1 / 26

Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA

Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA. Aktivitas pengambilan karang untuk membangun pondasi rumah di sekitar pantai Karang Maritim. Rumah terbuat dari terumbu karang. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak bertanggung jawab dan illegal logging menyebabkan: Erosi

osma
Download Presentation

Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  2. Aktivitas pengambilan karang untuk membangun pondasi rumah di sekitar pantai Karang Maritim http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  3. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id Rumah terbuat dari terumbu karang

  4. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak bertanggung jawab dan illegal logging menyebabkan: • Erosi • Penurunan keanekaragaman hayati • Kehilangan sumber plasma nutfah http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  5. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merusak (illegal fishing) dgn menggunakan racun, bom ikan, arus listrik, dan penangkapan ikan yang melebihi MSY  “Overfishing”. (MSY= maximum sustainable yield= hasil tangkapan maksimum lestari). http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  6. Bom ikan dan racun sianida dpt merusak terumbu karang http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  7. 4. Industrialisasi • Industri dapat merusak & mencemari lingkungan pada tahap konstruksimaupun saat produksi. • Pada saat konstruksi kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi pada kegiatan: • Land clearing • Mobilisasi alat berat • Pengangkutan bahan bangunan, dll. • Pada tahap produksi dapat menghasilkan limbah padat, cair, gas, yang dapat mencemari lingkungan perairan, tanah dan udara. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  8. 6. SAMPAH • Sampah: • suatu benda yg tdk digunakan atau tdk dikehendaki dan harus dibuang, yg dihasilkan oleh kegiatan manusia http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  9. Jenis sampah padat: • Sampah yg mudah membusuk (garbage)  sisa makanan • Sampah yg tdk mudah membusuk (rubbish)  yg mudah terbakar & yg tdk mudah terbakar. • Sampah bangkai binatang (dead animal) • Sampah berupa abu pembakaran (ashes)  pembakaran kayu, arang, batubara • Sampah padat hasil industri (industrial waste)  potongan besi, kaleng, kaca • Sampah yg berserakan di jalan-jalan (street sweeping) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  10. Pengelolaan sampah: A. Pembakaran (inceneration/incenerasi) • Pembakaran sampah dilakukan di tempat tertutup dengan mesin khusus • Praktis dilakukan, tetapi mahal biaya pembuatan dan pengoperasiannya B. Penumpukan (dumping) • Dilakukan dengan penumpukan sampah di atas tanah terbuka  tanpa ada perlakuan • Biaya murah, tetapi berpengaruh buruk thd lingkungan: sumber penyakit, bau, dan sampah dpt terbawa aliran permukaan ke perairan umum http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  11. TPA Bantar Gebang = dumping http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  12. C. Penimbunan berlapis (sanitary landfill) • Sampah ditimbun secara berlapis dgn tanah dg ketebalan ± 20-30 cm, kemudian dipadatkan dan ditimbun scr berlapis-lapis. • Sampah yg telah rata dan padat ditimbun dgn tanah dg ketebalan 10-15 cm Sistem landfill = dumping di tanah cekung (bukan sanitary landfill) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  13. Skema Sanitary Landfill http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  14. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  15. Concept illustration of a Typical Sanitary Landfill Site http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  16. 7. LIMBAH B3 Limbah B3: • Limbah yg mengandung bahan berbahaya dan atau beracun, yg krn sifat dan atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tdk langsung, dapat merusak dan mencemari lingk. hidup, dan atau membahayakan kesehatan manusia http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  17. Limbah yg termasuk B3 memenuhi kriteria (salah satu atau lebih): • Mudah meledak • Mudah terbakar • Bersifat reaktif • Beracun • Menyebabkan infeksi • Bersifat korosif • Limbah lain, yg apabila diuji toksisitasnya dapat digolongkan sbg B3 http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  18. Pengelolaan limbah B3 memerlukan biaya mahal. Di Indonesia ada perusahaan yg menangani limbah B3, yaitu di Cibinong (Bogor) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  19. 4.2 RESPON THD LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA • Konferensi ttg Lingk. Hidup se-dunia • Konferensi internasional I ttg LH oleh PBB di Stockholm (Swedia) 5-16 Juni 1972. Setiap tgl 5 Juni  diperingati sbg “Hari Lingkungan Hidup Dunia” • Juni 1982: UNEP (United National Environment Progam= Prog. LH PBB) mengadakan di Nairobi (Kenya) http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  20. Juni 1992: KTT Bumi diadakan di Rio de Janeiro (Brasil). KTT Bumi menghasilkan kesepakatan internasional yg terdiri dari 5 dokumen: • Dokumen Deklarasi Rio ttg Lingk. & Pembangunan • Dokumen Agenda 21 yg membahas program kerja menyongsong abad 21 • Dokumen ttg prinsip-prinsip kehutanan • Dokumen Konvensi Perubahan Iklim • Dokumen Konvensi Keanekaragaman Hayati http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  21. KTT Bumi 2002: World Summit on Sustainable Development (WSSD) • 26 Agustus – 3 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan  http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  22. B. Kelembagaan & Peraturan Perundang-undangan ttg LH di Indonesia • Respon pemerintah RI thd LH: • Sejak 1973 aspek LH masuk dlm GBHN • 1978 dibentuk menteri negara pengawasan pembangunan & LH (Menneg PPLH) • 1982 Menneg PPLH diubah Menteri Negara Kependudukan dan LH (KLH) • 1993 Menneg KLH diubah menjadi Menteri Negara LH • Di tiap provinsi: Biro Bina LH (BLH). Thn 1998 BLH diganti menjadi Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingk. Daerah). Sejak 2009 Bapedalda menjadi BPLHD (Badan Pengelolaan LH Daerah) • 1990 dibentuk Bapedal Pusat http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  23. Peraturan Perundang-undangan ttg LH • UU no 32 thn 2009 ttgPerlindungandanPengelolaanLH • UU No. 26 thn 2007 ttgPenataanRuang • UU No. 27 thn 2007 ttgPengelolaan Wilayah PesisirdanPulau-Pulau Kecil • UU No. 5 thn 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • UU No 41 thn 1999 ttg Kehutanan. • UUNo.7thn 2004 ttgPengelolaanSumberDaya Air http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  24. Peraturan Pemerintah: • PP No.27 thn 1999 ttg Amdal • PP No. 41 thn 1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara • PP No. 82 thn 2001 ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • PP No.74 thn 2001 ttg Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) • dan lain-lain http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  25. 4.3 PENGENDALIAN MASALAH LINGKUNGAN http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

  26. Terima kasih

More Related