1 / 53

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM. Oleh : Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI. Jakarta, 1 6 Februari 2009.

cato
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM Oleh : Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Jakarta, 16 Februari 2009

  2. “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” VISI DEP. AGAMA

  3. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama; Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan; Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji; Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan; Memperkokoh kerukunan umat beragama, dan; Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia. (PMA No.8 Tahun 2006) MISI DEP. AGAMA

  4. 1. IKHLAS BERAMAL 2. AMANAH 3. PROFESIONAL 4. KEBERSAMAAN 5. KETELADANAN 6. AZAS TATA NILAIDEPARTEMEN AGAMA ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat, negara dan bangsa;mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. memiliki integritas, jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu mengemban kepercayaan. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya, disiplin, kreatif dan inovatif. bekerjasama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, salingmenghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. berusaha melakukan hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi yang lain. mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundangan.

  5. Kontrak Politik Menteri Agama dengan Presiden Optimalisasi peran Birokrasi, Pembersihan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Menciptakan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama; Meningkatkan Pelayanan Keagamaan antara lain penyelenggaraan ibadah haji; Meningkatkan Pendidikan Agama baik negeri maupun swasta;

  6. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Kesepakatan bersama Mendiknas dan Menag Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral SKB Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep/DS/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar. DASAR HUKUM BIDANG PENDIDIKAN AGAMA

  7. 1. JADWAL; 2. SUBSTANSI; 3. DATA YANG VALID; 4. SDM; 5. KELENGKAPAN PENDUKUNG; (TOR, RAB, SPESIFIKASI BARANG/JASA) 6. KOORDINASI FAKTOR UTAMAPERENCANAAN PROGRAM

  8. Lingkar Koordinasi Perencanaan Dep. Agama • Ditjen Bimas Islam • Ditjen Bimas Kristen • Ditjen Bimas Katolik • Ditjen Bimas Hindu • Ditjen Bimas Budha Kanwil Dep.Agama Provinsi Ditjen Penyeleng. Haji & Umrah ITJEN UIN, IAIN, STAIN, STAKN, STAHN, IHDN Ditjen Pendidikan Islam I NTERNAL E K S TERNAL Badan Litbang & Diklat Balai Diklat & Balai Litbang Setjen/ Biro Perencanaan KPPN DPR (Komisi VIII, Komisi X & Panggar) dan DPD BAPPENAS & BAPPEDA • MENKOKESRA • DEPDIKNAS • DEPKES • BKKBN • MENEG PP • BNN • MENEG. PDT • BPS DEPKEU : DJAPK & DJPB PEMDA Daerah Pusat

  9. Pra Konsultasi Perencanaan Minggu ke II Januari Pagu Indikatif Minggu ke III – IV Maret APBN-P Minggu I Oktober Konsultasi Perencanaan Nasional Minggu ke II – III April Pagu Definitif Agustus - September Optimalisasi Pagu Indikatif Minggu ke I – III Mei Optimalisasi Pagu Sementara Minggu ke I – II Juli Pagu Sementara Minggu ke I – III Juni JADWAL PERENCANAAN 2 1 3 8 7 4 6 5

  10. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2009 1. Pencapaian Sasaran Program Prioritas sesuai : RPJMN 2004 – 2009 RKP 2009 Renstra Pendidikan Nasional 2005 – 2009 Renstra Dep. Agama 2005 - 2009 Penuntasan Wajardikdas 9 tahun dan Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen; Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil, Kandepag, dan KUA serta peningkatan kualitas Madrasah (MI, MTs, dan MA) dan PTA; Penyediaan Belanja Pegawai Mengikat secara realistis berdasarkan Data Pegawai; Penyediaan Dana Pendamping Bantuan/Hibah PHLN. Penghematan Anggaran sebesar Rp. 651.602.983.000,-

  11. ANGGARAN DEP. AGAMATAHUN 2009 Usulan AnggaranDep. Agama tahun 2009 sebesar Rp. 30.403.987.788.000 melalui surat Menteri Agama Nomor:MA/28/2008 tanggal 25 Februari 2007 PAGU SEMENTARA RP. 20.723.203.542.000 Sesuai SE Menkeu No. SE-852/MK.02/2008 tgl 10 Juli 2008 PENGURANGAN PAGU SEMENTARA RP. 651.602.983.000 Sesuai SE Menkeu No. SE-1615/MK.02/2008 tgl 31/10/2008 ANGGARAN TAMBAHAN FUNGSI PENDIDIKAN RP. 6.585.000.000.000 Dalam rangka pemenuhan 20% Anggaran Pendidikan pada APBN 2009 PAGU DEFINITIF DEP. AGAMA TAHUN 2009 RP. 26.656.600.559.000 Berdasarkan SE Menkeu No. SE-1615/MK-02/2008 tanggal 31 Oktober 2008

  12. PERBANDINGAN APBN-P DEPAG TAHUN 2008DAN PAGU DEFINITIF TAHUN 2009MENURUT JENIS PENGELUARAN *) APBN-P Tahun 2008 termasuk luncuran P/HLN sebesar Rp. 223.964.511,-

  13. PERBANDINGANAPBN-P 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009 DEP. AGAMA (dlm ribuan rp.)

  14. PERBANDINGAN APBN-P 2008 DAN PAGU DEFINITIF DEP. AGAMA TAHUN 2009

  15. Lanjutan …. (dlm ribuan rp.)

  16. PERKEMBANGAN ANGGARAN DEP. AGAMATAHUN 2000 – 2010*)(dlm ribuan rupiah) *) Usulan Anggaran Dep. Agama Tahun 2010 sesuai surat Meneteri Agama no. MA/13/2009 tanggal 29 Februari 2009

  17. GRAFIK 10 BESAR PAGU DEFINITIF K/LTAHUN 2009 (dlm milyar) *) Pagu Definitif Tahun 2009 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor. SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008

  18. PERBANDINGAN 10 BESAR PAGU DEFINITIF 2009 DENGAN APBN-P 2008 KEMENTERIAN/LEMBAGA (dlm ribuan rupiah) *) Pagu Definitif Tahun 2009 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor. SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008

  19. Grafik Perbandingan Anggaran Dep. Agama Menurut Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2005 - 2009 19

  20. ANGGARAN FUNGSI AGAMA TAHUN 2005-2009DEPARTEMEN AGAMA *) Pagu Definitif Tahun 2009 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor. SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 20

  21. ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2003-2009DEPARTEMEN AGAMA *) Pagu Definitif Tahun 2009 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor. SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 21

  22. PERBANDINGAN APBN-P 2008 DENGAN APBN 2009DEPARTEMAN AGAMA PER SATKER

  23. Lanjutan...

  24. Lanjutan...

  25. Lanjutan...

  26. Lanjutan...

  27. Lanjutan...

  28. Lanjutan...

  29. Lanjutan...

  30. Demokrasi belum sepenuhnya membawa keadilan dan kesejahteraan; Eselonering yang tertinggal; Pengangkatan Guru Honor yang terhambat; Larangan membantu instansi vertikal; Anggaran Diskriminatif; SDM, Budaya Birokrasi, Management/Tata Kelola lemah; Anggaran naik, tapi penyerapan rendah; Partisipasi lembaga pendidikan Islam yang sudah berjuang puluhan tahun terabaikan (97% swasta, 3% negeri) 7.038.661 siswa/santri Madin dan Pontren belum tersentuh anggaran yang memadai. Anggaran Fungsi Agama sebagai TUSI utama pembinaan umat beragama hanya 3% (Rp. 830.307.389.000,-) dari APBN. KENDALA YANG MENGHAMBAT TUPOKSI DEP. AGAMA

  31. TUNJANGAN PROFESI GURU DEP. AGAMA DIPA TAHUN 2008 Jumlah Guru PNS yang sudah lulus sertifikasi dan berhak menerima tunjangan profesi tetapi belum dibayar oleh Dirjen Perbendaharaan/KPPN sebanyak 17.021 guru dengan anggaran Rp. 217.056.000.000,- (untuk 9 bulan, yaitu terhitung mulai 1 April s.d. 1 Desember 2008, jadi rapel) DIPA TAHUN 2009 Jumlah Guru PNS yang sudah lulus sertifikasi dan berhak menerima tunjangan profesi tetapi belum dibayar oleh Dirjen Perbendaharaan/KPPN sebanyak 55.915 guru dengan anggaran Rp. 1.341.959.990.000,- (untuk 12 bulan @ Rp. 2.000.000,-) Jumlah I + II = 17.021 + 55.915 = 72.936 guru PNS dengan anggaran Rp. 217.056.000.000,- + Rp.1.341.959.990.000,- = Rp. 1.559.015.990.000,- (satu trilyun limaratus limapuluh sembilan milyar limabelas juta sembilanratus sembilanpuluh ribu rupiah)

  32. Bantuan Operasional Sekolah BOS SISWA Rp. 3.019.388.984.000,- 1. MI 3.100.469 siswa Salafiyah Ula 176.769 santri unit cost : Kota @ Rp.400.000,- , Kabupaten @ Rp.397.000,- 2. MTs 2.620.050 siswa Salafiyah Wustha 389.007 santri unit cost : Kota @ Rp.575.000,- , Kabupaten @ Rp.570.000,- Catatan : termasuk di dalamnya untuk BOS buku masing-masing siswa/santri mendapat 2 buah buku Anggaran safeguarding (untuk tingkat Pusat, Kanwil dan Kandep) sebesar Rp. 42.055.500.000,-

  33. BEASISWA • MI / Salafiyah ‘Ula Rp. 232.400.000.000,- • Siswa Miskin : 640.000 siswa @ Rp. 360.000,- • Anak PNS Gol. I,II dan Tamtama • TNI/Polri : 8.000 siswa @ Rp. 250.000,- • MTs / Salafiyah Wustha Rp. 392.300.000.000,- • Siswa Miskin : 540.000 siswa @ Rp. 720.000,- • Anak PNS Gol. I,II dan Tamtama • TNI/Polri : 10.000 siswa @ Rp. 350.000,- • MA Rp. 247.420.000.000,- • Siswa Miskin : 320.000 siswa @ Rp. 760.000,- • Anak PNS Gol. I,II dan Tamtama TNI/Polri : 5.000 siswa • @ Rp. 700.000,- • c. Siswa Daerah Terpencil/Tertinggal : 60 siswa • @ Rp. 12.000.000,- • PTA Rp. 126.000.000.000,- • Mahasiswa Miskin : 65.000 siswa @ Rp. 1.200.000,- • Santri Berprestasi : 1.300 santri @ Rp. 30.000.000,- • Mahasiswa di LN : 100 siswa @ Rp. 15.000.000 • Jurusan Langka Peminat : 300 siswa @ Rp.25.000.000,- • Jumlah Rp. 998.120.000.000,-

  34. Sarana Prasarana Pendidikan • Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Rp. 2.641.985.000.000,- • @ Rp. 92.500.000,- • MI / Salafiyah ‘Ula : 24.650 ruang Rp. 2. 280.125.000.000,- • MTs / Salafiyah Wustha : 2.186 ruang Rp. 202.205.000.000,- • MA : 1.726 ruang Rp. 159.655.000.000,- • Pembangunan Madrasah Rp. 180.897.600.000,- • MTs (AIPRD) : 110 unit • MI (MEDP/ABD) : 205 unit • MTs (MEDP/ABD) : 237 unit • MA (MEDP/ABD) : 549 unit • Pengembangan Lab @ Rp. 150.000.000,- Rp. 101.700.000.000,- • MTs : 270 unit • MA : 408 unit • Pengembangan Perpustakaan MI/MTs Rp. 37.500.000.000,- • MI : 150 unit @ Rp. 100.000.000 • MTs : 150 unit @ Rp. 150.000.000 • Pengembangan PTA (pasca bencana) Rp. 447.522.713.000,- • Pengadaan tanah PTA : 431.835 M2 Rp. 180.800.000.000,- • JUMLAH Rp. 3.590.405.313.000,-

  35. TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN • GURU Rp. 3.071.972.640.000,- • Tunjangan Fungsional NonPNS : 501.831 guru @ Rp.3.000.000,- • Tunjangan Fungsional PNS (sesuai golongan, melekat pada gaji) • Tunjangan Profesi NonPNS : 36.579 guru @ Rp. 24.000.000,- (PNS melekat pada gaji) • Percepatan Sertifikasi 90.000 guru @ Rp. 2.000.000 • Tunjangan Khusus : 2.500 guru @ Rp. 16.200.000,- • Tunjangan Purnabhakti : 8.005 guru @ Rp. 1.500.000,- • DOSEN Rp. 59.170.000.000,- • Tunjangan Profesi NonPNS : 400 dosen @ Rp. 12.000.000,- • Tunjangan Profesi PNS : 2.128 dosen @ Rp. 15.000.000,- • Percepatan Sertifikasi 2.000 dosen @ Rp. 2.000.000 • Tunjangan Kehormatan Guru Besar : 304 dosen @ Rp. 60.000.000,- • Tunjangan Purnabhakti : 140 dosen @ Rp. 1.500.000,- • Jumlah Rp. 3.131.142.640.000,-

  36. POTENSI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2006/2007 Jumlah Lembaga Pendidikan = 372.912 lembaga 36

  37. POTENSI SISWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN STATUS LEMBAGA TAHUN 2006/2007 DEPAG NEGERI 2,14% DEPAG SWASTA 23,1% DIKNAS SWASTA 19,12% DIKNAS NEGERI 55,64% Jumlah Siswa = 61.659.199Siswa 37

  38. DATA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA TAHUN 2006/2007 38

  39. DATA JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEP. DIKNAS TAHUN 2006/2007 39

  40. DATA JUMLAH MURID PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA TAHUN 2006/2007 40

  41. DATA JUMLAH MURID PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEP. DIKNAS TAHUN 2006/2007 41

  42. Analisis Anggaran Berdasarkan UU 41/2008tentang APBN Tahun 2009

  43. PERBANDINGAN ANGGARAN PERPROGRAMDI FUNGSI PENDIDIKANTAHUN 2009 – 2010*) *) Sesuai dengan surat Menteri Agama no. MA/13/2009 tanggal 29 Januari 2009

  44. DISTRIBUSI PENDUDUK INDONESIA BERDASARKAN AGAMA Sumber BPS: SUPAS 2005 Cat: Sesuaihasil SUPAS th. 2005 jumlahpenduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatatdengankarakteristiknyahanya 213.375.287 orang.

  45. RINCIAN ANGGARAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENURUT UNIT ESELON II TAHUN 2006-2009

  46. GRAFIK RINCIAN ANGGARAN DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM MENURUT ESELON II TAHUN 2006-2009

  47. GRAFIK ANGGARAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2006-2009

  48. FOKUS KEGIATAN DAN ANGGARAN PRIORITAS PEMERINTAH DAN DEP. AGAMA TAHUN 2009 FUNGSI PENDIDIKAN

  49. Lanjutan....

  50. Lanjutan....

More Related