1 / 39

HUKUM PIDANA KHUSUS

HUKUM PIDANA KHUSUS. Prepared By : Ikama Dewi Setia Triana. PRIVAT. Antar individu/ masy Ex. Hk Perdata. HUKUM. Individu/masy dg negara Ex. Hk Pidana HAN HTN. PUBLIK. HUKUM PIDANA ?. ?. HUKUM PIDANA :

khalil
Download Presentation

HUKUM PIDANA KHUSUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PIDANA KHUSUS Prepared By : Ikama Dewi Setia Triana

  2. PRIVAT Antar individu/ masy Ex. Hk Perdata HUKUM Individu/masy dg negara Ex. Hk Pidana HAN HTN PUBLIK

  3. HUKUM PIDANA ? ? • HUKUM PIDANA: • Sekumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. ? Hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana

  4. ? HUKUM PIDANA ?APA OBJEKNYA TINDAK PIDANA Normatif OBJEK HK PIDANA Faktual/ empirik PERBUATAN JAHAT/ KEJAHATAN

  5. Tindak Pidana (Strafbaar feit) • SecaraNormatif(dlm arti hk pidana): Perbuatan sebagaimana dirumuskan dlm hukum pidana/memenuhi rumusan UU (in abstracto) • SecaraFaktual/empirik : Perbuatan manusia yg memperkosa atau menyalahi norma dasar dari masyarakat (in concreto) Perbuatan jahat

  6. Pokok Pangkal : • Perbuatan • Pidana (Pasal 10 KUHP) Pidana : Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yg melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

  7. TINDAK PIDANA BENTUK TP ? JENIS TP ? • Pembagian Kualifikasi Juridis (KUHP/UU) : • - Kejahatan & Pelanggaran • Pembagian teoritik/keilmuan : • Dilihat dari perbuatannya : (a) delik • commissionis (aktif); (b) delik omissio- • nis (pasif); • Dilihat dari sikap batin (unsur sub- • jektif) : (a) delik dolus; (b) delik culpa; • Dilihat dari kewenangan menuntut : • (a) delik biasa; (b) delik aduan; • Dst. • Permufakatan jahat (samenspanning/ conspiracy) • Persiapan (voorbereiding/preparation) • Percobaan (poging/attempt) • TP selesai • Penyertaan (deelneming/complicity) • Perbarengan (concursus) • Pengulangan (Recidive)

  8. TINDAK PIDANA BENTUK TP JENIS TP • DIURAIKAN SECARA SINGKAT; • TERUTAMA AKIBAT JURIDIS • DARI PERBEDAAN “KEJAHATAN” • DAN “PELANGGARAN” DIURAIKAN SECARA SINGKAT. TERUTAMA BENTUK TP YANG ADA DI DALAM KUHP

  9. JENIS - JENIS T P • Kejahatan (Bk. II) dan Pelanggaran (Bk.III) • Delik Formal dan Delik Materiel • Delik Berbuat/aktif (commissionis) dan Delik Tidak Berbuat/pasif (omissionis) • Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan • Delik Dolus dan Delik Culpa • DelikUmumdan DelikKhusus • Delik yang dikodifikasi & yang tidak dikodifikasi.

  10. BENTUK-BENTUK TP/DELIK(Forms of Criminal Offence) • Permufakatan Jahat (samenspanning/ conspiracy) • Persiapan (voorbereiding/preparation) • Percobaan (poging/attempt) • Penyertaan (deelneming/complicity) • Perbarengan (concursus) • Pengulangan (recidive)

  11. BENTUK-BENTUK TP/DELIK (KUALIFIKASI/ISTILAH JURIDIS) Yang diatur dalamAturan Umum(Buku I ) KUHP : • Percobaan (poging/attempt) • Penyertaan (deelneming/ complicity) • Perbarengan (concursus) Yang diaturdalam Aturan Khusus(Buku II & III) KUHP : • Permufakatan jahat(samenspanning/conspiracy) • Persiapan (voorbereiding/ preparation) • Pengulangan(recidive) TIDAK BERLAKU (Tidak mengikat) UU KHUSUS Oleh karena itu, UU Khusus harus membuat ketentuan sendiri. BERLAKU (MENGIKAT) UU KHUSUS (kecuali ditentukan lain)

  12. Unsur-unsur TP : • Perbuatan manusia • Di ancam dengan pidana/dirumuskan dalam UU • Melawan hukum • Dilakukan dg kesalahan • Adanya kemampuan bertanggungjawab

  13. Perbuatan Asas Legalitas (Principle Of Legality) Pasal 1 ayat 1 KUHP Suatu Perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturannya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Fungsi Melindungi Instrumental

  14. KUHP : Legalitas Formal (Seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar UU/sesuai apa yang diatur dalam UU) Pasal 1 ayat 1 KUHP Mengalami pergeseran ke Legalitas Materiil Seseorang dapat dihukum tidak musti sesuai apa yang dirumuskan dalam UU, tetapi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis/hukum yg hidup dalam masyarakat (hukum adat, agama)

  15. PENAL PIDANA (Straf/Punishment) Pasal 10 KUHP Pidana POKOK : • Pidana mati - kurungan • Penjara - Denda • Pidana TAMBAHAN : • - Pencabutan hak • - Perampasan barang • - Pengumuman keputusan hakim

  16. Hukum Pidana ? SIAPA SUBJEKNYA ? ? • KUHP : Manusia - Perumusan diawali dg kata “barang siapa” - Jenis pidana Ps 10 KUHP, hanya dapat diterapkan pd manusia - Pasal 59 KUHP • UU di luar KUHP, mengalami Perkembangan :Badan hukum /Korporasi

  17. Hukum Pidana ?APA JENISNYA ? • Hk Pidana Formil - Materiil • Hk pidana Umum – Khusus • Hk pidana Dikodifikasikan- tdk dikodifikasi • Hk pidana Tertulis – tdk tertulis • Dll

  18. Jenis Hk. PidanaDiMANA SUMBERNYA ? KUHP HK PIDANA MATERIEL UU DI LUAR KUHP HK PIDANA (POSITIF) Hk PIDANA FORMAL/ACARA KUHAP

  19. HK PIDANA UMUM KUHP HK PIDANA MATERIL HK PIDANA KHUSUS Ketent. Pidana Di Luar KUHP KUHAP UU No 8/1981 HK PIDANA FORMAL

  20. Hk Pidana Umum : • Hukum pidana yang berlaku secara umum yang pengaturannya berada di dalam KUHP Hk Pidana Khusus (Bijzondere Straaf-recht): • Hukum pidana yang berlaku bagi perbuatan tertentu atau golongan tertentu yang pengaturannya diletakan di luar KUHP

  21. Hukum Pidana Khusus :Aturan hk yg menyimpang dari TP umum sehubungan dg perbuatan-perbuatan tertentu dan golongan tertentu yg pengaturannya diletakan di luar KUHP • Tujuan di pelajari : Untuk mengetahui/mempelajari penyimpangan yg di lakukan oleh Ketentuan di luar KUHP terhadap HP Umum (KUHP). Letak kekhususannya :Terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari HP Umum yg menyangkut kelompok orang dan perbuatan tertentu.

  22. K U H P Hk Pidana Umum Bk. I (Ketent.Umum) Ps. 1 - 103 Bk. II (Kejahatan) Ps. 104 - 488 Bk. III (Pelanggarann) Ps. 489 - 569 Pasal 103 KUHP Kodifikasi Hk pidana (suatu ksatuan yg perlu diprtahankan Perkembangan masalah yg hrs diakomodasi oleh Hk Pidana UU di luar KUHP Hk Pidana Khusus

  23. K U H P CENTRAL ATURAN KHUSUS (Special Rules) ATURANUMUM (General Rules) Bk. I KUHP (Psl. 1 – 103) Bk. II kUHP (Kejahatan) Ps. 104 - 488 Bk. III KUHP (Pelanggaran) Ps. 489 - 569 UU Khusus di luar KUHP)

  24. Hubungan Hk Pidana Umum dg Hk Pidana Khusus Sbg Hk Umum & Khusus (Lex Specialist deroget lex generalis) Hk Pid Umum (KUHP), sbg bentuk Kodif. Hk pidana KOD I F I KAS I ? Pembukuan aturan2 dalam satu kitab UU menurut suatu sistem tertentu yg sistematis lengkap & tuntas Prinsip : Memberi peluang lahirnya hk pidana di luar KUHP (Pasal 103 KUHP)

  25. Jembatan/ Pertalian lahirnya Hk pidana Khusus (Lex Specialist) Pasal 103 KUHP Ketentuan dalam Bab I s/d Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan Lainnya diancam dengan pidana, kecualiditentukan lain

  26. Fungsi Pasal 1 0 3 KUHP • Sebagai dasar hukum berkembangnya UU di luar KUHP (Dimungkinkkannya muncul ketentuan lain di luar KUHP) • Sebagai pasal jembatan/penghubungketentuan bab I s/d Bab VIII Buku I KUHP dg ketentuan pidana di Luar KUHP • Boleh disimpanginya KUHP

  27. A. Nolte, 2 macam pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP : • UU lain menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya pasal 103 • UU ini menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh/sebagian dari pasal 103

  28. Pasal 63 (2) KUHP Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yg dikenakan. Lex Specialist deroget lex generali

  29. Letak/Kedudukan Hk Pidana Khusus Sebagai pelengkap dari hukum pidana umum yg dikodifikasi, terutama terkait dengan perkembangan masalah di masyarakat yg harus di akomodasi oleh KUHP dan tidak bisa ditampung oleh Hukum Pidana Umum (KUHP) @ Merupakan hk pidana pengecualian/exeptionil terhadap ketentuan2 dlm KUHP dan KUHAP.

  30. Kategori Perkembangan Masalah yg hendak ditampung oleh Hk Pidana : Mobility of Society Complexity of Society The affluence of Society Technology advance of Society The Regulation of Society

  31. Perkembangan masalah Perkemb tdk trll besar dg ruang lingkup mikro Perkemb mslh sangat besar sbg hasil Konvensi I’L & berkonotasi politik/ekonomi serta memerlukan penanganan yg cepat Menyusun perangkat Per-UU-an khusus Model evolusioner PRO : 1. Penyimpangan asas Kodifkasi & penyim pangan itu Msh dpt dipertahankn 2.Berlaku luwes & dpt Mengisi Kekosongan hk KONTRA : Penyimpangan asas kodifikasi amat berbhy jk penyimpangan tsb thd asas2 umum KUHP (terutama asas legalitas Amandemen Thd KUHP

  32. Ciri-Ciri Hk Pidana Khusus : • Obyekperbuatannyatertentu • DimungkinkanpenyimpanganterhadapHukumpidanaUmum (KUHP) danhukumacaranya (KUHAP) • Diaturdiluar KUHP Example: UU No 35 tahun 2009 : Narkotika UU No 31/1999 jo No 20/2001 : Korupsi UU no 3 tahun 1997 : PengadilanAnak

  33. UU Pidana Khusus (Bijzondere Wetten):Yaitu :UU pidana selain KUHP yg merupakan induk peraturan hk pidana. 3 kelompok UU yg bs dikualifikasikan sbg UU Pidana khusus : 1. UU yg tdk dikodifikasikan Ex. UU Lalin, UU TPK, UU Narkotika, UU TP Imigrasi 2. Peraturan2 hk administratif yg memuat sanksi pidana Ex. UU PA, UU Perburuhan, UU LH 3. UU yg memuat hk pidsus, yg memuat delik2 unk kelompok orang ttt atau berhub dg perbuatan ttt. Ex. UU TPE, UU Perpajakan, KUHP Militer

  34. Hk Pidsus, dilihat dari sifatnya ada 2 jenis, yaitu : • HkPidsusmurni, yaituhkpidsusygberisirumusan-rumusandelikygdlmhalapapuntdkbolehdikembangkan perbuatan2nya. Ex. UU Korupsi No 31/1999 jo No 20/2001 • HkPidsusAdministratif, yaituhkpidsusygsifatnyamengaturperbuatan-perbuatantertentu, ygbolehdikembangkan/digunakansepanjangditentukanoleh UU Ex. UU Narkotika No 35/2009 UU LH No 23/1997

  35. Perbedaan Hk Pidsus dg KUHP : • Pemidanaan bagi badan hukum/korporasi; • Perampasan barang-barang tertentu (barang pihak ke-3 dan barang tidak berwujud); • Perumusan sanksi pidanannya secara kumulatif; • Perluasan hukuman dg tindakan tata tertib • Penyelesaian acara di luar sidang. • Tidak adanya penetapan kualifikasi delik sbg kejahatan/pelanggaran

  36. Perkembangan aturan khusus (Special Rule) di luar KUHP, menyangkut: • Jenis sanksi Pidana • Lamanya pidana • Aturan Pemidanaan (Pelaksanaan pidana) • Subjek tindak pidana • Kualifikasi tindak pidana

  37. Permasalahan juridis dlm UU Khusus • Masalah kualifikasi delik; • Masalah pidana minimal khusus; • Masalah Aturan Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi; • Masalah pidana denda untuk korporasi; • Masalah permufakatan jahat; • Masalah ketentuan pidana anak.

  38. THANK YOU n See You Next Time…. Please send comments and feedback to Ikade_ikadew@yahoo.com

  39. SELESAI Terima kasih WASSALAM Ikadew, 2010

More Related