Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

1. Sistem Informasi SDM Kesehatandan Tantangannya Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Bandung, 30 September 2014

2. KURATIF-REHABILITATIF 7. LANSIA 1. IBU HAMIL PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap 2. BAYI 6. USIA PRODUKTIF VISI Screening bayi baru lahir Imunisasi, vit A, PMT Kesja PROMOTIF - PREVENTIF 3. BALITA 5. REMAJA Kespro UKS 4. USIA SEKOLAH 2

3. PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UU NO 17 TH 2007 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN : • Upaya Kesehatan • Pembiayaan Kesehatan • Sumber Daya Manusia Kesehatan • Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatn pengawasan • Pemberdyaan Masyarakat • Manajemen Kesehatan

4. SDM KESEHATAN Sumber daya manusia kesehatan adalah nakes (termasuk nakes strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan PERPRES NO 72 TH 2012, BUTIR 270 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. KEPMENKES NO 922/MENKES/SK/X/2008

5. AGENDA REFORMASI PPSDMK • Peningkatan kualitas ketersediaan data SDM Kesehatan yang komprehensif (Sistem Informasi SDM Kesehatan) • Penguatan dan harmonisasi regulasi terkait SDM kesehatan • Pengembangan metode perencanaan SDM Kesehatan • Peningkatan produksi SDM Kesehatan • Pengembangan kurikulum pendidikan SDM kesehatan • Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan (CPD), termasuk Dokter Layanan Primer • Pemenuhan tenaga dan pemberian insentif bagi SDM kesehatan • Pengembangan pola karier SDM kesehatan • Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi, registrasi, dan lisensi. • Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas program dan sektor terkait PPSDM kesehatan

6. PROSES PENYUSUNAN RESNTRA KEMENKES TAHUN 2015-2019

7. Rncangan : PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT VISI KEMENKES 2019 Masy Sehat Yg Mandiri & Berkeadilan T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS, KEMANDIRIAN OBAT % PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN-KIS, % UNMET NEED MISI KEMENKES 2015-2019 SASARAN STRATEGIS/PROGRAM KERANGKA REGULASI: ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019) Meningkatnya Kesehatanmasyarakat (1) Meningkatnya Pengendalian PM & Karantina Kes(2) Meningkatnya Akses & Mutu Faskes(3) • Percepatan Regulasi • Penyempur- naan Sistem JKN-KIS ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENKES: • Penguatan primary health care (UKP dan UKM) • Continum of care thru life cycle • Intervensi berbasis health risk Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan(4) Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes(5) KERANGKA PENDANAAN: • Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN)(7) Meningkatnya Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah(6) Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbangkes(9) Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev(8) KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi Meningkatnya tatakelolakepemrintahan yang baikdanbersih(10) Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes(11) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi(12)

8. Rancangan: PETA STRATEGI 2015-2019 VISI BADAN PPSDM-K 2019 Penggerakterwujudnyaketersediaan SDMK sesuaikebutuhanBangkes LING-STRA OUTCOME Meningkatnyajumlah, jenis & pemerataan SDMK Meningkatnyamutu SDMK IPOLEK- SOSBUD-HANKAM OUTPUT Tersedianya : • Rencanakebutuh- an SDMK • Rencanapendaya- gunaan SDMK • RencanaPengem- bangan SDMK • Terdistribusi & meratanya SDMK • Dimanfaatkannya SDMK • Berkembangnya karir SDMK • Meningkatnya mu- tu SDMK • Meningkatnya mutululusan nakes • TerbinanyaPoltek- kesKemenkes • Semuanakes me- miliki STR • Meningkatnya kinerja SDMK • Meningkatnya dsisiplin SDMK Kerangkaregulasia.l.: • Kesehatan • JSN/BPJS • RUU Nakes • SKN PROSES Arahkebijakan: • RPJPN • RPJPK • RPJMN • RENSTRA Ke- menkes Perencanaan SDMK Pendayagu-naan SDMK Binawas SDMK Dik & Diklat SDMK DUKUNGAN SUMBERDAYA Tersedianyasumberdayabiaya Tersedianyasumberdayabiaya Tersedianyasumberdayabiaya KELEMBA-GAAN KEMENKES

9. RANCANGAN RENSTRA KEMENKES TAHUN 2015-2019 USULAN IKP BADAN PPSDM KESEHATAN RENSTRA KEMENKES 2015-2019

10. PERMASALAHAN SDM KESEHATAN BELUMTERPENUHI

11. 7. SumberDayaManusiaKesehatan Jumlah masih kurang, dari 9.599 Puskesmas: • 938 puskesmas tanpa dokter • 2.898 puskesmas tanpa tenaga gizi • 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadaiPublikasi Renstra Draft 1.pptx

12. JUMLAH SDM KESEHATAN DI INDONESIAMENURUT JENISNYATahun 2010- 2013

13. JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakesKeadaan s/d : 1 Januari 2014 Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis nakesnya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari 9.599 Puskesmas.

14. KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 Sumber: ‐ Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Sekretariat Badan PPSDMK, per 1 Januari 2014 ‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/2010 tentang Klasifikasi RS

15. GAMBAR RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK

16. GAMBAR RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK

17. 146.542 Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia yang belummemenuhikualifikasisetara D3 (AhliMadya) Data per 31 desember tahun 2012

18. 116.216 Tenaga Kebidanan & Keperawatan Nasional yang belum Ahli Madya Threat: Reduksi ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK

19. PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATANKeadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 Data KKI, yang sudah registrasi: Dokter Umum : 98.966 Dokter Gigi : 25.435 Dokter Spesialis: 25.970 Dokter Gigi Sp : 2.337 Data MTKI, yang sudah registrasi: Perawat : 218.775 Bidan : 227.200 Nakes lainnya : 114.838

20. PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN DI JAWA BARATKeadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 Data KKI, yang sudah registrasi: Dokter Umum : 98.966 Dokter Gigi : 25.435 Dokter Spesialis: 25.970 Dokter Gigi Sp : 2.337 Data MTKI, yang sudah registrasi: Perawat : 218.775 Bidan : 227.200 Nakes lainnya : 114.838

21. Sistem Informasi SDMK • Visi dan Misi SISDMK • SI SDMK dalam Kementerian Kesehatan • Tujuan Pengembangan SI SDMK • Tantangan SISDMK • Perkembangan SISDMK

22. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • BAB XIV • INFORMASI KESEHATAN • Pasal 168 (1) Untuk menyelengarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor • Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 126 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5542

24. Manajemen Kesehatan SISTEM KESEHATAN NASIONAL (Perpres No 72/2012) SDM K • Derajat Kesehatan • Perlindungan finansial • Responsiveness yankes Farmasi, Alkes dan Makanan Upaya Kesehatan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) 24

25. SDM KESEHATAN SEBAGAI SUB SKN Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang meliputi: Upaya perencanaan; Pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA. 25

26. PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan: Memperhatikan kebutuhan SDMKesehatan yang diutamakan, baik dalam upaya kesehatan primer maupun upaya kesehatan sekunder serta tersier, (Pasal 286). Meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasinya dilakukan dengan: Meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya dalam manajemen PPSDM Kesehatan Memperhatikan tujuan pembangunan kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan, (Pasal 287). Berdasarkan fakta (berbasis bukti)  melalui peningkatan SI SDM Kesehatan, (Pasal 288).

27. PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Standar pendidikan nakes mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 289). Standar pelatihan SDM Kesehatan mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 290). Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku secara nasional, (Pasal 291) Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan nakes yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 292). Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan ditekankan untuk menghasilkan lulusan nakes yang bermutu dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri, dan kemampuan pengadaan nakes dengan yang sudah ada, (Pasal 293).

28. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai peraturan persyaratan, menentukan kompetensi umum, prosedur penetapan kompetensi khusus nakes , serta menentukan sertifikasi institusi pendidikan dan pelatihan profesi, (Pasal 294). Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional, sehingga registrasi nakes lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional, (Pasal 295). Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan nakes, (Pasal 296). Penyelenggaraan pendidikan nakes harus responsif gender yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered), (Pasal 297).

29. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya penempatan nakes yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 298). Dalam rangka penempatan nakes untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerataan, Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati, seperti: daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik, (Pasal 299). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta melakukan rekrutmen dan penempatan nakes dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan/atau menjalankan tugas serta fungsi institusinya, (Pasal 300).

30. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknisnya (UPT) dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang (tenaga masyarakat) yang diperlukan untuk mendukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, (Pasal 301). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir nakes yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional, (Pasal 302). Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersama organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme nakes, (Pasal 303).

31. PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan diberbagai tingkatan dan/atau organisasi memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemda serta dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan tersebut, (Pasal 309). Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi nakes dliakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, (Pasal 310). Sertifikasi tenaga kesehatan dalam bentuk ijazah diberikan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi dan dalam bentuk sertifikat kompetensi diberikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium atau lembaga uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, (Pasal 311). Registrasi nakes dilakukan oleh lembaga/instansipemerintah yang berwenang untuk itu sebagai bentuk pengesahan kompetensi tenaga kesehatan dan sebagai dasar pemberian kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh wilayah Indonesia, (Pasal 312).

32. PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemberian izin praktik/izin kerja bagi nakes dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemda kabupaten/kota di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait sebagai bentuk pemberian kewenangan melakukan praktik profesi pada tempat tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan secara mandiri dari profesinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 313). Pengawasan SDM Kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh nakes maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan. Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka dalam rangka melindungi masyarakat, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 315).

33. INFORMASI SDM KESEHATAN (PASAL 8 AYAT 1 HURUF D) Paling sedikit memuat Informasi • Jenis, Jumlah, Kompetensi, Kewenangan dan pemerataan SDM Kesehatan • Sumber daya untuk Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan • Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

34. VISI SI SDMK “Terwujudnya Sistem Informasi SDM Kesehatan dalam menyediakan data dan informasi SDMK yang lengkap, akurat dan tepat waktu guna mendukung PPSDM Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”

35. Menguatkan pelaksanaan SI SDMK melalui penetapan data dan informasi, meningkatkan kemampuan sumber data dan meningkatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis data dan informasi sumber daya manusia kesehatan. Misi SI SDMK Menguatkan pengelolaan SI SDMK melalui pengembangan regulasi, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan. Mengembangkan sumber daya SI SDMK melalui pengembangan sumber daya manusia pengelola sistem informasi, pembiayaan, IPTEK dan sarana prasarana. Mengembangkan dan meningkatkan SI SDMK melalui pengembangan metode, pengembangan indikator dan penelitian. Meningkatkan produk dan diseminasi informasi sumber daya manusia kesehatan sesuai perkembangan kebutuhan baik di pusat maupun daerah.

36. SI SDMK DI KEMENTERIAN KESEHATAN

37. APLIKASI SI SDMK MODEL SI SDMK PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT APARATUR BANK DATA SDMK (DATA WAREHOUSE) BANK DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN Admin Admin SI PUSDIKLAT NAKES SI PUSDIKLAT APARATUR SET BPPSDMK PUSRENGUN PUSTANSERDIK SI PUSRENGUN SI PUSTANSERDIK Admin Admin Admin Admin DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI Admin STAKEHOLDER (LINPROG-LINSEK) PUBLIK PUSDATIN

38. Pengembangan SI SDMK 1. Telah dikembangkan dan digunakan Kodifikasi SDMK dalam pemetaan SDM Kesehatandi seluruh wilayah Indonesia 2. Telah dikembangkan Bank Data SDMK dan telah terintegrasi dengan Bank Data Sistem Informasi Kesehatan 3. Produk SI SDMK telah dimuat di website BPPSDMK dan dapat diakses melalui www.bppsdmk.depkes.go.id

39. DUALISME PROFESI (PNS DAN SWASTA) DESENTRALISASI NAKES NON NAKES STAKE HOLDER (PENGGUNA DAN PEMASOK INFORMASI) BERAGAM Tantangan Pengembangan SI SDMK KODIFIKASI STANDARD (TERMASUK RUMPUN PENDIDIKAN DAN PROFESI NAKES) DATA INDIVIDUAL (JUMLAH SANGAT BESAR?) INTEGRASI DATA DENGAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR ADANYA UNIT PENGELOLA DATA DI DAERAH REGULASI TANTANGAN DALAM PENCATATAN (UPDATE, KODEFIKASI) NON SISTEM JENIS NAKES YANG TERUS BERKEMBANG TURN OVER DINAMIKA PERUBAHAN STATUS NAKES YANG CEPAT UNIT PENGELOLA DATA SDMK SOLUSI?

44. Burung Irian, Burung Cendrawasih Sekian dan Terimakasih