1 / 129

UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN

UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000. MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI. PPN / PPn BM. PBB. PPSP. PPh. BPHTB. Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini. KECUALI DIATUR TERSENDIRI

pearly
Download Presentation

UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000 MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI PPN / PPn BM PBB PPSP PPh BPHTB Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN KUP 1

  2. DASAR HUKUM UU UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dg UU No 16/2000 KEP MENKEU • No. 533 /KMK.04/2000 - No. 545/KMK.04/2000 • No. 534/KMK.04/2000 - No. 576/KMK.04/2000 • No. 535 /KMK.04/2000 • No. 536 /KMK.04/2000 • No. 537/KMK.04/2000 • No. 538/KMK.04/2000 • No. 539 /KMK.04/2000 • No. 540 /KMK.04/2000 • No. 541 /KMK.04/2000 • No. 542 /KMK.04/2000 • No. 543 /KMK.04/2000 • No. 544 /KMK.04/2000 • No.515 /PJ./2000 - No. 543/PJ./2000 • No.516/PJ./2000 - No. 550/PJ./2000 • No.517/PJ./2000 • No.518/PJ./2000 • No.519/PJ./2000 • No.520/PJ./2000 KEP DIRJEN SE-DIRJEN • SE-02/PJ.33/2001 - SE-04/PJ.33/2001 • SE-03/PJ.33/2001 KUP 2

  3. WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP ORANG PRIBADI PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN KUP 3

  4. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP & Penjelasan jis KEP- 516/PJ./2000 jo KEP-515/PJ./2000 1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP :  Orang Pribadi berpenghasilan diatas PTKP (termasuk OP yg mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas) - Wanita Kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena : - Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim - dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta  Semua badan  Setiap WP hanya diberikan satu NPWP. 2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP : - Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha Kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku. - Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP 3. SANKSI PERPAJAKAN Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PUSPENPA 2000 KUP 4

  5. FUNGSINPWP / PPKP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP SEBAGAI SARANA • tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan; • dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) PUSPENPA 2000 KUP 5

  6. TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP Jis KEP-515/PJ./2000 Jo. KEP.516/PJ.2000 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG KANTOR PELAYANAN PAJAK PENGUSAHA TERTENTU TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA KUP 6 PUSPENPA 2000

  7. TEMPAT PELAPORAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN ORANG PRIBADI B A D A N KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PUSPENPA 2000 KUP 7

  8. TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ./2000 & KEP-516/PJ./2000 WP BADAN TERTENTU* BUMN dan BUMD di DKI , termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili KPP PND PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI Kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili KPP PMA BUT & ORANG ASING di DKI KPP BADORA WP PERSH. MASUK BURSA kecuali: - BUMN/D - Selama ini telah terdaftar di KPP domisili KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA BUMD, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN (BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI KPP SETEMPAT BUMN/D, PMA, BADORA, PERUSAHAAN MASUK BURSA (khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/ PPn BM) KPP TEMPAT CABANG / PERWAKILAN atau KEGIATAN USAHA WPORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN USAHA - Untuk WP yang baru terdaftar terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini ( 1 Januari 2001 ) - Untuk WP BUMN, PMA, dan PMB baru dapat memilih mendaftarkan diri di KPP domisili PUSPENPA 2000 KUP 8

  9. PENERBITANNPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA PUSPENPA 2000 KUP 9

  10. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 161/PJ./2001 NPWP PPKP Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan • Sebelum penyerahan BKP/JKP • Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil WP BADAN / OP Usahawan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP ORANG PRIBADI Non Usahawan PUSPENPA 2000 KUP 10

  11. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep - 516/PJ./2000 WP ORANG PRIBADI NON USAHAWAN USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/PASPOR ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yg berwenang sekurang-kurangnya Lurah/ Kepala Desa; - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH ATAU KEPALA DESA BAGI ORANG ASING • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI • KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA KUP 11 PUSPENPA 2000

  12. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep -516 /PJ./2000 WAJIB PAJAK BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG JO MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - Akte Pendirian; Penunjukan Dari Kantor Pusat (Untuk But) - KTP/Paspor Salah Seorang Pengurus; Dan - Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha. DILAMPIRI FOTO KOPI : - PERJANJIAN KERJA SAMASEBAGAI JO - NPWP MASING- MASING ANGGOTA JO DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN. • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI • KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA PUSPENPA 2000 KUP 12

  13. WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Kep- 516 /PJ/2000 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama KPP Baru Menerbitkan SURAT PINDAH kepada Wajib Pajak Menerbitkan Surat Pem- beritahuan Pindah, dikirimkan ke KPP Lama KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru) PUSPENPA 2000 KUP 13

  14. PENGHAPUSAN NPWP KEP- 516 /PJ./2000 Dilakukan dalam hal : WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap PUSPENPA 2000 KUP 14

  15. PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP- 516 /PJ./2000 Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap PUSPENPA 2000 KUP 15

  16. SURAT PEMBERITAHUAN(SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK SPT MASA SPT TAHUNAN PUSPENPA 2000 KUP 16

  17. FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. PUSPENPA 2000 KUP 17

  18. FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). PUSPENPA 2000 KUP 18

  19. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI • MENYAMPAIKAN SPT KPP/KAPENPA • BATAS WAKTU PENYAMPAIAN • SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK • SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN PUSPENPA 2000 KUP 19

  20. SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000 A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA 1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP atau SK PERSETUJUAN ANGSURAN/PENUNDAAN PPh PASAL 29 B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL PUSPENPA 2000 KUP 20

  21. PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000 SPT harus diisi dengan : a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ ) PUSPENPA 2000 KUP 21

  22. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN PUSPENPA 2000 KUP 22

  23. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT Pasal 3 ayat (6) UU KUP MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN BENTUK ISI PUSPENPA 2000 KUP 23

  24. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25) PUSPENPA 2000 KUP 24

  25. PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP PENGISIAN SPT • BENAR • LENGKAP • JELAS • DITANDATANGANI : • BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS • ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN) PUSPENPA 2000 KUP 25

  26. PENELITIAN Pasal 1 angka 27 SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL PUSPENPA 2000 KUP 26

  27. TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT PUSPENPA 2000 KUP 27

  28. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP jo. KEP- 518 /PJ./2000 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ Kapenpa. WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan • Atau cara lain melalui : • jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak PUSPENPA 2000 KUP 28

  29. SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA SPT TAHUNAN DENDA Rp. 50.000,00 DENDA Rp. 100.000,00 PUSPENPA 2000 KUP 29

  30. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP jo. KMK No. 537/KMK.04/2000 WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA A. WP NON EFEKTIF 1. WP OP meninggal dunia tetapi ahli warisnya belum memberitahukannya secara tertulis ke KPP. 2. WP Badan tidak lagi melakukan kegiatan usaha tapi belum bubar. 3. WP tidak lagi diketahui alamatnya. B. WP OP berpenghasilan neto dibawah PTKP PUSPENPA 2000 KUP 30

  31. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT • PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri) • DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN • BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN • APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR PUSPENPA 2000 KUP 31

  32. PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP SPT TELAH DISAMPAIKAN TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 TIDAK DISIDIK APABILA WP : • Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri • Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar PUSPENPA 2000 KUP 32

  33. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT • PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU • RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU • JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU • JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR • MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 % PUSPENPA 2000 KUP 33

  34. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima PUSPENPA 2000 KUP 34

  35. TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. KMK No. 541 /KMK.04/2000 Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya PUSPENPA 2000 KUP 35

  36. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU ¹ TAHUN TAKWIM HARUS DILUNASI PALING LAMBAT TGL 25 MARET SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR TGL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN PUSPENPA 2000 KUP 36

  37. SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) PUSPENPA 2000 KUP 37

  38. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK Pasal 9 ayat (3) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS : • SK PEMBETULAN • SK KEBERATAN • PUTUSAN BANDING • STP • SKPKB • SKPKBT YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PUSPENPA 2000 KUP 38

  39. PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : • SK PEMBETULAN • SK KEBERATAN • PUTUSAN BANDING • Yg mengakibatkan • pajak yg harus dibayar • bertambah • STP • SKPKB • SKPKBT • PPh Pasal 29 Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan PUSPENPA 2000 KUP 39

  40. SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KMK No. 541/KMK.04/2000 PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK syarat • Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; • Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; • Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut dianggap diterima PUSPENPA 2000 KUP 40

  41. TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. KMK No.541/KMK.04/2000 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS PUSPENPA 2000 KUP 41

  42. SARANAPEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo. KMK No541/KMK.04/2000 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 42

  43. TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jo. KMK No. 541/KMK.04/2000 JATUH TEMPO PELAPORAN NO. JENIS PAJAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D PPh Pasal 22 , Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan yang sama dengan bulan penyetoran SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Catatan : KEP.543/PJ./2000 Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya PUSPENPA 2000 KUP 43

  44. SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PASAL 13 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PASAL 15 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PASAL 17 DAN PASAL 17 B PUSPENPA 2000 KUP 44

  45. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 45

  46. JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Atau Apabila DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA PUSPENPA 2000 KUP 46

  47. SKPKBDapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun, dalam hal : Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM : - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPN /PPn.BM PPh Sendiri BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN Psl. 13 (2) KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) c Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a PUSPENPA 2000 KUP 47

  48. KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT Pasal 13 ayat (4) UU KUP PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI PUSPENPA 2000 KUP 48

  49. S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w. > 10 tahun dalam hal : Pasal 13 ayat (5) UU KUP Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % PUSPENPA 2000 KUP 49

  50. STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Pengusaha tidak melapor kan kegiatan usahanya untuk dikukuh kan sbg PKP • PKP tdk membuat FakturPajak • PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu • PKP membuat Faktur Pajak tidak lengkap PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga Bukan PKP membuat Faktur Pajak Psl 14 (1) c Psl 14 (1) b Psl 14 (1) a Psl 14 (1) d Psl14(1) e Psl14(1) f Denda 2 % x DPP Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Psl 14 (4) Psl 14 (3) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp PUSPENPA 2000 KUP 50

More Related