, makahakpencegahantetapberadapada DJP paling awalolehkarenahakmendahuluutangpajakberadadiatasutang-utanglainnya. • ApabilaobjekPencegahanmempunyaikewajibanmenyelesaikanhutanglebihdarisatukasusPiutang Negara dantelahdicegahpadasalahsatukasus, tidakdilakukanPencegahankembaliuntukkasus yang lain sepanjangjangkawaktuPencegahandan/atauperpanjanganPencegahanmasihberlaku.   Setelahitu, jikajangkawaktuPencegahandan/atauperpanjanganPencegahantelahberakhir, objekPencegahandapatdicegahuntukkasus yang lain. (Pasal126 PMK Nomor 128/PMK.06/2007 s.t.d.d. PMK Nomor88/PMK.06/2009) www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  30. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  31. Kesimpulan • Negara merupakan kreditur preferen yang harus didahulukan pelunasannya oleh WP/PP. Berbagai langkah dapat ditempuh oleh aparat pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara tersebut. Salah satu upaya penagihan aktif adalah pencegahan. • Pencegahan adalah larangan sementara terhadap PP tertentu untuk keluar dari wilayah Negara RI berdasar aturan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. • Pencegahan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan karena menyangkut piutang negara berupa pajak. • Pencegahan harus dilakukan secara selektif dan hati-hati karena merupakan tindakan hukum yang lebih terkesan pembatasan hak. Oleh karena itu, agar tidak sewenang-wenang, ada dua syarat kumulatif: • Syarat Kuantitatif: jumlah utang pajak ≥ Rp100.000.000,00 • Syarat Kualitatif: diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  32. Kesimpulan • Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan tidak menghentikan tindakan penagihan. • Utang pajak hanya bisa terhapus apabila • Sudah dibayar lunas, atau • Karena daluwarsa. • Tujuan utama: PP tidak kabur untuk selama-lamanya ke LN shingga pelunasan utang pajak dapat dilakukan. • Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. • Keputusan pencegahan dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan atau oleh PTUN sebelum masa berlaku habis • PP dapat memohon izin ke luar negeri www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  33. Saran • Pencegahan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk olehnya sedangkan kewengan dan tanggung jawab berada pada Menteri keuangan sehingga beberapa posisi ini berada pada sisi yang berbeda departemen. Dengan demikian diperlukan adanya sistem koordinasi yang baik antardepartemen yang bersangkutan agar tidak teradi miskomunikasi dan miskoordinasi yang berakibat fatal pada larinya WP/PP ke LN dan penerimaan negara lepas. • Berdasarkan UU PPSP, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Di sini tidak adanya ketegasan dalam penentuan jangka waktu pencegahan sebaiknya diklasifikasikan dan juga tidak diatur mengenai berapa kali perpanjangan pencegahan dilakukan. Perlu diketahui bahwa dalam PP Nomor 30/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penagkalan, telah ditegaskan mengenai berapa kali perpanjangan pencegahan dapat dilakukan yaitu sebanyak dua kali, masing-masing maksimal 6 bulan. Sedangkan di UU PPSP hanya diatur mengenai jangka waktu penrpanjangan pencegahan yaitu maksimal 6 bulan. Untuk keperluan penagihan piutang negara yang khusus berupa pajak, memang UU PPSP-lah yang terutama dipakai. Ketidakjelasan ini menyebabkan penafsiran yang berlainan antarpejabat jika memang tak ada koordinasi yang menafsirkan perbedaan ini secara serentak. Sebenarnya dari keduanya dapat dikombinasikan di mana maksimal waktu perpanjangan tetap 6 bulan, sedangkan kali perpanjangannya mengambil dari PP 30/1994 yaitu 2 kali karena alasan belum diatur di UU PPSP sehingga dipakailah PP tersebut selama tidak bertentangan dengan UU PPSP. Akan tetapi, kecenderungan enerapan adalah langsung dengan ketentuan UU PPSP saja atau dengan PP 30 saja dan hendaknya segera diperbaiki. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  34. Saran • Sebaiknya dipahami bahwa pencegahan ”dapat” dilakukan atau dilanjutkan dengan tindakan penagihan lainnya termasuk penyanderaan terkait dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pertanyaan sederhana adalah apakah seorang PP yang melunasi utang pajaknya sebelum habis masa pencegahannya, dia disandera? Tentu tidak. Pencegahannya saja dicabut. Sudah pasti penyanderaannya tidak dilakukan. • Itikad baik dapat menjadi subjektifitas mutlak kepala KPP sebagai pejabat jika aturan atau standardisasi menganai itkad baik tersebut tidak jelas sehingga memungkinkan pemberian keputusan yang salah tidak sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang/Peraturan. • Meskipun atas dasar keputusan yang diterbitkan oleh menteri keuangan atas permintaan pejabat, namun tentu sangat diharapkan kepada seluruh petugas yang terkait dalam proses pencegahan ini untuk ”memperlakukan PP” dengan sebaik-baiknya dan tetap mengindahkan kaidah moral, etika, dan agama. Karena sekarang DJP telah melakukan reformasi, salah satunya adalah ”perubahan paradigma” yaitu civil servant, artinya DJP menjadi ”pelayan atau abdi masyarakat” dengan prinsip client/customer oriented. Tidak seperti image pajak zaman dulu yang hanya mementingkan pemasukan negara dengan segala cara, maka sekarang DJP harus bisa memperlakukan semua WP dengan menganggapnya seperti klien atau pelanggan. Pada intinya, kegiatan-kegiatan penagihan terutama pencegahan harus dilakukan dengan baik karena WP/PP dapat mengajukan gugatan atas proses pelaksanaan penagihan yang tidak mengindahkan etika. • Untuk selanjutnya, pejabat pajak benar-benar harus cermat terkait dengan itikad baik atau tidakna penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya. Mungkin PP bisa saja bermuka dua, tetapi kenyataannya tidak beritikad baik. Mungkin PP sempat tidak menunjukkan itikad baiknya karena hal lain/force majeur. Sehingga pejabat di era modernisasi dapat memanfaakan produk dari mapping, profiling, maupun benchmarking terkait dengan riwayat dan kepatuhan perpajakannya. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

  35. Designed By:…….

  36. KHOLIS SYUKRON LITA PUPUT

  37. Terima Kasih Matur Nuwun Thank You !!! Arigatou !! Xie-xie...ni Merci... Mauliate, bah!! Grazie.... Syukron... !!!!!!!!

  38. Tanya Jawab APS • NUEL 2f: Apakah pencegahan di mana dan apakah sifatnya flexibel atau gmana terkait dengan penyitaan dan pemblokiran misalnya? Ruang gerak? Jawab: Peraturannya tentang hub. surat paksapencegahan belum ada. MerupakanStrategiKepala KPP, pertimbanganefektifitas penagihan agar utang pajak lebih cepat dilunasi. • Irma 2F: kenapa diperpanjang pencegahannya? Jawab: Terkaititikad baik PP, sepanjang WP masihtidakdapatmenunjukkanitikadbaiknya (lihat slide 9), makadaptdipertimbangkanuntukdiperpanjangselamakeputusan Ka KPP untukmelakukanpermintaanperpanjanganpencegahandirasa paling efektifdaripadatindakanpenagihanaktiflainnya. • Danis 2F: Apakah proses pencegahan selau mengikuti PSS? Jawab: Berlainan. PSS: ke LN selama-lamanya. Pencegahan: bersifatsementara. Pencegahanmerupakan komplementerdalamalurpenagihan yang ada. www.Kelompok 7/2F/Tax Of @STAN.co.id

More Related