ASPEK ETIK A DAN HUKUM EMERGENCY Oleh Sofwan Dahlan

1. ASPEK ETIKA DAN HUKUM EMERGENCY Oleh Sofwan Dahlan

2. PENDAHULUAN • KetikaAccident Room atauEmergencyRoom (ER)bagikasus trauma dilaunchinguntukpertama kali pada th.1968, segera memperolehresponpositifdarimasyarakat. • Pada tahun itu, tidak kurang dari35 jutapesakitmengunjungiER(IGD),dan pada th. 1984 melonjak pesatmenjadi 160 juta. • Pesakit yang datangpun tidak lagi dibatasihanyapada emergencyakibattrauma saja. • Anehnya,kurangdari 5%yangbenar-benar yang dalamkondisiTrue Emergency.

3. EMERGENCY ROOM • Disukai olehmasyarakatAS karena: • Semakinmenurunnyajumlah Dr ygmau • bertandangkerumahpasien. • EmergencyRoom (IGD) terbuka24 jam. • Fasilitasdi Emergency Room lengkap. • EmergencyRoom biasanya dikelolaoleh • tenagaterlatih(high skilled personnel). • Asuransibersediamenanggungseluruh • biayalayanandi ER(IGD).

4. ASPEK HUKUM • Meliputi : • DEFINISI EMERGENCY • KEWAJIBAN HUKUM BAGI DOKTER • KEWAJIBAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT • 4. SANKSI HUKUM BAGI DOKTER dan RUMAH • SAKIT SEBAGAI LEMBAGA YANG TIDAK MAU • MEMBERIKAN PERTOLONGAN EMERGENCY • 5. INFORMED CONSENT PASIEN EMERGENCY • 6. EMERGENSI CARE PADA PASIEN ANAK-ANAK • YANG TIDAK DISETUJUI ORANGTUANYA

5. DEFINISI menjadipenting, sebab, penyelesaianbeberapasengketa hukum antara health care reciever dan health care provider, seringdiperlukan acuanberupakepastian DEFINISI EMERGENSI

6. TERMINOLOGY (DIANGGAP) EMERGENCY: any condition that ------ in the opinion of the patient, his family, or whoever assumes the responsibility of bringing the patient to the hospital ------ requires immediate medical attention. (versi orang awam) TRUE EMERGENCY: any condition clinically determined to require imme- diate medical care. (versi dokter) Such conditions range from those requiring extensive immediate care and admission to the hospital to those that are diagnostic problems and may or may not require admission after work-up and observation. (American Hospital Association)

7. EMTALA (Emergency Medical Teatment and Active Labor Act) (A). Suatukondisi yang ditandaiadanyagejalaberatdan akut(meliputi rasa sakitluar biasa),yang apabilatidakditangani dg segeraakandapatmengakibatkan: (i) kesehatanpasienmengalami bahaya serius (termasukwanitahamil & bayiyang dikandungnya); (ii) kerusakan organ atautubuh yang serius; atau (iii) kegagalan organ ataubagiantubuh yang serius; atau (B). Suatukondisidariwanitahamil yangtelahmengalami kontraksi, akantetapi: (i). tidakmemilikiwaktu yang cukupuntukmembawanya sampaidi RS; atau (ii). transportasike RS justruakandapat membahayakan diri wanita itu atau bayinya.

8. DEFINISI YURIDIS • Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. • (Pasal 1 angka 2 UURS) • Jadipertolonganpdpasienemergencyharus dilakukan sesegera mungkin untuk: • mencegah kematian; dan • mencegah terjadinya kecacatan menetap.

9. KEWAJIBAN DOKTER KETIKA MENEMUI SESEORANG DENGAN KONDISI EMERGENCY DI TKP (DILUAR RUMAH SAKIT)

10. KASUS A DOCTOR AT A BRIGDE Bermula dari sebuah kecelakaan lalu lintas di Bronx Whitestone Brigde New York yang menimpa seorang pengendara sepeda motor. Korban tergeletak di tengah jalan dan membutuhkan pertolongan segera, namun seorang dokter yang kebetulan lewat di tempat itu terus saja berlalu tanpa memberikan pertolongan dan itu diketahui wartawan. Selama empat malam berturut-turut profesi medis dihujat habis-habisan oleh jaringan TV di Amerika WABC menjelang Natal tahun 1963. Adilkah menyalahkan Dr tanpa melihat alasannya???

11. KASUS KITTY GENOVESE Kitty Genovese adalah seorang wanita muda yang ditusuk diluar apartmentnyadi New York Cityhingga meninggal dunia. Ada 38 orang yang menyaksikan kejadian itu, tetapi tidak seorang pun bersedia menilpon polisi hanya karena tidak mau direpotkan oleh urusan-urusan selanjutnya. Adakah something having gone wrong with the American Society ??? Bukankan Dr merupakan bagian masyarakat yg bisa terpengaruh oleh perubahan masyarakat???

12. JAJAK PENDAPAT Jajak pendapat yang kemudian dilakukan oleh Medical Tribune membuktikan bahwa: Keengganan para dokter memberikan pertolongan di TKP karena pengalaman pahitsejawat mereka sebelumnya,yaitu digugat membayar ganti rugi yang tidaksedikit jumlahnya ketika terjadi kelalaian, meskiuntuk jerih payahnyamenolong, merekatidak dibayar ataupun meminta bayaran. Padahal pertolongan di tempat kejadian oleh tenaga medik akan banyak menyelamatkannyawa dan dapat mencegah kecacatan tetap. Oleh sebab itu perlu disupport “Good Samaritan Law”.

13. GOOD SAMARITAN Tindakan menolong seseorang dgn sukarela atas dasar kemanusiaan seperti yg dilakukan oleh seorang Samaria yg baik (Good Samari-tan) saat melihat korban tergeletak dirampok. GOOD SAMARITAN LAW UU di Amerika yang memberikan kekebalan hukum kepada Dr dari tuntutan hukum akibat kelalaiannya sewaktu melakukan pertolongan diluarRS, asalkan kelalaian tersebut bukan merupakankelalaian besar(grossnegligent).

14. KEWAJIBANDOKTER • TERHADAP PENDERITA EMERGENCY • Dokter diwajibkanoleh moral & etika utk menolongseseorangdengan kondisi emergencyjika: • bentukpertolongannyamasihberadadlmkontek • profesinya. • pesakitberadadalamjarakdekatdengandokter. • doktermengetahuibahwaadakebutuhanakan • bantuanemergencyatauadapesakit dgn kondisi • serius. • d. dokterdinilailayakmemberikanbantuanserta • barangkalimembawaperalatan yang diperlukan. • (Gorton, 2000)

15. KEWAJIBAN • DI TKP (DILUAR RUMAH SAKIT) • Memberikan pertolongan Good Samaritan, • dalambentuk: • stabilisasisebisamungkin; dan • transfer ke RSterdekat. • Di Amerikaberlaku Good Samaritan Law jika • ternyata Dr melakukankelalaiankecil, sebab: • Dr tidakpunyawaktucukupuntukberpikir; • Tidakada Dr lain untukberkonsultasi; • Dr tidakmembawaperalatanygmemadai.

16. SANKSI PIDANA MENURUT KUHP • Pasal 531: • Barangsiapaketikamenyaksikanbahwaada • orangdalamkeadaanbahayamauttidak • memberipertolonganyang dapatdiberikan • padanyatanpaselayaknyamenimbulkan • bahayabagidirinyaatauorang lain, diancam, • jikakemudianorangitumeninggal, dengan • pidanakurunganpaling lama tigabulanatau • denda paling banyak …………….. • Barangsiapameliputi pula tenagakesehatan.

17. KEWAJIBAN DOKTER KETIKA MENEMUI SESEORANG DENGAN KONDISI EMERGENSI PADA SAAT DOKTER MELAKSANAKAN PRAKTEK KEDOKTERAN

18. KEWAJIBAN DALAM PRAKTEK Pasal 51 huruf d, UUPK: DokteratauDokterGigidalammelaksanakanpraktik kedokteran mempunyai kewajiban: d. melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; Pasal 79 huruf c, UUPK: Dipidana dg pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah),setiap Dr atau Drg yang: c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d.

19. KEWAJIBAN • DI INSTITUSI KESEHATAN • 1. Di Puskesmas / RS dgInitial Emergency • Care (UGD sederhana): • stabilisasisemaksimalmungkin; dan • transfer ke RS, jika sudah transferable. • 2. Di RS dg Definitive Emergency Care: • melakukanemergency treatmentsecara • paripurna.

20. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT SEBAGAI INSTITUSI ATAU LEMBAGA KETIKA KEDATANGAN SESEORANG DENGAN KONDISI EMERGENSI

21. KASUS DI AMERIKA Suatu malam seorang ayah menilpon sebuah RS, karena menurut pendapatnya, anaknya dlm kondisi emergencysehingga perlu pertolongansegera. Setelah penerimatilponmempersilahkannya maka anak itupundibawake RS itu, tetapi sesampainyadi RSternyataditolak disebabkan ayahnya belum bisa bayarDP(akibatpanik shg tidak membawa uang). Penerimatilponjuga tidak mengingatkan ttg DPtsb. Meski sudah dijelaskan bahwa untuk sampai ke RS itu ia telah melewati 4 buah RS dan akan menuntut jika anaknya meninggal dunia, RS tetap menolaknya. AkhirnyaanakitupunmeninggalsehinggaRSdituntut.

22. KASUS DI INDONESIA Suatu hari, seorang korban kecelakaan LL dibawa ke sebuah RS disebuahkotadenganmotor. RS menolak menerima pasien tsb disebabkan keterbatasannya, dan hanyamenganjurkan agar dibawa ke RS lain ygmamputanpadibantuambulan. Dengan menggunakan motor yang sama,pasienpun dibawa ke RS yang disarankan. Tragisnya, pasien meninggal duniasetibanyadi RS yang dimaksud. Akibatnya, keluarga pasien menuntut agar pihakRS yang pertamabertanggung-jawab atas kematian itu.

23. KEWAJIBAN MENURUT UURS • Pasal 29 ayat UURS: • Setiap RS mempunyai kewajiban: • c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada • pasien sesuai dgn kemampuan pelayanannya. • f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dgn • memberikan ……. pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, korban bencana dan kejadian luar biasa, atau ….. bakti sosial bagi misi ……. • (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminis-tratif, yaitu: teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

24. BENTUK KEWAJIBAN 1. Di Puskesmas / RS dgInitial Emergency Care (UGD sederhana): - stabilisasisemaksimalmungkin; dan - transfer ke RS, jika sudah transferable. 2. Di RS dg Definitive Emergency Care: - emergency treatment secara paripurna.

25. TANGGUNGJAWAB DI EMERGENCY ROOM RS DIANJURKAN ke Family Doctor EMERGENCY ROOM BukanEmergency True Emergency PASIEN harus diterimadandianggap emergensi triage DIRAWAT

26. BAGAIMANA INFORMED CONSENT PADA KONDISI EMERGENCY ??? MASIH PERLUKAH INFORMED CONSENT ???

27. KARAKTERISTIK KEDOKTERAN BEDAH/OBS-GYN • Tindakanbedahbersifatinvasifdgnrisikotinggi; • Pelaksanaannyamembutuhkanbantuananestesi yangakanmenambahrisiko; • Tindakanbedahbisamempengaruhikeutuhanfisik; • Seringkaliberhadapandengansituasiemergency yang memerlukankecepatanbertindak); • Seringmenjumpaihaltakterduga(unpredictable); • Kadangkalatindakan yang akandilakukandilihatdariaspeketikdanhukumdipertanyakan(legally or ethically questionable). • Karenaberisikomaka …… perluinformed consent.

28. INFORMED CONSENT(1) Persetujuan yang diberikan oleh pasienatau keluarganya atasdasarpenjelasan mengenaitindakan medikyangakandilakukanterhadap pasien tersebut.(Permenkes) INFORMED CONSENT(2) Persetujuan pasien atau yang mewakilinya atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigisetelahmenerimainformasiygcukup untuk dapat membuat persetujuan. (Konsil Kedokteran Indonesia)

29. INFORMED CONSENT(3) Pernyataan oleh PASIEN, atau dalam hal pasientidak berkompeten*), oleh ORANG YANG BERHAK MEWAKILI, yang isinyaberupapersetujuankepada Druntuk melakukan tindakan medik sesudah pasien atau orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya**) mengenai rencana tindakan medik yang akan dilakukan Dr.(Sofwan Dahlan) *) Tidakberkompeten: belumdewasa(21 th) atau belumpernah nikah atau tidak sehat akal. **) Informasi sekucupnya: kualitas dan kuantitas informasi cukup adekuat bagi pasien untuk dasar membuat keputusan (setuju atau tidak setuju).

30. PENJELASAN • Dari ketiga definisi tadi maka yang benar darisudut legal drafting adalah definisiketiga,sebab mampu memberikan pemahaman bahwa: • Pemegang hak utama untuk memberikan persetujuan ialah pasien. • Hakkeluargauntukmewakilipasienbukan • bersifat alternatif, tetapi kondisional (yaitu dg syaratmanakalaiatidak berkompeten). • Jika pasien sudah dewasa dan sehat akal • makakeluargasamasekali tidakberhak !!!

31. KEBIJAKAN UUPK • Bersifatnon-selective (semua tindakan medik). • Harusdidahuluipenjelasan yang cukupsebagai • landasanbagipasiendlmmengambilkeputusan. • Dapatdiberikantertulisataulisan (ucapan atau anggukankepala)?anggukan itu implied consent !!! • Untuktindakanmedikberisikotinggi,persetujuan • harusdiberikansecaratertulis. • Dalamkeadaanemergensitidakperlu informed • consent, sesudahsadarwajibdiberitahudandimintapersetujuannya??? DPR kitalucu??? • 6. Ditandatanganioleh yang berhak.

32. PERTANYAAN • APAKAH • INFOMED CONSENT emergensimasih perlu, • mengingatpelaksanaannyaperlukomunikasi sehingga dibutuhkan: • waktu yang relatif lama; serta • tingkat kesadaran compos mentis? • BUKANKAH • TINDAKAN EMERGENCY perlu dilakukan dengan cepat untuk mencegah kematian dan kecacatan?

33. PEDOMAN • PADA PASIEN EMERGENCY • 1. Jika kondisi pasien masih bisadiajakkomunikasimaka • informed consent tetappenting, tetapibukanprioritas. • Meski penting,namunpelaksanaannyatidak bolehmenjadipenghambatataupenghalangdilakukannyatindakan pertolongan penyelamatan (emergency care). • Permenkes, UUPK dan UURSmenyatakanbahwadalam • kondisiemergensitidakperluinformed consent. • Berbagaiyurisprudensidinegaramajumenunjukkanhal yang sama, yaitutindakanpadakondisiemergency dapat dilakukan tanpainformed consent. • KasusMohidin (Sukabumi), hakim membenarkandokter mencopot matapasienuntukmenyelamatkan mata yang masih sehat tanpa informed consentatas dasar teori sympatico optalmia.

34. EMERGENCY CARE • PADA ANAK TANPA IC ORANGTUA • Jikaorangtuaanaktidakbersetuju,tindakan • emergency caredapatdilakukan dgsyarat: • tindakantsb merupakan tindakan terapetik, • bukantindakanmedikeksperimental. • tanpatindakanmakaanakakanmati. • tindakanmediktsb memberikanharapan • ataupeluangpadaanakyang bersangkutan untukhidup normal, sehatdanbermanfaat. • (Goldstein, Freud danSolnit)

35. KASUS GERTI • Dr dipersalahkan di pengadilan tingkat • pertama disebabkan ia telahmemotong • kaki Gerti (10 th) tanpainformed consent karenaorangtuanyamenolakmenyetujui. • Tetapi MahkamahAgung membebaskan • dokteratas dasar pertimbanganfilosofis, • bahwapenyelamatannyawa anak jauh • lebih penting d/p keberatan orang-tuanya.

36. Terima Kasih Sampai Jumpa