1 / 20

Alur Pembahasan

Kebijakan AMPL dan Pencapaian MDG Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas disampaikan pada: Training for Trainers Puncak, 13 Juli 2004. Alur Pembahasan. Kondisi AMPL Indonesia Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Lembaga Berbasis Masyarakat

mills
Download Presentation

Alur Pembahasan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan AMPL dan Pencapaian MDGDirektorat Permukiman dan Perumahan, Bappenasdisampaikan pada: Training for Trainers Puncak, 13 Juli 2004

  2. Alur Pembahasan • Kondisi AMPL Indonesia • Kebijakan Nasional AMPL • Berbasis Lembaga • Berbasis Masyarakat • Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat • Millennium Development Goals

  3. Kondisi AMPL Indonesia (1) SANITASI DASAR (Data BPS, Tahun 2002) • Proportion of households using septic tank and hole for final excreta disposal = 63,5% AIR MINUM (Data BPS, Tahun 2002) • Piped water = 18,3% • Water from improved sources controlled for excreta disposal=50% • Water from improved sources regardless of distance from excreta disposal = 78,7%

  4. Kondisi AMPL Indonesia (2) • Melalui Proyek WASPOLA (Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project) disusun Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan • Indonesia sepakat untuk mencapai Millenium Development Goals pada tahun 2015 • Mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses sumber air minum dan fasilitasi sanitasi dasar

  5. Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL • Disusun oleh Kelompok Kerja AMPL (Bappenas, Depdagri, Depkes, Depkimpraswil, Depkeu) bersama dengan stakeholders terkait lainnya • Bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana AMPL yang berkelanjutan dan dapat digunakan secara efektif Berbasis Lembaga: • Masih dalam tahap penyusunan • Dilanjutkan pada WASPOLA II (mulai tahun 2004) Berbasis Masyarakat: • Sudah disepakati oleh 6 eselon I • Mulai penerapannya dalam skala luas

  6. Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat (1) • Paradigma baru: • Menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat • Menerapkan Pendekatan Tanggap Kebutuhan • Peran pemerintah: provider  fasilitator • Memberikan pilihan yang diinformasikan (informed choice): aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosaial budaya dan kelembagaa • Memfasilitasi pembentukan korporatisasi • Pelayanan tidak terbatas pada wilayah administrasi

  7. Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat (2) • Status: • Disepakati oleh pejabat eselon I dari Bappenas, Depdagri, Depkimpraswil, Depkeu dan Depkes • Dalam proses legalisasi (menjadi keppres) • Telah disosialisasikan, melalui: • Media, seperti: website www.ampl.or.id atau www.bappenas.go.id, majalah Percik, leaflet; • Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan AMPL perdesaan; • Pelaksanaan kegiatan uji coba penerapan kebijakan

  8. Penerapan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat • Tanggung jawab AMPL sepenuhnya ditangan pemda  pelaksanaan kebijakan AMPL dilakukan Pemda • Dilaksanakan pada: • Proyek AMPL perdesaan • WSLIC2, ProAir • CWSH, Rural Water Supply in NTT and NTB (JICA) • Kegiatan penerapan kebijakan, melalui proyek WASPOLA

  9. Butir-Butir Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat (1) • Air merupakan benda sosial & ekonomi • Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar Pendekatan Tanggap Kebutuhan • Pembangunan berwawasan lingkungan • Pendidikan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS) • Keberpihakan pada masyarakat miskin

  10. Butir-Butir Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat (2) • Peran perempuan dalam pengambilan keputusan • Akuntabilitas proses pembangunan • Peran pemerintah sebagai fasilitator • Peran aktif masyarakat • Pelayanan optimal dan tepat sasaran • Penerapan prinsip pemulihan biaya

  11. Millennium Development Goals • Merupakan komitmen bersama para negara anggota PBB sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor • Dideklarasikan pada Millenium Summit - Bulan September 2000 di New York • Ditegaskan kembali mengenai target MDG pada Johannesburg Summit – Bulan September 2002 di Afrika Selatan • Target AMPL: Pada tahun 2015, mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar

  12. Target MDG Isu Terkait dengan Pencapaian Target MDG Data Eksisting Action Plan Implementasi Monev Umpan Balik Hasil Alur Kegiatan Pencapaian MDG

  13. Isu Penting dalam MDG (1) • Umum • Penciptaan iklim investasi yang kondusif • Ketersediaan sumber pembiayaan Ketersediaan data yang reliable • Peran kelembagaan (institusi) • Advokasi kepada seluruh stakeholder mengenai target MDG • Konsensus dari stakeholder bagaimana mencapai target MDG (nasional maupun lokal)

  14. Isu Penting terkait dengan MDG (2) • Air Minum • Menciptakan political will pemerintah • Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat pengelola air minum • Perbaikan pengelolaan sumber daya air

  15. Isu Penting terkait dengan MDG (3) • Penyehatan Lingkungan • Penyusunan dan penegakan hukum • Peningkatan pengelolaan teknik prasarana penyehatan lingkungan • Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan penyebaran informasi

  16. Apa yang harus dilakukan? (1)

  17. Apa yang harus dilakukan? (2)

  18. Yang telah dilakukan (1)

  19. Yang telah dilakukan (2)

  20. Kesimpulan • Target MDG ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat • Telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian target MDG • Harus dilanjutkan dan ditingkatkan • Perlunya kesamaan persepsi dan penyusunan rencana tindak bersama untuk mencapai target MDG • Perlunya koordinasi • Antar departemen di tingkat pusat • Pemerintah pusat – pemerintah daerah • Pemerintah daerah – pemerintah daerah

More Related