1 / 9

PERTEMUAN 3

PERTEMUAN 3. HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAIN: * Dengan Ilmu Negara * Dengan HAN * Dengan Ilmu Politik * dengan Filsapat * dengan sejarah * dengan sosilogi – antropologi * ilmu ekonomi.

keenan
Download Presentation

PERTEMUAN 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERTEMUAN 3 • HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAIN: * DenganIlmu Negara * Dengan HAN * DenganIlmuPolitik * denganFilsapat • * dengansejarah • * dengansosilogi –antropologi • * ilmuekonomi

  2. Hukum Tata Negara memilikimuatanaspirasipolitikdancitahukum yang tumbuhdalammasyarakat yang kemudiandikemasdandibentukhukumsehinggamenjadiHukum Tata Negara. Memunculkanunsur-unsurmuatantersebuttidaklahmudahkarenalarutdalamkehidupanmasyarakat. Olehkarenaitu, pemunculandanpengembangannyamemerlukanbantuandariilmu-ilmusosiallainnya. Denganbantuandariilmu-ilmusosiallainnyaitumemudahkanmenemukanunsurmuatanuntukkemudiandibangunmenjadikaidahhukumpositif.

  3. HUBUNGAN HTN denganIlmuLainnya • Hubungan HTN dgn Ilmu Negara a. dilihat dari kedudukannya: • IN merupakan pengantar bagi HTN dan HAN • IN bersifat teoritis-ilmiah yang akan dipraktekan dalam HTN. b. dilihat dari manfaatnya (Rengers Hora Sicama): * dilihat tugas ahli hukum: IN sebagai penyelidik yang hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran secara obyektif. IN tidak melaksnanakan hukum tetapi sebagai penonton. Sedangkan HTn sebagai pelaksana hukum, sebagai pemain yang harus melaksanakan keputusan2nya. * Dilihat dari objek kajian: IN obyek penyelidikannya adalah azas2 pokok dan pengertian2 pokok ttg negara pada umumnya  sein wissenschaft. Sedangkan HTN objeknyaadalahhukumpositifnormativenwissenschaft.

  4. HTN dengan IPOL: • Barent : HTN sebagaikerangkamanusia, sedangkanIpolmerupakandaging yang adadisekitarnya. Latarbelakangadanyasuatuperaturanperludikajidarikeadaanpolitikwaktuitu. HTN dengan HAN. • Adaygmembedakansecaraprinsipildanada yang tdkmembedakansecaraprinsipil. • CV Vollenhoven, HTN  sekumpulanperaturanhkygmenentukan badan2 kenegararaansertamemberiwewenangkpdnya.

  5. HAN  peraturan hukum yg mengikat badan2 negara yg tinggi dan rendah jika badan2 itu menggunakan wewenangnya yg ditentukan HTN. • Oppenheim : HTN  negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in rust) HAN  negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging) • Teori Residu  HAN = HTN luas - HTN sempit . • Cobaanalisis: perlukahmempelajarisosiologi? • Perlukahantropolgi-budaya?

  6. HubunganHukum Tata Negara denganFilsafat, terlihatpadaperumusandasarnegara yang merumuskanPancasilasebagaihasilrenunganfilosofis. HubunganHukum Tata Negara dengan Tata Negaraadalahbahwa Tata Negara merupakanhasiltransformasisosiologisdariHukum Tata Negara dalamwujudpraktekketatanegaraan.

  7. . HubunganHukum Tata Negara denganSosiologiAntropologi, terlihatketikaHukum Tata Negara memerlukansumbangantatkalamemerlukaninformasitentanggejalasosialdalamkaitannyadenganmasalahkenegaraanuntukmemperolehdukungansosialterhadapsuatukonsepkenegaraan.

  8. HubunganHukum Tata Negara denganIlmuSejarah, tampakpadasaatperumusankaidahhukum yang memerlukananalisishistoris agar konteksinterpretasinyatidakhilang. HubunganHukum Tata Negara denganGeografi, dimanaGeopolitika (GeografidanPolitik) memberikansumbangandalammenetapkandanmengaturbataswilayahnegara.

  9. HubunganHukum Tata Negara denganIlmuEkonomi,tampakpadasaatpenyusunandanpenetapannormadasarmengenaiperekonomiannegara. HubunganHukum Tata Negara denganPsikologiSosial,yaitupadasaatdiperlukannyapendekatanpsikologisdalammenganalisisdanmemecahkanmasalahpolitiksuatunegarasehinggadapatmengontruksinyamenjadikaidahhukum.

More Related