slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ETIKA BISNIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

ETIKA BISNIS - PowerPoint PPT Presentation


  • 321 Views
  • Uploaded on

ETIKA BISNIS. Maiza Fikri, ST, SE, M.M [email protected] Pengertian Etika. Dua pengertian; 1. Etika  kata Yunani ethos , berarti adat istiadat atau kebiasaan. 2. Etika  flsafat moral,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ETIKA BISNIS' - shima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ETIKA BISNIS

Maiza Fikri, ST, SE, [email protected]

pengertian etika
PengertianEtika
  • Dua pengertian;

1. Etika  kata Yunani ethos,

berarti

adat istiadat atau kebiasaan.

slide3
2. Etika  flsafat moral,

ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas.

slide4
Nietzsche,
  • etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.
slide5
Kant,
  • etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom.
  • Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggungjawab.
  • Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis.
norma khusus dan norma umum
Norma Khusus dan Norma Umum

Norma Khusus

aturan yang berlaku

dalam bidang kegiatan khusus

atau

kehidupan khusus,

mis. aturan olah raga, aturan pendidikan,

lebih khusus aturan sebuah sekolah.

slide7
Norma Umum

bersifat umum dan universal.

Norma umum ada tiga yaitu,

norma sopan santun,

norma hukum,

norma moral.

slide8
Teori Etika.
  • Etika Deontologi
  • EtikaTeleologi.
slide9
Etika Deontologi

kata Yunani deon  kewajiban.

penekanan pada kewajiban manusia

untuk bertindak secara baik.

slide10
Suatu tindakan itu baik

dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri

bukan

pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu

Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu.

Menekankan motivasi, kemauan baik dari pelaku bisnis.

slide11
Tiga prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai moral:
  • (1) tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban;
  • (2) tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu;
  • (3) dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.
slide12
Etika Teleologi
  • mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.
etika umum dan etika khusus
Etika Umum dan Etika Khusus.

Etika Umum

suatu etika mengenai norma dan nilai moral,

kondisi-kondisi dasar bagi anusia untuk bertindak secara etis,

bagaimana manusia mengambil keputusan etis.

Etika Umum sebagai ilmu atau filsafat moral

 etika teoretis

slide14
Etika Khusus
  • penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam kehidupan khusus.
  • Dalam hal ini Etika Khusus mengamati perilaku dan kehidupan manusia dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu.
  • Etika Khusus memberi aturan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus.
slide15
Etika Khusus dianggap sebagai

Etika Terapan.

karena

aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus

dalam kegiatan tertentu.

etika terapan etika bisnis
Etika Terapan – Etika Bisnis.
  • Etika Bisnis merupakan salah satu bentuk dari Etika Terapan.
  • Dalam Etika Bisnis diterapkan secara khusus prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang bisnis.
slide17
Beberapa prinsip Etika Bisnis
  • 1. otonomi;
  • 2. kejujuran;
  • 3. keadilan;
  • 4. saling menguntungkan,
  • 5. integritas moral.
slide18
Prinsip Otonomi
  •  sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri.
slide19
Prinsip Kejujuran
  • kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian,
  • kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding,
  • kejujuran dalam hubungan kerja intern.
slide20
Prinsip Keadilan
  • memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing,

baik dalam relasi eksternal maupun internal perusahaan.

slide21
Paham Tradisional  Keadilan
  • 1. Keadilan Legal
    • Menyangkut hubungan antara individu/kelompok masyarakat dengan negara.

 Hubungan vertikal.

slide22
Dasar moral:
  • 1. semua orang mempunyai harkat dan martabat yg sama.
  • 2. semua warga negara  status dan kedudukan yg sama
slide23
Prinsip dasar  konsekuensi legal dan moral:
  • 1. perlindungan hukum yang sama;
  • 2. tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum dan negara;
slide24
3. produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang atau kelompok tertentu;
  • 4. ketaatan yang sama dari semua warga.
slide25
= Keadilan Legal =

+ dalam bisnis negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi.

+ dalam perusahaan pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai peraturan hukum yang berlaku.

slide26
2. Keadilan Komutatif
    •  mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yg lain.
    • Hubungan horisontal
slide27
interaksi sosial sosial antara warga yg satu dengan lainnya, tidak boleh ada yang dirugikan.
  • Relasi bisnis harus setara.
slide28
3. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)
  •  distribusi ekonomi yg merata dan yang dianggap adil oleh semua warga negara.
slide29
Keadilan Distributif  tidak mengakui prinsip sama rata dlm pembagian kekayaan ekonomi.
  • Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya masing-masing.
slide30
Prinsip Saling Menguntungkan 
  • bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungan.
slide31
Integritas Moral 
  • tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis
slide32
Etika Bisnis
  • dalam
  • Hubungan Kerja
slide33
Hubungan kerja sebagai suatu relasi internal dalam suatu perusahaan harus diberlakukan prinsip Etika Bisnis yang ketiga yaitu prinsip keadilan.
slide34
Adam Smith
  • menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok.
  • prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain).
slide35
Prinsip no harm,
  • merupakan rumusan lain dari
  • The Golden Rules (Kaidah Emas) yaitu :

“Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang anda sendiri tidak ingin diperlakukan

hubungan kerja
HUBUNGAN KERJA

PERJANJIAN KERJA

PERATURAN PERUSAHAAN

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PERATURAN PER-UU-AN

perjanjian kerja
PERJANJIAN KERJA
  • Pasal 1.14 UU no. 13/2003
  • Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
slide38
KUHPerdata psl. 1601a
  • Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.
perjanjian kerja1
PERJANJIAN KERJA

Pasal 1601a KUHPerdt.

  • Unsur-unsur:
    • Pekerja melakukan pekerjaan,
      • Pengusaha membayar upah,
        • Bekerja pada pihak lain,
          • Suatu waktu tertentu
pengusaha membayar upah
Pengusaha membayar upah
  • Imbalan jasa bagi pekerja
  • Upah sebagai unsur utama perjanjian kerja,
  • Prinsip “no work no pay”
bekerja pada pihak lain
Bekerja pada pihak lain
  • Di bawah perintah pengusaha
    • unsur kewenangan
perjanjian kerja2
PERJANJIAN KERJA

WAKTU TERTENTU

WAKTU TIDAK TERTENTU

perjanjian kerja waktu tertentu pasal 56 ayat 2 uu no 13 2003
Perjanjian Kerja Waktu Tertentupasal 56 ayat 2, UU no. 13/2003

diadakan

  • Jangka waktu
    • Selesainya suatu pekerjaan tertentu
slide44
PKWT
  • Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang
  • Sekali selesai/bersifat sementara
  • Selesai paling lama 3 tahun
  • Bersifat musiman
  • Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.
pkwt perpanjangan pembaruan
PKWTperpanjangan - pembaruan
  • Perpanjangan:
  • Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya.
  • Pembaruan:
  • Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.
perjanjian kerja waktu tidak tertentu
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
  • dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan
  • dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.
slide47
Perjanjian kerja berakhir jika:
    • Pekerja meninggal dunia
    • Berakhirnya jangka waktu perj. Kerja
    • Putusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
    • Adanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum dlm Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.
pekerja anak
PEKERJA ANAK
  • Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
  • Pengecualian:
    • Anak berusia 13 – 15 tahun
slide49
Syarat mempekerjakan pekerja anak;
    • Izin tertulis orang tua
    • Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali
    • Waktu kerja maksimum 3 jam
    • Bekerja pada siang hari
    • Tidak mengganggu waktu sekolah
    • Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja
    • Hubungan kerja yang jelas
    • Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
pekerja perempuan
Pekerja Perempuan

Persyaratan untuk bekerja

pukul 23.00 – 07.00

  • Pekerja perempuan di bawah 18 th dilarang bekerja,
  • Dilarang mempekerjakan perempuan hamil, membahayakan kesehatan, keselamatan, kandungan dan dirinya,
  • Menyediakan makanan dan minuman bergizi,
  • Menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja,
  • Angkutan antar jemput.
slide51
Ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja perempuan.
    • Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan pada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid.
    • Berhak memperoleh istirahat 1,5 bln sebelum dan 1,5 setelah melahirkan
    • Perempuan yang mengalami keguguran 1,5 bln setelah keguguran.
    • Berhak menyusui anaknya selama jam kerja.
outsourcing
OUTSOURCING

perjanjian pemborongan pekerjaan

atau

penyediaan jasa pekerja/buruh

perjanjian pemborongan pekerjaan
Perjanjian pemborongan pekerjaan
  • Syarat-syarat:
    • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
    • Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja
    • Merupakan kegiatan penunjang
    • Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
perjanjian pemborongan pekerjaan1
Perjanjian pemborongan pekerjaan
  • Syarat-syarat:
    • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
    • Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja
    • Merupakan kegiatan penunjang
    • Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
syarat syarat lain
Syarat-syarat lain:
  • Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum,
  • Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama atau sesuai dengan perat.per-uu-an
slide56
Hubungan kerja perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja dapat dlm bentuk PKWTT atau PKWT.
  • Jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 psl. 65 UU no 13/2003 maka demi hukum status hubungan kerja dengan prsh penerima beralih ke persh. Pemberi pekerjaan.
penyediaan jasa pekerja
Penyediaan Jasa Pekerja
  • = Bentuk usaha –
      • - Badan Hukum
      • - Izin instansi Ketenagakerjaan
slide58
Pekerjaan:
    • Tidak melaksanakan kegiatan pokok
      • Melaksanakan kegiatan jasa penunjang
slide59
Syarat-syarat :
    • Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan peyedia jasa,
    • PKWT atau PKWTT
    • Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggung jawab penyedia jasa,
    • Perjanjian antara persh pengguna jasa dan persh penyedia jasa.
peraturan perusahaan
PERATURANPERUSAHAAN
  • Disusun oleh pengusaha sendiri.
  • Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan.
  • Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih.

Masa berlaku 2 tahun

  • Isi : hak dan kewajiban pengusaha-pekerja
  • syarat-syarat kerja
  • tata tertib perusahaan
  • jangka waktu berlaku
perjanjian kerja bersama
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
  • Para pihak:
      • Serikat Pekerja/Serikat Buruh
      • Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh
        • Pengusaha
        • Beberapa Pengusaha
        • Perkumpulan Pengusaha
slide62
Hak Pekerja.
    • 1. Hak atas pekerjaan,
    • 2. Hak atas Upah yang adil,
    • 3. Hak untuk beserikat dan berkumpulan,
    • 4. Hak atas perlindungan Keamanan dan Kesehatan,
    • 5. Hak untuk diproses Hukum secara adil,
    • 6. Hak untuk diperlakukan secara sama,
slide63
Hak atas Pekerjaan.
    •  1. kerja melekat pada tubuh manusia.

= kerja adalah aktivitas tubuh,

= kerja merupakan hak asasi manusia

slide64
2. kerja merupakan perwujudan diri manusia,
      • = melalui kerja, manusia merealisasi dirinya sbg manusia,
      • = berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
slide65
3. Hak atas kerja
    • = merupakan salah satu hak asasi manusia.
    • = HAM  setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
slide66
HAM.
    • Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan perat.per-uu-an.
serikat pekerja
SERIKAT PEKERJA
  • Syarat-syarat mewakili para pekerja dalam pembuatan PKB:
    • Terdaftar di Dep. Tenaga Kerja
    • Memiliki anggota lebih dari 50 o/o dari jumlah pekerja
    • Jika ada beberapa serikat pekerja dalam perusahaan tetapi tidak memenuhi jumlah 50 o/o tsb maka diadakan koalisi antara beberapa serikat pekerja.
pengusaha
PENGUSAHA
  • Pengusaha
  • Beberapa pengusaha dari perusahaan sejenis.
  • Organisasi pengusaha
isi perjanjian kerja bersama
ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
  • Syarat-syarat kerja
    • Tata tertib perusahaan
fungsi perjanjian kerja bersama
FUNGSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
  • Menciptakan
      • Ketenangan kerja bagi pekerja
      • Ketenangan usaha bagi pengusaha
perjanjian kerja bersama sumber hukum
PERJANJIAN KERJA BERSAMASUMBER HUKUM

Ketentuan dalam Perjanjian Kerja

tidak boleh betentangan

dengan

ketentuan dalam PKB

slide72
Akibat Hukum:
  • Jika ketentuan perjanjian kerja bertentangan

dengan ketentuan PKB maka:

  • ketentuan Perjanjian Kerja batal demi hukum
  • dan ketentuan PKB berlaku bagi Perjanjian Kerja tersebut.
slide73
Jika hal-hal yang diatur dalam PKB

tidak diatur dalam Perjanjian Kerja

maka,

  • ketentuan PKB berlaku otomatis bagi perjanjian kerja tsb.
klasifikasi sifat ketentuan perjanjian kerja bersama
KLASIFIKASI SIFAT KETENTUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Sifat obligatoire

  • sifat normatif
  • sifat diagonal
mogok kerja
MOGOK KERJA

Salah satu hak asasi manusia adalah setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan perat.per-uu-an.

Mogok kerja adalah hak dasar Pekerja dan Serikat Pekerja

Hak mogok kerja baru dapat digunakan jika perundingan gagal.

mogok kerja sah jika
Mogok kerja sah, jika:
  • 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja memberitahukan pada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan,
  • Pemberitahuan menyangkut (minimal):

- waktu mulai dan berakhirnya pemogokan,

- tempat mogok kerja

- alasan pemogokan

- tanda tangan ketua dan sekretaris SP sebagai penanggung jawab.

larangan bagi pengusaha dalam pemogokan yang sah
Larangan bagi pengusaha dalam pemogokan yang sah
  • mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja dari luar perusahaan.
  • memberikan sanksi atau tindakan balasan pada pekerja atau pengurus serikat pekerja selama atau sesudah mogok kerja
upaya instansi ketenagakerjaan
Upaya instansi ketenagakerjaan
  • Mempertemukan dan merundingkan penyelesaian permasalahan dengan para pihak yang berselisih.
  • Jika tercapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian Bersama.
  • Jika tidak tercapai kesepakatan maka diserahkan pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
pemutusan hubungan kerja
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
  • PHK demi hukum
  • PHK atas dasar kesepakatan pekerja – pengusaha
  • PHK sepihak
  • PHK karena keputusan pengadilan
perselisihan hubungan industrial
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perselisihan Hubungan Industrial

karena

perbedaan pendapat

menimbulkan

Pertentangan

Pengusaha – Pekerja

Pengusaha – Serikat Pekrja

Serikat Pekerja – Serikat Pekerja

slide81
Jenis perselisihan
  • Perselisihan hak
  • Perselisihan kepentingan
  • Perselisihan pemutusan hubungan kerja
  • Perselisihan antar serikat pekerja dalam

satu perusahaan.

mogok kerja tidak sah
Mogok kerja tidak sah
  • Tidak memenuhi ketentuan psl. 140 ayat 1-2 UU no. 13/2003
  • Dikualifikasi sebagai mangkir
  • Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis dalam tenggang waktu 7 hari
  • Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
ProsesPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja Pengusaha

Serikat Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Serikat Pekerja

Bipartit

Disnaker

Konsiliasi Arbitrase

Mediasi

Pengadilan Hubungan Industrial

slide84
Konsiliasi
    • Perselisihan kepentingan
    • Perselisihan PHK
    • Perselisihan antar Serikat Pekerja

Arbitrase

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan antar Serikat Pekerja

Mediasi

Perselisihan Hak

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan PHK

Perselisihan antar Serikat Pekerja

pengadilan hubungan industrial
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  • Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  • Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
  • Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
  • Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK
  • Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara SP
ad