1 / 35

Analisis jabatan

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 201 4. Analisis jabatan. Program Area Perubahan RB Kem en dikbud 2011-2014. 1 . MANAJEMEN PERUBAHAN. Adanya perubahan mind set dan culture set . Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi.

murphy-moreno
Download Presentation

Analisis jabatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 Analisisjabatan

  2. Program Area Perubahan RB Kemendikbud 2011-2014 1. MANAJEMEN PERUBAHAN Adanyaperubahanmind set danculture set. Serta terbangunnyabirokrasidenganintegritasdankinerjatinggi Hasil yang Diharapkan Agenda Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi yang lebihtertib, tidaktumpangtindihdankondusif 3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Terbangunnyaorganisasi yang tepatfungsidantepatukuran (right size) 4.PENATAAN TATA LAKSANA Terbangunnyasistem, prosesdanprosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, terukurdansesuaidengan prinsip good governance 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Terbangunnyakualitas SDM aparaturberintegritas, profesional, modern dansejahtera 6. PENGUATAN PENGAWASAN Meningkatnyapenyelenggaraanfungsipendidikan yang bersih & bebas KKN 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Meningkatkankapasitasdanakuntabilitaskinerja birokrasi • 8. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIK • Layanan Satuan Pendidikan • Layanan Peserta Didik • Layanan PTK • Layanan Substansi Pendidikan • Layanan Kebudayaan/Kebahasaan Terwujudnyakemampuanlembagadalammemberikanpelayanan prima

  3. 12 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014

  4. Perkembangan Reformasi Birokrasi Kemendikbud Juli 2013 Penetapan TK 2013 oleh Kementerian Keuangan Oktober 2012 Persetujuan Tunjangan Kinerja (TK) Kemendikbud oleh UPRBN Jan 2011 Pembentukan Tim RBI 2011 Okt 2011 Kemendiknas  Kemendikbud 2009 Feb 2012 Integrasi Program RB Kebudayaan dan Kebahasaan 23 Oktober 2013 Persetujuan TK 2013 oleh Komisi X DPR RI Juni 2011 Evaluasi RB Kemendiknas oleh UPRBN Menpan Jan 2010 Pembentukan Tim RBI 2010 Januari 2013 Pembahasan TK dengan DJA Kemendikbud Kemendiknas November 2013 Pelaksanaan PMPRB oleh Itjen Kemendikbud Mei 2012 Evaluasi ulang oleh UPRBN Menpan Feb 2011 11 Program RBI Kemendiknas Maret 2010 3 Program RBI Kemendiknas Maret 2012 13 Program RBI Kemendikbud Des 2010 Dok Usulan dan Road Map RB Kemendiknas Jan 2012 Pembentukan Tim RBI Kemendikbud 2012 Maret 2013 Quality Assurance Reformasi Birokrasi Kemendikbud 11 Desember 2013 Peraturan Presiden 88/2013 tentang TK Kemendikbud ... area perubahan sektor pendidikan telah mengalami proses reformasi birokrasi, telah dievaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan telah dilakukan Quality Assurance oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional....

  5. Nilai Kesiapan Pelaksanaan 9 Program Mikro Kemendikbud oleh Tim Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2012 Nilai Dokumen Usulan dan Road Map Nilai Verifikasi Lapangan

  6. Hasil Penilaian Kesiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Hasil Akhir 0 100 6

  7. Model PMPRB yang Lama KomponenPengungkit (60%) KomponenHasil (40%) Hasilpada SDM Aparatur HasilKinerjaUtama SDM Aparatur Proses Hasilpadamasyarakat/ penggunalayanan Kepemimpinan Renstra Hasilpadakomunitaslokal, nasional, internasional KemitraandanSumberDaya

  8. Model PMPRB yang Baru KomponenPengungkit (60%) KomponenHasil (40%) KapasitasdanAkuntabilitasKinerjaOrganisasi ManajemenPerubahan PenataanPeraturan PenataanOrganisasi PenataanTatalaksana Penataan SDM Aparatur PenguatanPengawasan PenguatanAkuntabilitasKinerja PeningkatanPelayananPublik Pemerintah yang bersihdanbebasdari KKN KualitasPelayananPublik

  9. 5 15 ManajemenPerubahan PenataanSistemManajemen SDM 4,4 6,59 5 6 PenataanPeraturanPerundangan-undangan PenguatanAkuntabilitas 5,74 3,75 PENGUNGKIT (60) 6 12 PenataandanPenguatanOrganisasi PenguatanPengawasan 3,84 10,94 5 6 PenataanTatalaksana PeningkatanKualitasPelayananPublik 4,46 5,14

  10. HASIL (40)

  11. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) • Ketepatanfungsidanukuranorganisasi • Jenjangorganisasi • Duplikasifungsi • Kesesuaianstrukturdengankinerja • Kesesuaianstrukturdenganmandat • Tumpangtindihfungsi • Adaptifdenganperubahan • Perubahanstrukturorganisasi Evaluasi (3) • Hasilevaluasiditidaklanjutidenganmengajukanperubahanorganisasi Penataan (3)

  12. PENATAAN TATALAKSANA (5)

  13. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)

  14. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) • Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1) • Proses penerimaanpegawaitransparan, objektif, akuntabeldanbebasKKN (1) • Pengembanganpegawaiberbasiskompetensi (1) • Promosijabatandilakukansecaraterbuka (7) • Penetapankinerjaindividu (2) • Penegakanaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakupegawai (1) • Pelaksanaanevaluasijabatan (1) • SistemInformasiKepegawaian (1)

  15. OMBUDSMAN RI 2013 • Observasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (UU No. 25/2009)-tingkat kepatuhan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik masih rendah. • Tingkat Kementerian, 22,2% • Tingkat Lembaga Negara dan Pemerintahan 27% • Tingkat Pemerintah Daerah, 10,5% • Secara nasional, dari 28 UPP pada 18 Kementerian: • Kepatuhan tinggi 21 UPP (75%) • Kepatuhan sedang 6 UPP (21,4%) • Kepatuhan rendah 1 UPP (3,6%) UPP terkait pendidikan tinggi Kemdikbud, berada pada Kepatuhan sedang (skor 550)

  16. OMBUDSMAN RI 2013 tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masih rendah, menyebabkan; • kualitas pelayanan publik di Indonesia masih amat rendah di dunia internasional • rendahnya kepatuhan, secara langsung mengakibatkan : • Ketidakpastian hukum; • Ketidakakuratan pelayanan; • Adanya praktek pungli pada penyelenggaran pelayanan publik di pusat maupun daerah.

  17. Alur Tahapan Proses Analisis Jabatan Perhitungan Beban Kerja Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan Database Pegawai Standar Kompe-tensi Jabatan In-Fak Jabatan Kelas jabatan Uraian Jabatan Peta Jabatan Jml Kebutuhan Peg Jabatan Dihilangkan Draf Uraian Jab. Draf Peta Jab. ? Apakah memenuhi waktu kerja 1 tahun? Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (PP 46) Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi Pengembangan Database Pegawai Tidak Menghasilkan Tidak Ya Menghasilkan Digunakan untuk Menghasilkan OTK Menghasilkan Digunakan untuk SDM

  18. Latar Belakang • Pendayagunaanpegawai di dalamorganisasiadalahkuncikeberhasilansuatuInstitusi/unit kerja di dalammenghadapipersaingan. • Proses pendayagunaanpegawaitersebutdimulaidengananalisisorganisasiuntukmengetahuijenisjabatan yang diperlukan.

  19. Latar Belakang • Selanjutnyadilakukananalisisjabatanuntukmenyusunuraianjabatan yang diperlukanbagipenempatandanpembinaanpegawai. • Setelahselesaidilakukananalisisjabatan, makaperludilakukanevaluasijabatanuntukmenemukanbobotrelatifjabatan yang diperlukandalampenyusunanjenjangjabatan yang bermanfaatdalampenetapan system imbalan.

  20. Latar Belakang • Institusi/unit kerja yang berhasil menerapkan uraian jabatan dan jenjang jabatan di dalam organisasinya akan memperoleh keuntungan di dalam proses pendayagunaan dan pemberdayaan pegawai. • Uraian jabatan yang dihasilkan dari proses analisis jabatan akan memudahkan pimpinan dalam menempatkan, melakukan mutasi, rotasi “pegawai”pada posisi sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan untuk keperluan memberikan dan mendelegasikan tugas. • Di samping itu uraian jabatan juga diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karir pegawai sehingga proses pembinaan dapat dilakukan secara efektif.

  21. Latar Belakang • Sedangkanhasilevaluasijabatan(jenjangjabatan)diperlukanInstitusi/unit kerja untukkeperluanevaluasikinerjadanmembuat system imbalan yang fair. • Adanya system tersebutakanmendorongterciptanyapeningkatanmotivasi di kalanganpegawaisehinggatercapaipeningkatanproduktifitasInstitusi/unit kerja dapatdicapaisecaramaksimal. Dengan kata lain hasildarikedua proses tersebutadalahterciptanyapeningkatankinerja yang optimal sehinggamenunjang proses pertumbuhanjangkapanjangInstitusi/unit kerja.

  22. Dasar Hukum Analisis Jabatan • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan • Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 • Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 • Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

  23. Analisis Jabatan • AnalisisJabatanadalahproses, metode, danteknikuntukmemperoleh data jabatan yang diolahmenjadiinformasijabatandandisajikanuntukkepentingan program kepegawaiansertamemberikanumpanbalikbagiorganisasi, tatalaksana, pengawasan, danakuntabilitas. • Jabatanadalahkedudukan yang menunjukkantugas, tanggungjawab, wewenang, danhakseseorangPegawaiNegeriSipildalamsatuanorganisasi Negara. • Jabatanmerupakansekelompoktugas.

  24. Konsep Dasar • Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, sepertiNomor Kode Jabatan, Nama Jabatan, Unit Kerja, Nama Jabatan Bawahan Langsung, Rumusan Tugas, Rincian Tugas, Hasil Kerja, Bahan Kerja, Peralatan Kerja, Pedoman Kerja, Tanggung Jawab, Wewenang, Hubungan Kerja, Keadaan Tempat Kerja, Upaya Fisik, Risiko Bahaya, Syarat Jabatan.

  25. Konsep Dasar (lanjutan) • Uraian Jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan yang meliputi Nomor Kode Jabatan, Nama Jabatan, Unit Kerja, Nama Jabatan Bawahan Langsung, Rumusan Tugas, Rincian Tugas, Hasil Kerja, Bahan Kerja, Peralatan Kerja, Pedoman Kerja, Tanggung Jawab, Wewenang, Hubungan Kerja, Keadaan Tempat Kerja, Upaya Fisik, Risiko Bahaya, Syarat Jabatan

  26. PEMANFAATAN INFORMASI JABATAN • Analisis beban kerja • (Analisis kebutuhan pegawai) PERENCANAAN PEGAWAI REKRUTMEN & SELEKSI • Standar kualifikasi • Kriteria seleksi PERENCANAAN KARIER HASIL ANJAB • Pola karier • PETA JABATAN • URAIAN JABATAN • SYARAT JABATAN • Standar kompetensi kerja/jabatan • (PERKA BKN No 13 Tahun 2011) • Penilaian kompetensi • (PERKA BKN No 23 Tahun 2011) PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENILAIAN KINERJA • Standar kinerja • Kriteria kinerja • Evaluasi jabatan • (Bobot&peringkat jabatan) REMUNERASI DIKLAT • Analisis kebutuhan diklat

  27. PETA JABATAN ContohPeta Jabatan

  28. Aspek Analisis AnalisisJabatanpadahakekatnyaadalahanalisisorganisasi. Sesuaidenganhakekatnya, makaaspekpokok yang dianalisisdalamanalisisjabatanadalahpelaksanaanpekerjaan yang menjabarkanfungsi-fungsi yang adadisetiap unit kerja. Selainituaspek lain yang dianalisisantara lain adalahbahan-bahan yang dipergunakandalambekerjaberikutperalatankerjanya, keadaantempatkerja, sertahal-hal lain yang mempengaruhikemampuankerja.

  29. Data dan Sumber Data • Data: Dalammenganalisisjabatandiperlukanberbagaimacam data. Data yang utamaadalahpekerjaan yang dilaksanakanolehpegawai. Pekerjaandimaksudadalahpelaksanaantugassehari-hariolehsetiappegawai • Sumber Data: • parapimpinan unit kerja; • parapegawai • surat-suratkeputusantentangorganisasi (OTK); • Program kerja (renstra, RKAKL); • laporanpelaksanaanpekerjaan; • literaturataureferensi lain yang berkaitandenganmisiataufungsiorganisasi

  30. Hasil Analisis Jabatan • Hasilanalisisjabatanberupa: • PetaJabatanyang berupabentanganseluruhjabatanbaikstrukturalmaupunfungsional, sebagaigambaranmenyeluruhbagijabatan yang adadalam unit organisasiataudalaminstansi. • UraianJabatanbaikjabatanstrukturalmaupunjabatanfungsional. • SyaratJabatanyang meliputipendidikan, pelatihan, pengalamankerja, pangkatgolongan, pengetahuan, kecakapanteknis, potensi, dansikapkerja.

  31. BUTIR INFORMASI JABATAN

  32. KOMPONEN URAIAN JABATAN(PERMENPAN 33/2011) • NomordanKodeJabatan • NamaJabatan • Unit Kerja • NamaJabatanBawahanLangsung (bagijabatanStruktural) • RumusanTugas • RincianTugas • HasilKerja

  33. BahanKerja • PeralatanKerja • PedomanKerja • TanggungJawab • Wewenang • HubunganKerja • KeadaanTempatKerja: - RuanganTempatKerja - Cuaca - Suhu - Suara - Penerangan - danaspek lain yang menimbulkan ketidaknyamanan

  34. 15. UpayaFisik 16. ResikoBahaya • 17. SyaratJabatan - Pendidikan Formal - Pelatihan - PengalamanKerja - Pangkat/Golongan - Pengetahuan - KecakapanTeknis - Potensi - SikapKerja

  35. TERIMA KASIH Mosef, JA, MONE

More Related