Pertemuan ke 6
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 12

PERTEMUAN KE 6 PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HUTANG PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK. PERTEMUAN KE 6. TATA CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK. Cara Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 ( tiga ) stelsel , yaitu :. a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel )

Download Presentation

PERTEMUAN KE 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pertemuan ke 6

HUTANG PAJAK DAN

PENAGIHAN PAJAK

PERTEMUAN KE 6


Pertemuan ke 6

TATA CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

  • Cara PemungutanPajakdilakukanberdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu :

  • a. StelselNyata (Riel Stelsel)

  • Pengenaanpajakdidasarkanpadaobjek (penghasilan) yang nyata, sehinggapemungutannyabarudapatdilakukanpadaakhirtahunpajak, yaknisetelahpenghasilan yang sesungguhnyadiketahui.

  • b. StelselAnggapan (FictieveStelsel)

  • Pengenaanpajakdidasarkanpadasuatuanggapan yang diaturolehUndang-Undang. Misalnya : penghasilansuatutahundianggapsamadengantahunsebelumnya, sehinggapadaawaltahunpajaksudahdapatditetapkanbesarnyapajak yang terhutanguntuktahunpajakberjalan.

  • c. Stelselcampuran (FictieveStelsel)

  • Stelselinimerupakankombinasiantarastelselnyatadanstelselanggapan. Padaawaltahun, besarnyapajakdihitungberdasarkansuatuanggapan, kemudianpadaakhirtahunbesarnyadisesuaikandengankeadaan yang sebenarnya.


Pertemuan ke 6

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

a. Official Assessment SystemAdalahsuatusisitempemungutan yang memberikanwewenangkepadapemerintah (fiskus) untukmenentukanbesarnyapajak yang terhutangolehWajibPajak.Ciri-cirinya:1) Wewenanguntukmenentukanbesarnyapajakterutangadapadafiskus.2) WajibPajakbersifatpasif.3) Utangpajaktimbulsetelahdikeluarkansuratketetapanpajakolehfiskus.

  • b. Self Assessment SystemAdalahsuatusistempemungutanpajak yang memberiwewangkepadaWajibPajakuntukmenentukansendiribesarnyaPajak yang terutang.Ciri-cirinya :1) WewenanguntukmenentukanbesarnyapajakterutangadapadaWajib

  • Pajakitusendiri.2) WajibPajakAktif, mulaidarimenghitung, menyetor, danmelaporkansendiri

  • pajak yang terutang.3) Fiskustidakikutcampurdanhanyamengawasi.


Pertemuan ke 6

c. With Holding SystemAdalahsuatusistempemungutanpajak yang memberiwewenangkepadapihakketiga (bukanfiskusdanbukan pula WajibPajak yang bersangkutan ) untukmenentukanbesarnyapajak yang terutangolehsiWajibPajak.Ciri-cirinya : Wewenangmenentukanbesarnyapajak yang terutangadapadapihakketiga, pihakselainFiskusdanWajibPajak.


Pertemuan ke 6

TARIF PAJAK

Secara struktural tarif pajakdibagi dalam empat jenis yaitu :

  • Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

  • b. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

  • c. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

  • d. Tarif PajakTetapyaitu tarif pajak yang besarnyatetap, tanpamengikutibesarnyadasarpengenaanpajak.


Pertemuan ke 6

TIMBULNYA HUTANG PAJAK

Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat(khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

  • Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksiadminisirasi berupa bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam SuratKetetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undanganperpajakan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12).


Pertemuan ke 6

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu Taatbestand (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaan-keadaantertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu.

Yang sering terjadi ialah karena keadaandanperbuatan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan ekonomis Wajib Pajak.

Denganadanyakeadaan-keadaantertentu, peristiwa, atau perbuatan tertentudansesuaiUndang – undang telahterpenuhipersyaratanterjadinyapajak, makaada kewajiban masyarakat kepada negara untukmembayarhutang pajak.


Pertemuan ke 6

Ada 2 ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak

1. Ajaran Formil

Yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System.

Contohnya : hutang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan, jika fiskus belum menerbitkan SKP nya.

2. Ajaran Materiil

Yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System.

Contohnya : syarat timbulnya hutang pajak bagi si A dalam contoh di atas menurut Undang – Undang PajakPenghasilandanUndang-UndangPerpajakan Lain.


Pertemuan ke 6

Manfaat mengetahui Saat Timbulnya Hutang Pajak

Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negaradanWajibPajak, dalam hal berikut :

  • Timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang sangat penting, dalam hal berikut :

  • Pembayaran atau Penagihan Pajak biasanya menentukan jangka waktu setelah saat terutang pajak untuk pelunasan hutang pajaknya. Jika hutang pajak pada saat jatuh tempo tetapi belum dibayar maka akan dilakukan penagihan oleh kantor pelayanan pajak setempat dan untuk pembayaran terlambat, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda karena keterlambatanmembayar pajak.

  • 2. Memasukkan Surat Keberatan :Surat keberatan hanya dapat dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak atau surat terutangnya pajak menurut ajaran formal, lebih dari tiga bulan pengajuan surat keberatan dianggap daluarsa.


Pertemuan ke 6

  • 3. Penentuan Daluarsa : Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun dan ada pula yang dihitung sejak akhir tahun, atausesuaiprodukhukum lain mis STP/SKP/SKPT, dll.

  • 4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan : Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun sejak terutang pajaknya.


Pertemuan ke 6

Hapusnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh :

1. Pembayaran : Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena

pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke Kas Negara.

2. Kompensasi : Kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang menjadihakWajib Pajak dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.


Pertemuan ke 6

3. Daluarsa :. Daluwarsa atau lewat waktu sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajakakan daluarsa setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan : Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan : Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya WajibPajaktelahmeninggalduniadantidakmempunyaihartawarisanataukekayaan, WajibPajakbadan yang telahselesaiprosespailitnya, WajibPajak yang tidakmemenuhisyaratlagisebagaisubjekpajakdanhakuntukmelakukanpenagihantelahdaluwarsa, makapiutangpajakinidapatdilakukanpenghapusan


  • Login