1 / 72

Free Powerpoint Templates

KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN Debby Rahmi I (15408053) M.Ihsani Prawira (15408057). Free Powerpoint Templates. Sumber Hukum Utama Perencanaan di Indonesia.

townsend-maxim
Download Presentation

Free Powerpoint Templates

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN Debby Rahmi I (15408053) M.IhsaniPrawira (15408057) Free Powerpoint Templates

  2. Sumber Hukum Utama Perencanaan di Indonesia “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

  3. KebijakanNasional DANA SEKTORAL RUANG PROGRAM UU No. 26 / 2007 UndangUndangsektoral UU No. 25 / 2004 UU No. 17/ 2003 Kebijakan Daerah UU No.32/ 2004 SistemPemerintahan Daerah UU No.33/ 2004 Hub KeuanganPusat & Daerah PeraturanPemerintah Suhirman, 2010

  4. PRODUK Perda/ Pergub/ Perkada RUANG PROGRAM UANG SEKTORAL • RPJPD • RPJM • RKPD • Pertamanan • Perumahan • Perdagangan • Galian C • RTRWP • RDTR • Renstra APBD Sebagaiformulasikonkretdarikomitmenpemda Suhirman, 2010

  5. SISTEM PERENCANAAN di Indonesia SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) PerencanaanKeruangan UU No.25 Tahun 2004 UU No. 26 Tahun 2007

  6. UU No.25 Tahun 2004 SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

  7. LATAR BELAKANG

  8. AdanyapenguatanOtonomi Daerah.memberikankewenanganluas, nyata, danbertanggungjawabkepadadaerahmemerlukankoordinasidanpengaturanuntuklebihmengharmoniskandanmenyelaraskanpembangunan, baikpembangunanNasional, Pembangunan Daerah maupunpembangunanantardaerah. SehinggasebagaipedomanPresidenuntukmenyusunrencanapembangunan, makadibutuhkanpengaturanlebihlanjutbagiprosesperencanaan Pembangunan Nasional

  9. DEFINISI Perencanaanadalahsuatuprosesuntukmenentukantindakanmasadepanyang tepat, melaluiurutanpilihan, denganmemperhitungkansumberdaya yang tersedia. Pembangunan Nasionaladalahupaya yang dilaksanakanolehsemuakomponenbangsadalamrangkamencapaitujuanbernegara.

  10. DEFINISI Sistem Pembangunan Nasional Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. -Bab 1 Pasal 1 , Ayat 1,2,3 UU No.25 Tahun 2004

  11. Visiadalahrumusanumummengenaikeadaan yang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaan. Misiadalahrumusanumummengenaiupaya-upaya yang akandilaksanakanuntukmewujudkanvisi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untukmencapaitujuan. 16. Program adalahinstrumenkebijakan yang berisisatuataulebihkegiatan yang dilaksanakanolehinstansipemerintah/lembagauntuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataukegiatanmasyarakat yang dikoordinasikanolehinstansipemerintah.

  12. (1) Pembangunan nasionaldiselenggarakanberdasarkandemokrasidenganprinsip-prinsipkebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, sertakemandiriandenganmenjagakeseimbangankemajuandankesatuannasional. Perencanaanpembangunannasionaldisusunsecarasistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dantanggapterhadapperubahan. ASAS DAN TUJUAN (1) -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004

  13. (3) SPPN diselenggarakanberdasarkanasasumumpenyelenggaraannegara: Asaskepastianhukum Asastertibpenyelenggaraannegara Asaskepentinganumum Asasketerbukaan Asasproporsionalitas Asasprofesionalitas Asasakuntabilitas ASAS DAN TUJUAN (2) -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004

  14. (4) SPPN bertujuanuntuk: a. mendukungkoordinasiantarpelakupembangunan; b. menjaminterciptanyaintegrasi, sinkronisasi, dansinergibaikantardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsipemerintahmaupunantarapusatdandaerah; c. menjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan; d. mengoptimalkanpartisipasimasyarakat; dan e. menjamintercapainyapenggunaansumberdayasecaraefisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan. ASAS DAN TUJUAN (3) -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004

  15. RUANG LINGKUP BAB III Pasal 3 UU No.24 Tahun 2005 20 Tahun 20 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

  16. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Renstra KL Pedoman Renja - KL RKA-KL Rincian APBN Pedoman Pemerintah Pusat Diacu Pedoman Bahan Bahan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Dijabarkan Diserasikan Melalui Musrenbang Diacu Diperhatikan Dijabarkan RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Bahan Bahan Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra SKPD Renja - SKPD RKA - SKPD Rincian APBD UU SPPN UU KN

  17. ISI RPJP

  18. ISI RPJM

  19. ISI RENSTRA-KL & RENSTRA-SKPD

  20. NARASI VisidanMisi Tujuan 1 Sasaran Strategi Kebijakan Program - kegiatankunci IndikatorKinerja Lain-lain Tujuan 2 – Sasaran …. dst Penutup MATRIKS RENSTRA CONTOH PENULISANRENSTRA

  21. ISI RKP/D Proses Penyusunan RKPD

  22. ISI RENJA-KL & RENJA-SKPD

  23. Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 PERENCANAAN – APA YANG BARU? DULU SEKARANG • Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas • Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome • Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional • Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes

  24. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAB IV Pasal 8 UU No.25 Tahun 2004

  25. Penyiapanrancanganrencanapembangunan yang bersifatteknokratik, menyeluruh, danterukur. SetiapInstansiPemerintahmenyiapkanrancanganrencanakerja yang siapuntukditetapkan Partisipasidanketerlibatanmasyarakatuntukpenyelarasanrencanapembangunanmelaluimusyawarahperencanaanpembangunan Penyusunanrancanganakhirperencanaanpembangunan 1. PenyusunanRencana

  26. Penetapanrencanamenjadiprodukhukumsehinggamengikatsemuapihakuntukmelaksanakannyadalambentuk:Penetapanrencanamenjadiprodukhukumsehinggamengikatsemuapihakuntukmelaksanakannyadalambentuk: RPJP Nasional-UU RPJP Daerah-Peraturan Daerah RPJM & TahunanNasional-PP RPJM & Tahunan Daerah-Perkada 2. PenetapanRencana

  27. Untukmenjamintercapainyatujuandansasaranpembangunan DilakukanolehpimpinanKementrian/Lembaga/SKPD DihimpundandianalisisolehMenteri/KepalaBappedahasilpemantauanpelaksanaanrencanapembangunan 3. PengendalianPelaksanaanRencana -BAB V I Pasal 28 UU No.25 Tahun 2004

  28. Mengumpulkandanmenganalisis data daninformasiuntukmenilaipencapaiansasaran, tujuandankinerjapembangunan. Evaluasidilakukanberdasarkanindikatordankinerjamencakup input, output, result, benefit, dan impact Kementrian/Lembaga/SKPD wajibmelaksanakanevaluasikinerjapembangunan yang terkaitdenganfungsidantanggungjawabnya 4. EvaluasiPelaksanaanRencana -BAB V I Pasal 28 UU No.25 Tahun 2004

  29. PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN

  30. PresidenmenyelenggarakandanbertanggungjawabatasPerencanaan Pembangunan Nasional, dibantuMenteri, danPimpinanKementrian/Lembagasesuaitugas & Kewenangannya. Kepala Daerahmenyelenggarakandanbertanggungjawabatasperencanaanpembangunandaerahdidaerahnya, dibantuKepalaBappedadanPimpinan SKPD sesuaitugasdankewenangannya Gubernurselakuwakilpemerintahpusatmengkoordinasikanpelaksanaanperencanaantugas-tugasDekonsentrasidanTugasPembantuan, sertakoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dansinergiperencanaanpembangunanantarkabupaten/kota KELEMBAGAAN -BAB V III Pasal 32 UU No.25 Tahun 2004

  31. JADWAL PENETAPAN PERENCANAAN

  32. Siklus Penataan Ruang

  33. 10. PENEGASAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT KEWAJIBAN H A K Pasal 60 Pasal 61 • mengetahuirencanatataruang; • menikmatipertambahannilairuangsebagaiakibatpenataanruang; • memperolehpenggantianyang layakataskerugian yang timbulakibatpelaksanaankegiatanpembangunan yang sesuaidenganrencanatataruang; • mengajukankeberatankepadapejabatberwenangterhadappembangunandiwilayahnya yang tidaksesuaidenganrencanatataruangdiwilayahnya; • mengajukantuntutanpembatalanizindanpenghentianpembangunanyang tidaksesuaidenganrencanatataruangkepadapejabatberwenang; dan • mengajukangugatangantikerugiankepadapemerintahdan/ataupemegangizinapabilakegiatanpembangunan yang tidaksesuaidenganrencanatataruangmenimbulkankerugian. • menaatirencanatataruang yang telahditetapkan; • mematuhilarangan: • memanfaatkanruangtanpaizinpemanfaatanruangdaripejabat yang berwenang. • melanggarkekentuan yang ditetapkandalampersyaratanizinpemanfaatanruang. • menghalangiaksesterhadapsumber air, pesisirpantai, sertakawasan-kawasan yang dinyatakanolehperaturanperundang-undangansebagaimilikumum: Pasal 61 Pasal 65 & 66 • partisipasidalampenyusunanrencanatataruang; • partisipasidalampemanfaatanruang: • partisipasidalampengendalianpemanfaatanruang PERAN Pasal 65 & 66

  34. 13. PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG Pasal 67 Tidak dicapai mufakat/kesepakatan

  35. 14. PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN ATURAN-ATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA UU PENATAAN RUANG INI 43

  36. 15. PEMBENTUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 68 • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). • Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang. • Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang: • Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana. • Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana • Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana. • Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana. • Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti. • Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.

  37. PERBANDINGAN UU PENATAAN RUANG UU No. 24/1992 dan UU No. 26/2007

  38. Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 Sumber: UU No. 24/ 1992 dan UU No.26/2007

  39. Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)

  40. Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)

  41. Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)

  42. Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)

  43. PERBANDINGAN RTRW DAN RDTR

  44. UU NOMOR 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

  45. ISI POKOK UU NO 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG • 1. StrategiUmumdanStrategiImplementasiPenyelenggaraanPenataanRuang • 2. KejelasanProdukRencana Tata Ruang(BukanHanyaAdministratif, tetapidapat pula Fungsional) • PembagianKewenanganyang LebihJelasantaraPemerintah, PemerintahProvinsidanPemerintahKabupaten/Kota dalamPenyelenggaraanPenataanRuang • Penekananpada Hal-hal yang BersifatSangatStrategisSesuaiPerkembanganLingkunganStrategisdanKecenderungan yang Ada • PenataanRuangMencakupRuangDarat, RuangLaut, danRuangUdara, termasukRuangdidalamBumi, sebagaiSatuKesatuan • PengaturanRuangpadaKawasan-Kawasan yang DinilaiRawanBencana(RawanBencanaLetusanGunungApi, GempaBumi, Longsor, GelombangPasangdanBanjir, SUTET, dll.) • MengaturPenataanRuangKawasanPerkotaandan Metropolitan HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / 15408057-15408053 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / 15408057-15408053

  46. ISI POKOK UU NO 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG • MengaturPenataanRuangKawasanPerdesaandanAgropolitan • MengaturPenataanRuangKawasanPerbatasansebagaiKawasanStrategisNasional (termasuk pula Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan) • MengaturPenataanRuangKawasanStrategisNasionaldariSudut Pandang Ekonomi (KawasanEkonomiKhusus, KawasanPengembanganEkonomiTerpadu (KAPET), KerjasamaEkonomi Sub Regional, sertaKawasanPerdagangandanPelabuhanBebas) • PenegasanHak, Kewajiban, danPeranMasyarakatdalamPenataanRuang • DiperkenalkannyaPerangkatInsentifdanDisinsentif • PengaturanSanksi • PengaturanPenyelesaianSengketaPenataanRuang • PengaturanJangkaWaktuPenyelesaianAturan-AturanPelaksanaansebagaiTindakLanjutdariTerbitnya UU PenataanRuangIni HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / 15408057-15408053 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / 15408057-15408053

  47. 1. STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PASAL 3 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan STRATEGI UMUM: • Menyelenggarakanpenataanruangwilayahnasionalsecarakomprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektifdanefisiendenganmemperhatikanfaktor-faktorpolitik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dankelestarianlingkunganhidup • Menerapkanprinsip-prinsip “komplementaritas” dalamrencanastrukturruangdanrencanapolaruang RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi. • MemperjelaspembagianwewenangantaraPemerintah, pemerintahprovinsi, danpemerintahkabupaten/kotadalampenyelenggaraanpenataanruang • Memberikanperhatianbesarkepadaaspeklingkungan/ekosistem • Menekankanstrukturdanpolaruangdalamrencanatataruang. PASAL 6 PASAL 6 (2) PASAL 7 (3) PASAL 17 PASAL 28-30 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / 15408057-15408053 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / 15408057-15408053

More Related