1 / 52

lampiran

lampiran. R encana P embangunan & P engembangan P erumahan & K awasan P ermukiman ( RP3KP). 1. DASAR HUKUM  Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor : 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan R encana P embangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di

kimball
Download Presentation

lampiran

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. lampiran

  2. RencanaPembangunan & • PengembanganPerumahan & KawasanPermukiman • (RP3KP) 1

  3. DASAR HUKUM  KeputusanMenteri Negara Perumahandan PermukimanNomor: 09/KPTS/M/IX/1999 tentang PedomanPenyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (R P 4 D) RP4D (RP3KP) PENGERTIAN RP4D: LANDASAN HUKUM YANG ADA Skenariopenyelenggaraanpengelolaanbidangperumahandanpermukiman yang terkoordinasidanterpadusecaralintassektoraldanlintaswilayahadministratif. Jabaranpengisianrencanapolaruangkawasanpermukimandalam RTRW. PP No. 38 Th 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahan, Lamp. D  bahwaPemprovdanPemKab/Kota bertugasmenyusun RP4D Provinsi, Kabupaten, Kota) PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PenjelasanPasal 97 Ayat (1) Huruf f  tentangRencanaSektor. LINGKUP WILAYAH RP4D • RP4DProvinsi; • RP4DKota; • RP4D Kabupaten PENGUATAN LANDASAN HUKUM RP3KP Pasal 14 Tugaspemerintahprovinsi, huruf e. menyusunrencanapembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukiman(RP3KP) lintaskabupaten/kota. Pasal 15 Tugaspemerintahkabupaten/kota, huruf e. menyusunrencanapembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukiman(RP3KP) ditingkatkabupaten/kota. UU No 1 Th 2011tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3

  4. Pengertian RP3KP SESUAI RTRW TERKOORDINASI DAN TERPADU SKENARIO PENYELENGGARAAN PKP** DI DAERAH LINTAS SEKTORAL DAN WILAYAH PROGRAM DAN KEGIATAN RP3KP *RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah ** PKP : PerumahandanKawasanPermukiman

  5. TUJUAN RP3KP MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP* MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI-SOSIAL-BUDAYA MEWUJUDKAN SPM** BIDANG PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEMANGKU KEPENTINGAN TUJUAN RP3KP Skenario *PKP: PerumahandanKawasanPemukiman ** SPM : StandarPelayanan Minimal

  6. Kedudukan RencanaPembangunan Dan PengembanganPerumahan Dan KawasanPermukiman (RP3KP)Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan UU Sektoral lainnya UU 1/2011 & UU 20/2011 UU 26/2007 UU 25/2004 UU Sektor PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN • UU PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN • UU RUSUN UU Sektor UU Sektor • RTRWN (PP 26/2008) • RTRW Provinsi • RTRW Kabupaten • RTRW Kota • RPJPN (UU 17/2007) • RPJP Provinsi • RPJP Kabupaten • RPJP Kota 1. Pasal 14 2. Pasal 15 Permen PU 15/2009 : Pedoman PenyusunanRTRW Provinsi Kepmen Perkim 09/1999 : Pedoman PenyusunanRP4D (Dalam proses Revisi) Permen PU 16/2009 : Pedoman PenyusunanRTRW Kabupaten RP3KP Provinsi Kabupaten Kota Rencana Sektoral Lainnya Permen PU 17/2009 : Pedoman PenyusunanRTRW Kota Renstra SKPD RPJMD RPIJM RPKPP LINGKUP WILAYAH RP3KP • RP3KP Provinsi • RP3KP Kabupaten • RP3KP Kota R K P 6

  7. KENAPA PERLU RP3KP RTRW menjadipedomanuntuk : penyusunanrencanapembangunanjangkapanjangdaerah; penyusunanrencanapembangunanjangkamenengahdaerah; pemanfaatanruangdanpengendalianpemanfaatanruang; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbanganantarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi Permasalahanperumahandankawasanpermukiman Backlog Rumah tidak layak huni Perumahankumuhdanpermukimankumuh Rumah liar, perumahan liar Bagaimanamerumuskankebijakandanstrategipembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukiman ? Bagaimanamengalokasikanruanguntuktipologiperumahandankawasanpermukiman? Bagaimanamenangani/mengaturkualitasperumahan? RTRW hanyamengatur : Penetapanpusatperkotaandanpusatpelayanan Penetapansistemjaringanprasarana Penetapankawasanlindung Penetapankawasanpermukimanperkotaandanpermukimanperdesaan (skalaprovinsi) Penetapankawasanpermukimanperkotaandanpermukimanperdesaan (skalakabupaten) Penetapankawasanperumahankepadatanrendah, sedang, dan/atautinggi (skalakota) Penetapanindikasi program

  8. KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN Perencanaanpembangunan dan pengembangan PKP  Mengidentifikasi dan menganalisis a.l. Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, jumlahkebutuhanperumahandalam 20 tahunkedepan (sesuaidenganumur RTRW), kebutuhan PSU pendukung PKP, sebaran/intensitaspertumbuhanperumahan, dll. LAND BANKING RP3KP Implementasi RP3KP, tidaklepasdariupayapenyediaantanah. Tanahsebagaiasetdan modal bagipembangunandaerah,termasukbagipembangunanperumahandanpermukiman 8

  9. TAHAPAN PENYUSUNAN RP3KP Diagram Alur Proses Penyusunan RP3KP dan siklus Pembaharuan Rencana 9

  10. FasilitasiPenyediaanTanah untukPembangunanPKP 2

  11. LINGKUP PENYEDIAAN TANAH Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Langsung Dikuasai Negara TAHAPAN PENYEDIAAN TANAH RUMAH TAPAK PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERENCANAAN Konsolidasi Tanah RUMAH SUSUN Peralihan atau pelepasan hak PENYEDIAAN TANAH PENYEDIAAN TANAH Pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah PEMATANGAN LAHAN PEMUGARAN Pendayagunaan tanah wakaf (untuk Rusun) PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN TANAH PEREMAJAAN Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar PEMUKIMAN KEMBALI WASDAL PEMANFAATAN TANAH Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT PEMERINTAH PUSAT PELAKU PEMBANGUNAN 11 PenyediaanTanah untuk Pembangunan PKP

  12. TAHAPAN PENYEDIAAN TANAH • IndikasiKebutuhan Tanah • Indikasi Potensi Tanah • Perencanaan Pencadangan Tanah • Pemeriksaan thdp • RTRW • RP3KP • RDTR • Peraturan Zonasi • RTBL • RTR Kawasan • STATUS LAHAN • AMDAL/UKL/UPL PERENCANAAN Perolehan tanah dilakukan melalui pengadaan lahan, pencabutan hak, jual – beli, tukar – menukar, atau perolehan dari tanah – tanah terlantar PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH Penguasaan Tanah PENYEDIAAN TANAH Tersedia Kaveling Tanah Matang Penyiapan tanah matang dan melengkapi dengan sarana - prasarana, dan utilitas pendukung, a.l. pembangunan jalan, saluran drainase , dll. PEMATANGAN LAHAN PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN TANAH Pendistribusian tanah sesuai keperluannya yaitu untuk kepentingan umum/sosial (Pemerintah) atau kepentingan komersial (Swasta) Pemanfaatan Tanah Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya WASDAL PEMANFAATAN TANAH 12 PenyediaanTanah untuk Pembangunan PKP

  13. FasilitasiPenyediaanPSU Permukiman (PSU Primer 3

  14. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Kawasanperkotaanberkembangpesatdankapasitas DAYA DUKUNG PERMUKIMAN MENURUN  lahan semakin langka dan mahal  pembangunan perumahan, menjadi terbatas  perlu upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru UU NO. 1 TAHUN 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) 7,6 JUTA Rumah + Jumlah Kekurangan Hunian • MP3EI (PERPRES NO.32/2011)memerlukan dukungan pengembangan permukiman : • ketersediaan tenaga kerja • ketersediaan tempat untuk pengembangan kegiatan usaha/ekonomi • dukungan infrastruktur permukiman • kepastian bermukim bagi para stakeholders MP3EI DIBUTUHKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU (TEMPAT TINGGAL DAN SEKALIGUS TEMPAT BEKERJA)  MANDIRI Lahan pengembangan permukiman baru di daerah pinggiran kota yang cepat berkembang, masih relatif murah dan tersedia untuk pembangunan dalam skala besar  permukiman baru. Perlu Segera Menyusun Konsep Kebijakan Pengembangan Permukiman 14

  15. TUJUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN • Mendukung penyediaan perumahan layak huni Mengendalikan pemanfaatan ruang. Bantuan PSU kawasan permukiman diharapkan akan menjadi “frame” pada kawasan yang akan dikembangkan Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyediaan PSU kawasan permukiman sejak awal sebelum perumahan dan permukiman dibangun maupun peningkatan kualitas PSU Mendukung keterpaduan PSU antar kawasan. Hal ini dikarenakan antar satuan perumahan, antar satuan perumahan dengan permukiman, bahkan antar satuan permukiman, diharapkan akan terhubung satu sama lain • DUKUNGAN PROGRAM  • Penyediaan Tanah • Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Rinci Permukiman Baru • Stimulan PSU Permukiman (Primer) 15

  16. PENGERTIAN DAN BATASAN KAWASAN PERMUKIMAN BATASAN/Skala KAWASAN PERMUKIMAN Diatas 10.000 RUMAH PERMUKIMAN Diatas 1.000 - 3.000 RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN 3.000 - 10.000 RUMAH (Pasal 6 ayat3 Permenpera 7/2013) UU 1 /2011  kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan PERUMAHAN 15 - 1.000 RUMAH 16

  17. BANTUAN PENYUSUNAN RENCANA RINCI DAN PEMBANGUNAN PSU PRIMER (4) • BANTUAN KEMENPERA • Rencana Rinci Pengembangan Kawasan • Bantuan Stimulan PSU Primer • (Jalan dan Drainase) 17

  18. BANTUAN PENYUSUNAN RENCANA RINCI DAN PEMBANGUNAN PSU PRIMER (5) • TIPIKAL RANCANG BANGUN BANTUAN KEMENPERA • Jalan AksesPermukiman • Lebarbadanjalan : 20 meter • JalanPoros • Lebarbadanjalan : 12 meter • Drainase • DrainaseJalanAkses • DrainaseJalanPoros 18

  19. FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA BESAR/KOTA BARU (1) PERSYARATAN ADMINISTRASI 19

  20. FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA BESAR/KOTA BARU (1) KRITERIA LOKASI PENANGANAN 20

  21. FasilitasiPenyediaan (BantuanStimulan) • PSU PERUMAHAN 4

  22. PERSYARATAN ADMINISTRASIBANTUAN PSU PERUMAHAN • SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG UNTUK MEMBANGUN UNIT RUMAH, DENGAN HARGA DAN KETENTUAN LUAS BANGUNAN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH (KPR FLPP) PERSYARATAN ADMINISTRASI SURAT PERNYATAAN DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENERIMA ASET BANTUAN PSU SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KEMENPERA 22

  23. PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN PSU PERUMAHAN • LOKASI SESUAI DENGAN PERUNTUKAN PERUMAHAN PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA PERSYARATAN TEKNIS LOKASI SUDAH MEMILIKI RENCANA TAPAK YANG TELAH DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA STATUS TANAH TIDAK DALAM SENGKETA ATAU BERPOTENSI SENGKETA SERTA HAK MILIK PEMDA LUAS LOKASI SEKURANG-KURANGNYA 6 (ENAM) HEKTAR ATAU MEMILIKI DAYA TAMPUNG SEKURANG-KURANGNYA 300 (TIGA RATUS) UNIT RUMAH TERSEDIA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOMPONEN PSU (TERDAPAT SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG UNTUK MENYERAHKAN ASET TANAH PSU KEPADA PEMDA) SUDAH ADA DED PSU 23

  24. BANTUAN PSU PERUMAHAN(1) • Jalan • Spesifikasi : beton, aspal, paving • L : 400 cm • Bantuan merupakan LPA (Lapisan Pondasi Atas), sedangkan LPB (Lapisan Pondasi Bawah) dibangun oleh pengembang • Drainase • Spesifikasi : pasangan batu kali • L : 40 cm, T : 60 cm • Jaringan Air Minum • Spesifikasi : PVC atau PE (untuk kondisi tanah yang memungkinkan untuk digali), atau GIP (untuk tanah berbatu) • Dimensi pipa ditentukan 1) kebutuhan debit yang akan dialirkan, 2) koefisien beban puncak, 3) tekanan dalam pipa 24

  25. BANTUAN PSU PERUMAHAN (2) • TPST • Komponen bangunan TPST : 1) hanggar, 2) tempat memilah, 3) alat pencacah, 4) tempat kompos • Sarana pengumpul berupa gerobak sampah atau becak sampah atau motor sampah • JaringanListrik • Daya listrik terpasang setiap rumah sebesar 450 – 1300 VA • Komponen jaringan listrik : 1) trafo, 2) tiang listrik, 3) kabel distribusi dari PLN • PeneranganJalanUmum (PJU) • Komponen PJU : 1) trafo, 2) tiang lampu, 3) kabel distribusi listrik dari PLN • Kuat penerangan 500 lux, tinggi >5 meter dari muka tanah • Dalam hal telah tersedia jaringan distribusi listrik, namun belum terdapat PJU, maka PJU bisa ditempatkan pada jaringan distribusi listrik 25

  26. BANTUAN PSU PERUMAHAN (3) • SistemPengolahanLimbahTerpadu (SPLT) • Material unit pengolah air limbah : beton bertulang atau plastik (fiber glass) • Material pipa pengaliran dari rumah : PVC, polyethelene, atau pipa beton (kemiringan minimal 2%) 26

  27. FasilitasiBantuanStimulanPeningkatanKualitas(BSPK) PerumahanKumuh & PermukimanKumuh 5

  28. KONSEP KEBIJAKAN PEREMAJAAN PENGERTIAN • Merupakan upaya pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh • Upaya peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat • Penghuni untuk sementara waktu dimukimkan di tempat lain, untuk selanjutnya dimukimkan kembali di lokasi yang telah diremajakan • Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya LOKASI PENANGANAN • Kepadatan bangunan cukup tinggi • Kualitas bangunan sangat rendah • Prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan/membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni PRINSIP PENANGANAN • Peran pemerintah pusat, pada Th.1-2 relatif lebih dominan (konsep pilotting) • Pemda berperan penting dalam sosialisasi, relokasi sementara, dan administrasi pertanahan 28

  29. KONSEP KEBIJAKAN PEMUGARAN PENGERTIAN • Merupakan upaya penanganan melalui perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang telah menurun kualitasnya, agar menjadi layak huni • Kegiatan dilakukan tanpa perombakan yang mendasar • Fokus penanganan : peningkatan kualitas fisik bangunan rumah dan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman KONSEP PENANGANAN • Dilaksanakan pada perumahan dan/atau permukiman kumuh dengan kategori kumuh ringan atau sedang, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan • Pemerintah Pusat melaksanakan stimulan dalam rangka pemugaran (pada th. 1-2)  penyusunan rencana penanganan, bantuan stimulan, fasilitasi lainnya (bimtek, kerjasama antar lembaga, dll) • Pemkab/kota sebagai leader (sosialisasi, delineasi kawasan, penetapan lokasi, tindak lanjut program penanganan, koordinasi lintas sektoral) 29

  30. KONSEP KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI PENGERTIAN • Merupakan upaya memindahkan lokasi perumahan dan permukiman dari lokasi yang rawan bencana, kumuh, dan/atau lokasi yang alih fungsi, menurut rencana tata ruang, ke lokasi yang sesuai dengan peruntukan sebagai perumahan dan permukiman • Bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. • Pemukiman kembali, hanya dapat dilakukan dengan alasan: • lokasi terkena dampak bencana; • lokasi rawan bencana; dan/atau • alih fungsi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. KONSEP PENANGANAN • Peran pemerintah pusat, pada Th.1-2 relatif lebih dominan (konsep pilotting)  perencanaan kawasan, bantuan stimulan PSU, pembangunan rumah • Pemda berperan penting dalam sosialisasi, penyiapan lokasi pemukiman kembali, administrasi pertanahan, tindak lanjut upaya pemukiman kembali 30

  31. KONSEP KEBIJAKAN PENCEGAHAN (1) PENGERTIAN • Merupakan upaya untuk menjaga kelayakan dan fungsi perumahan dan permukiman sehingga tidak terjadi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh • Dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat, melalui berbagai upaya agar tidak tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 31

  32. PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PERSYARATAN ADMINISTRASI • LOKASI TELAH DITETAPKAN SEBAGAI LOKASI PERUMAHAN/PERMUKIMAN KUMUH DENGAN SK BUPATI/WALIKOTA DIPRIORITASKAN PADA LOKASI YANG TELAH MEMILIKI DOKUMEN RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SURAT USULAN BANTUAN PENANGANAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KEMENPERA 32

  33. PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS (1) PERSYARATAN TEKNIS • LUAS WILAYAH PENANGANAN SEKURANG-KURANGNYA 3 (TIGA) HEKTAR PRIORITAS LOKASI PENANGANAN PADA PERMUKIMAN KUMUH KOTA BERADA PADA PERUNTUKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM RTRW KABUPATEN/KOTA Kepadatan penduduk : > 400 jiwa/ha  kota kecil > 500 jiwa/ha  kota besar dan sedang > 750 jiwa/ha  kota metropolitan LETAK PERUMAHAN CENDERUNG MENGELOMPOK (CLUSTER) > 60% RUMAH TIDAK/KURANG LAYAK HUNI 33

  34. PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS (2) PERSYARATAN TEKNIS • DAERAH TERBANGUN > 80% DARI LUAS LOKASI PERMUKIMAN SECARA KESELURUHAN KUALITAS PSU PERUMAHAN DI BAWAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKA PENYAKIT (DEMAM BERDARAH, DIARE, ISPA, DLL) AKIBAT BURUKNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN CUKUP TINGGI INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (ANGKA KRIMINALITAS, DLL) YANG CUKUP TINGGI RAWAN BENCANA (KEBAKARAN, BANJIR, LONGSOR, DLL) PENGHASILAN RATA-RATA PENGHUNI DI BAWAH UMR 34

  35. FasilitasiPeningkatanKualitas • PSU Perumahan & Permukiman • MelaluiDAK BidangPKP 6

  36. KRITERIA UMUM LOKASI DAK BIDANG PKP 36

  37. KRITERIA KHUSUS LOKASI DAK BIDANG PKP A. PERUMAHAN YANG DIBANGUN BADAN USAHA /PEMDA B. PERUMAHAN YANG DIBANGUN MASYARAKAT 37

  38. FasilitasiPenyediaanPSUPascaBENCANA 7

  39. 8 • HUNIAN BERIMBANG

  40. LANDASAN FILOSOFIS Dihuniolehmasyarakatdariberbagaiprofesi, tingkatekonomidan status sosial Dilandasi rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial Menghindari pengelompokan hunian yang dapat mendorong kerawanan sosial Aspek Sosial Budaya MewujudkanSilake 5 Pancasila, yaitu keadilansosialbagiseluruhRakyat Indonesia dibidangperumahan. PemenuhankebutuhanrumahbagiseluruhRakyat Indonesia (Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H) Aspek Keadilan Sosial Perumahanataukawasan permukiman yang dibangunsecaraserasidanseimbangantararumahsederhana, rumahmenengahdanrumahmewah Meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Aspek Keadilan Ekonomi 40

  41. A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN HUNIAN BERIMBANG UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34, 35, 36, dan 37 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 16 Permenpera No. 10 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang Permenpera No. 07 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang B. PENGERTIAN Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara seimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial 41

  42. E. TUJUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TUJUAN HUNIAN BERIMBANG Menjamin tersedianya rumah mewah, menengah dan sederhana (satu hamparan atau tidak satu hamparan) Menciptakan keserasian tempat bermukim (secara sosial dan ekonomi) Mewujudkan kerukunan antar golongan masyarakat (Profesi, ekonomi dan status sosial) Mewujudkan subsidi silang (PSU,Pembiayaan, Pengelolaan) Efisiensi Pendayagunaan Lahan 42

  43. PERSYARATANLOKASI (Pasal 7) LINGKUNGAN HUNIAN PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN SATU HAMPARAN (ayat 3) LOKASI HUNIAN BERIMBANG TIDAK SATU HAMPARAN (ayat4) Dalam Satu Kabupaten/Kota 43

  44. Konsorsium KSO Kerjasama Lainnya(Ps 13 Ayat 4) BADAN HUKUM Berdiri Sendiri atau Kumpulan Badan Hukum (Ps 13 Ayat 3) PENYELENGGARAAN HUNIAN BERIMBANG Perencanaan, Pembangunan dan Pengendalian (Pasal 12, 13, 14 dan 15) PENGENDALIAN DILAKUKAN UNIT TEKNIS PEMDA KAB/KOTA(Ps 15 ayat 1) PEMBANGUNAN PKP DENGAN HUNIAN BERIMBANG (Pasal 13) DOKUMEN PERENCANAAN Rencana tapak; Desain rumah; Spesifikasi Teknis rumah; Rencana Kerja; dan Rencana Kerjasama. (Ps 12 ayat 6) PerijinanPenertiban Penataan (Ps 14 Ayat 3) PERENCANAAN PKP DENGAN HUNIAN BERIMBANG (Pasal 12) 44 Perencanaan Pembangunan Pengendalian

  45. KERJASAMA Badan Usaha (Pasal 13 ayat 4) KERJASAMA BADAN USAHA KEMITRAAN STRATEGIS Pengembang Rumah Mewah Konsorsium WIN-2 SOLUTION Pengembang Rumah Sederhana PEMBINAAN Kerjasama Operasional Pengembang Rumah Menengah Kerjasama Lainnya 45

  46. TANGGUNG JAWAB (Pasal 16, 17, dan 18) Pemerintah(Ps 16 Ayat 1) Kabupaten/Kota (Ps 18 Ayat 1 dan 2) Provinsi (Ps 17) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan koordinasi Pengendalian pelaksanaan Izin lokasi sesuai dgn hunian berimbang Penyusunan kebijakan Pembinaan dan koordinasi Pemantauan. Evaluasi. Penyusunan kebijakan; Pembinaan dan koordinasi Pemantauan. Evaluasi. 46

  47. INSENTIF Pemerintah kepada Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Keringanan Pajak untuk rumah sederhana (Pasal 20) BantuanProgram BantuanProgram BantuanPSU BADAN HUKUM PROVINSI KABUPATEN/KOTA BantuanPSU Pemberian Penghargaan Bantuan Kredit Konstruksi melalui program FLPP Pemberian Penghargaan Pemberian Penghargaan 47

  48. INSENTIF Pemda Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Bantuan PSU (Pasal 21) BantuanProgram Pemberian Penghargaan Pemberian Penghargaan KABUPATEN/KOTA BADAN HUKUM 48

  49. INSENTIF Bantuan Program Pemda Kabupaten/Kota kepada Badan Hukum Pemberian kemudahan perolehan lahan (Pasal 22 ayat 1) BADAN HUKUM Bantuan PSU Pemberian kemudahan perizinan Keringanan Biaya Retribusi Pemberian Penghargaan Dukungan Aksesibilitas keLokasi 49

  50. PENGAWASAN (Pasal 15 Permenpera 7/2013) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan tugas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hunian Berimbang PEMANTAUAN • Menteri dapat membentuk Tim Pelaksana Pengawasan, yang tdd : • Konsultan Profesional • Pemerintah Daerah • Pihak Kejaksaan dan/atau • Pihak Kepolisian EVALUASI KOREKSI 50

More Related