HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. NYNDA FATMAWATI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

2. DEFINISI Hercules Booysen HDI adalah Aturan2 Hk internasional yg berlaku thd perdagangan barang, jasa dan perlindungan HaKI HPI juga terdiri dari aturan hk nasional yg memiliki atau pengaruh lsg thd perdagangan int. sec. Umum.

3. PRINSIP DASAR HPI • PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK • PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA • PRINSIP PENGGUNAAN ARBITRASE

4. TUJUAN HPI • Mencapai perdagangan int. yg stabil & menghindari kebijakan2 & praktik2 perdagangan nasional yg merugikan neg. lainnya. • Meningkatkan volume perdagangan dunia • Meningkatkan standar hidup manusia; • Meningkatkan lapangan tenaga kerja; • Mengembangkan sistem perdagangan multilateral; • Meningkatkan pemanfaatan sumber2 kekayaan dunia, meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

5. SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INT • Perjanjian Internasional • Hukum Kebiasaan Internasional • Prinsip2 Hukum Umum • Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin • Kontrak • Hukum Nasional

6. SUBYEK HUKUM • Negara • Organisasi Internasional (Pemerintah dan Non Pemerintah) • Individu (Perusahaan Multinasional dan Bank)

7. KELEMAHAN HPI • HPI sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini menyebabkan aturan HPI kurang obyektif untuk memaksakan neg2 tunduk pd hukum. • HPI bersifat mendamaikan dan persuasif.

8. CARA MENGHINDARI KONFLIK HUKUM • Negara Sepakat Tdk Menerapkan Hk Nasionalnya • Choice of Law • Unifikasi dan Harmonisasi Hukum

9. UNIFIKASI DAN HARMONISASI • WTO-1994 (Pasal XVI ayat 4): TRIPS; TRIMs; GATS; Dispute Setlement Understanding; AGREEMENT on Agriculture; Textiles and Clothing; Anti-dumping. • The INTERNATIONAL INSTITUTE for THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT)-1940: Convention Relating to a Uniform Law on the Form of an International Sale of Goods (1964); CoI.Financial Leasing (1988). • The UNITED NATIONS COMMISSION on INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL)-1966: Un.Con.on the Carriage of Goods by Sea-1978. • ICC (The international Chamber of Commerce)-1919: The International Commercial Terms (Incoterms-1936-2000); ICC Guidelines on Advertising and Marketing on The Internet (1998); ICC International to Code of Direct Selling (1999);ICC Arbitration Rules

10. KONVENSI INTERNASIONAL TERKAIT DG JUAL BELI BENDA • CONVENTIO ON THE LAW APPLICABLE TO INTERNATIONAL SALES OF GOODS; • C ON L . GOVERNING TRANSFER OF TITLE IN INTERNATIONAL SALES OF GOODS; • C ON THE JURISDICTION OF SELECTED FORUM IN THE CASE OF INTERNATIONAL SALE OF GOODS • C. RELATING TO A UNIFORM LAW ON THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS • C.R. TO A UNIFORM LAW ON THE FORMATION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS. • FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON CONTRACTS FOR SALE OF GOODS (CISG)

11. GATT • Merupakan generasi ketiga perkembangan HPI • Memiliki tiga ciri: Internationalism; munculnya organisasi internasional (PBB; WTO); Pendirian badan2 ekonomi regional (The European Single Market-1992; The North American Free Trade Agreement-NAFTA-1994; Asean Free Trade Area-AFTA- 1 Januari 2003)

12. KILAS BALIK GATT • TAHUN 1946 – 1948 SERANGKAIAN KONFERENSI DI LONDON, NEW YORK, JENEWA DAN HAVANA UNTUK MENDIRIKAN INTERNASIONAL TRADE ORGANISATION DLM RANGKA TRIUMVIRAT (IMF DAN WORLD BANK) • TUJUAN UTAMA PEMBENTUKAN ITO ADALAH MENGUSAHAKAN TERBENTUKNYA PERSETUJUAN PENGURANGAN TARIF DI BIDANG PERDAGANGAN DUNIA, DAN MENGUSAHAKAN PERATURAN PERDAGANGAN DUNIA • ITO GAGAL DIDIRIKAN, KRN KONGRES AS MENOLAK MERATIFIKASI HAVANA CHARTER • GATT BERLAKU SEJAK JANUARI 1948

13. GATT SEMULA MERUPAKAN PERJANJIAN YG • MENGURAIKAN PROSEDUR2 UNTUK PELAKSANAAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN • KEBERADAAN GATT, DIHARAPKAN UNTUK MEMELIHARA SUATU SISTEM PERDAGANGAN YANG TERBUKA, BEBAS DAN KOMPETITIF. TERJADI PERDAGANGAN DUNIA YANG BEBAS, TANPA DISKRIMINASI, DENGAN CARA MENEMPUH DISIPLIN DIANTARA PARA ANGGOTA, SEHINGGA TIDAK MENGAMBIL LANGKAH YANG MERUGIKAN ANGGOTA LAIN, DAN BISA MENCEGAH TERJADINYA PERANG DAGANG.

14. MISI GATT • Sebagai lembaga yang selalu mengupayakan terciptanya Pasar Bebas. Dengan senantiasa mengedepankan konsep Keunggulan Komparatif atau memaksimalkan potensi (David Ricardo-1772/1823). • Keunggulan Komparatif: Negara menjadi makmur melalui konsentrasi terhadap produk apa yang bisa diproduksi oleh negara dengan sebaik-baiknya.

15. TUJUAN GATT • MENINGKATKAN TARAF HIDUP UMAT MANUSIA • MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA • MENINGKATKAN PEMANFAATAN KEKAYAAN ALAM DUNIA, DAN • MENINGKATKAN PRODUKSI DAN TUKAR MENUKAR BARANG.

16. PRINSIP-PRINSIP GATT MOST FAVOURED NATION Suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua negara terikat untuk memberikan negara2 lainnya perlakuan yang sama dlm pelaksanaan dan kebikan impor dan ekspor serta biaya lainnya

17. NASIONAL TREATMENT Produkdarisuatunegaraanggota yang diimporkedalamsuatunegaraharusdiperlakukansamasepertihalnyaprodukdalamnegeri LARANGAN RESTRIKSI KUANTITATIF Larangan RK terhadapeksporatauimpordalamapapun (mispenetapankuotaexim, restriksipenggunaanlisensiexim)

18. PERLINDUNGAN MELALUI TARIF Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tarif bea masuk) RESIPOSITAS Perundingan2 tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

19. FUNGSI GATT • Sebagai perangkat aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah. • Sebagai suatu forum perundingan perdagangan untuk mengurangi/menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, dan memantau perkembangan perdagangan • Sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dg angota2 GATT Lainnya

20. ANATOMI KETENTUAN GATT GATT MEMILIKI 38 PASAL. PASAL-PASAL TERSEBUT TERBAGI EMPAT BAGIAN • BAGIAN I : Pasal 1, Pasal Utama menetapkan prinsip utama GATT, MFN Treatment pada anggota. Pasal 2 Penurunan Tarif yang Disepakati bdr GATT. • BAGIAN II : Memuat 30 Pasal (Ps III-Ps XXII) Pasal III, larangan pengenaan pajak & upaya diskriminatif thd import; Psl IV, cinematograph film; Psl V, kebebasan transit; Psl VI, custom valuation; Psl VIII fees and formalities; Psl IX market of origin; Psl X publikasi & pengaturan2 perdagangan; Psl XI-XV mengatur restriktif kuantitatif; Psl XV mengatur kerjasama GATT dg IMF; Psl XVI himbauan penghapusan subsidi ekspor; Psl XVII menyarankan perusahaan dagang milik negara tdk melakukan diskriminasi dlm perdagangan luar negeri; XVIII mengakui bahwa neg.berkembang membutuhkan tarif flexsibel & dpt menerapkan beberapa restriksi kuantitatif untuk kebutuhan pembangunan.

21. Psl XX & XXI menetapkan pengecualian2 umum thd GATT (mis.untuk melindungi kesehatan masya.); Psl.XXII mengatur konsultasi; XXIII mengatur penyelesaian sengketa. • BAGIAN III : berisi 11 Pasal. Psl XXIV mengatur bagaimana customs union & free trade area dpt memanfaatkan pengecualian2 thd ketentuan MFN. Psl XXV menetapkan tindakan2 yg dilakukan oleh anggota para pemerintah. Mengakui beberapa pengecualian thd aturan GATT. Psl XXVI sampai XXXV berisi pengoperasian GATT. • BAGIAN IV: terdiri dari empat pasal yg ditambahkan pd th 1965. Bagian ini berisi kebutuhan2 khusus neg2 sedang berkembang. Psl XXXVII mengatur komtmen neg2 anggota untuk melaksanakan tujuan ini; Psl XXXVII tindakan bersama oleh para anggota (neg. sdg berkembang).

22. PUTARAN PERUNDINGAN • PERUNDINGAN DI JENEWA (1947, 23 NEGARA) • PERUNDINGAN DI URUGUAY (1949, 33 NGR) • P. DI TARGUAY (1950-1951, 34 NGR) • P. DI JENEWA (1955-1956, 26 NGR) • DILLON ROUND (1960-1961, 26 NGR) • KENNEDY ROUND (62 NGR, DISEPAKATI GATT-ANTI DUMPING) • TOKYO ROUND (1972-1979, 102 NGR) • URUGUAY ROUND (1984-1994) • DOHA ROUND (2001)

23. AGENDA PUTARAN GATT • 1947 JENEWA (April-Nopember 1947) • 1947-1948 HAVANA. Membahas piagam ITO dan mengesahkan piagam Havana.The General Agreement ditetapkan berlaku 1 januari 1948. • 1949 ANNECY. Menyetujui penurunan 5000 tarif • 1950/51 TORQUAY. Setuju penurunan 8700 item TAHUN2 MARAKPENGGUNAAN PANEL-GATT UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL • 1955/56 JENEWA. Penurunan 2,5 milyar dollar. • 1961/62 DILLON. 44 Tarif bernilai 4,9 milyar dollar. • 1963/67 KENNEDY. 40 milyar dollar. Gandum&kimia • 1973/79 TOKYO Kesepakatan non tariff barrier tdk bisa jalan. Kondisi Ekonomi buruk memunculkan pertentangan kepentingan antar negara. Marak proteksi.

24. 1980 -1985 : LUNTURNYA DISIPLIN ANGGOTA GATT TERHADAP ATURAN, KRN DIANGGAP TDK SESUAI DG PERKEMBANGAN; BANYAK MEMBUAT PERJANJIAN BILATERAL YG DISKRIMINATIF DAN RESTRIKTIF; MARAKNYA PEMBERIAN SUBSIDI OLEH PEMERINTAH UNTUK MENUNJANG INDUSTRI. 1986/1994 URUGUAY ROUND. PERTEMUAN TINGKAT MENTERI DI PUNTA DEL ESTE, URUGUAY. TOPIK MULAI KONSESI TARIF SAMPAI MASUKNYA TOPIK BARU (GATS, TRIPS, TRIMS); SUBSIDI PERTANIAN DIGUGAT. 1994 TERBENTUK WTO (WORLD TRADE ORGANISATION). 1996 KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO DI SINGAPURA. (SINGAPORE ISSUES): PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PERSAINGAN, KONTRAK-KONTRAK PEMERINTAH,FASILITASI PERDAGANGAN . NEGARA2 BERKEMBANG MENENTANG KARENA PERUSAHAAN BESAR AKAN MENGUASAI.

25. 2001- 2008 PUTARAN DOHA BELUM SELESAI. ISU PERTANIAN MENJADI AGENDA KELOMPOK NEGARA G-22 (DIKOMANDANI CHINA, INDIA, BRAZIL, AFRIKA SELATAN, INDONESIA) UNTUK MENENTANG SUBSIDI BESAR UNI EROPA DAN AS KEPADA PETANI2 MRK (300 MILIAR EURO). DISAMPING ITU NEGARA2 KAYA MENEGENAKAN TARIF TINGGI BAGI IMPOR PRODUK PERTANIAN NGR BERKEMBANG.

26. GATT -PU EMPAT TEKS KETENTUAN HUKUM BARU • Perdagangan Penanaman Modal (TRIMS) • Perdagangan Jasa (GATS) • Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) • Pembentukan WTO (World Trade Organization)

27. PENDAPAT PAKAR • Arief Budiman: Kalau PU berhasil disepakati, negara2 industri maju akan lebih leluasa menjalankan praktik neo-imperialisme dan neo-kolonialisme • Martin Kok Peng: Negara2 industri berusaha menguasai ekonomi dunia dengan memasukkan tema2 baru. • Thomas Ogada (duta besar kenya): Kita diundang di PU untuk ikut serta dlm mencincang dunis ketiga • Ruben Ricupero ( duta besar brasil) Menggambarkan dunia ketiga sebagai ayam yg ditanya oleh sang koki, “dengan saus apa kau ingin kulalap?

28. Felix Wilfred Ideologi globalisasi penampilannya sangat cantik dan menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya. Kelihatannya globalisasi membawa seluruh dunia bersamanya. Namun dalam kenyataannya semakin banyak orang yang ditinggalnya di padang pasir penderitaan. Globalisasi mencabut orang & menjanjikan kemakmuran. Namun, sebenarnya orang tsb diisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan.

29. TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES) Larangan Kebijakan penanaman modal suatu negara yg dpt membatasi atau bahkan merusak perdagangan dunia. Klausula perlakuan nasional (NT) dan larangan pembatasan kuantitatif Masa transisi untuk pelaksanaan 2 th neg.maju; 5 th neg sdg berkembang; 7 neg miskin.

30. PEMBATASAN YG SERING DILAKUKAN • Penanaman modal hrs menggunakan komponen lokal dlm proses produksi. • Persyaratan penggunaan bhn baku, bhn setengah jadi, suku cadang buatan dlm negeri. • Persyaratan ekspor dikaitkan investasi • Persyaratan alih teknologi • Keharusan komposisi pemilikan saham • Pembatasan transfer devisa • Pembatasan kapasitas produksi

31. PERDAGANGAN JASA (TRADE IN SERVICES) Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama seperti kepada warganegaranya terhadap jasa-jasa dari negara lainnya dengan segera tanpa syarat. Ruang lingkup jasa meliputi: • Jasa yg diberikan dlm wilayah suatu neg.kpd konsumen neg.lain, mis.turisme • Jasa yg diberikan oleh warganegara suatu neg di wilayah neg.lain, misalnya perbankan. • Jasa yg diberikan oleh warganegara suatu neg di wilayah neg.lain, misal jasa konsultan

32. PEMBATASAN YG DILAKUKAN PEM • Ketentuan Bentuk Usaha Asing • PMA dlm Bentuk Usaha Patungan • Pembatasan Permodalan Oleh Pihak Asing • Boleh tidaknya Jenis Pekerjaan tertentu yg dikerjakan Pihak Asing • Ketentuan mengenai desinvestasi atau Indonesiasi. • Ketentuan mengharuskan perusahaan asing beroperasi melalui kantor perwakilan atau melalui perusahaan Ind.

33. Ketentuan yang membatasi wilayah operasi perusahaan asing • Ketentuan yang membatasi kualitas jasa yang dapat diberikan perusahaan asing (misal hotel harus berbintang keatas) • Ketentuan yang mengharuskan perusahaan asing beroperasi melalui General Agentnya (Perusahaan Iindonesia)

34. PERDAGANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TRIPs) Implikasinya: • UU No 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang • UU No 31 Tahun 2000 Desain Industri • UU No 32 Tahun 2001 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • UU No 14 Tahun 2001 Paten • UU No.15 Tahun 2001 Merk • UU No.19 tahun 2002 Hak Cipta

35. ERA WTO • Tanggal 15 Desember 1993 PU berakhir dg disepakati Final Act • Tanggal 15 April 1994 teks akhir ditandatangani. Salah satunya disepakati pembentukan WTO. • Pem.Ind. Melakukan Ratifikasi UU No.7 Tahun 1994. • Tanggal 1 Januari 1995 World Trade Organization efektif bekerja. • WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. • GATT 1947 melebur dalam Multilateral Agreement on Trade in Goods.

36. MUKADIMAH WTO BAHWA HUBUNGAN2 PERDAGANGAN DAN KEGIATAN EKONOMI NEG2 ANGGOTA HRS DILAKSANAKAN DG MAKSUD UNTUK MENINGKATKAN STANDAR HIDUP, MENJAMIN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN PENGHASILAN NEGARA, MEMPERLUAS PRODUKSI DAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, DG PENGGUNAAN OPTIMAL SUMBER2 DAYA MANUSIA SESUAI DEG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. JUGA MENGUSAHAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP ....DALAM MENGEJAR TUJUAN2 INI DIAKUI ADANYA SUATU KEBUTUHAN AKAN LANGKAH2 POSITIF UNTUK MENJAMIN NGR BERKEMBANG, TERISTIMEWA NGR TERBELAKANG, MDPT BAGIAN DR PERTUMBUHAN PERDAGANGAN INT, SESUAI DG KEBUTUHAN PEMBANGUNAN EKONOMINYA

37. ORGAN WTO • MINISTERIAL CONFERENCE • GENERAL COUNCIL • COUNCIL TRADE IN SERVICES • COUNCIL FOR TRIPS • DISPUTE SETLEMENT BODY • TRADE POLICY REVIEW BODY

38. PENYELESAIAN SENGKETA • Hukum Acara: The Understanding on Rules and Procedures Governing the Setlement of Disputes (Kesepakatan tentang Peraturan dan Prosedur yang mengatur Penyelesaian Perselisihan) - DSU • Lembaga: • Dispute Settlement Body (DSB)

39. KEWENANGAN DSB • Membentuk panel. • Mengesahkan laporan panel dan laporan badan banding. • Mengawasi pelaksanaan putusan atau rekomendasi panel. • Memberikan wewenang pd Negara Untuk Melaksanakan Retalisasi (tindakan balasan) apabila yg kalah tdk mengindahkan putusan

40. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA • Prosedur Konsultasi • Pembentukan Panel • Pembentukan Badan Banding • Rekomendasi yang diajukan Panel atau Badan Peradilan Banding • Implementasi Laporan: Pelak. Rekomendasi, Kompensasi, atau Otorisasi Tindakan Balasan

41. ERA BARU WTO • Putaran Doha atau disevut sebagai Agenda pembangunan Doha, yang dimulai di Qatar pada bulan November 2001 telah terhenti sejak tahun 2007. • Putaran Doha diharapkan menghasilkan sebuah rezim Perdagangan Internasional yang baru menggantikan Putaran Uruguay. • Putaran Doha macet, karena negara2 maju yg dimotori AS, Uni Eropa, dan Jepang cenderung mengelabui negara berkembang. Negara miskin didesak membuka pasar, tetapi negara maju mempertahankan subsidi pemerintahan kepada petaninya. Sedangkan negara2 maju minta negara2 berkembang untuk menurukan tarif import barang2 industrinya.

42. TERIMA KASIH MATUR SUWUN