1 / 19

SISTEM HUKUM MYANMAR

SISTEM HUKUM MYANMAR. Di dalam sejarahnya, Myanmar melewati 4 periode dalam sistem hukumnya : ─ 1. Periode Monarki 2. Periode Rezim Kolonial 3. Periode setelah kemerdekaan 4. Periode Dewan Revolusi (Rezim Sosialis) . Sekilas tentang Myanmar. Negara : Myanmar ( burma )

sailor
Download Presentation

SISTEM HUKUM MYANMAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SISTEM HUKUM MYANMAR

  2. Di dalam sejarahnya, Myanmar melewati 4 periode dalam sistem hukumnya : ─ 1. Periode Monarki 2. Periode Rezim Kolonial 3. Periode setelah kemerdekaan 4. Periode Dewan Revolusi (Rezim Sosialis)

  3. Sekilastentang Myanmar • Negara : Myanmar (burma) • Bentuk Negara : Kesatuan • SistemPemerinthan : Republik • Ibukota : Yangon, Naypyidaw • Agama Mayoritas : Budha • Merdeka : 4 Januari 1948 • Perubahan nama dari Birma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni1989.

  4. Sejarahsistemhukum Myanmar • PeriodeMonarki Myanmar • Intidarimasyarakat Myanmar adalah raja danmonarchi- kalsistem yang berlangsungselamalebihdariseributahunsampaiinvasiInggrispada th1888. Raja biasanyamemegangkedaulatanmutlak. Diadianggapsebagaiketurunanpenguasapertamadibumi, "Mahatha • Konsephukumdanadministrasiperadilanjauhberbedadarihukum Barat. Hukumitubukanhasildariperaturanperundang-undangan, melainkandiciptakanolehkebiasaanrakyatdankeputusan hakim. • Menurutlegendadari India dan Myanmar, raja pertama-tama adalah "Manu", diciptakanolehTuhanuntukmelindungiseluruhciptaandanditerimaolehsemuamakhluksebagai"Mahathamata".

  5. Badan Eksekutif • LembagaEksekutif dan penegakan hukum dibawah raja Myanmar disebutkansecaraHirarkiSebagaiberikut:erikut. • Raja • parlemen (Hluttaw) •  menteri •  walikota (Myosar) • kota-kepala (Thanbyin) • kepala desa (Kalan, Ywarsar) •  pemerintah hamba   (Luhlin Kyaw)

  6. Badan legislatif • Kekuasaan legislatif tetap berada di tangan raja juga.

  7. SistemPeradilan • Raja Myanmar memiliki otoritas peradilan tertinggi di kerajaannya. Kewenangan Peradilanberbeda-beda sesuai dengan jenis, lokas,i nilai, atau kasus. • HirarkiPeradilan : • Raja • Ratu Agung • Putera Mahkota • parlemen anggota pangeran • parlemen yang beranggotakan menteri • hakim yang diangkat oleh raja • walikota (Myosar) • kota-chief (Thanbyin) • kepala desa (Kalan, Ywarsar)

  8. KaidahHukum Pidana Myanmar Tidak ada yang namanya "mata ganti mata, gigi ganti gigi" di Myanmar. Sepertinya ajaran Buddha membuat Myanmars lembut dengan mengampuni dan menghindari balas dendam. Kebanyakan sanksihukum pidanaadalahdenda kecuali pembunuhan, pemerkosaan,pemberontakan. HukumanMati Hanya ada 4 kejahatan yang diancam dengan hukumanmati: pembunuhan, pemberontakan, persekongkolanpemberontakan, dan pemerkosaan. Hukuman mati bervariasi: pemenggalan, tenggelam, dan penembakan oleh tombak ( dimasalalu) . Saat ini, hukumanmatidilakukan dg hukumgantung. Menurut kepercayaan masyarakatMyanmar bahwa semua hukuman mati harus   dilakukan pada saatmatahari terbenam.

  9. Hukumadat yang sedikitdibedakandarisistemhukumkodifikasiadalahdimaksudkanlebihsebagaipanduanbagiperilaku moral daripadasebagaiprinsipkeputusandanhak.Konsepumumhukumsecararadikalberbedadari yang dinegara. ' • Hukumprosespembuatanatauundang-undangtidakdilembagakandenganbenarsampaidinastiKonbaung (1753).Di bawahdoktrinBuddhis"Karma",orang Burma tidakpedulitentangmateriprestasididuniaini; keberhasilanataukegagalandalamgugatantidakberartibanyakbagimereka. Apa yang terjadidalamkehidupansekarangadalahmenuruthukumtakterhindarkandari Karma. Tidaklahberlebihanbahwaketikamelihatotoritas Raja, prestise, legitimasidanhakuntukmemerintahdanmengaturrakyatnya, konsep Buddha Karmaharusdisebutkan. • SistemYudisialdi Myanmar lahirdidinastiBagan. Di periodeinikasustersebutdiadiliolehsatu hakim tunggalatauduaataulebih. • Konsep Karma ( di Burma) adalahmengambiltempatpentingdalampembahasan(Tradisional) Burma sikapterhadapkekuasaandanotoritas

  10. PeriodeRezimKolonial • PengadilanKomisarisYudisialuntuk Myanmar Atasdi Mandalay padatahun 1886. Padatahun 1900 Pengadilan Myanmar yang lebihrendahuntukUrusanYudisialdibentuksebagaiPengadilanSipildan Banding tertinggi, yang disebutPengadilanKepala Myanmar. Padatahun 1922 Myanmar membentukPengadilanNegeriTinggiAtas . • KomisiYudisialdihapuskandandibentukPengadilanTinggi Yangon. • SepertibeberapaperubahanpadaSistemYudisialdibuatdansebagaihasilnyaDivisiSipildanSesi Hakim dihapuskandanKabupatenSipildan Hakim Sidangdibentuk. WewenangYudisialmerekaditentukan. • HukumInggrisdiperpanjangdenganmenggunakan India sebagaikepanjangantanganInggrisdiMyanmar.Hirarkipengadilan India dibentukdi Myanmar. HukumAcaraPerdata (1859), Indian KUHP (1860) danHukumAcaraPidana (1862), berbagaiundang-undangdiperkenalkan. Undang-undangKontrak, The Instrumen Negotiable Bertindakdan Trust Act datangsecararesmidiperluaske Rangoon bahkansebelumberubahdari 19 thabad, sementarainidankode India lainnyasecarabebasdigunakansebagaipanduanolehpara hakim dikota-kota lain dimanamerekatidakmemiliki Aplikasiresmi.

  11. PengalihanProperti Act berkaitandenganpropertitidakbergerak , danPenjualanBarangberurusandenganpropertibergerakberlakudi Myanmar padatahun 1924 dan 1930 . KUHP India, disusundandiadopsipadatahun 1860, Undang-Undang India Bukti 1872, danProsedur KUHP tahun 1882 dan 1898 jugasebelumnyaimpordari India. Hukum-hukuminitelahditerapkandihariini. • Myanmar kembalidarihukumindiakekeberadaannyasendiripadatahun 1937 . PengadilanTinggi Yangon terusadadibawahBagian 8 dariPemerintah Burma (Myanmar) UU 1935.

  12. Periodesetelahkemerdekaan • Myanmar mengadopsisistemHukumInggris (common law system) sebagaidasardarisistemhukumnya. MenurutUUD 1948 Burma, legislatifterdiridaridua Chambers;(kamar):KamarDeputidanKamarNasionalitas. • KeduaChambers menikmatikekuasaanlegislatifsama, kecualiduahal. Salahsatunyaadalahsoalanggaran, ituhanyadiperdebatkandandiadopsidiKamarDeputidanyang lain sebagaitanggungjawabPemerintah. • MahkamahAgungdanPengadilanTinggidanPengadilanpadatingkat yang berbedadidirikan. KemandirianYudisialdalamperiodeinisangatpenting.

  13. Konstitusitahun 1948 menetapkanbahwasemua hakim harusindependendalampelaksanaanfungsiyudisialmerekadanhanyatundukpadakonstitusidanhukum. • MahkamahAgungmemilikiyurisdiksidiseluruhseluruhUnidansebagaiperadilan banding terakhir, dankeputusanterikatpadasemuapengadilan. UniPeradilanmenyediakanuntukpenunjukan lima hakim diMahkamahAgung, tetapisejaktahun 1955 adaempat. • PengadilanTinggimemilikiyurisdiksiasliuntukkota Rangoon berkaitandenganinterpretasikonstitusi, dandalamsemuasengketaantaraUnisatudanUnidan lain. Itujugamerupakanpengadilanutamabaikpidanadanperdata.

  14. PeriodeDewanRevolusi (RezimSosialis) • DewanRevolusimengambilalihkekuasaanberdaulatpadatahun 1962-abol ishingUUD 1948 danlegislatif, kekuasaaneksekutifdanyudikatifituhakkaryawandidalamnya. • MahkamahAgung, PengadilanTinggi, kamarDeputiKamardanNasionalitasdibubarkan. Beberapaundang-undangtelahdibatalkandan 164 undang-undangbarudiberikansejalandenganSosialisme yang ditetapkanolehDewan. • KemudianPengadilanKepaladidirikandan system peradilanberubahmenjadisistemsosialis. SetelahdiundangkannyaKonstitusbarutahun 1974, pengadilan Tengah, pengadilan Negara danDivisi, Pengadilankotaprajadanpengadilan Ward & Village Tracts dibentuk. Yang menonjoldarisistemperadilanadalahpartisipasikerjasemuaorangdisemuatingkatpengadilan.

  15. Myanmar kini • RepublikPersatuan Myanmar (jugadikenalsebagaiBirma, disebut "Burma" . Negara seluas 680 ribu km² initelahdiperintaholehpemerintahanmilitersejakkudetatahun1988. Negara iniadalahnegaraberkembangdanmemilikipopulasilebihdari 50 jutajiwa. IbukotanegarainisebelumnyaterletakdiYangonsebelumdipindahkanolehpemerintahan junta militerkeNaypyidawpadatanggal7 November2005.

  16. FormasiPengadilan • Berdasarkan UU Kehakimanth 2000 banyakdibuat UU baru, pengadilan 2 barujugamulaididirikan • Di antarahukum-hukumbaru, sebagaiberikut yang masihberlaku: HukumMelindungiSolidaritasNasional th1964, Hukumnasionalisasi bank, 1963; HukumnasionalisasibisnisKomersial 1963; Hukum yang MelindungiSistemEkonomiSosialis 1964; Hukum Co- koperasi, 1970; HukumUni Myanmar: • MahkamahAgung; Pengadilan Negara atauDivisi; PengadilanDistrik; Pengadilan Township. MahkamahAgungdipimpinolehseorangKetua, dua Hakim AgungdanWakildelapan Hakim lainnya. UntukMahkamahAgungdudukdi Yangon dan Mandalay . Jikaperlu, mungkindudukditempat-tempat lain yang sesuai.

  17. MahkamahAgungmengawasisemuaPengadilanmasing-masingdalamhalfungsiperadilandanadministrasi. MahkamahAgungdapatmengeluarkanaturantersebut • Semua hakim diangkatolehMahkamahAgungkecuali Hakim MahkamahAgung. Hakim MahkamahAgungtermasuk Hakim Agungdiangkatolehpemerintah. • Pengadilan township inimendengarsemuakasusperdatadanpidanaasli. PengadilanNegeriatauDivisidanPengadilanNegeridiberiwewenanguntukmengadilikasus-kasusasli/asal. Merekamemiliki banding danrevisionalyurisdiksijuga. • PengadilanNegeridapatmengadili banding ataurevisikasusterhadapsetiappertimbangandankeputusan yang disahkanoleh Township.

  18. Saatini Junta Militerberkuasaatassemuasektordi Myanmar termasukpenegakanHukumdan system peradilan. • Isu –isupelanggaran HAM saatinimenjadimasalah yang sangatseriusdanmendapatperhatiandunia. • Pihak2 atau kelompok2 yang dianggapmenentang junta militer ,akandihukumataubahkandibunuh. • Salahsatutokohoposisi/ pejuangdemokrasi Myanmar yang sangatterkenaladalahAung San SuuKyi.

  19. TERIMA KASIH

More Related