1 / 9

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010 YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010 YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG. Pasal 10 (PP 28/2000) : (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

kennedy-pitts
Download Presentation

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010 YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010 YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

  2. Pasal 10 (PP 28/2000) : (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda; b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan. (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli; b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli; c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil. (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

  3. Pasal 25 (UU 18/1999) : • (1) Penggunajasadanpenyediajasawajibbertanggungjawabataskegagalanbangunan.  • (2) Kegagalanbangunan yang menjaditanggungjawabpenyediajasasebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditentukanterhitungsejakpenyerahanakhirpekerjaankonstruksidan  paling  lama  10 (sepuluh) tahun.  • (3) Kegagalanbangunansebagaimanadimaksudpadaayat (2) ditetapkanolehpihakketigaselakupenilaiahli.  • Pasal 26 (UU 18/1999) : • Jikaterjadikegagalanbangunan yang disebabkankarenakesalahanperencanaataupengawaskonstruksi,  danhaltersebutterbuktimenimbulkankerugianbagipihak lain,  makaperencanaataupengawaskonstruksiwajibbertanggungjawabsesuaidenganbidangprofesidandikenakangantirugi.  • Jikaterjadikegagalanbangunan yang disebabkankarenakesalahanpelaksanakonstruksidanhaltersebutterbuktimenimbulkankerugianbagipihak  lain,   makapelaksanakonstruksiwajibbertanggungjawabsesuaidenganbidangusahadandikenakangantirugi.  • Pasal 27 (UU 18/1999) : • Jikaterjadikegagalanbangunan  yang  disebabkankarenakesalahanpenggunajasadalampengelolaanbangunandanhaltersebutmenimbulkankerugianbagipihak lain, makapenggunajasawajibbertanggungjawabdandikenaigantirugi. 

  4. Pasal 31 (UU 18/1999) : • (1) Masyarakatjasakonstruksimerupakanbagiandarimasyarakat yang mempunyaikepentingandan/ataukegiatan yang berhubungandenganusahadanpekerjaanjasakonstruksi. • (2) Penyelenggaraanperanmasyarakatjasakonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanmelaluisuatu forum jasakonstruksi. • (3) Penyelenggaraanperanmasyarakatjasakonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dalammelaksanakanpengembanganjasakonstruksidilakukanolehsuatulembaga yang independendanmandiri. • Pasal 32 (UU 18/1999) : • (1) Forum  sebagaimanadimaksuddalamPasal 31 ayat  (2)  terdiriatasunsur-unsur:  • a. asosiasiperusahaanjasakonstruksi;  • b. asosiasiprofesijasakonstruksi;  • c. asosiasiperusahaanbarangdanjasamitrausahajasakonstruksi;  • d. masyarakatintelektual;  • e. organisasikemasyarakatan yang berkaitandanberkepentingandibidangjasakonstruksidan/atau yang  mewakilikonsumenjasakonstruksi;  • f. instansiPemerintah; dan • unsur-unsur lain yang dianggapperlu.  •  (2) Forum sebagaimanadimaksudpadaayat (1) mempunyaikesempatan yang  seluas-luasnyauntukberperandalamupayamenumbuhkembangkanusahajasakonstruksinasional yang berfungsiuntuk:  • a.  menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakat;  •  b. membahasdanmerumuskanpemikiranarahpengembanganjasakonstruksinasional;  •  c. tumbuhdanberkembangnyaperanpengawasanmasyarakat;  •  d. memberimasukankepadaPemerintahdalammerumuskanpengaturan, pemberdayaan, danpengawasan. 

  5. Pasal 33 (UU 18/1999) : • (1) LembagasebagaimanadimaksudpadaPasal 31 ayat (3) beranggotakanwakil-wakildari:  •  a. asosiasiperusahaanjasakonstruksi;  •  b. asosiasiprofesijasakonstruksi;  •  c. pakardanperguruantinggi yang berkaitandenganbidangjasakonstruksi; dan •  d. instansiPemerintah yang terkait.  •  (2) Tugaslembagasebagaimanadimaksuddalamayat (1) adalah:  •  a. melakukanataumendorongpenelitiandanpengembanganjasakonstruksi;  •  b. menyelenggarakanpendidikandanpelatihanjasakonstruksi;  •  c. melakukanregistrasitenagakerjakonstruksi, yang  meliputiklasifikasi,  kualifikasidansertifikasiketerampilandankeahliankerja;  • d. melakukanregistrasibadanusahajasakonstruksi;  • mendorongdanmeningkatkanperanarbitrase,  mediasi, danpenilaiahlidibidangjasakonstruksi.  •  (3) Untukmendukungkegiatannya, lembagasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmengusahakanperolehandanadarimasyarakatjasakonstruksi yang berkepentingan. 

  6. Pasal 28 (PP 28/2000) : (1) Lembaga mempunyai tugas untuk : a. melakukandanmendorongpenelitiandanpengembanganjasakonstruksi; b. menyelenggarakanpendidikandanpelatihanjasakonstruksi; c. melakukanregistrasitenagakerjakonstruksi yang meliputiklasifikasi, kualifikasi, dansertifikasiketerampilandankeahliankerja; d. melakukanregistrasibadanusahajasakonstruksi; e. mendorongdanmeningkatkanperanarbitrase, mediasi, danpenilaiahlidibidangjasakonstruksi. (2) DalamrangkapelaksanaantugasLembagasebagaimanadimaksuddalamayat (1), Lembagadapat : a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; b. menyusun model dokumenlelang, model kontrakkerjakonstruksidanpedomantatacarapengikatan; c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional; d. mendorongpenyediajasauntukmampubersaingdipasarnasionalmaupuninternasional. Pasal 29 (PP 28/2000) : Lembagamempunyaikewenangandantanggungjawabdalam : a. memberikanakreditasikepada : 1) asosiasiperusahaanuntukmembantuLembagadalamrangkamenyelenggarakanklasifikasidankualifikasibadanusaha; 2) asosiasiprofesi, institusipendidikandanpelatihanuntukmembantuLembagadalamrangkapenyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja. b. memberikan status kesetaraansertifikatkeahliantenagakerjaasingdanregistrasibadanusahaasing. c. menyusundanmerumuskanketentuan-ketentuanmengenaitanggungjawabprofesiberlandaskanprinsip-prinsipkeahliansesuaidengankaidahkeilmuan, kepatutandankejujuranintelektualdalammenjalankanprofesinyadengantetapmengutamakankepentinganumum. d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan danpelatihan yang mendapatakreditasidariLembagaataspelanggaran yang dilakukan. e. memberikansanksikepadapenyediajasakonstruksiataspelanggaranketentuanLembaga.

More Related