1 / 38

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN Jalan Gatot Subroto Kav. 40 – 41 Jakarta Selatan Tahun 20 10. I. PENDAHULUAN. 1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. PERDA NO. 10 TAHUN 2008.

totie
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN Jalan Gatot Subroto Kav. 40 – 41 Jakarta Selatan Tahun 2010

  2. I. PENDAHULUAN 1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta PERDA NO. 10 TAHUN 2008 KEP GUBERNUR NO. 134 TAHUN 2009

  3. A. VISI ” TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU TINGGI DALAM MEMBANGUN INSAN YANG CERDAS DAN KOMPETITIF ” B. MISI MENGUPAYAKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU BAGI SELURUH MASYARAKAT JAKARTA MENGUPAYAKAN PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI YANG BERKELANJUTAN SERTA BERDAYA SAING GLOBAL DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN CITRA PUBLIK PENDIDIKAN

  4. II. TUJUAN  1. MENINGKATKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN YANG BERDAYA SAING GLOBAL; 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN AKADEMIK DAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4. MENINGKATKAN PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI TATA KOTA; 5. MENGENTASKAN MASYARAKAT PUTUS SEKOLAH DAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN (KECAKAPAN HIDUP) WARGA BELAJAR.

  5. III. SASARAN 1. PENINGKATAN MUTU PROGRAM DAN RELEVANSI PENDIDIKAN 2. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PENDIDIKAN 3. PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN PENDIDIKAN 4. PENINGKATAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA, KEWARGANEGARAAN DAN EKSTRAKURIKULER 5. PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN (KECAKAPAN HIDUP) SERTA MUTU LULUSAN 6. PENINGKATAN PENDIDIKAN NONFORMAL INFORMAL (PNFI) DAN KETRAMPILAN MASYARAKAT 7. PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI

  6. IV. STRATEGI MENDORONG UPAYA PEMERATAAN KESEMPATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI , PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN LUAR BIASA, PENDIDIKAN MENENGAH KEPADA KELOMPOK YANG KURANG MAMPU MELALUI KEBIJAKAN YANG MENDORONG TERCIPTANYA PENDIDIKAN-PENDIDIKAN ALTERNATIF KHUSUSNYA PENDIDIKAN NONFORMAL INFORMAL (PNFI), MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH DENGAN MEMPERHATIKAN KETERJANGKAUAN BIAYA, SERTA MENINGKATKAN PERAN PENDIDIKAN TINGGI GUNA MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI.

  7. V. BEBERAPA DATA 1. JUMLAH LEMBAGA :

  8. 2. JUMLAH SISWA / WARGA BELAJAR

  9. 3. JUMLAH GURU/TUTOR

  10. VI. KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN 1. LANDASAN B. PEMERINTAH DAERAH A. PUSAT • Perda • Pergub • Kebijakan • Program • UU • PP • 3. Kebijakan C. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN

  11. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten dan kota Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasarberkualitas dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten dan kota Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten dan kota Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasaberkelanjutan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalammenjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan VII. TUJUAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

  12. VIII. KEBIJAKANBIDANG PENDIDIKAN(RPJMD) a.Menerapkan Kaidah Good Governance b. Mengintegrasikan Fungsi Regulasi Pendidikan Dasar dan Menengah c. Memberikan Perhatian Khusus untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Operasional SMK agar Lulusan SMK Semakin Berkualitas dan Mampu Berbahasa Inggris secara Aktif d. Meminimalkan Angka Drop Out e. Menjamin Akses Keluarga Miskin terhadap Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah

  13. IX. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN 1. Provinsi DKI Jakarta menjadi Barometer 2. Jakarta menjadi Tempat Tujuan untuk Mencari Nafkah 3. Tantangan : a. Bagaimana agar Anak Usia Sekolah dapat Bersekolah. b. Bagaimana Sekolah dapat Menyeleng garakan Pendidikan yang Berkualitas.

  14. X. PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JANGKA MENENGAH ( 2007 – 2012 ) a. Penurunan angka buta aksara b. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun c. Penuntasan rehabilitasi gedung sekolah d. Sertifikasi kompetensi guru e. Pencapaian angka partisipasi pendidikan (APK/ APM)

  15. XI. ARAH KEBIJAKAN • Meminimalkan jumlah siswa dropout • Peningkatan mutu lulusan • Peningakatan standar kualitas layanan pendidikan • Peningkatan kompetensi Guru • Peningkatan kapasitas manajemen sekolah • Peningkatan daya tampung dan mutu lulusan SMK • Peningkatan program rintisan wajib belajar 12 tahun • Bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

  16. XII. SASARAN STRATEGIS YANG INGIN DICAPAI (INDIKATOR KEBERHASILAN) : • Menurunnya jumlah siswa yang dropout • Meningkatnya daya tampung siswa • Menurunnya angka buta aksara • Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan • Meningkatnya standar kualitas layanan pendidikan • Meningkatnya mutu lulusan • Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru • Meningkatnya pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar • Meningkatnya sarana dan prasarana belajar mengajar • Meningkatnya penyelenggaraan akreditasi dan mutu pendidikan • Meningkatnya pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan • Meningkatnya penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)

  17. XIII. ISU-ISU STRATEGIS • Rehabilitasi Gedung Sekolah • Operasional SMA Unggulan • Akreditasi Sekolah • Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru • Beasiswa Rawan Putus Sekolah/ Kartu Gratis Sekolah • Pelaksanaan PSB di tingkat sekolah • Pembinaan Tim Olimpiade Sains • Pengembangan penyusunan KTSP, silabus dan RPP • Pengadaan peralatan praktek kelompok teknologi industri • Pengadaan peralatan praktek dasar SMK kelautan terpadu di kep. Seribu • Pembinaan tim LKS SMK • Pembinaan terhadap lulusan sekolah menengah berprestasi secara ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

  18. 13.Pembinaan mahasiswa berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu dan pembinaan mahasiswa kurang mampu dalam rangka penyelesaian tugas akhir. 14. Kejar Paket A setara SD , Paket B setara SMP, Paket C setara SMA 15. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 16. Menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional 17. Sosialisasi Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun 18. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar 19. Pemberian Subsidi Bagi Sekolah Swasta Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan 20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan (Lab, Buku, Alat Peraga Pendidikan, Alat Olah Raga, dll) 21. Pelaksanaan Ujian Nasional dan Sekolah 22. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar 23. Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu 24. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

  19. 25. Biaya Operasional TKN, TKLB, SDLB, SMPLB, Negeri dan Swasta • 26. Penyelenggaraan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi • 27. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah • 28. Analisa Data dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan • 29. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (Guru Kelas, Guru Agama, Penjaskes dll) • 30. Pembinaan MGMP Provinsi

  20. XIV. KEBIJAKAN PEMBINAAN PENDIDIKAN 1. Pemerataan dan Perluasan Akses dikembangkan kebijakan sebagai berikut : a. Membangun gedung SMP b. Merehab total gedung SD/SMP yang rawan ambruk, tidak layak/tidak standar c. Menyelenggarakan SDN Wajar dan SMP Terbuka (program education for all) d. Menyelenggarakan program Paket A , Program Paket B dan Paket C program education for all) e. Memberikan bantuan alat pelajaran dan perlengkapan sekolah bagi anak yang rawan drop out f. Membebaskan biaya sekolah siswa SD/SMP/MI/MTs Negeri (kecuali RSBI) g. Membebaskan biaya sekolah bagi anak dari keluarga tidak mampu melalui bantuan biaya pendidikan bagi siswa SD/SMP Swasta h. Memberikan bantuan biaya PSB, UAN dan EHB i. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat luas (broad based education) yang berorientasi pada keterampilan hidup (life skill) j. Mengembangkan program retrival untuk menarik kembali anak yang putus sekolah

  21. k. Memperluas akses bagi kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh kesempatan belajar pada satuan pendidikan menengah; l. Meningkatkan angka partisipasi dengan mengurangi kesenjangan antara APK dan APM; m. Meningkatkan upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menekan disparitas kinerja antar sekolah. n. Mengembangkan dan memperluas upaya pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensifdan berkelanjutan; o. Memperluas dan meningkatkan kesempatan pada satuan pendidikan menengah swasta untuk memperkecil ratio peserta didik : kelas, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta; p. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SMA dan SMK baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional.

  22. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing a. Peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan dan kesejahteraannya b. Meningkatkan kinerja Pengawas sekolah c. Penanganan dan pemberian bantuan anak putus sekolah pendidikan dasar d. Pembinaan olah raga usia dini e. Perintisan SD Model dan sekolah koalisi f. Penyelenggaraan evaluasi prestasi g. Pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan i. Pembinaan dan pemberian penghargaan sekolah sehat, dan kinerja sekolah j. Menyelenggarakan tes kompetensi guru k. Pembinaan pendidikan life skill l. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dan laboratorium m. Pembinaan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler n. Penyelenggaraan lomba MIPA dan lomba bidang studi lainnya

  23. o. Mengurangi kesenjangan antara mutu lulusan pendidikan menengah dengan tuntutan pendidikan tinggi dan dunia kerja dan industri; p. Meningkatkan kualitas pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan; q. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan industri dalam membuka akses untuk praktek kerja industri bagi peserta didik pendidikan menengah kejuruan; r. Memberdayakan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) dalam meningkatkan mutu dan relevansi lulusan sekolah menengah kejuruan swasta; s. Memberdayakan MGMP dan MKKS/K3SK sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah; t. Penyelenggaraan Sains Center u. Penyelenggaraan Sekolah Unggulan v. Pembentukan School Sister w.Meningkatkan kualitas pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dan akademik di sekolah; x. Meningkatkan kualitas rekruitmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah;

  24. 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan a. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan b. Melaksanakan Sistem Pembinaan Profesional (SPP) melalui gugus TK/SD, PKG, MGMP c. Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media elektronik / cetak dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan d. Pembinaan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan e. Pembinaan otonomi sekolah melalui program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) f. Pengembangan sistem insentif dan reward g. Pembentukan dan pembinaan badan akreditasi sekolah h. Peningkatan pelaksanaan sistem profesional guru dan supervisi pendidikan i. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas sekolah j. Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan k. Pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan l. Perintisan kerjasama antar lembaga pendidikan m. Membentuk dan membina serta memberdayakan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan n. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

  25. o. Melaksanakan kerjasama antar lembaga pendidikan dan lembaga sosial masyarakat serta dunia usaha dan industri (DUDI) p. Memantapkan otonomi sekolah melalui implementasi MBS sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah; q. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah; r. Meningkatkan kegiatan pembinaan kesiswaan melalui kegiatan keilmiahan, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik.

  26. XV. 10 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DKI JAKARTA SESUAI DENGAN RPJMD 2007-2012 1. Program penerapan kaidah good governance untuk penyelenggaraan pendidikan 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi pendidikan 3. Program Peningkatan mutu pendidikan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Program pendidikan anak usia dini 6. Program wajib belajar 12 tahun 7. Program pendidikan non formal dan informal 8. Program pendidikan luar biasa 9. Peningkatan akuntabilitas pendidikan dalam rangka good govermance 10. Program pemberdayaan komunitas pendidikan

  27. XVI. KEGIATAN PRIORITAS • Akreditasi Sekolah • Peningkatan kualifikasi dan Sertifikasi Bagi Guru • Pembinaan OSN dan LKS • Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C • Pemberantasan Buta Aksara • Ujian Nasional Kesetaraan • Pemenuhan Kebutuhan dalam Rangka Operasionalisasi SMA Unggulan MH. Thamrin • Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Pembangunan RKB • Pengadaan Peralatan Praktek, Bengkel dan Lab. SMK • Pemberian Operasional Buku Pelajaran (BOB) • Biaya Operasional Pendidikan (BOP) • Bantuan Kepada Lulusan SMA/SMK yang berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Berprestasi Tetapi Secara Ekonomi Kurang Mampu • Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) • Pengembangan ICT Dalam Pembelajaran. • Operasional Guru PTT • Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah • Pelaksanaan UAS BN • Biaya Pendamping SSN dan SBI SD • Pengembangan SSN dan RSBI SMP • Pengadaan Mebeler Ruang Kelas UGB/RKB • Pembinaan Bakat, Minat dan Potensi Peserta Didik • Pelaksanaan PSB • Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar

  28. XVII. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN

  29. XVIII. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI DKI JAKARTA DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBAWA KONDISI PENDIDIKAN YANG ADA PADA SAAT INI MENUJU KONDISI YANG DIHARAPKAN KONDISI PENDIDIKAN DI DKI JAKARTA SAAT INI PAUD, SD, SMP, SMK, SMA KONDISI PENDIDIKAN DI DKI JAKARTA YANG DIHARAPKAN PAUD, SD, SMP, SMK, SMA PENINGKATAN KUALITAS

  30. XIX. ARAH PENINGKATAN KUALITAS SEKOLAH DI DKI JAKARTA ADALAH • Dari sekolah Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP) • b. Dari sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuju sekolah Rintisan Sekolah Bertafaf Internasional (RSBI) • c. Dari sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Interna-sional (RSBI) ke Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

  31. STANDAR ISI STANDAR PENDIDIK & TENDIK STANDAR SARPRAS PESERTA DIDIK DAMPAK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STANDAR PEMBIAYAAN STANDAR PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN

  32. XX. ARAH UTAMA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DKI JAKARTA DIARAHKAN PADA • Pencapaian Standar Isi • Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan • Pemenuhan Standar Biaya • Pencapaian Standar Pengelolaan • Pencapaian Standar Penilaian • Pencapaian Standar Proses Pembelajaran • Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

  33. XXI. Terobosan-terobosan kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan antara lain : 1. Program pendidikan wajar 9 tahun khususnya untuk sekolah negeri dengan pemberian BOP 2. Peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) 3. Penanganan terhadap siswa miskin khususnya pada jenjang pendidikan menengah melalui program Kartu Gratis Sekolah, BOP, Beasiswa, Kemitraan dengan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

  34. 4. Kebijakan dalam penyusunan RAPBS : a. Disusun berdasar kebutuhan b. Musyawarah dan mufakat c. Menerapkan cross subsidi d. Mencari solusi e. Tidak diperkenankan mengeluarkan siswa dengan alasan tidak mampu membayar iuran 5. Peningkatan kualifikasi (S1 dan S2) dan kompetensi guru (sertifikasi) serta pelaksanaan tes diagnostik online

  35. 6. Peningkatan pembinaan ekstrakurikuler dan kesiswaan (pengembangan bakat, minat dan kreatifitas siswa) • 7. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar • 8. Program pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di sekolah • 9. Program pengembangan mutu layanan berbasis ISO di sekolah • 10. Program pengembangan ICT dalam pembelajaran dan sistem administrasi • Program pengembangan Sekolah Berstandar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Berstandar Internasional (SBI) • Pemberian Biaya Operasinal Buku (BOB) kepada seluruh siswa SMA, SMK dan MA Negeri • Peningkatan pelayanan pendidikan nonformal dan informal

  36. TERIMA KASIH

More Related