1 / 48

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG. PAK Kementan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No.720.1/KPTS/OT.140/12/2006 tanggal 12 Desember tahun 2006 sudah tidak relevan lagi .

oki
Download Presentation

LATAR BELAKANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LATAR BELAKANG • PAK Kementan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No.720.1/KPTS/OT.140/12/2006 tanggal 12 Desember tahun 2006 sudah tidak relevan lagi . • Peraturan-peraturan terbaru tentang keuangan negara telah banyak diterbitkan. Antara lain PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dan No.190/PMK.02/2012 tentang Pertanggungjawaban APBN (Kedua aturan tersebut merupakan ruh-nya PAK Kementan). • Pemahaman atas berbagai peraturan keuangan negara pd tataran implementatif/operasional banyak terjadi perbedaan, khususnya adanya aturan-aturan/pasal-pasal yang bersifat multi tafsir. • Atas dasar hal tersebut, maka telah dilakukan dilakukan revisi atas PAK Kementan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan//OT.140/3/2013. Tanggal 7 Maret 2013

  2. PAK DARI MASA KE MASA

  3. Pokok-Pokok Perubahan PAK Kementan 2013 PERMENTAN No.19/Permentan/OT.140/3/2013. Tanggal 7 Maret 2013

  4. MENJADI BAB II. Pejabat Pengelola Keuangan SEBELUM Sekjen a.n Menteri Pertanian menetapkan KPA, PP-SPM dan Bendahara, pada Satker Pusat dan UPT Vertikal dan menetapkan KPA, PPK, PP-SPM dan Bendahara pada SKPD Pengelola Dana Tugas Pembantuan KPA di Satker Pusat dan UPT Vertikal menetapkan PPK dan Petugas Pengelola Keuangan Lainnya • Sekjen a.n Menteri Pertanian menetapkan KPA dan Bendahara, baik untuk Satker Pusat, UPT Vertikal dan SKPD Pengelola Dana Tugas Pembantuan • KPA menetapkan PPK dan PP-SPM serta Petugas Pengelola Keuangan Lainnya di masing-masing Satker.

  5. MENJADI SEBELUM Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan terikat tahun anggaran, sehingga setiap tahun satker harus mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan KPA harus dijabat oleh Kepala Satker PPK Pejabat satu tingkat dibawah KPA • Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan tidak terikat tahun anggaran, sehingga apabila tidak terjadi pergantian maka satker tidak perlu mengusulkan kembali. Masa kerja Pejabat Pengelola Keuangan berakhir ketika alokasi anggaran pada DIPA ybs tidak teralokasikan lagi • Pada satker setingkat Eselon I, KPA dapat dijabat oleh Pejabat Eselon II • PPK Pejabat satu tingkat dibawah KPA atau Pejabat/Pegawai yg berkompeten dan memenuhipersyaratan yang ditentukan

  6. HAL-HAL YG PERLU DITINDAKLANJUTI Sekjen a.n Menteri Pertanian membuat edaran perihal mekanisme usulan penetapan dan revisi Pejabat Pengelola Keuangan baik pada Satker Pusat dan UPT Vertikal maupun SKPD Pengelola Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan PAK Kementan yang baru. Usulan SK Penetapan/Revisi Pejabat Pengelola Keuangan dilakukan dengan mekanisme yang baru sejak tanggal surat edaran tersebut. SK penetapan/revisi Pejabat Pengelola Keuangan yang telah diterbitkan oleh Sekjen a.n. Menteri Pertanian dinyatakan masih tetap berlaku.

  7. MENJADI BAB IV. A. Pencairan Anggaran SEBELUM Tidak diatur Pembayaran dengan UP maksimal 10 jt Setiap hari uang di brankas maksimal 10 jt. • Setiap perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak dan menyampaikannya ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tsb. • Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyaksebesarRp.50 juta kecuali untuk honorarium dan perjalanan dinas. • Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyaksebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

  8. MENJADI Lanjutan Pencairan Anggaran SEBELUM 4.Revolving dilakukan setelah UP dipergunakan 75% 5. Belanja Modal harus dgn mekanisme LS. 6. Nilai tertentu TUP, persetujuan dari DJPB/Kanwil DJPB 7. Tidak diatur ttg SPBy 8. Kuitansi LS ditujukan kepada KPA • Penggantian UP (revolving) dapat dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit50% (lima puluh persen). • UP dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Modal (s.d. 50 juta) • Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN, berapapun nilainya • Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. • Kuitansi LS ditujukan kepada PPK

  9. Kesimpulan Ttg Pencairan Anggaran :Secara umum pengaturan tentang pencairan anggaran tidak berbeda/tidak ada hal-hal khusus dari aturan yang tercantum pada PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

  10. Bab IV.B. Perjalanan Dinas PAK Kementan telah mengadopsi seluruh ketentuan tentang Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut pada PMK No.113/PMK.05/2012. Beberapa pasal/ketentuan yang bersifat multi tafsir telah diperjelas sehingga diharapkan adanya kesamaan dalam hal implementasitennya. Beberapa hal tersebut yaitu ;

  11. PRINSIP PERJALANAN DINAS selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; efisiensi penggunaan belanja negara; dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan PerjalananDinasdanpembebananbiayaPerjalananDinas.

  12. SURAT TUGAS Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas dimaksud diterbitkan oleh: kepalasatuankerjauntukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanolehPelaksana SPD padasatuankerjaberkenaan; atasanlangsungkepalasatuankerjauntukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanoleh kepala satuan kerja; PejabatEselon II untukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanolehPelaksana SPD dalamlingkupunit eselon II/setingkatunit eselon II berkenaan; atau Menteri/Pimpinan Lembaga/PejabatEselon I untukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanolehMenteri/ Pimpinan Lembaga/PejabatEselon I/ Pejabat Eselon II. KewenanganpenerbitanSuratTugasdapatdidelegasikankepadapejabat serendah-rendahnya satu tingkat dibawah kepala satker dengan Surat Keputusan

  13. Penanda Tangan SPD • Pejabat yang bertandatanganpada SPD diatursebagaiberikut : • BerdasarkanatasSuratTugas, PPK menerbitkandanmenandatangani SPD padahalamanpertama; • SPD padahalaman 2 baris 1 yaitukolomkeberangkatandaritempatkedudukanketempat yang ditujuditandatanganiolehPejabat yang memberikantugas. Sedangkanpadabaris 2 danseterusnyayaitupadakolomkedatangan/tibadankolomberangkat (tempat/kegiatan yang dituju) ditandatanganiolehPejabatsetempat; • Pejabat yang memberikantugasdimaksudadalahKepalaSatkeratauPejabat yang ditunjuk; • PejabatsetempatdimaksudadalahPejabatpadainstansisetempat, PanitiaPenyelenggaraatauManajer Hotel tempatpenyelenggaraan; dan • Untukperjalanandinas yang dibiayaiolehinstansi lain, makapenandatanganan SPD padahalaman 2 baris 1 ditandatanganiolehKepalaSatkeratauPejabat yang ditunjukpadainstansiyang membiayai SPD tersebut.

  14. Format SPD Halaman 1 (Lampiran I PMK) Pada Keterangan lain-lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas

  15. Format SPD Halaman 2 (Lampiran I PMK) ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD (Instansi yang membiayai) Ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara, Instansi terkait, Manajer Hotel tempat pelaksanaan kegiatan (rapat/seminar,dll)

  16. BIAYA PENGINAPAN Biayapenginapanmerupakanbiaya yang diperlukanuntukmenginapdi hotel; atau ditempatmenginaplainnya. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut: Pelaksana SPD diberikan biayapenginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota TempatTujuansebagaimana tercantum dalam PMK tentangStandar Biaya; Biayapenginapansebagaimanadimaksudpadahuruf a dibayarkansecaralumpsum. Untuk Perjalanan Dinas paket Fullboard (akomodasi ditanggung oleh penyelenggara) maka ketentuan tersebut tidak dibenarkan.

  17. Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas • PenyetaraanpenggolonganuntukPegawaiTidakTetap yang melakukanPerjalananDinasuntukkepentingannegaradiatursebagaiberikut : • Lulusan SLTA atausederajatsampaidengan Diploma III disetarakandenganGolongan II; • Lulusan Strata I, Strata II dan Diploma IV disetarakandenganGolongan III; dan • Lulusan Strata III atauDoktoraldisetarakandenganGolongan IV. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(7)

  18. BIAYA TRANSPOR Biaya transpor tidak dapat dibayarkan untuk Perjalanan Dinas dalam kabupaten/kota yang menggunakan kendaraan dinas, sedangkan untuk perjalanan dinas yang melewati batas kota (selain DKI Jakarta) dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil, antara lain untuk pembelian bahan bakar, tol, dan parkir.

  19. Konsinyering • PerjalananDinasJabatandalamrangkamengikutirapat, seminar, dansejenisnya (konsinyering) diatursebagaiberikut : • dilaksanakandenganbiayaPerjalananDinasJabatan yang ditanggungolehpanitiapenyelenggara; • apabilatidakditanggungolehpanitiapenyelenggara, biayaPerjalananDinasJabatandimaksuddibebankanpada DIPA satuankerjaPelaksana SPD; • panitiapenyelenggaramenyampaikanpemberitahuanmengenaipembebananbiayaPerjalananDinasJabatandimaksuddalamsurat/undanganmengikutirapat, seminar, dansejenisnya. • kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor hanya dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan Eselon I lainnya (PMK 37 th 2012 ttg SBU) • rincianbiaya SPD dalamrangkarapat, seminar dansejenisnya (konsinyering) sesuaidenganketentuanbiayapaketfullboard, fulldayatauhalfdaydenganketentuan : • Akun 521 ; untukbiayaakomodasidankonsumsi (paketfullboard, fulldayatauhalfday) sesuaistandarbiayasebagaimanaPeraturanMenteriKeuangan; dan • Akun 524 ; untukbiayaselainakomodasidankonsumsi. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(7)

  20. Penambahan Jumlah Hari Kegiatan Konsinyering (Lampiran V PMK.113) Penambahan jumlah hari bagi pelaksana SPD dan berhak mendapatkan biaya akomodasi dan uang harian secara penuh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : sebanyak 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah hanya dapat diberikan bagipelaksana SPD karena adanya kendala transportasi atau daerah terpencil; atau sebanyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) harisesudahbagi pelaksana SPD dalam hal rapat/pertemuan dimulai sebelum Jam 09.00 waktu setempat atau selesai setelah jam 22.00 waktu setempat BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(7)

  21. PertanggungjawabanPerjalananDinas • Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepadapemberitugasdan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) harikerjasetelahPerjalananDinasdilaksanakan. • Laporan hasil kegiatan dibuat berdasarkan Surat Tugas yang memuat sekurang-kurangnya : • Nama, NIP, dan Jabatan pelaksana perjalanan dinas; • Maksud dan tujuanpelaksanaanperjalanandinas; • Tempat, waktu dan pembebanan biaya perjalanan dinas; • Uraian pelaksanaan dan pokok-pokok hasil pelaksanaan; dan • Laporan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) orang namun untuktujuandanmaksud yang samamaka cukup membuat 1 (satu) laporandengandisertaiuraiantugasmasing-masingpelaksana SPD • (Akan ditindaklanjuti dengan edaran Sekjen)

  22. PertanggungjawabanPerjalananDinas 3). Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, disertai dengan: SuratTugas yang sahdariatasanPelaksana SPD; SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinasataupihakterkait yang menjadiTempatTujuanPerjalananDinas; tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; Daftar Pengeluaran Riil sesuai denganformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PMK; bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan bukti pembayaran hotelatautempat menginaplainnya.

  23. Bab IV.C. REKENING PEMERINTAH Pengaturan rekening pemerintah baik Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran tidak ada perubahan. Namun untuk Rekening Lainnya termasuk Rekening BLU ada perubahan yaitu “Izin Pembukaannya Harus Melalui Sekretaris Jenderal” Atas dasar hal tersebut, maka Sekjen telah membuat Surat Edaran No.3348/KU.310/A/11/2012 tanggal 9 Nopember 2012, hal Pembukaan Rekening Lainnya.

  24. PEMBUKAAN REKENING RekeningPenerimaan KUASA BUN DAERAH (KA KPPN) RekeningPengeluaran KUASA BUN PUSAT (DIRJEN PBN) Rekening Lainnya Via Sekjen

  25. PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING LAINNYA • Surat izin permohonan pembukaan Rekening Lainnya diusulkan oleh Kepala Satker secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal melalui Eselon I terkait dengan menjelaskan perihal tujuan pembukaan rekening dan sumber dana yang akan ditampung serta menyebutkan jumlah rekening yang akan dibuka, jika permohonan pembukaan rekeningnya lebih dari satu rekening • Surat Permohonan Izin Pembukaan Rekening Lainnya harus dilampiri dengan :Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Satker dan Surat Perjanjian Kesepakatan/MOU atau dokumen lainnya yang disetarakan. • Atas usulan dari Eselon I terkait, Sekretaris Jenderal mengajukan permintaan izin pembukaan rekening lainnya kepada Dirjen Perbend. • Khusus untuk Satker BLU, rekening lainnya dapat dibuka mendahului dari permohonan izin pembukaannya dan harus dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekening dibuka.

  26. PELAPORAN REKENING

  27. Bab V. PNBP dan HIBAH Dalam pengelolaan PNBP telah dilakukan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Keuangan perihal “Optimalisasi PNBP pada Kementerian Pertanian” Selanjutnya Menteri Pertanian telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dan dituangkan dalam “Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 01/Inst/TU.2010/2/2013 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan PNBP”.

  28. Pokok-pokok Instruksi Mentan ttg PNBP • Inventarisasi potensi dan jenis tarif PNBP • Penyusunan target yang optimal • Pemungutan PNBP dengan dasar hukum yg jelas • Penyetoran PNBP secepatnya • Penyelenggaraan layanan PNBP secara profesional dan transparan • Pemberian sanksi • Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi pengelolaan PNBP kepada Mentan melalui Sekjen paling lambat 15 hari kerja pada setiap akhir semester. • Secara khusus menginstruksikan kpd Irjen untuk melakukan pengawasan, menindaklanjuti temuan Instansi Pemeriksa dan melaporkan hasil kegiatan tersebut.

  29. HIBAH Dalam rangka efisiensi dan efektifitas proses pengendalian dan akuntabilitas pertanggungjawaban Hibah, maka batasan nilai Hibah Langsung pada Satker-satker lingkup Kementerian Pertanian yang dapat disetujui serendah-rendahnya bernilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sebelumnya ketentuan tentang besaran nilai hibah tidak diatur, sehingga banyak sekali hibah-hibah dengan nilai relatif kecil dan jumlahnya banyak sulit dipantau bahkan telah menjadi salah satu pengecualian atas kualitas Laporan Keuangan Kementan tahun 2010

  30. MENJADI BAB VI. Laporan Keuangan SEBELUM Berbasis Kas Piutang TP/TGR belum diklasifikasi dan disisihkan • Berbasis Akrual • Piutang TP/TGR telah dilakukan klasifikasi dan disisihkan sesuai dengan kualitasnya, sehingga angka yang disajikan mendekati angka sesungguhnya (net realizable value)

  31. Bab VI. Pengendalian dan Pengawasan Perubahan yang mendasar yaitu tentang pengaturan Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain ; • Pimpinaninstansiwajib membentuk Tim SatuanPelaksanaPengendalian Intern (Satlak PI) yang bertugasmengevaluasi, menilaidanmereviupelaksanaan SPI olehjajaranpimpinandi unit kerjanya; • Seluruhjajaranpimpinanmelaksanakan SPI sesuaipedomanteknis yang telahdisusun, yang meliputi 5 (lima) unsuryaitu : • LingkunganPengendalian (terciptanya lingkungan yang kondusif) • Penilaian Risiko (menilai titik kritis dan analisa resiko) • KegiatanPengendalian (sesuaiukuran, kompleksitas, sifat dan fungsinya). • Informasidankomunikasi (mengidentifikasi, mencatat, danmengkomunikasikaninformasi) • Pemantauan (secara berkelanjutan)

  32. Bab VIII. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA • Perubahan mendasar perihal penyelesaian kerugian negara yaitu terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja K/L, sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa setiap diketahui timbulnya piutang pada Satuan Kerja K/L, wajib membentuk Unit Penatausahaan Piutang (UPP) yang terdiri dari : Unit Operasional, Unit Administrasi dan Unit Pembukuan. • Berdasarkan hal tersebut, Sekjen telah membuat surat edaran No.634/KU.230/A/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 perihal Pembentukan UPP dan telah dikirim ke seluruh Pimpinan Eselon I lingkup Kementan, untuk selanjutnya disampaikan ke seluruh satker yang terdapat piutang kerugian negara • Lebih lanjut, pokok-pokok perubahan PAK Kementan tentang Penyelesaian Kerugian Negara yaitu :

  33. Pengelolaan Piutang Negarastate receivables management process Proses Penagihan oleh PUPN

  34. Kewajiban Membentuk UNIT PENATAUSAHAAN PIUTANG KERUGIAN NEGARA (UPP-KN) • Dalamrangkamelaksanakanpenatausahaanpiutang KN, SatuanKerjawajib membentuk Unit PenatausahaanPiutang • UPP-KN meliputi: • Unit Operasional; • Unit Administrasi; dan • Unit Pembukuan. • Masing-masing UPP dapatdilaksanakanolehsatuataubeberapapetugassesuaidenganbesarkecilnyaorganisasidantransaksi yang ditangani. • UPP dibentuksetelahdiketahuitimbulnyaPiutang KN. • Pembentukan UPP ditetapkandalamSuratKeputusan yang diterbitkanolehKepalaSatuanKerjadantidakterikatdengantahunanggaran

  35. ORGANISASI UPP-KN Format SK Pembentukan UPP

  36. TUGAS UPP-KN • Di Tingkat Kementerian, tugas UPP dilaksanakan oleh TPKN yaitu : • Melakukan advokasi dan mediasi pembentukan UPP di Tingkat Eselon I; • Melakukan pembinaan terhadap UPP di Tingkat Eselon I dan atau bersama-sama dengan UPP Tingkat Eselon I melakukan pembinaan terhadap UPP di Tingkat Satker; • Melakukan kompilasi Laporan Piutang Tingkat Kementerian; • Melakukan rekapitulasi atas hasil rekonsiliasi data Kerugian Negara tingkat Kementerian; • Menyusun dan menyampaikan perkembangan data Saldo Piutang tingkat Kementerian kepada Menteri Keuangan setiap semester; • Mengkoordinasikan penyusunan kelengkapan data pendukung piutang.

  37. Di Tingkat Eselon I, UPP secara umum bertugas untuk : • Melakukan advokasi pembentukan UPP di Tingkat Satker yang menjadi tanggungjawabnya; • Melakukan pembinaan terhadap UPP di Tingkat Satker yang menjadi tanggung jawabnya; • Menyampaikan laporan secara berkala kepada TPKN Kementerian Pertanian; • Menyusun dan menyajikan Laporan Piutang pada Laporan Keuangan Tingkat Eselon I; • Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data Kerugian Negara lingkup Eselon I dengan Aparat Pengawas Fungsional dan Sekretariat Jenderal; • Menyusun dan menyampaikan perkembangan data Saldo Piutang kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal setiap semester; • Mengkoordinasikan seluruh tugas dan tanggungjawab UPP di Tingkat Satker yang menjadi tanggungjawabnya; • Mengkoordinasikan pembuatan kelengkapan data pendukung piutang di Tingkat Satker antara lain : SKTJM, agunan dan SSBP. • Tugas khusus UPP-KN Eselon I = UPP-KN Ditingkat Satker

  38. Uraian Tugas UPP-KN tingkat Satker yang terdiri dari Unit Operasional, Unit Administrasi dan Unit Pembukuan sbb : • Unit Operasional: • Menyelesaikansuratpenyataanpiutang; • Membuatsuratpenagihanpiutang; • Menyelenggarakanpengawasanterhadapjalannyapembayaranpenagihanpiutang PNBP; • Membuatsuratperingatanterhadappihakterutang yang lalai; • MembuatSuratPemindahanPenagihanPiutang PNBP terhadappihakterutang yang pindahSatuanKerja; • Membuat SKTL terhadappiutang yang telahdilunasiolehpihakterutangbersangkutan; • Unit Pembukuan : • Menerbitkandanmelakukanpencatatanpiutangkedalamkartupiutangberdasarkandokumen-dokumentransaksi; • Melakukanpencatatanpiutangsewarumahnegara; • MembuatDaftarRekapitulasiPiutang; • MembuatDaftarUmurPiutangdanReklasifikasiPiutang; • MembuatDaftarSaldoPiutangsetiaptriwulanberdasarkanKartuPiutang; • MembuatpenyisihanpiutangtidaktertagihdalamKartuPenyisihanPiutangTidakTertagihSemesterandanTahunan • Unit Administrasi: • Menerimadokumen/suratpenagihanpiutang; • Mengagendakansurat/dokumen yang masukmaupun yang harusdikirimkepadapihakterutang; • Membuatsuratpengantar; • Meneruskandokumentanggapanpihakterutangke unit/petugasoperasonal; • Mengirimkan bukti setor kepada unit pembukuan • Mengirimkansurattagihankepadapetugasadministrasidanpetugaspembukuan; • Membuatsurattentangpenyerahanpengurusanpiutang yang tidaktertagihkepadaDitjenKekayaan Negara KementerianKeuangan; • MembuatusulanpenghapusanpiutangsetelahmemperolehpernyataanPiutangSementaraBelumDapatDitagih (PSBDT) dariPanitiaUrusanPiutang Negara (PUPN). • Mengarsipkandokumenpiutang; Operasional • Melakukanpengarsipandokumen. • Membuatdanmengirimkanlaporan-laporan PNBP Administrasi Pembukuan

  39. PENERBITAN Surat Penagihan (SPn) • SuratPenagihan (SPn) adalahdokumen yang diterbitkanolehKepalaSatuanKerjauntukpenagihanpertamapiutang KN kepadapihakterutang • SPnwajibditerbitkanuntuksetiaptimbulnyapiutangKN. • TimbulnyapiutangKN apabila: • penyetoranpenerimaan PNBP ditetapkansecaraangsuran; • wajibbayarsampaidengantanggaljatuh tempo pembayaranbelummelunasipenyetoranpenerimaanKN yang menjaditanggungjawabnya PembayaranPiutangKN secaraangsurandariPegawaiNegeriatauPejabat Negara dilaksanakandenganmemperhitungkanpiutangmelaluipemotongangaji

  40. DASAR PENERBITAN Surat Penagihan (SPN) • wajibbayarsampaidengantanggaljatuh tempo pembayaranbelummelunasipiutang KN yang menjaditanggungjawabnya Piutang TimbulnyaPiutang • penyetoranpenerimaan Piutangditetapkansecaraangsuran • D • O • K • U • M • E • N • S • U • M • B • E • R • S P N • Lembar I untuk pihak terutang; • Lembar II untuk unit administrasi; • Lembar III untuk unit pembukuan untuk digunakan pencatatanpada Kartu Piutang • SuratKeputusanPembebananPenggantianKerugian Negara kepadabendahara; • SuratKeputusanPengenaanGantiKerugian Negara terhadappegawainegeribukanbendahara; • SuratKeputusanBadanPemeriksaKeuangantentangPembebananKerugian Negara KepadaBendahara; • SuratKeterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) • SKPP yang memuatadanyautang/sisautangkepadanegara; • Dokumen lain yang dapatmengakibatkanterjadinyapiutangKN. SPN • Sebagaipenagihanpertama • Diterbitkan paling lambat 3 harisejaktimbulnyapiutang • MemilikitanggalJatuh tempo pembayaran paling lama 1 bulan, kecualiditentukan lain

  41. SPn-1 SPn-2 SPn-3 Tahapan Penagihan Piutang KN menagih Kepala Satker menerbitkan Surat Penagihan (Penagihan Tanpa Surat Paksa) Wajib Bayar Kualitaspiutang 1 bulan 1 bulan 1 bulan SuratPenyerahanTagihan kepada KPKNL (PUPN)

  42. PENERBITAN SKTL • Setiap penyelesaian/pelunasan Piutang KN yang pembayarannya dilakukan tidak sekaligus atau secara angsuran, Satuan Kerja wajib menerbitan SKTL. • Dalam hal penyelesaian/pelunasan piutang KN yang pembayarannya dilakukan sekaligus, SSBP dijadikan sebagai bukti pelunasan. • Dalam rangka penerbitan SKTL, petugas pada Unit Pembukuan Satuan Kerja wajib mengkonfirmasi kebenaran setoran piutang KN kepada KPPN KonfirmasikebenaransetoranpiutangKNdalamrangkapenerbitan SKTL diatursbb: UntukpiutangKN yang jangkawaktupembayarannyaditetapkanlebihdari 1 (satu) tahun, konfirmasikebenaranatassetorandilakukansetiap 1 (satu) tahun. UntukpiutangKN yang jangkawaktupembayarannyaditetapkankurangdari 1 (satu) tahun, konfirmasikebenaranatassetorandilakukansblmpenerbitan SKTL • SKTL dapat digunakan sebagai dasar pemindahan hak oleh pihak yang terutang

  43. PROSEDUR PENYERAHANPIUTANG KPD KPKNL MULAI DITERIMA SANGGUP MEMBAYAR? Y MENGAKUI SEPAKAT SURAT PENYERAHAN SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (SP3N) PERNYATAAN BERSAMA (PB) PEMBAYARAN T PENELITIAN KPKNL TIDAK MENGAKUI JUMLAH HUTANG Y LUNAS? SELESAI PANGGILAN 2X DAN ATAU PENGUMUMAN PANGGILAN T LUNAS? Y ADANYA & BESARNYA PASTI ? MENGAKUI JUMLAH HUTANG TAPI MENOLAK TANDA TANGAN Y T Y MEMENUHI PANGGILAN? PEMERIKSAAN Y PSBDT T T LAKU? SURAT PENOLAKAN PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA (PJPN) SURAT PAKSA SITA LELANG T KETERANGAN: SP3N = SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PB = PERNYATAAN BERSAMA PJPN = PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

  44. PENUTUP Pasal 3 : Dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi; Pasal 4 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2013, MENTERI PERTANIAN, ttd, SUSWONO Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Kementerian Pertanian, dalam memahami dan mengimplementasikan berbagai perubahan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga pada akhirnya penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel, serta taat pada peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta good governance dan clean goverment.

  45. SURAT MENTERI KEUANGAN RI Pokok-Pokok Perubahan :

  46. SURAT MENTERI KEUANGAN RI • Penyesuaian : • KPPN sudahmemberlakukanperubahan-perubahan yang tercantumdalamSuratMenteriKeuangantersebutterhitungbulan Mei 2013. • Beberapapertanggungjawaban/SPJ keuangan yang belumterbit SP2D perludilakukanpenyesuaian. • Perlusegeradilakukanrevisianggaranbaik (revisi POK) untukmenindaklanjutiperubahan-perubahantersebut.

  47. TerimaKasih Albert Einstein, "Life is like riding a bicycle – in order to keep your balance, you must keep moving."

More Related