1 / 13

Mengkaji ulang dampak kehadiran Korporasi dalam pemajuan Hak Asasi

Mengkaji ulang dampak kehadiran Korporasi dalam pemajuan Hak Asasi. Oleh : Indriaswati Dyah Saptaningrum SH, LLM. Mengapa korporasi. Hampir seluruh aspek kehidupan kita bersinggungan dengan korporasi Korporasi telah sedemikian merasuk dalam kehidupan individu

marika
Download Presentation

Mengkaji ulang dampak kehadiran Korporasi dalam pemajuan Hak Asasi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MengkajiulangdampakkehadiranKorporasidalampemajuanHakAsasi Oleh: IndriaswatiDyahSaptaningrum SH, LLM

  2. Mengapakorporasi • Hampirseluruhaspekkehidupankitabersinggungandengankorporasi • Korporasitelahsedemikianmerasukdalamkehidupanindividu • Korporasihadirdarirambutsampaiujung kaki, darikebutuhandasarsampaijaminankematian

  3. Negara Vs Korporasi • Negara bukan lagi satu-satunya kekuatan terbesar, korporasi dalam banyak aspek memiliki kekuatan yang lebih besar: • Mampu menembus batas negara (network distribusi, network pemasaran, field office, branches) • Mampu mengumpulkan resources lebih besar (revenue, eksploitasi resources tanpa batas wilayah, sumber daya manusia)

  4. Tingkat Penghasilan Korporasi jauh lebih besar daripada negara Tabel: Perbandingan income 10 Perusahan terbesar Vs income Negara anggota ASEAN tahun 2009

  5. Beberapa dampak yang penting • Pengaruhkorporasidalampembuatankebijakan • Pelanggaranhakasasi yang melibatkan: • Kekerasan • Penggusuran • Pengabaianhakmasyarakatadat/ komunitaslokal • Kelestarianlingkungan • Memilikikemampuanbesardalammempengaruhiprosesperadilan

  6. Beberapa dampak yang muncul • Korporasibisamempengaruhipembuatankebijakan/regulasi: • Internasional : • Kelompok Lobby : • TABD ( trans atlantic Business Dialogue ) – mempengaruhikebijakankomisiEropadanAmerika • World business forum for Sustainable development ( WBSD) beranggotakanlebihdari 125 korporasitermasuk Monsanto , Novartis, dll. Bertujuanmembangunkerjasamaantarabisnisdan forum pembangunanberkelanjutan. • Institusipenelitian: • IRRI , CGIAR ( consultative group for international Agricultural Research ), WIPO • UN and international bodies: • Financial institution • Standard setting institution ( FAO, WHO, World Water Forum)

  7. Nasional : • Kehadiran ‘conditionality’ dalamberbagaiperjanjianpinjaman: • Kasus UU SDA – dalamlaporan WB mengenaiimplementasiskema WATSAL, diuraikankewajibanpemerintahuntukmembentuk UU no 7/2004 ttgsumberdaya air; laporanjugamengakuiadanyatimasistensiteknisdari WB yang bekerjauntukmenjadiKimpraswilutkbisamemastikanisi UU tersebutsesuaidengan yang dikehendaki • Skemainiberlakuuntukbeberapapengaturansektor lain, sepertireformasifinansial – denganadanya UU kepailitandanperadilanniaga, • Liberalisasisektor-sektorpublik, sepertilistrik, keretaapi, PDAM, dst. • Terhambatnyausulan RUU pengendaliandampaktembakau • Hilangnyapasal-pasalmengenaidampaktembakaudidalam UU kesehatan yang baru

  8. Beberapakarakterkebijakan yang diusulkan: • Pengurangannegatif list of investment, • Peran regulatory bodies – i.e. utkpengelolaan air, listrik, dll • Pemotonganrantaiadministrasibirokrasi, ( satuatapperijinan), pemotonganrenteekonomi • Stimulus : • Sunset policy untukperusahaan • Skemapinjaman • Kesamaankedudukanbagitiapentitas; penghilanganstrukturperlindunganpadakelompokusahatertentu

  9. Pola interaksi antar aktor ormas NGOs Kelompok profesi International institutions Bantuan teknis Loans atau grants BPHN Departemen terkait Local agencies Lembaga negara KPK Bapennas Kelompok kerja antar departemen RUU International NGOs Produk Undang-Undang DPR

  10. Pelanggaran hak asasi manusia • Pelibatanapartusnegara yang mendorongpenggunaankekuatan: • PenggunaanBrimobdalamkasus PT NHM ( Nusa Halmahera Mineral) Vs MasyarakatAdatTomabarudanDumDum – diMalifutdalampenggusurandariHutanAdatToguracitahun 2003-2004 ( per tahun 35 000 USD diberikanpadaBrimobsebagaiuangkeamanan) • PenggunaansatuanmilitermelaluiInpres 4/2001 diwilayaheksploitasi Mobil Oil di Aceh • Kasus Exxon Mobile Vs 11 warga Aceh difasilitasi International Labour Rights Foundation (ILRF) • PenggunaanBrimobdalamkasusPargulaan Vs Lonsum 2006

  11. Pengadilanbukanlahruangsterildaripengaruhentitasbisnis • Penggunaanprosedurgugatanperdatadengansanksidenda yang tidakproporsionaldikaitkandengankeluhan/ pengaduankonsumen: • KasusPrita Vs Omni International - 204 Juta rupiah • KasusKhoSengSeng Vs PT Duta Pertiwi - ancaman 17 miliar • WennyKweeMulan Vs PT Duta Pertiwi • Penerapansanksipidana yang tidakproporsional: • NenekMinah Vs PT Rumpun Sari Antan • Prita Vs Omni Internasional • Manisihdkk Vs PT Segayung - ditahan • Agus Vs PT Duta Pertiwi – ditahan • 11 wargaPargulaan Vs Lonsum

  12. Penggunaan sumber daya politik dalam kasus yang melibatkan Korporasi: • Lapindo Brantas Vs Penduduk Sidoardjo

  13. Human rights standard Setting for corporate complicities • Tidakadaaturaninternasional yang mengikatsecarahukum, kecuali: • ICC (?) • UN – code of conduct ; Global compact initiative • Beberapajurisprudensidikembangkanditingkatnasional : • misal ATCA diAmerika, • Ogoni Vs Shell • Cape Plc & Gencor Limited Vs South African Asbestos Miners (7.5 million Pound sterling compensation)

More Related