PERTEMUAN 11
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 26

SURAT KETETAPAN PAJAK PowerPoint PPT Presentation


  • 730 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PERTEMUAN 11. SURAT KETETAPAN PAJAK. SURAT KETETAPAN PAJAK (Pasal 1 Angka 15). SURAT KETETAPAN PAJAK ADALAH SURAT KETETAPAN YANG MELIPUTI :

Download Presentation

SURAT KETETAPAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Surat ketetapan pajak

PERTEMUAN 11

SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak


Surat ketetapan pajak pasal 1 angka 15

SURAT KETETAPAN PAJAK(Pasal 1 Angka 15)

SURAT KETETAPAN PAJAK ADALAH SURAT KETETAPAN YANG MELIPUTI :

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB), SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT), SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak


Surat ketetapan pajak

Pasal 1 Angka 16 : SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) ADALAH SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN BESARNYA JUMLAH POKOK PAJAK, JUMLAH KREDIT PAJAK, JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK, BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI, DAN JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pasal 1 Angka 17 :SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) ADALAH SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN

Pasal 1 Angka 18 : SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) ADALAH : SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN JUMLAH POKOK PAJAK SAMA BESARNYA DENGAN JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK

Pasal 1 Angka 19 : SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) ADALAH SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KARENA JUMLAH KREDIT PAJAK LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG TERUTANG ATAU SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Surat Ketetapan Pajak


Kelebihan pembayaran pajak pasal 11 ayat 1

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKPasal 11 ayat (1)

ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17, PASAL 17B, Pasal 17C, ATAU PASAL 17D DIKEMBALIKAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERNYATA WAJIB PAJAK MEMPUNYAI UTANG PAJAK, LANGSUNG DIPERHITUNGKAN UNTUK MELUNASI TERLEBIH DAHULU UTANG PAJAK TERSEBUT.

Surat Ketetapan Pajak


Kelebihan pembayaran pajak pasal 11 ayat 1a

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKPasal 11 ayat (1a)

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AKIBAT DARI :

  • SK. KEBERATAN,

  • SK. PEMBETULAN,

  • SK. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI,

  • SK. PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,

  • SK. PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK,

  • SK. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN

  • PUTUSAN BANDING, ATAU

  • PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, SERTA

  • SK. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA,

    DIKEMBALIKAN KEPADA WAJIB PAJAK DENGAN KETENTUAN JIKA TERNYATA WAJIB PAJAK MEMPUNYAI UTANG PAJAK, LANGSUNG DIPERHITUNGKAN UNTUK MELUNASI TERLEBIH DAHULU UTANG PAJAK TERSEBUT.

Surat Ketetapan Pajak


Jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pasal 11 ayat 2

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPasal 11 ayat (2)

Pengembaliankelebihanpembayaranpajaksbgmndimaksudpadaayat (1) danayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulansejakpermohonanpengembaliankelebihanpembayaranpajakditerimasehubungandenganditerbitkannya SKPLB sbgmndimaksudPasal 17 ayat (1) atausejakditerbitkannya SKPLB sbgmndimaksudPasal 17 ayat (2) danPasal 17B, atausejakditerbitkannya SKPPKP sbgmndimaksudPasal 17C atauPasal 17D, atausejakditerbitkannya :

  • SK. Keberatan,

  • SK. Pembetulan,

  • SK. PenguranganSanksi Adm.

  • SK. PenghapusanSanksi Adm.

  • SK. PenguranganKetetapanPajak

  • SK. PembatalanKetetapanPajak,

  • SK. PemberianImbalanBunga,

  • Atausejakditerima Put. Banding,

  • AtauPutusanPeninjauanKembali

    YANG MENYEBABKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak


Imbalan bunga pasal 11 ayat 3

IMBALAN BUNGAPasal 11 ayat (3)

APABILA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DILAKUKAN SETELAH JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN, PEMERINTAH MEMBERIKAN IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PERBULAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, DIHITUNG SEJAK BATAS WAKTU SBGMN DIMAKSUD PADA AYAT (2), BERAKHIR SAMPAI DENGAN SAAT DILAKUKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN.

TATA CARA PENGHITUNGANPasal 11 ayat (4)

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

Surat Ketetapan Pajak


Membayar pajak terutang tidak tergantung pada adanya surat ketetapan pajak pasal 12 ayat 1

MEMBAYAR PAJAK TERUTANG TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAKPasal 12 ayat (1)

SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, DENGAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK.

MEMBAYAR PAJAK TERUTANG TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAKPasal 12 ayat (2)

JUMLAH PAJAK TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK ADALAH JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

TERDAPAT BUKTI SPT TIDAK BENARPasal 12 ayat (3)

APABILA TERDAPAT BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) TIDAK BENAR, DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENETAPKAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG.

Surat Ketetapan Pajak


Skpkb dapat diterbitkan dlm jk waktu 5 tahun apabila pasal 13 ayat 1 2 dan 3

SKPKB DAPAT DITERBITKAN DLM JK WAKTU 5 TAHUN APABILA :Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3)

Huruf a

BerdasarkanhasilPemeriksa an atau

Keterangan lain

Pajak yang terutang

Tidakataukurang

dibayar

Huruf e

kepada WP

diterbitkan

NPWP/PKP

secarajaba

tan sbgmn

dimaksud

dlm Ps 2 (4a)

Huruf b

SPT tdkdisam

paikandlmjk.

wkt. sbgmn Ps.

3 (3) dansetelah

ditegur, tidakdi

laporkansbgm

ditentukandalam

suratteguran

Huruf c

Berdasarkan

hasilpemerik

saanatauket

lain mengenai

PPN/PPnBM

ternyatatidak

seharusnyadi

kompensasi

atautdkseha

rusnyadikenai

Tarif 0%.

Huruf d

kewajiban

sbgmndi

maksud Ps

28 atau Ps

29 tdkdipe

nuhisehing

gatdkdpt

diketahui be

sarnyapajak

terutang.

Jumlahkurangbayardalam SKPKB sbgmn.dimaksudhuruf b, c dan d, ditambahsanksikenaikan :

b.50% dariPPhygtdkataukurangdibayardalam

satutahunpajak;

c.100% dariPPhygtdkataukurangdipotong/di

pungut/disetor,dandipotong/dipunguttapitdk

ataukurangdisetor;

d.100% dari PPN danPPnBMygtdkataukurang

dibayar.

Jumlahkurangbayardalam SKPKB

sbgmndimaksudhuruf a danhuruf e, ditambahdenganSanksi Adm. Berupabunga 2% per bulan, maks. 24 bulan.

Surat Ketetapan Pajak


Spt menjadi pasti setelah jangka waktu 5 tahun pasal 13 ayat 4

SPT MENJADI PASTI SETELAH JANGKA WAKTU 5 TAHUNPasal 13 ayat (4)

BESARNYA PAJAK TERUTANG DALAM SPT, MENJADI PASTI DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), SETELAH

  • SAAT TERUTANGNYA PAJAK, ATAU

  • BERAKHIRNYA MASA PAJAK,

  • BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU

  • TAHUN PAJAK,

    TIDAK DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak


Skpkb dapat diterbitkan setelah 5 lima tahun pasal 13 ayat 5

SKPKB DAPAT DITERBITKAN SETELAH 5 (LIMA) TAHUNPasal 13 ayat (5)

WALAU JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TELAH LEWAT SKPKB TETAP DAPAT DITERBITKAN DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 48 % DARI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, APABILA :

  • WAJIB PAJAK SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT DIPIDANA KARENA MELAKUKAN TIDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, ATAU

  • TINDAK PIDANA LAINNYA YANG DAPAT MENIMBUL KAN KERUGIAN PADA NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

Surat Ketetapan Pajak


Tidak dikenai sanksi pidana pasal 13a

TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA (Pasal 13A)

WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT, ATAU MENYAMPAIKAN SPT, TETAPI ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR, SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA APABILA :

1.KEALPAAN TERSEBUT PERTAMA KALI DILAKUKAN WAJIB PAJAK,

2.WP WAJIB MELUNASI KEKURANGAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG BESERTA SANKSI KENAIKAN BERUPA KENAIKAN 200% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR, YANG DITETAPKAN MELALUI PENERBITAN SKPKB

Surat Ketetapan Pajak


Surat tagihan pajak stp pasal 1 angka 20

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)(Pasal 1 Angka 20)

SURAT UNTUK MELAKUKAN TAGIHAN PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA

PENERBITAN STPPasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, dan d

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA :

a. PajakPenghasilantahunberjalantidakataukurangdibayar,

b. Dari hasilpenelitianterdapatkekuranganpembayaranpajaksebagaiakibatsalahtulisdan/atausalahhitung,

c. WajibPajakdikenaisanksiberupadendadan/ataubunga,

d. Pengusaha yang telahdikukuhkansebagai PKP, tetapitidakmembuatfakturpajak, ataumembuatfakturpajaktetapitidaktepatwaktu.

Surat Ketetapan Pajak


Penerbitan stp pasal 14 ayat 1 huruf e

PENERBITAN STPPasal 14 ayat (1) huruf e

Pengusaha yang telahdikukuhkansebagai PKP yang tidakmengisifakturpajaksecaralengkapsbgmndimaksuddlmPasal 13 ayat (5) UU PPN danperubahannya, selain :

1. Identitaspembelisbgmndimaksud Ps. 13 (5) huruf b UU PPN 1984 danperubahannya,

2. Identitaspembelisertanamadantandatangansbgmndimaksud Ps. 13 (5) huruf b danhuruf g UU PPN 1984 danperubahannya, dalamhalpenyerahandilakukanoleh PKP pedagangeceran.

Surat Ketetapan Pajak


Surat tagihan pajak pasal 14 ayat 2

SURAT TAGIHAN PAJAKPasal 14 ayat (2)

SURAT TAGIHAN PAJAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN SURAT KETETAPAN PAJAK

SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAKPasal 14 ayat (3)

  • JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK SBGMN DIMAKSUD PADA HURUF a DAN HURUF b, DITAMBAH DENGAN SANKSI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN UTK PALING LAMA 24 BULAN, DIHITUNG SEJAK :

  • SAAT TERUTANGNYA PAJAK, ATAU

  • BERAKHIRNYA MASA PAJAK,

  • BAGIAN THN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak


Sanksi dalam surat tagihan pajak pasal 14 ayat 4

SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAKPasal 14 ayat (4)

TERHADAP PENGUSAHA ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF d, HURUF e, ATAU HURUF f MASING-MASING, SELAIN WAJIB MENYETOR PAJAK YANG TERUTANG, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) DARI DASAR PENGENAAN PAJAK

SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAKPasal 14 ayat (5)

TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) HURUF g DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG DITAGIH KEMBALI, DIHITUNG DARI PENERBITAN SKPKPP SAMPAI DENGAN PENERBITAN STP BAGIAN DALAM BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN

Surat Ketetapan Pajak


Skpkbt pasal 15 ayat 1

SKPKBT Pasal 15 ayat (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SETELAH SAAT TERUTANGNYA PAJAK, ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK APABILA DITEMUKAN DATA BARU YANG MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG SETELAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SKPKBT.

SKPKBT Pasal 15 ayat (2)

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI

BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI JUMLAH KEKURANGAN TERSEBUT.

Surat Ketetapan Pajak


Tidak dikenakan kenaikan 100 pasal 15 ayat 3

TIDAK DIKENAKAN KENAIKAN 100%Pasal 15 ayat (3)

KENAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (2) TIDAK DIKENAKAN APABILA :

  • SKPKBT DITERBITKAN BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS DARI WAJIB PAJAK ATAS KEHENDAK SENDIRI;

  • DGN SYARAT DIRJEN PAJAK BELUM MULAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SKPKBT TERSEBUT.

Surat Ketetapan Pajak


Skpkbt dapat terbit setelah lewat 5 lima tahun pasal 15 ayat 4

SKPKBT DAPAT TERBIT SETELAH LEWAT 5 (LIMA TAHUN)Pasal 15 ayat (4)

APABILA JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TELAH LEWAT, SKPKBT TETAP DAPAT DITERBITKAN DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR 48 % DARI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM HAL :

1. WAJIB PAJAK STL JK. WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DI PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, ATAU

2. TINDAK PIDANA LAINNYA YANG DAPAT MERUGI KAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

Surat Ketetapan Pajak


Penerbitan skplb pasal 17 ayat 1 2 dan 3

PENERBITAN SKPLBPasal 17 ayat (1), (2) dan (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB):

(1).APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG;

(2).APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG;

(3).SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI, APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU DATA BARU, TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAH NYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

Surat Ketetapan Pajak


Surat ketetapan pajak nihil pasal 17a

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHILPasal 17A

DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL, APABILA :

  • JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG; ATAU

  • PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK; ATAU

  • TIDAK ADA PEMBAYARAN PAJAK.

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAKPasal 17B ayat (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, SELAIN PERMOHONAN KELEBIHAN SBGMN DIMAKSUD PASAL 17C DAN 17D, HARUS MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK PALING LAMA 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK SURAT PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP.

Surat Ketetapan Pajak


Perlakuan pemeriksaan thd bukti permulaan tindak pidana pasal 17b ayat 1a

PERLAKUAN PEMERIKSAAN THD BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANAPasal 17B ayat (1a)

KETENTUAN SBGMN DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI BIDANG PERPAJAKAN, KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

PENERBITAN SKPLB LEWAT JK. WKT. PEMERIKSAANPasal 17B ayat (2)

APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MENERBITKAN SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR.

Surat Ketetapan Pajak


Imbalan bunga karena skplb terlambat terbit pasal 17b ayat 3

IMBALAN BUNGA KARENA SKPLB TERLAMBAT TERBITPasal 17B ayat (3)

APABILA SKPLB TERLAMBAT DITERBITKAN SBGMN DIMAKSUD PADA AYAT (2), WAJIB PAJAK BERHAK MENERIMA IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN DITERBITKAN SKPLB.

Surat Ketetapan Pajak


Penagihan pajak dengan surat paksa pasal 20 ayat 1

STP;

SKPKB;

SKPKBT;

SK. PEMBETULAN;

SK. KEBERATAN;

PUTUSAN BANDING;

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSAPasal 20 ayat (1)

JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERDASARKAN :

YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PENANGGUNG PAJAK SESUAI

DENGAN JANGKA WAKTU SBGMN DIMAKSUD DLM Ps. 9 (3) atau (3a)

DILAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Surat Ketetapan Pajak


Penagihan seketikadan sekaligus pasal 20 ayat 2

PENAGIHAN SEKETIKADAN SEKALIGUSPasal 20 ayat (2)

DILAKUKAN APABILA :

  • Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

  • Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka mengecilkan atau menghentikan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

  • Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usaha, menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

  • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau

  • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Ketetapan Pajak


Penagihan pajak dengan surat paksa pasal 20 ayat 3

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSAPasal 20 ayat (3)

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Surat Ketetapan Pajak


  • Login