1 / 22

FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD

KEMENTERIAN KEUANGAN RI. FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD. disampaikan dalam : Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013. 2014. Alur Belanja APBN ke Daerah. MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY. PENDAPATAN. Mendanai kewenanga n 6 Urusan. Dana Vertikal

selma
Download Presentation

FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD • disampaikandalam: • Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013 2014

  2. Alur Belanja APBN ke Daerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Mendanaikewenangan 6 Urusan Dana Vertikal di Daerah Melalui AnggK/L Dana Dekonsentrasi Dana TgsPembantuan PNPM Belanja Pemerintah Pusat Mendanaikewenangan di luar6 Urusan Melalui Angg Non K/L SubsididanBantuan APBN BELANJA Masuk APBD Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) Hibah Transfer KeDaerah • Dana Perimbangan • Dana Otsus dan • Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman 2

  3. Belanja APBN-P 2013 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P2013 Total Belanja = Rp1.726,20 T Dana ke Daerah = 693.07 (61,54%)

  4. PERKEMBANGAN APBN TA 2011-2014 • 2011 • 2012 • 2013 • APBNP • 2014 • PENDAPATAN NEGARA • PenerimaanDalamNegeri • PenerimaanPerpajakan • Penerimaan Negara BukanPajak • PenerimaanHibah • BELANJA NEGARA • BelanjaPemerintahPusat • Belanja K/L • Belanja non K/L • Transfer ke Daerah • Dana Perimbangan • Dana OtsusdanPenyesuaian • KESEIMBANGAN PRIMER • SURPLUS/(DEFISIT) • PEMBIAYAAN • 1.210,6 • 1.205,3 • 873,9 • 331,5 • 5,3 • 1.295,0 • 883,7 • 417,6 • 466,1 • 411,3 • 347,2 • 64,1 • 8,9 • (84,4) • 130,9 • 1.338,1 • 1.332,3 • 980,5 • 351,8 • 5,8 • 1.491,4 • 1.010,6 • 489,4 • 521,1 • 480,6 • 411,3 • 69,4 • (52,8) • (153,3) • 175,2 • 1.502,0 • 1.497,5 • 1.148,4 • 349,2 • 4,5 • 1.726,2 • 1.196,8 • 622,0 • 574,8 • 529,4 • 445,5 • 83,8 • (111,7) • (224,2) • 224,2 • 1.667,1 • 1.665,8 • 1.280,4 • 385,4 • 1,4 • 1.842,5 • 1.249,9 • 637,8 • 612,1 • 592,6 • 487,9 • 104,6 • (54,1) • (175,4) • 175,4

  5. Tren Transfer Ke Daerah Tahun 2008 - 2014 (Rp Triliun)

  6. Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalammiliar rupiah

  7. …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalammiliar rupiah • PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN • PPh Ps.21

  8. Skema DBH Pajak DBH PAJAK Dibagi rata keKab/Kota (6,5%) Pusat (10%) InsentifKab/Kota (3,5%) PBB Provinsi (16,2%) Daerah (90%) Kab/Kota (64,8%) BiayaPungut (9%) • PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN, • PPh Ps.21 Pusat (80%) Provinsi (8%) Daerah (20%) Kab/Kota (12%) Pusat (98%) Provinsi (30%) CukaiHasilTembakau Kab/Kota Penghasil (40%) Daerah (2%) Kab/Kota Pemerataan (30%)

  9. …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalammiliar rupiah

  10. Deskripsi APBD

  11. TREN PENDAPATAN DAERAH TA 2008-2013 • Pendapatandaerahsetiaptahunnyasemakinmeningkat; • Pendapatanterbesarberasaldaridana transfer; • PAD merupakankomponenterkecildaripendapatan.

  12. PROPORSI PENDAPATAN PROVINSI DAN KAB./KOTA • TA 2008-2013 • Rasiopendapatanterbesaruntukkab./kotabersumberdaridana transfer; • Komposisi PAD untukkab./kotameningkatsetiaptahunnya, berkisar 6-10%; • Rasiopendapatanprovinsidaridanatranfersecaraumumsemakinmenurun, dancukupberimbangdibandingkandengan PAD;

  13. PROPORSI PAD PROVINSI DAN KAB./KOTA • TA 2008-2013 • JenisPajakProvinsi: • PKB, penyumbangterbesar; • BBN-KB; • PBB-KB; • Pajak Air Permukaan; • PajakRokok. JenisPajakKab./Kota: Hotel; Restoran; Hiburan; Reklame; PeneranganJalan; Mineral BukanLogamdanBatuan; Parkir; Air Tanah; SarangBurungWalet; PBB-P2; dan BPHTB.

  14. TREN BELANJA DAERAH TA 2008-2013 • Belanjadaerahsetiaptahunnyasemakinmeningkat; • Belanjaterbesardisediakanuntukpegawai; • Trenbelanja modal masihbelummencapai 30%.

  15. PROPORSI BELANJA PROVINSI DAN KAB./KOTA TA 2008-2013 • Rasiobelanjakab./kotaterbesaradalahbelanjapegawaiyang berkisar 44-51%; • Rasiobelanja modal kab./kotamaupunprovinsimasihbelummencapai 30%; • Rasiobelanjabarangdanjasakab./kotaberkisar 17-19%, sedangkanprovinsi 22-27%. • Rasiobelanjalainnyauntukprovinsisemakinmeningkatsetiaptahunnya.

  16. SUMMARY • Penerimaan APBN terbesarberasaldaripenerimaanperpajakan; • Sebesar 31,7% belanja APBN merupakan transfer kedaerah; • Tingkat ketergantungan APBD terhadap APBN tinggidiatas 50%; • Belanja APBD untukProvinsitertinggiadalahBelanjaLainnya (Hibah, Bansos, dll); • Belanja APBD untukKab./Kota tertinggiterletakpadaBelanjaPegawai.

  17. PMK 64/PMK.05/2013 Denganfungsipajak yang menjadipenopangutama APBN dan APBD, khususuntukmengamankanpenerimaanpajakpusat, telahditetapkan PMK Nomor 64/PMK. 05/2013 tentangMekanismePengawasanTerhadapPemotongan/Pemungutan Dan PenyetoranPajak Yang DilakukanOlehBendaharaPengeluaranSatuanKerjaPerangkat Daerah/KuasaBendaharaUmum Daerah 17

  18. Penggunaan IKD dalamMendukungTugas DJP PMK 16/PMK.03/2013 PMK 64/PMK.05/2013 Pasal 13 Ayat 2 Data APBD PerhitunganPotensiPenerimaanPajakatasBelanja Daerah

  19. MengapaInformasiperlu? Sebagaidasar/bahananalisispengambilankebijakan Transparansipublik Let’s Data Talk

  20. IKD disampaikan kepada: Peranan Data: Sebagaibahanperumusankebijakandanpengendalianfiskalnasional; Sebagaibahanpenyajian IKD secaranasional; Sebagaibahanperumusankebijakankeuangandaerah: danaperimbangan, pinjamandaerah, danpengendaliandefisitanggaran, penghitungankapasitasfiskaldaerah; Sebagaibahanpemantauan, pengendaliandanevaluasi: danadesentralisasi, dekonsentrasi, tugaspembantuan, pinjamandaerah, dandefisitanggarandaerah.

  21. “Mengingat bahwa Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Penerimaan Dalam Negeri, dan sebagian besar atas penerimaan tersebut merupakan Belanja Transfer ke daerah (DAU, DAK, dll), maka diharapkanperanpemerintahdaerahuntukmendukung / men-support data yang diperlukanPemerintahPusat”.

  22. TERIMA KASIH DIREKTORAT EPIKD GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8 JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3452590, FAKSIMILI: 021-3505103 www.djpk.depkeu.go.id

More Related