PROBLEMATIKA HUKUM

1. PROBLEMATIKA HUKUM

2. PRINSIP DASAR MORAL ADA TIGA MACAM: • Prinsipsikapbaikyaitusuatukesadaranbahwamanusiajangansampaiberbuatmerugikanorang lain tanpamembedakantingkatsosialnya (siapasaja) • Prinsipkeadilanyaituperlakuan yang samaterhadapsiapasajadalamsituasi yang samadanmenghormatihaksemuaorang. Tidakmembenarkanperlakuan yang samadlmsituasi yang berbeda.

3. PRINSIP DASAR MORAL ADA TIGA MACAM: • PRINSIP HORMAT TERHADAP DIRI SENDIRI • MANUSIA JANGAN MEMBIARKAN DIRINYA MENJADI OBYEK MANUSIA LAINNYA YANG DIPERLAKUKAN SEENAKNYA MISALNYA DIPERAS, DIPAKSA ATAU DIPERALAT. • MANUSIA TIDAK BOLEH MEMBIARKAN DIRINYA TERLANTAR MAKA HARUS SELALU MENGEMBANGKAN DIRI. • MANUSIA TIDAK BOLEH SEWENANG-WENANG TERHADAP SESAMA MANUSIA

4. HUBUNGAN MORAL DAN HUKUM • Antarahukumdan moral terdapathubungan yang eratsekali. • Adapepatahroma yang mengatakan “quid leges sine moribus?” (apaartinyaundang-undangjikatidakdisertaimoralitas?). • Dengandemikianhukumtidakakanberartitanpadisertaimoralitas. • Olehkarenaitukualitashukumharusselaludiukurdengannorma moral, perundang-undangan yang immoral harusdiganti. • Disisilain moral jugamembutuhkanhukum, sebab moral tanpahukumhanyaangan-angansajakalautidakdiundangkanataudilembagakandalammasyarakat.

5. HUBUNGAN MORAL DAN HUKUM • Meskipunhubunganhukumdan moral begituerat, namunhukumdan moral tetapberbeda, • sebabdalamkenyataannyaadahukum yang bertentangandengan moral atauadaundang-undang yang immoral, yang berartiterdapatketidakcocokanantarahukumdan moral. • Untukitudalamkonteksketatanegaraanindonesiadewasaini. Apalagidalamkonteksmembutuhkanhukum. Kualitashukumterletakpadabobot moral yang menjiwainya. Tanpamoralitashukumtampakkosongdanhampa (Dahlan Thaib,h.6).

6. HUBUNGAN MORAL DAN HUKUM(Perbedaanantarahukumdan moral menurutGunawanSetiardja ) • Dilihatdaridasarnya, hukummemilikidasaryuridis, konsesusdanhukumalamsedangkan moral berdasarkanhukumalam. • Dilihatdariotonominyahukumbersifatheteronom (datangdariluardirimanusia), sedangkan moral bersifatotonom (datangdaridirisendiri). • Dilihatdaripelaksanaanyahukumsecaralahiriahdapatdipaksakan, • Dilihatdarisanksinyahukumbersifatyuridis. moral berbentuksanksikodrati, batiniah, menyesal, maluterhadapdirisendiri. • Dilihatdaritujuannya, hukummengaturkehidupanmanusiadalamkehidupanbernegara, sedangkan moral mengaturkehidupanmanusiasebagaimanusia. • Dilihatdariwaktudantempat, hukumtergantungpadawaktudantempat, sedangkan moral secaraobjektiftidaktergantungpadatempatdanwaktu.

7. HUBUNGAN MANUSIA DAN HUKUM • Manusiadanhukumadalahduaentitas yang tidakbisadipisahkan. • Bahkandalamilmuhukum, terdapatistilah yang terkenal yang berbunyi: “Ubisocietasibi jus” (dimanaadamasyarakatdi situ adahukumnya). • Artinyabahwadalamsetiappembentukansuatubangunanstruktursosial yang bernamamasyarakat, makaselaluakandibutuhkanbahan yang bersifatsebagai “semen perekat” atasberbagaikomponenpembentukdarimasyarakatitu, dan yang berfungsisebagai “semen perekat” tersebutadalahhukum. • Hukum yang baikadalahhukum yang sesuaidenganhukum yang hidup (the living law) dalammasyarakat, yang tentunyasesuai pula ataumerupakanpencerminandarinilai-nilai yang berlakudalammasyarakattersebut.

8. TujuanHukum • Prof. Subekti, SH: Hukumitumengabdipadatujuannegarayaitumencapaikemakmurandankesejahteraanrakyatnyadengancaramenyelenggarakankeadilan. • Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn: mengaturhubunganantarasesamamanusiasecaradamai. Hukummenghendakiperdamaianantarasesama. Denganmenimbangkepentingan yang bertentangansecaratelitidanseimbang • Roscoe Pound : sebagaialatmerekayasamasyarakat (law is tool of social engineering).

9. TujuanHukum • M. Kusumaatmadjatujuanpokokdanutamadarihukumadalahketertiban. Kebutuhanakanketertibaninimerupakansyaratpokokbagiadanyasuatumasyarakatmanusia yang teratur. • Menurutpembukaan UUD 1945 alineakeempat yang berbunyi “..untukmembentuksuatupemerintahan Negara Indonesia yang melindungisegenapbangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia danuntukmemajukankesejahteraanumum, mencerdaskanbangsadanikutmelaksanakanketertibandunia yang berdasarkanperdamaianabadidankeadilansosial”. • Padaumumnyahukumbertujuanmenjaminadanyakepastianhukumdalammasyarakat. Selainitu, menjagadanmencegah agar tiaporangtidakmenjadi hakim atasdirinyasendiri, namuntiapperkaraharusdiputuskanoleh hakim berdasarkandenganketentuan yang sedangberlaku.

10. PenegakanHukum • Ketikamemilihbentuknegarahukum, otomatiskeseluruhanpenyelenggaraannegarainiharussedapatmungkinberadadalamkoridorhukum. • Semuaharusdiselenggarakansecarateratur (in order) dansetiappelanggaranterhadapnyaharuslahdikenakansanksi yang sepadan. • Penegakkanhukum, adalahsuatukemestiandalamsuatunegarahukum. • Penegakanhukumadalahjugaukuranuntukkemajuandankesejahteraansuatunegara. Karena, negara-negaramajudiduniabiasanyaditandai, tidaksekedarperekonomiannyamaju, namunjugapenegakanhukumdanperlindunganhakasasimanusia (HAM) berjalanbaik.

11. EfektifitasHukumFriedmann • Substansihukum, Yaitumateriataumuatanhukum. Dalamhaliniperaturanharuslahperaturan yang benar-benardibutuhkanolehmasyarakatuntukmewujudkanketertibanbersama. • AparatPenegakHukum, Agar hukumdapatditegakkan, diperlukanpengawalan yang dilaksanakanolehaparatpenegakhukum yang memilikikomitmendanintegritastinggiterhadapterwujudnyatujuanhukum. • BudayaHukum, Budayahukum yang dimaksudadalahbudayamasyarakat yang tidakberpegangpadapemikiranbahwahukumadauntukdilanggar, sebaliknyahukumadauntukdipatuhidemiterwujudnyakehidupanbersama yang tertibdansalingmenghargaisehinggaharmonisasikehidupanbersamadapatterwujud.

12. ProblematikaHukum • Manipulasiatasfungsihukumolehpengembankekuasaan. • Aparaturpenegakhukumditengaraikurangbanyakdiisiolehsumberdayamanusia yang berkualitas. Padahal SDM yang sangatahlisertamemilikiintegritasdalamjumlah yang banyaksangatdibutuhkan. • Peneggakkanhukumtidakberjalansebagaimanamestinyakarenaseringmengalamiintervensikekuasaandanuang. Uangmenjadipermasalahankarenanegarabelummampumensejahterakanaparaturpenegakhukum.

13. ProblematikaHukum • Kepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpenegakhukumsemakinsurut. Hal iniberakibatpadatindakananarkismasyarakatuntukmenentukansendirisiapa yang dianggapadil. • Para pembentukperaturanperundang-undanganseringtidakmemerhatikanketerbatasanaparatur. Peraturanperundang-undangan yang dibuatsebenarnyasulituntukdijalankan. • Kurangdiperhatikannyakebutuhanwaktuuntukmengubahparadigmadanpemahamanaparaturdanrakyat. Bilaaparaturpenegakhukumdanrakyattidakpahambetulisiperaturanperundang-undangantidakmungkinadaefektivitasperaturan.