Ketentuan umum dan tata cara perpajakan hari 1
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 16

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1) PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda Membangun Bangsa. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1). DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Official Assessment System. Menghitung Pajak Sendiri (MPS) Menghitung Pajak Orang (MPO). UU No. 8 Tahun 1967

Download Presentation

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ketentuan umum dan tata cara perpajakan hari 1

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bersama Anda Membangun Bangsa

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN(Hari 1)

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II


Perpajakan di indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Official Assessment System

Menghitung Pajak Sendiri (MPS)

Menghitung Pajak Orang (MPO)

UU No. 8 Tahun 1967

PP No.11 Tahun 1967

Reformasi Perpajakan 1983

Self Assessment System

PERPAJAKAN DI INDONESIA


Perpajakan di indonesia1

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1983

Wewenang untuk menentukan besarnya

pajak yang terhutang ada pada pihak

aparat pajak.

Wajib pajak bersifat pasif.

Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan

Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.

Official Assessment

System

1983

Wewenang untuk menentukan besarnya

pajak yang terhutang ada pada wajib pajak

sendiri.

Wajib pajak aktif.

Pihak aparat perpajakan tidak ikut

campur melainkan hanya mengawasi.

Self Assessment

System

PERPAJAKAN DI INDONESIA

Sistem Pemungutan Pajak

Withholding system

kewenangan untuk menentukan besarnya

pajak terhutang ada pada pihak ketiga

yang bukan wajib pajak dan bukan aparat

pajak


Dasar hukum

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

UU Nomor 6 Tahun 1983

UU Nomor 9 Tahun 1994

KETENTUAN UMUM

DAN

TATA CARA PERPAJAKAN

UU Nomor 16 Tahun 2000

UU Nomor 28 Tahun 2007

Perpu Nomor 5 Tahun 2008

DASAR HUKUM


Npwp dan pengukuhan pkp pasal 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WAJIB

PAJAK

Persyaratan

Subjektif

Persyaratan

Objektif

persyaratan yang sesuai

dengan ketentuan mengenai

subjek pajak dalam UUPPh

persyaratan bagi subjek pajak

yg menerima atau memperoleh

penghasilan atau diwajibkan

untuk melakukan pemotongan/

pemungutan sesuai dengan

Ketentuan UUPPh

NPWP dan Pengukuhan PKP( Pasal 2)

Bukan Pengusaha

Pengusaha

NPWP

NPWP dan Pengukuhan


Npwp dan pengukuhan pkp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dan Pengukuhan PKP ???

WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

WPOP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas

paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP

WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas

paling lama pada akhir bulan berikutnya

WPOP selain WP di atas

*Berdasarkan PMK Nomor 20/2008


Pengukuhan pkp pasal 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pengukuhan PKP( Pasal 2)

Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sbg PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan,

( Kecuali Pengusaha Kecil )

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Ekspor Barang Kena Pajak


Tempat pendaftaran pasal 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

menurut keadaan sebenarnya/didasarkan pada kenyataan

tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor

Tempat Pendaftaran(Pasal 2)

tempat tinggal

TEMPAT

PENDAFTARAN

(kantor DJP)

tempat kedudukan

tempat kegiatan usaha

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.


Nomor pokok wajib pajak npwp

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(Pasal 1 angka 6 UU KUP)

terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

01.234.567.8 – 999 . 000

Kode WP

Kode KPP

Kode cbg


Npwp bagi wanita kawin yang memiliki penghasilan

NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN

yg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suami

Penghasilan isteri digabung dengan suami

NPWP isteri = NPWP suami

Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP


Tata cara pendaftaran

Manual

Kep. Dirjen Pajak Nomor:

KEP-161/PJ./2001

Tanggal 21 Pebruari 2001

Kep. Dirjen Pajak Nomor:

KEP-173/PJ./2004

tanggal 29 November 2004.

SE Dirjen Pajak Nomor:

Nomor SE-02/PJ./2004

Tanggal 19 Januari 2005.

e-Registration

TATA CARA PENDAFTARAN


Ketentuan umum dan tata cara perpajakan hari 1

Konsentrasi

Data Nasional

KP.DJP

Provider

Warnet

KANWIL

Kios

Pendaftaran

Form Aplikasi

pendaftaran

KPP

Wajib

Pajak

KPP

SKTS &

NPWP

KTP, KK,

SIUP DLL

KTP, KK,

SIUP DLL

Kantor Pos

MEKANISMEe-Registration

E-mail

SKTS & NPWP

e-registration

e-registration

e-registration

Kartu

NPWP & SKT

Kartu

NPWP & SKT


Penerbitan npwp dan pkp secara jabatan pasal 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar

NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan

Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya

Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan(Pasal 2)

Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.


Sanksi

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SANKSI

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

pidana penjara

6 bulan - 6 tahun

denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP


Penghapusan npwp pasal 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

diajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnya

Penghapusan NPWP

WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha

WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

dianggap perlu oleh Dirjen Pajak

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP daiam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Penghapusan NPWP(Pasal 2)


End of session

End Of Session


  • Login