1 / 25

KERANGKA KEBIJAKAN KKP INDONESIA

KERANGKA KEBIJAKAN KKP INDONESIA. MATERI BAHASAN. Pengelolaan KKP efektif Kebijakan pengelolaan KKP – UU No. 5/1990 Kebijakan pengelolaan KKP – UU No. 31/04 dan UU 27/07 Kebijakan terkait pengelolaan KKP di daerah. PENGELOLAAN KKP EFEKTIF Status - Jenis dan pengelolaan kawasan

thao
Download Presentation

KERANGKA KEBIJAKAN KKP INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KERANGKA KEBIJAKAN KKP INDONESIA

  2. MATERI BAHASAN • Pengelolaan KKP efektif • Kebijakan pengelolaan KKP – UU No. 5/1990 • Kebijakan pengelolaan KKP – UU No. 31/04 dan UU 27/07 • Kebijakan terkait pengelolaan KKP di daerah

  3. PENGELOLAAN KKP EFEKTIF • Status - Jenisdanpengelolaankawasan • Kelembagaanpengelolaan • Rencanapengelolaandanzonasi • Program dankegiatan • Pendanaan

  4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KKP – Kemenhut UU No. 5/1990 ttgKonservasiSumberdayaAlamHayatidanEkosistemnya PP No. 68/1998 ttgKawasanSuakaAlamdanKawasanPelestarianAlam Permen Hut No. P.19/Menhut-II/2004 ttgKolaborasiPengelolaan KSA dan KPA Permen Hut No. P.41/Menhut-II/2008 ttgPedomanPenyusunanRencanaPengelolaan KSA dan KPA

  5. JENIS KAWASAN - UU No. 5/1990 ttg KSDHE Pasal 14 KawasanSuakaAlam: cagaralamdansuakamargasatwa Pasal 15 Fungsipokok KSA sbgkawasanpengawetankeanekaragamantumbuhandansatwabesertaekosistemnya, jugaberfungsisbgwilayahperlindungansistempenyanggakehidupan Pasal 29 Kawasanpelestarianalamterdiri: tamannasional, tamanhutanraya, tamanwisataalam Pasal 30 Fungsi KPA sbgperlindungansistempenyanggakehidupan, pengawetankeanekaragamanjenistumbuhandanhewan, sertapemanfaatanlestari SDAHE

  6. PENGELOLAAN DAN STATUS KAWASAN Pasal 16 Pengelolaan KSA dilaksanakanolehPemerintah - Pusat Pasal 34 Pengelolaantamannasional, tamanhutanraya, dantamanwisataalamdilaksanakanolehPemerintah - Pusat

  7. PENETAPAN, MP DAN ZONASI - PP No. 68/1998 Pasal 7 CA dan SM ditetapkanmelaluitahapan: penunjukankawasan, penataanbatasdanpenetapankawasan Pasal 12 Setiap CA atau SM dikelolaberdasarkansaturencanapengelolaan Pasal 30 Zonasi TN dibagiatas: zonainti, zonapemanfaatan, zonarimbadanatauzonalainnya Pasal 36 Setiap TN, Tahuradan TWA dikelolaberdasarkansaturencanapengelolaan

  8. Pasal 31 • Kriteriazonaintidalam TN: • Mempunyaikeanekaragamanjenistumbuhandansatwabesertaekosistemnya • Mewakiliformasi biota tertentuatau unit-unit penyusunnya • Mempunyaikondisialamygaslidanataublmdiganggumanusia • Mempunyailuasygcukupdanbentuktertentu agar menunjangpengelolaanefektifdanmenjaminberlangsungnyaprosesekologissecaraalami • Mempunyaicirikhaspotensinyadandptmerupakancontohygkeberadaannyamemerlukanupayakonservasi • Mempunyaikomunitastumbuhandanatausatwabersertaekosistemnyayglangkaataukeberadaannyaterancampunah

  9. Kriteriazonapemanfaatandalam TN: • Mempunyaidayatarikalamberupatumbuhan, satwaatauberupaformasiekosistemtertentusertaformasigeologinyaygindahdanmenarik • Mepunyailuasanygcukupuntukmenjaminkelestarianpotensidandayatarikutkdimanfaatkanbagipariwisatadanrekreasialam • Kondisilingkungandisekitarnyamendukungupayapengembanganpariwisataalam (3) Kriteriazonarimbadalam TN: • Mampumendukungupayaperkembangbiakanjenissatwaygperludilakukankonservasi • Memilikikeanekragamanjenisygmampumenyanggapelestarianzonaintidanzonapemanfaatan • Merupakantempatdankehidupanbagijenissatwamigrantertentu

  10. RENCANA PENGELOLAAN KSA DAN KPA – Permenhut No. 41/08 Pasal 4 • Rencanapengelolaan KSA dan KPA terdiridari: rencanapengelolaanjangkapanjang (20 th), rencanapengeloaanjangkamenengah (5 th) danjangkapendek (1 th) Pasal 5 Penyusunanrencanapengelolaan KSA dan KPA meliputikegiatan: a. Pembentukantimkerja (UPT, Bappeda, Dinas, tenagaahli) b. Penyusunanrencanakerja c. Pengumpulan data daninformasi d. Pengolahandananalisis data e. Penyusunanrencanapengelolaan f. Pembahasan

  11. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KKP – KemenKP • UU No. 31/2004 ttgPerikanan • PP No. 60/2007 ttg KSDI • Permen KP No. 02/09 ttg Tata Cara Penetapan KKP • PermenttgRencanaPengelolaan & Zonasi KKP • PermenttgKemitraandanJejaring KKP • PermenttgPemanfaatan KKP • PedomanTeknisPenyiapanKelembagaan KKP di Daerah • PedomanTeknisJejaring KKP • PedomanTeknisPemanfaatan KKP • PedomanTeknisPartisipasiMasyarakat • PedomanTeknisPengelolaan Database KKP

  12. UU No. 27/2007 ttg PWP3K PermenKP No. 16/2008 ttgPerencanaanPengelolaan Wilayah P3K PermenKP No. 17/2008 ttgKawasanKonservasidi Wilayah P3K

  13. JENIS KAWASAN KONSERVASI– PP 60/07 dan UU 27/07 PP 60/07 (Pasal 8) – Permen KP 02/09 (Pasal 6) KKP terdiridari: Taman NasionalPerairan, Taman WisataPerairan, SuakaAlamPerairandanSuakaPerikanan Permen KP 02/09 – Pasal 7 • Tujuanpengelolaan TNP utkpenelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, kegiatanygmenunjangperikananberkelanjutan, wisataperairandanrekreasi • Tujuanpengeloaan SAP utkperlindungankeanekaragamanjenisikandanekosistemnya • Tujuanpengelolaan TWP utkkepentinganwisataperairandanrekreasi • Tujuanpengelolaan SP utkdaerahperlindungan SD ikanttt

  14. UU 27/07 - Pasal 10 dan 11 Rencanazonasi WP3K terdiriatas: KawasanPemanfaatanUmum, KawasanKonservasi, KawasanStrategisNasionalTertentudanAlurLaut Permen KP 17/08 – Pasal 4 Kategorikawasankonservasi P3K: • KawasanKonservasiPesisirdanPulau-pulau Kecil (KKP3K) • KawasanKonservasiMaritim (KKM) • KawasanKonservasiPerairan (KKP) • Sempadanpantai Pasal 5 KKP3K terdiri: suakapesisir, suakapulaukecil, tamanpesisir, tamanpulaukecil

  15. PENGELOLAAN DAN STATUS KAWASAN PP 60/07 – Pasal 15 KKP ygtelahditetapkanMenteridikelolaolehPemerintahatauPemerintah Daerahsesuaikewenangannya - KKPN atau KKPD UU 27/07 – Pasal 15 (ayat2) PengelolaankawasankonservasidilaksanakanolehPemerintahatauPemerintah Daerahsesuaikewenangannya - KKP3KN atau KKP3KD

  16. PENETAPAN, MP DAN ZONASI PP 60/07 – Pasal 11; Permen KP 2/09 – Pasal Penetapan KKP dilaluimelaluitahapan: usulaninisiatif, identifikasidaninventarisasi, pencadangan, penetapan, tatabatas UU 27/07; Permen KP 17/08 – Pasal 9 Penetapan KKP3K dilaluimelaluitahapan: usulaninisiatif, identifikasidaninventarisasi, pencadangan, penetapan, tatabatas

  17. PP 60/07 – Pasal 17 • Pengelolaan KKP dilakukanberdasarkanrencanapengelolaan KKP • Setiaprencanapengelolaandisertaidgnrencanazonasi KKP • Zonasi KKP terdiridari: zonainti, zonaperikananberkelanjutan, zonapemanfaatan, zonalainnya • UU 27/07 – Pasal 29; Permen KP 17/08 • (1) Pengelolaan KKP3K dan KKM melaluisistemzonasi • Sistemzonasi KKP3K dan KKM terdiridari: zonainti, zonapemanfaatanterbatas, zona lain • Zonaintiwajibdimiliki • Setiapjenis KKP3K dan KKM dptmemilikisatuataulebihzonasi

  18. PP 60/07 – PenjelasanPasal 17, Ayat 4: Zonaintidiperuntukkanbagi: • Perlindunganmutlak habitat danpopulasiikan • Penelitian; dan • Pendidikan Zonaperikananberkelanjutandiperuntukkanbagi: • Perlindungan habitat danpopulasiikan • Penangkapanikandenganalatdancararamahlingkungan • Budidayaramahlingkungan • Penelitiandanpengembangan; dan • pendidikan

  19. Zonapemanfaatandiperuntukkanbagi: • Perlindungan habitat danpopulasiikan • Pariwisatadanrekreasi • Penelitiandanpengembangan • Pendidikan Zonalainnyamerupakanzonadiluarzonainti, zonaperikananberkelanjutan, danzonapemanfaatanygkarenafungsidankondisinyaditetapkansbgzonatttantaralaion: zonaperlindungan, zonarehabilitasi, dsb.

  20. PermenKP 17/08 - Pasal 32 • Zonaintiantara lain diperuntukkan: • Perlindunganmutlak habitat danpopulasiikan, sertaalurmigrasi biota laut • Perlindungansitusbudaya/adattradisional • Penelitian • pendidikan (2) Zonapemanfaatanterbatasantara lain diperuntukkan: • Perlindungan habitat danpopulasiikan • Pariwisatadanrekreasi • Penelitiandanpengembangan • Pendidikan • Zonalainnyamerupakanzonadiluarzonaintidanzonapemanfaatanterbatasygkarenafungsidankondisinyaditetapkansbgzonatertentuantara lain zonarehabilitasi

  21. Pasal 33 • Zonaintidalam KKP3K dptterdiridari: • Daerah tempatberpijah, tempatbertelur, daerahasuhan, tempatmencarimakanikandan/atau biota perairanlainnya • Ekosistempesisirdanpuilau-pulaukecilygrelatifmshutuhdantdkterganggu, dan • Ekosistempesisirdanpuilau-pulaukecilygunikdanrentanthdperubahan

  22. PEMANFAATAN KKP – PP 60/07 Pasal 30 • Pemanfaatan KKP dilakukanmelaluikegiatan: • Penangkapanikan • Pembudidayaanikan • Pariwataalamperairan, atau • Penelitiandanpendidikan Pasal 31 • Pemanfaatan KKP utkpenangkapanikandilakukandizonaperikananberkelanjutan Pasal 32 (1) Pemanfaatan KKP utkpembudidayaanikandilakukandizonaperikananberkelanjutan

  23. Pasal 33 • Pemanfaatan KKP utkpariwisataalamperairandilakukandizonapemanfaatandan/atauzonaperikananberkelanjutan • Pariwisataalamperairandptdilakukanmelalui • Kegiatanwisataalamperairan, dan/atau • Pengusahaanpariwisataalamperairan Pasal 34 (1) Pemanfaatan KKP utkpenelitiandanpendidikandilakukandizonainti, zonapemanfaatan, zonaperikananberkelanjutanmaupunzonalainnya

  24. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KKPD RTRW Kab. RZWP3K Kab. Identifikasi dan penilaian potensi Pencadangan KKPD Penetapan KKPD Penataan Batas dan

  25. Terimakasih

More Related